IDXChannel - Rencana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024 dikhawatirkan dapat memicu keresahan masyarakat.

Pengamat Energi Universitas Gajah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan, pernyataan Menko Marves mengenai pembatasan BBM dapat disalahartikan oleh sebagian masyarakat sebagai sinyal kenaikan harga BBM subsidi.

"Masyarakat memahami pernyataan Luhut itu bahwa dengan pembatasan BBM pada 17 Agustus 2024 akan terjadi kenaikan harga BBM subsidi. Sebagian masyarakat memahaminya seperti itu," kata Fahmy ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (14/7).

Fahmy menuturkan, hal ini dapat memicu kekhawatiran apabila menjelang 17 Agustus 2024, masyarakat akan berbondong-bondong menyerbu SPBU untuk membeli BBM subsidi sebelum mengalami kenaikan harga. Jika hal ini terjadi, maka dapat memicu kelangkaan BBM.

"Karena pemahamannya seperti itu, (maka) terjadi panic buying. Kemudian nanti antre dan ini akan menimbulkan keresahan sosial. Padahal pembatasan tadi belum tentu terjadi kenaikan harga," ujarnya.

Sebelumnya, Luhut mengatakan, pemerintah terus melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya dengan mengatur distribusi BBM subsidi, yakni Pertalite dan Solar agar lebih tepat sasaran.

"Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut melalui instagram resminya @luhut.pandjaitan, yang dikutip Selasa (9/7).

Namun demikian, pernyataan Luhut itu dibantah oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif yang memastikan bahwa pada 17 Agustus 2024 belum ada pembatasan konsumen BBM subsidi, seperti Pertalite.

"Enggak, Enggak ada yang dibatasi 17 Agustus, masih belum ini kok (diputuskan)," ujarnya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/7).

Arifin bilang, sejauh ini pemerintah masih melakukan penajaman data konsumen. Katanya, langkah penajaman data konsumen ini dilakukan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

"Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam data (konsumen). Arahnya ke kita kan mau tepat sasaran, lagi diperdalam lagi," katanya.

Arifin menekankan, pengetatan ini pun hanya akan berlaku bagi BBM bersubsidi, bukan non subsidi.

"Ya semua yang subsidi, yang non subsidi kan enggak," tuturnya.

(FAY)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengemudi taksi online bernama Nazelia Amira (36) tidak setuju dengan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang hendak diterapkan pemerintah mulai 17 Agustus 2024.

Pasalnya, dia menyebut dirinya berhak membeli BBM bersubsidi dengan alasan sudah patuh membayar pajak.

“Jadi, wajar dong warga yang sudah bayar pajak dapat subsidi. Kalau warga sudah bayar pajak tapi enggak dapat subsidi, ngapain bayar pajak?” kata Nazel di SPBU Pertamina, Jalan Margasatwa, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).

Oleh karena itu, menurut Nazel, semestinyaa pemerintah memberikan solusi atau alternatif jika penerapan pembatasan pembelian BBM bersubsidi sudah mulai berjalan.

“Kalau mau dibatasi, harus ada solusi sih. Kalau dibatasi tapi enggak ada solusi, ya kasihan rakyat di kalangan bawah kan,” ujar Nazel.

Dalam kesempatan berbeda, pengendara mobil Calya bernama Andhika Yoga (27) berpendapat, pemerintah seharusnya tidak usah repot-repot menerapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

Toh, bagi Andhika, aturan tersebut tidak lantas membuat penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran jika pemerintah sampai saat ini belum bisa memilah antara masyarakat berekonomi tidak mampu dengan yang berkecukupan.

“Jadi, menurut saya, ya enggak usah dibatasi. Sudah, jalani yang sekarang ada saja. Kecuali, pemerintah bisa langsung memilah-milah, mana orang kaya mana orang miskin,” ujar Andhika.

“Buat apa ada pembatasan BBM bersubsidi kalau pemerintah belum bisa memilah orang kaya dan miskin. Mau memilah saja enggak bisa, ini mau membatasi. Yang ada sama saja bohong,” lanjut dia.

Andhika berujar, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa banyak orang kaya yang mempunyai mobil mewah, tapi bukan atas nama dia pribadi.

“Banyak kasus kayak gitu soalnya. Meskipun pengisian BBM sudah pakai sistem pelat nomor dicatat petugas, tetap saja banyak yang akal-akalan kayak gitu, buat pakai BBM bersubsidi,” tutur dia.

Meski begitu, bagi pengemudi taksi online bernama Ilham (27), pemerintah harus jelas untuk pengkategorian antara masyarakat mampu dan tidak mampu. Terlebih, penerapannya harus ketat.

“Setuju saja sih, asal pengategorian pembatasannya jelas dan ketat di lapangan,” ujar Ilham.

“Tapi dengan catatan ya, kalau mau pembatasan BBM bersubsidi, kendaraan yang digunakan untuk operasional seperti taksi online, ojol, atau bidang usaha yang masih kecil, bisa lolos atau masuk kategori diperbolehkan,” lanjut dia.

Menurut Ilham, pendapatan pengemudi taksi online sehari-hari sangat bergantung dengan harga BBM yang tersedia di Pertamina.

“Kalau kita pakai bukan yang bersubsidi, pasti ada perbedaan harga yang lumayan bagi kita dan itu akan berpotensi menurunkan daya jual jasa kita kalau ada perbedaan harga BBM,” ujar Ilham.

Dengan begitu, sebagai pengemudi taksi online, dia merasa berhak membeli BBM bersubsidi.

“Karena penggunaannya untuk produksi, bukan pemakaian konsumtif. Artinya, ada kegiatan ekonomi di situ yang bisa membantu meningkatkan ekonomi,” tegas Ilham.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah bakal membatasi pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Pernyataan terkait pembatasan penyaluran BBM subsidi itu muncul ketika Luhut membahas defisit APBN 2024 yang diperkirakan bakal lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Menurutnya, ada banyak inefisiensi yang terjadi di berbagai sektor. Maka dari itu, dengan memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi diharapkan akan membantu penghematan anggaran.

KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) melakukan sejumlah persiapan jelang pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai Sabtu (17/8/2024).

Rencana pembatasan BBM subsidi mulai tahun ini dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat membahas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pada Rabu (10/7/2024).

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyampaikan, pihaknya akan menjalankan arahan pemerintah tersebut.

“Beberapa upaya sudah dan terus dijalankan Pertamina untuk subsidi tepat,” ujar Fadjar dikutip dari Kontan, Rabu (10/7/2024).

Berikut langkah yang dilakukan Pertamina jelang pembatasan BBM subsidi mulai Agustus 2024.

Langkah Pertamina jelang pembatasan BBM subsidi

Salah satu persiapan yang dilakukan Pertamina jelang pembatasan BBM subsidi adalah memantau pembelian BBM subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) secara real time menggunakan teknologi informasi (TI).

Pemantauan secara real time dimaksudkan untuk memastikan konsumen yang memperoleh BBM subsidi adalah masyarakat yang berhak.

Selain itu, Pertamina melakukan penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi pada 8.000-an SPBU, termasuk SPBU yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Hasilnya, hingga saat ini 82 persen SPBU telah terkoneksi secara nasional,” ujar Fadjar.

“Semakin banyak SPBU yang terkoneksi dengan sistem digitalisasi Pertamina, akan semakin memudahkan monitoring dan pengawasan atas penyaluran BBM bersubsidi,” tambahnya.

Pertamina juga melakukan peningkatan kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan penyalahgunaan BBM subsidi yang tidak sesuai penggunaannya.

Terpisah, Manager Media dan Stakeholder Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, Pertamina sudah berupaya agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

Dilansir dari Kompas.com, Kamis (11/7/2024), hal tersebut dilakukan dengan mendata pengguna BBM subsidi, baik Bio Solar maupun Pertalite, menggunakan QR code.

Heppy menjelaskan, persentase pendaftaran QR code bagi pengguna Bio Solar mencapai 100 persen dengan jumlah 4,6 juta nomor polisi, sementara pengguna Pertalite yang terdata di Pertamina mencapai 4,6 juta lebih.

Alasan pemerintah lakukan pembatasan BBM subsidi

Terkait pembatasan BBM subsidi, Luhut menjelaskan, hal ini dilakukan sebagai langkah efisiensi mengingat APBN mengalami defisit.

Pembatasan subsidi BBM diharapkan dapat menghemat anggaran negara sekaligus mendorong penyaluran BBM subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

“Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi,” jelas Luhut dikutip dari Kompas.com, Rabu.

Luhut menambahkan, pemerintah juga ingin mencari pengganti BBM berbasis fosil dengan mengembangkan bioetanol.

Bioetanol adalah jenis bahan bakar yang berasal dari fermentasi bahan-bahan organik, terutama tumbuhan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi.

Luhut menjelaskan, bioetanol menjadi pilihan bakar bahan yang lebih baik karena kandungan sulfurnya rendah, yaitu sebesar 50 ppm, sementara kandungan sulfur pada bensin sebesar 500 ppm.

Kandungan sulfur yang tinggi pada bensin berisiko bagi kesehatan manusia dan memengaruhi kualitas udara.

Luhut meyakini, jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) bisa ditekan jika bioetanol dikembangkan.

Sisi positif lainnya dari penggunaan bioetanol adalah anggaran negara untuk penyakit pernapasan bisa dihemat hingga Rp 38 triliun ditambah pembatasan BBM subsidi untuk mengatasi defisit APBN.