Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan siap memastikan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang disalurkan kepada masyarakat tepat sasaran dan bebas dari pungutan dari pihak manapun. Kementerian PUPR meminta masyarakat dan pihak manapun segera melaporkan apabila ditemukan adanya pelanggaran prosedur atau penyelewengan bantuan perumahan pro rakyat tersebut.

"Kami minta jangan main - main dalam penyaluran Program BSPS untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan perumahan ini. Kami siap tindak tegas siapapun yang melanggar prosedur atau penyelewengan dalam penyaluran bantuan pemerintah ini," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Selasa, 1 Oktober 2024.

Menurut Iwan, Program BSPS ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni. Dengan adanya rumah yang layak huni diharapkan masyarakat khususnya mereka yang berpenghasilan rendah bisa lebih sejahtera dan hidup sehat bersama keluarganya.

Baca juga: Dekat IKN, 342 Rumah Tak Layak Huni Diperbaiki

Kementerian PUPR juga meminta masyarakat atau siapa saja yang menemukan adanya penyelewengan bantuan BSPS untuk melaporkan melalui kanal pengaduan yang disediakan pemerintah seperti Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor. Dalam penyaluran bantuan, Kementerian PUPR juga menerjunkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program BSPS untuk mendampingi kelompok masyarakat dalam membangun rumah sesuai dengan syarat rumah sehat.
Kanal pengaduan SP4N Lapor adalah sebuah platform nasional yang memfasilitasi pengaduan dan aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik. Platform ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong partisipasi publik dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh daerah.

"Kami siap menindaklanjuti apabila ada pengaduan masyarakat terkait program perumahan. Hal ini juga menjadi salah satu upaya mitigasi kami dalam manajemen risiko Program BSPS," jelas dia.

Iwan menambahkan, dalam Program BSPS Kementerian PUPR menyalurkan dana stimulan senilai Rp20 juta untuk pembelian bahan bangunan Rp17,5 juta dan upah tukang Rp 2,5 juta. Masyarakat penerima bantuan juga harus memiliki keswadayaan maupun semangat untuk memperbaiki rumahnya dan menentukan toko bangunan yang ditunjuk untuk menyediakan bahan material bangunan yang diperlukan dalam proses pembangunan.

"Kami menegaskan bahwa Program BSPS ini tidak ada pungutan biaya oleh pihak nanapun. Jadi jangan percaya apabila ada pihak-pihak yang melakukan tekanan ataupun menjanjikan sesuatu misalnya komisi jika ingin mendapatkan Program BSPS," ungkap dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyebut siap memastikan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau biasa dikenal Bedah Rumah yang disalurkan kepada masyarakat tepat sasaran dan bebas pungutan dari pihak manapun.

Kementerian PUPR juga meminta masyarakat dan pihak manapun segera melaporkan apabila ditemukan adanya pelanggaran prosedur atau penyelewengan bantuan perumahan pro rakyat tersebut.

"Kami minta jangan main-main dalam penyaluran Program BSPS untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan perumahan ini. Kami siap tindak tegas siapapun yang melanggar prosedur atau penyelewengan dalam penyaluran bantuan pemerintah ini," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dikutip dari laman resmi, Senin (30/9/2024).

Menurut dia, Program BSPS adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni. Dengan adanya rumah yang layak huni diharapkan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah bisa lebih sejahtera dan hidup sehat bersama keluarganya.

Kementerian PUPR, imbuh Iwan, juga meminta masyarakat atau siapa saja yang menemukan adanya penyelewengan bantuan BSPS untuk melaporkan melalui kanal pengaduan yang disediakan pemerintah seperti Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor.

Dalam penyaluran bantuan, Kementerian PUPR juga menerjunkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program BSPS untuk mendampingi kelompok masyarakat dalam membangun rumah sesuai dengan syarat rumah sehat.

Sebagai informasi, kanal pengaduan SP4N Lapor adalah sebuah platform nasional yang memfasilitasi pengaduan dan aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik.

Platform ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong partisipasi publik dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh daerah.

"Kami siap menindaklanjuti apabila ada pengaduan masyarakat terkait program perumahan. Hal ini juga menjadi salah satu upaya mitigasi kami dalam manajemen risiko Program BSPS," tandasnya.

Iwan melanjutkan, dalam Program BSPS Kementerian PUPR menyalurkan dana senilai Rp 20 juta untuk pembelian bahan bangunan Rp 17,5 juta dan upah tukang Rp 2,5 juta.

Masyarakat penerima bantuan juga harus memiliki keswadayaan maupun semangat untuk memperbaiki rumahnya dan menentukan toko bangunan yang ditunjuk untuk menyediakan bahan material bangunan yang diperlukan dalam proses pembangunan.

"Kami menegaskan bahwa Program BSPS ini tidak ada pungutan biaya oleh pihak manapun. Jadi jangan percaya apabila ada pihak-pihak yang melakukan tekanan ataupun menjanjikan sesuatu misalnya komisi jika ingin mendapatkan Program BSPS," pungkasnya.

Penajam Paser Utara: Sebanyak 324 unit rumah kategori tidak layak huni di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang mendapat bantuan untuk direnovasi dipastikan rampung pada akhir tahun 2024 ini.

"Tercatat sebanyak 324 rumah tidak layak huni dapat bantuan perbaikan pada 2024," kata Kepala Bidang Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Penajam Paser Utara Khairil Achmad di Penajam, Sabtu,14 September 2024.

Dia menjelaskan, dari jumlah itu, sebanyak 25 unit rumah tidak layak huni mendapat bantuan renovasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), program BSPS (bantuan stimulan perumahan swadaya) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kemudian 250 unit rumah tidak layak huni lainnya mendapat bantuan perbaikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta 49 unit rumah mendapat bantuan dari APBD Kabupaten Penajam Paser Utara.

Rinciannya dari APBN memberikan dana renovasi Rp20 juta untuk satu unit rumah tidak layak huni, dan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Rp25 juta untuk satu rumah.

Baca juga: Rumah Tak Layak Huni di Buleleng Bali Dapat Bantuan Rp20 Juta untuk Perbaikan

"Bantuan renovasi satu unit rumah tidak layak huni dari APBD kabupaten Rp25 juta," kata dia

Kemudian pengerjaan perbaikan 25 unit rumah tidak layak huni bantuan APBN difokuskan di Desa Wonosari Kecamatan Sepaku sudah rampung 100 persen,kemudian kemajuan pengerjaan renovasi 250 unit rumah tidak layak huni bantuan APBD pemerintah provinsi yang difokuskan di Kecamatan Babulu saat ini sudah mencapai 50 persen.

Sedangkan untuk pengerjaan perbaikan 49 unit rumah tidak layak huni bantuan dari APBD Kabupaten Penajam Paser Utara kini telah mencapai 77 persen.

"Dipastikan pengerjaan renovasi rumah tidak layak huni bantuan dari APBD provinsi dan kabupaten itu selesai 100 persen di Desember 2024," ungkap dia.

Perbaikan rumah tidak layak huni bagi warga kurang mampu yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), juga dipastikan bakal berlanjut pada 2025, karena tercatat masih ada sebanyak 1.342 rumah tidak layak huni yang butuh renovasi.

"Sebanyak 2.123 unit rumah tidak layak huni terdata pada akhir 2022, di mana 457 unit rumah direnovasi pada 2023 rampung akhir tahun, dan tercatat masih ada 1.666 unit rumah tidak layak huni, 324 unit rumah sedang dilakukan perbaikan pada 2024 sehingga terdata masih ada 1.342 unit rumah tidak layak huni," ujar Khairil Achmad.

(KIE)

Papua Barat Daya: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyalurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 700 unit rumah di Provinsi Papua Barat Daya. Adapun nilai bantuan per unit rumah di Kota/ Kabupaten sebesar Rp23,5 juta dan untuk daerah pegunungan atau pesisir per unit rumah senilai Rp40 juta.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan pihaknya menyalurkan program BSPS atau bedah rumah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi Papua Barat Daya.

"Kami ingin program perumahan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk di Papua Barat Daya,” ujar dia di Jakarta, Senin, 15 Juli 2024.
Menurut Iwan, program BSPS pada dasarnya merupakan stimulan yang disalurkan pemerintah untuk mendorong semangat masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun serta meningkatkan kualitas rumah yang dimilikinya.

Dengan demikian, rumah-rumah MBR yang sebelumnya tidak layak huni menjadi lebih layak huni dan memenuhi syarat rumah sehat.

Selain itu, untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Papua II Direktorat Jenderal Perumahan juga menerjunkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program BSPS untuk mendampingi selama proses pembangunan berlangsung.

Baca juga: 1.650 Unit Rumah Dapat Bantuan Program BSPS

Sedangkan dana stimulan yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membeli bahan bangunan serta membayar upah tukang.

“Kami juga membentuk kelompok masyarakat dan menugaskan TFL Program BSPS untuk pelaksanaan di lapangan. Kami ingin mendorong semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan Program BSPS ini,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Papua II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Ridwan Dibya Sudartha menjelaskan, jumlah rumah yang akan mendapatkan Program BSPS di Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 700 unit tersebar di dua lokasi yakni Kota Sorong 679 unit dan Kabupaten Sorong 21 unit.

Penyalurannya terbagi menjadi dua tahap berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perumahan yakni tahap pertama 386 unit dan tahap kedua 314 unit.

Berdasarkan data yang ada, Program BSPS di Kota Sorong dilaksanakan di sejumlah Distrik yakni Distrik Sorong Barat 296 unit, Distrik Malaimsimsa 8 unit, Distrik Maladum Mes 97 unit, Distrik Sorong 10 unit, Distrik Sorong Kepulauan 137 unit, Distrik Sorong Kota 29 unit, Distrik Sorong Manoi 101 unit dan Distrik Sorong Timur 1 unit.

Sedangkan di Kabupaten Sorong dilaksanakan di dua lokasi yakni Distrik Manyamuk 13 unit dan Distrik Mariat 8 unit.

“Nilai bantuan per unit rumah di Kota/ Kabupaten sebesar Rp 23,5 juta dan untuk daerah pegunungan atau pesisir per unit rumah senilai Rp 40 juta,” jelas dia.

(KIE)

Padang: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat mendapatkan bantuan program BSPS sebanyak 1.650 unit.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya dan RUK di Provinsi Sumatera Barat diharapkan untuk selalu memantau kinerja dari para Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) maupun Koordinator dan asisten koordinator Kabupaten / Kota nya,mulai dari sosialisasi,penunjukan supleir bahan bangunan pelaksanaan fisik hingga pelaporan.

Hingga 10 Juli 2024, seluruh Wilayah I telah mendapatkan bantuan BSPS sebanyak 11.390 unit perintah verifikasi. Provinsi Sumatera Barat mendapatkan sebanyak 1.650 unit sesuai dengan alokasi BSPS 2024 dan telah ditetapkan melalui SK Dirjen Perumahan.
"Hingga hari ini, sebanyak 98,79 persen dari total penetapan SK Dirjen telah memasuki tahap fisik konstruksi,” ujar Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, M. Salahudin Rasyidi dalam keterangan tertulis, Jumat, 12 Juli 2024.

Kementerian PUPR evaluasi pelaksanaan kegiatan BSPS di Provinsi Sumbar. Foto: Kementerian PUPR

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk membahas hasil pemantauan terhadap realisasi pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat. Pada pelaksanaan BSPS seluruh stakeholder perlu memperhatikan terkait kualitas konstruksi.

Kualitas konstruksi ini nantinya akan terlihat pada pengisian RA QAQC yang diisi dan diverifikasi oleh TFL, Korkab,Askorkab dan TA sehingga pada akhirnya dapat dihasilkan output berupa rumah yang memenuhi syarat SDGs.

Salahudin menambahkan, perencanaan peningkatan kualitas rumah harus berbasis pada ketersediaan dana yang terdiri dari dana BSPS dan dana swadaya masyarakat yang ada. Pihaknya telah menyiapkan format-format untuk menjamin kualitas perencanaan dan konstruksi.

Dokumen perencanaan teknis menjadi acuan dalam pelaksanaan konstruksi. saat itu. Untuk menjamin kualitas konstruksi, kami telah menyiapkan format Rapid Assesment dan QAQC.

“Setelah pelaksanaan telah selesai, maka perlu diperhatikan juga terkait pelaporan, dimana TFL perlu melakukan updating pada SIRUS, serta Tenaga Ahli membuat laporan TA. Di samping itu, PPK juga perlu melaporkan progres konstruksi melalui laporan mingguan, pengisian QS, dan pengisian data geotagging,” jelas dia.

Baca juga: Program BSPS Bantu Penanganan Kemiskinan Ekstrim di Jateng

Pada kesempatan itu, dirinya juga ingin memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku, dengan prinsip 7T (Tepat Sasaran, Tepat Prosedur, Tepat Waktu, Tepat Penggunaan, Tepat Mutu, Tanpa Temuan dan Tanpa Pengaduan).

Para Kepala Balai P2P, Kasatker, dan PPK, juga perlu melakukan rekrutmen pendamping BSPS yang sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Program BSPS merupakan dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berazaskan kegotong-royongan. Diharapkan, semua pihak dapat bersinergi agar setiap unit selesai tepat waktu dan tidak ada unit yang tidak selesai/mangkrak serta dipastikan minimal Fasad depan rumah sudah di cat.

Jaga kualitas BSPS mulai dari saat proses verifikasi lapangan dan meminimalisir revisi penetapan SK Direktur Jenderal Perumahan hingga rumah benar-benar terhuni.

“Pastikan di lapangan bahwa kegiatan BSPS ini tidak ada pungutan sepeserpun maupun bentuk penyalahgunaan lainnya, baik saat tahap penetapan penerima bantuan, pemilihan toko bangunan, pelaksanaan pengiriman material, dan pelaksanaan pembayaran upah tukang. Pelaksanaan BSPS juga tidak berafiliasi dengan lembaga atau asosiasi manapun,” ungkap dia.

Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat Tony Hermanto menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari mulai 10 hingga 12 Juli 2024. Kegiatan ini diikuti Koordinator,asisten koordinator kabupaten / kota, Tenaga fasilitator lapangan serta Tim Verifikasi / kepala dinas Kabupaten dan Kota.

“Kami harap peserta mampu memahami dan dapat mengaplikasikan seluruh materi yang diajarkan tentang pelaksanaan rapat evaluasi kegiatan BSPS tahap 2 Tahun Anggaran 2024 ini. Kami juga minta Korkab, Askorkab, dan TFL dapat melaporkan dengan teliti hasil pekerjaan selama kontrak berjalan sampai tahapan evaluasi saat ini,” kata dia.

(KIE)