Bisnis.com, BALIKPAPAN – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan menargetkan penyelesaian program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) pada akhir tahun ini.

Kepala Disperkim Kota Balikpapan Rafiudin menyatakan sebanyak 135 rumah akan rampung diperbaiki hingga Desember 2024.

Dia menambahkan, program ini dirancang untuk membantu masyarakat kurang mampu dengan memperbaiki kondisi rumah mereka.

"Harapannya agar program perbaikan rumah tidak layak huni ini dapat selesai tepat waktu. Sehingga sebelum tahun 2025 sudah tuntas semua pengerjaannya," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (14/10/2024).

Dia menjelaskan program perbaikan ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 dengan total anggaran sebesar Rp3 miliar lebih. "Ini anggarannya dari APBD Tahun 2024," jelasnya.

Jika dirinci, setiap rumah yang diperbaiki memerlukan anggaran sebesar Rp22,5 juta untuk bahan material dan Rp2,5 juta untuk upah pengerjaan. Sehingga, total biaya perbaikan untuk satu rumah mencapai Rp25 juta.

"Jadi dalam perbaikan rumah tidak layak huni ini, Pemkot Balikpapan tidak hanya memberikan bantuan berupa bahan material, namun juga untuk upah pengerjaan bangunan rumah tersebut," terang Rafiudin.

Adapun, dia menuturkan berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini perbaikan rumah tidak layak huni juga mencakup upah pengerjaan.

"Penambahan anggaran upah pengerjaan merupakan usulan dari Wali Kota Balikpapan. Sebab tidak semua warga mampu membayar upah pekerja jika sudah diberikan material, sehingga bagi warga yang tidak mampu bisa memperbaiki rumahnya," pungkasnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana membangun 3 juta rumah di pedesaan dan perkotaan dalam lima tahun ke depan.

Program ini tidak hanya mencakup pembangunan rumah baru, tetapi juga perbaikan atau renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki rumah atau memiliki rumah yang tidak layak huni.

"Kami ingin memberikan pembiayaan bagi rakyat yang belum punya rumah atau memiliki rumah yang tidak layak," kata Hashim dalam diskusi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Senin (7/10).

Menurut Hashim, pemerintahan Prabowo nantinya akan mendukung petani dan nelayan dengan menyediakan kredit atau biaya rendah untuk renovasi RTLH. Setiap tahun, Prabowo berencana membiayai pembangunan atau renovasi 20 hingga 30 rumah.

Dengan target pembangunan atau renovasi 70.000 rumah setiap tahun, total yang akan dicapai selama lima tahun adalah sekitar 1,5 hingga 2,25 juta rumah.

Hashim mengungkapkan bahwa program ini muncul berdasarkan data yang menunjukkan bahwa masih ada 10,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah, serta 27 juta keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni.

"Artinya, ada 37 juta keluarga yang masih menunggu untuk tinggal di rumah layak huni," ujarnya.

Hashim juga menekankan bahwa program ini memiliki potensi besar untuk mendongkrak ekonomi nasional.

Ia memperkirakan bahwa program perumahan ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 9%, lebih tinggi dari target pemerintahan Prabowo yang sebesar 8%.

Sebelumnya, pemerintah pada tahun 2015 telah menetapkan target pembangunan 1 juta unit rumah setiap tahun, namun tidak berhasil mencapainya.

"Program perumahan ini belum maksimal, kita harus akui," tambah Hashim.

Untuk mendukung program ini, Hashim menyebut bahwa mereka telah bertemu dengan beberapa perusahaan, termasuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, serta Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas).

Selain itu, pihaknya juga menjajaki kerja sama dengan perusahaan asing seperti Housing & Development Board (HBD) dari Singapura, yang akan bertindak sebagai penasihat dalam proyek ini.

Surbana Jurong Pte Ltd, anak usaha Temasek Holdings dari Singapura, juga akan menjadi konsultan pengembangan perkotaan dan infrastruktur.

Meskipun target ini ambisius, Hashim optimis program ini akan tercapai secara bertahap, terutama di tahun ketiga.

Dia juga menyebut telah bertemu dengan investor asing dari Qatar dan Singapura untuk mendukung program tersebut.

Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, mengingatkan bahwa untuk mencapai target 3 juta rumah, permasalahan fundamental seperti bank tanah, BP3 (Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan), dan dana abadi perumahan harus diselesaikan.

"Agak sulit, tapi bukan tidak mungkin," katanya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana membangun 3 juta rumah di pedesaan dan perkotaan dalam lima tahun ke depan.

Program ini tidak hanya mencakup pembangunan rumah baru, tetapi juga perbaikan atau renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki rumah atau memiliki rumah yang tidak layak huni.

"Kami ingin memberikan pembiayaan bagi rakyat yang belum punya rumah atau memiliki rumah yang tidak layak," kata Hashim dalam diskusi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Senin (7/10).

Menurut Hashim, pemerintahan Prabowo nantinya akan mendukung petani dan nelayan dengan menyediakan kredit atau biaya rendah untuk renovasi RTLH. Setiap tahun, Prabowo berencana membiayai pembangunan atau renovasi 20 hingga 30 rumah.

Dengan target pembangunan atau renovasi 70.000 rumah setiap tahun, total yang akan dicapai selama lima tahun adalah sekitar 1,5 hingga 2,25 juta rumah.

Hashim mengungkapkan bahwa program ini muncul berdasarkan data yang menunjukkan bahwa masih ada 10,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah, serta 27 juta keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni.

"Artinya, ada 37 juta keluarga yang masih menunggu untuk tinggal di rumah layak huni," ujarnya.

Hashim juga menekankan bahwa program ini memiliki potensi besar untuk mendongkrak ekonomi nasional.

Ia memperkirakan bahwa program perumahan ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 9%, lebih tinggi dari target pemerintahan Prabowo yang sebesar 8%.

Sebelumnya, pemerintah pada tahun 2015 telah menetapkan target pembangunan 1 juta unit rumah setiap tahun, namun tidak berhasil mencapainya.

"Program perumahan ini belum maksimal, kita harus akui," tambah Hashim.

Untuk mendukung program ini, Hashim menyebut bahwa mereka telah bertemu dengan beberapa perusahaan, termasuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, serta Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas).

Selain itu, pihaknya juga menjajaki kerja sama dengan perusahaan asing seperti Housing & Development Board (HBD) dari Singapura, yang akan bertindak sebagai penasihat dalam proyek ini.

Surbana Jurong Pte Ltd, anak usaha Temasek Holdings dari Singapura, juga akan menjadi konsultan pengembangan perkotaan dan infrastruktur.

Meskipun target ini ambisius, Hashim optimis program ini akan tercapai secara bertahap, terutama di tahun ketiga.

Dia juga menyebut telah bertemu dengan investor asing dari Qatar dan Singapura untuk mendukung program tersebut.

Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, mengingatkan bahwa untuk mencapai target 3 juta rumah, permasalahan fundamental seperti bank tanah, BP3 (Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan), dan dana abadi perumahan harus diselesaikan.

"Agak sulit, tapi bukan tidak mungkin," katanya.

KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyebut siap memastikan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau biasa dikenal Bedah Rumah yang disalurkan kepada masyarakat tepat sasaran dan bebas pungutan dari pihak manapun.

Kementerian PUPR juga meminta masyarakat dan pihak manapun segera melaporkan apabila ditemukan adanya pelanggaran prosedur atau penyelewengan bantuan perumahan pro rakyat tersebut.

"Kami minta jangan main-main dalam penyaluran Program BSPS untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan perumahan ini. Kami siap tindak tegas siapapun yang melanggar prosedur atau penyelewengan dalam penyaluran bantuan pemerintah ini," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dikutip dari laman resmi, Senin (30/9/2024).

Menurut dia, Program BSPS adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni. Dengan adanya rumah yang layak huni diharapkan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah bisa lebih sejahtera dan hidup sehat bersama keluarganya.

Kementerian PUPR, imbuh Iwan, juga meminta masyarakat atau siapa saja yang menemukan adanya penyelewengan bantuan BSPS untuk melaporkan melalui kanal pengaduan yang disediakan pemerintah seperti Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor.

Dalam penyaluran bantuan, Kementerian PUPR juga menerjunkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program BSPS untuk mendampingi kelompok masyarakat dalam membangun rumah sesuai dengan syarat rumah sehat.

Sebagai informasi, kanal pengaduan SP4N Lapor adalah sebuah platform nasional yang memfasilitasi pengaduan dan aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik.

Platform ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong partisipasi publik dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh daerah.

"Kami siap menindaklanjuti apabila ada pengaduan masyarakat terkait program perumahan. Hal ini juga menjadi salah satu upaya mitigasi kami dalam manajemen risiko Program BSPS," tandasnya.

Iwan melanjutkan, dalam Program BSPS Kementerian PUPR menyalurkan dana senilai Rp 20 juta untuk pembelian bahan bangunan Rp 17,5 juta dan upah tukang Rp 2,5 juta.

Masyarakat penerima bantuan juga harus memiliki keswadayaan maupun semangat untuk memperbaiki rumahnya dan menentukan toko bangunan yang ditunjuk untuk menyediakan bahan material bangunan yang diperlukan dalam proses pembangunan.

"Kami menegaskan bahwa Program BSPS ini tidak ada pungutan biaya oleh pihak manapun. Jadi jangan percaya apabila ada pihak-pihak yang melakukan tekanan ataupun menjanjikan sesuatu misalnya komisi jika ingin mendapatkan Program BSPS," pungkasnya.

Bisnis.com, CIREBON - Badan Pusat Stastistik (BPS) menyebutkan sebanyak 21,22% rumah di Kabupaten Cirebon tidak layak huni.

Berdasarkan catatan BPS, indikator tidak layak huni ada empat indikator, yakni, ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum dan memiliki akses sanitasi layak.

Bila satu dari empat indikator pada suatu rumah tidak memenuhi syarat maka bisa dikatakan rumah tersebut tidak layak huni.

Kepala BPS Jawa Barat Marsudijono mengatakan meskipun begitu, Kabupaten Cirebon masuk ke dalam tiga besar dengan jumlah rumah tidak layak huni paling rendah di Jawa Barat bersama Indramayu dan Subang.

Sementara, daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni paling tinggi di Jawa Barat adalah Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi.

"Apabila diperhatikan lebih lanjut, untuk Kota Sukabumi dalam dua tahun terakhir angka rumah layak huninya selalu berada di tiga terendah, maka perlu adanya perhatian khusus untuk Kota Sukabumi," kata Marsudijono dalam keterangan tertulis, Senin (29/7/2024).

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon menargetkan perbaikan 272 rumah tidak layak huni (rutilahu) pada 2024.

Kepala DPKPP Kabupaten Cirebon Adil Prayitno mengatakan perbaikan ratusan rumah tersebut bakal menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2024.

"Selain menggunakan APBD, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kementerian PUPR," kata Adil.

Adil menyebutkan, berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2019-2024, pemerintah menargetkan perbaikan rutilahu sebanyak 8.000 unit.

Hingga akhir 2023, lanjut Adil, pembangunan tersebut sudah direalisasikan sekira 6.000 unit yang menyebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

"Paling besar dari APBD Kabupaten Cirebon tahun 2021 yaitu 750 unit. Sedangkan tahun 2023 kemarin dari APBD Kabupaten Cirebon 449 unit. Setiap tahunnya turun," kata Adil.

Pihaknya kepada warga di Kabupaten Cirebon yang memiliki atau melihat rutilahu untuk mengusulkan kepada masing-masing pemerintah desa.

Nantinya, pemerintah desa bisa mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). "Segera usulkan, supaya target lima tahunan ini mampu tercapai. Rutilahu ini merata," kata Adil.