JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan subsidi energi masih dalam proses pengkajian mendalam. Diungkapkannya, pemerintah saat ini membentuk tim khusus yang dipimpin langsung oleh dirinya, fokus pada subsidi tepat sasaran agar hanya masyarakat yang benar-benar berhak yang menerima manfaat subsidi ini.

"Pemerintah masih terus membahas beberapa langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran, dan ini kita lagi godok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Pak Presiden untuk jadi materi/bahan referensi keputusan presiden," jelas Bahlil Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Bahlil menuturkan bahwa kebijakan subsidi yang tepat harus ditinjau secara cermat karena berpengaruh langsung pada masyarakat. Sebab menurutnya, pemerintah tidak ingin subsidi justru diberikan pada kelompok yang tidak berhak.

"Kita lagi hitung sekarang adalah tentang subsidi yang tepat sasaran. Data-datanya harus pas. Kemudian kita juga harus tahu siapa yang paling berhak untuk mendapatkan subsidi dan tidak. Semuanya saat ini masih dihitung. Jangan sampai subsidi jatuh kepada yang tidak berhak," terangnya.

Bahlil juga mengungkapkan, pemerintah tengah mempertimbangkan beberapa skema pemberian subsidi, termasuk opsi subsidi langsung kepada masyarakat yang layak. "Ada beberapa formula yang tengah kami kaji. Salah satunya adalah subsidi langsung. Jika kajian ini rampung, kami akan segera melaporkannya kepada Presiden," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran subsidi energi untuk tahun anggaran 2025 mendatang. Fokus utama subsidi tahun depan tetap pada Bahan Bakar Minyak ( BBM ) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Berdasarkan hasil rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada tanggal 27 Agustus 2024 lalu ditetapkan, untuk volume BBM bersubsidi yang dialokasikan pada tahun 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter (KL).

Rinciannya, minyak tanah sebesar 0,52 juta KL dan minyak solar sebesar 18,89 juta KL. Sementara itu, untuk LPG 3 kg, pemerintah mengalokasikan volume sebesar 8,2 juta metrik ton.

Pemerintah pun berharap skema subsidi yang lebih tepat sasaran dapat mendorong efisiensi anggaran, sekaligus menjamin bantuan negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Jakarta -

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan rencana pembatasan BBM subsidi sudah hampir selesai. Namun, ia tak mengungkap kapan pembatasan akan dilakukan.

"Menyangkut dengan harga dan pembatasan BBM sebenarnya sudah hampir selesai," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (18/10/2024),

Dia menegaskan, pengaturan BBM subsidi ini menunggu waktu yang tepat. "Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan, dan saya pikir tidak lagi yang saya harus menyampaikan kendalanya," imbuhnya.

Bahlil juga mengkonfirmasi, pengaturan BBM subsidi menjadi perhatian presiden terpilih Prabowo Subianto. "Oh iya," ujarnya.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan, aturan terkait BBM subsidi sedang dimatangkan. Ia menegaskan, tak ingin terburu-buru mengambil kebijakan.

"Aturannya sampai sekarang kita masih matangkan. Kan tidak boleh terlalu terburu-buru," kata Bahlil di Monas Jakarta, Kamis (10/10).

Dia mengatakan, pihaknya ingin melihat dampak pengaturan BBM subsidi ini. Oleh karena itu, uji coba terus dilakukan. Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan, aturan tersebut sudah hampir final. Kemudian, penerapan dari pengaturan BBM subsidi ini hanya persoalan waktu.

"Karena kita harus tahu dampak ketika diimplementasikan di tingkat nelayan, petani Kita lagi uji coba- uji coba terus. Aturannya sudah hampir final. Tapi apakah nanti di zamannya Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu cuma persoalan waktu saja," paparnya.

(acd/das)

Jakarta -

Rencana pemerintah untuk mengatur pembelian BBM subsidi tak kunjung terealisasi. Padahal, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir beberapa hari lagi.

Rencana pengaturan BBM subsidi ini menjadi tanda tanya. Apakah bakal diterapkan di masa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto?

Bicara mengenai pengaturan BBM subsidi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, aturan terkait BBM subsidi sedang dimatangkan. Ia menegaskan, tak ingin terburu-buru mengambil kebijakan.

"Aturannya sampai sekarang kita masih matangkan. Kan tidak boleh terlalu terburu-buru," kata Bahlil di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024) kemarin.

Dia mengatakan, pihaknya ingin melihat dampak pengaturan BBM subsidi ini. Oleh karena itu, uji coba terus dilakukan.

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan, aturan tersebut sudah hampir final. Kemudian, penerapan dari pengaturan BBM subsidi ini hanya persoalan waktu.

"Karena kita harus tahu dampak ketika diimplementasikan di tingkat nelayan, petani Kita lagi uji coba- uji coba terus. Aturannya sudah hampir final. Tapi apakah nanti di zamannya Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu cuma persoalan waktu saja," paparnya.

Di lokasi yang sama, Bahlil mengatakan, Prabowo menjadikan kedaulatan energi sebagai salah satu program utama. Namun, mengungkap, lifting minyak Indonesia terus turun.

Dia kemudian menerangkan, konsumsi minyak Indonesia 1,6 juta barel per hari. Sementara, lifting minyak Indonesia hanya 600 ribu barel per hari. Oleh karena itu, Bahlil mengatakan, perlu ada terobosan-terobosan untuk memacu lifting minyak.

"Kita tahu bahwa ke depan salah satu program utama Pak Prabowo itu adalah kedaulatan energi. Lifting kita kan menurun terus, konsumsi kita sekarang 1,6 juta barel per day, lifting kita 600 ribu. Jadi memang harus ada terobosan-terobosan untuk kita meningkatkan lifting," katanya.

(acd/das)

JAKARTA - Pemerintah disebut-sebut bakal melakukan pembatasan BBM Subsidi seperti Pertalite dan Solar mulai 1 Oktober 2024. Kedepan, masyarakat yang ingin memanfaatkan subsidi harus mendaftarkan kendaraannya melalui aplikasi MyPertamina .

Situasi di SPBU

Suasana di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) COCO Tendean 31.127.02 Pertamina hari ini, Selasa (1/10/2024) masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Antrian kendaraan yang ingin mengisi bensin juga belum mengular hingga keluar SPBU.

Sebagai informasi, ihwal rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 1 Oktober pertama kali dilontarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024) lalu.

Namun demikian, Bahlil memberikan sinyal pembatasan bahan bakar minyak (BBM) Jenis Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar Subsidi tidak jadi diberlakukan pada 1 Oktober 2024.

"Feeling saya belum (1 Oktober 2024)," jelasnya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Dikatakan Bahlil, saat ini pihaknya masih membahas aturan ini secara detail agar aturan tersebut benar-benar mencerminkan keadailan.

"Apa yang saya maksudkan keadilan, targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran Jangan sampai tidak tepat sasaran Formulasinya seperti apa. Harus sampai tingkat petani, nelayan. Nah karena itu sekarang kita lagi godok Yang insha Allah kalau sudah selesai saya kabarin," pungkasnya.

Respons Penggendara

Sulaiman, salah satu pengemudi Grab mengaku dirinya masih bisa mengisi bensin seperti biasa tanpa menggunakan QR Code My Pertamina."Saya isi bensin Pertalite 20 ribu masih seperti biasa tidak ada perubahan," jelasnya ketika ditemui MNC Portal Indonesia di SPBU COCO Tendean 31.127.02 Pertamina, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Ia pun mengungkapkan dirinya belum melakukan pendaftaran Program Subsidi Tepat untuk pembelian Pertalite seperti yang telah dianjurkan oleh pemerintah. "Saya sudah tau (harus mendaftar) tapi kayaknya menurut saya lebih praktis begini aja (tidak perlu daftar-daftar)," pungkas Sulaiman.

Pendataan

Sementara itu, Pertamina Patra Niaga juga terus mendukung upaya-upaya Pemerintah agar subsidi tepat sasaran dengan melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code melalui www.subsiditepat.mypertamina.id.

"Wilayah pendaftaran QR Code Pertalite dilakukan secara bertahap dan hanya khusus untuk kendaraan roda 4. Saat ini pendaftaran QR Code Pertalite difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali (JAMALI) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu dan Kabupaten Timika,. Diharapkan tahap 1 bisa tercapai 100% pada akhir september 2024. Sisanya akan dilakukan tahap kedua rencana paling cepat bulan Oktober-November 2024," terang Heppy dikutip dari laman resminya.

Jumlah pendaftar yang terverifikasi dan telah mendapat QR Code saat ini mencapai 3,9 juta. Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar adalah foto KTP, foto diri, foto STNK (tampak depan dan belakang), foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak depan nomor polisi dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR.

Untuk seluruh dokumen agar dipastikan terbaca dengan jelas dan dikirim dalam format foto (jpg). Selain itu, agar memastikan foto yang diunggah jelas tidak pecah dengan resolusi tinggi agar memudahkan proses verifikasi.

?Bagi Masyarakat pengguna Pertalite yang belum melakukan pendaftaran, diharapkan segera melakukannya untuk memastikan akses subsidi BBM yang tepat sasaran,? imbau Heppy.

JAKARTA - Pemerintah disebut-sebut bakal melakukan pembatasan BBM Subsidi seperti Pertalite dan Solar mulai 1 Oktober 2024. Kedepan, masyarakat yang ingin memanfaatkan subsidi harus mendaftarkan kendaraannya melalui aplikasi MyPertamina .

Situasi di SPBU

Suasana di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) COCO Tendean 31.127.02 Pertamina hari ini, Selasa (1/10/2024) masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Antrian kendaraan yang ingin mengisi bensin juga belum mengular hingga keluar SPBU.

Sebagai informasi, ihwal rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 1 Oktober pertama kali dilontarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024) lalu.

Namun demikian, Bahlil memberikan sinyal pembatasan bahan bakar minyak (BBM) Jenis Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar Subsidi tidak jadi diberlakukan pada 1 Oktober 2024.

"Feeling saya belum (1 Oktober 2024)," jelasnya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Dikatakan Bahlil, saat ini pihaknya masih membahas aturan ini secara detail agar aturan tersebut benar-benar mencerminkan keadailan.

"Apa yang saya maksudkan keadilan, targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran Jangan sampai tidak tepat sasaran Formulasinya seperti apa. Harus sampai tingkat petani, nelayan. Nah karena itu sekarang kita lagi godok Yang insha Allah kalau sudah selesai saya kabarin," pungkasnya.

Respons Penggendara

Sulaiman, salah satu pengemudi Grab mengaku dirinya masih bisa mengisi bensin seperti biasa tanpa menggunakan QR Code My Pertamina."Saya isi bensin Pertalite 20 ribu masih seperti biasa tidak ada perubahan," jelasnya ketika ditemui MNC Portal Indonesia di SPBU COCO Tendean 31.127.02 Pertamina, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Ia pun mengungkapkan dirinya belum melakukan pendaftaran Program Subsidi Tepat untuk pembelian Pertalite seperti yang telah dianjurkan oleh pemerintah. "Saya sudah tau (harus mendaftar) tapi kayaknya menurut saya lebih praktis begini aja (tidak perlu daftar-daftar)," pungkas Sulaiman.

Pendataan

Sementara itu, Pertamina Patra Niaga juga terus mendukung upaya-upaya Pemerintah agar subsidi tepat sasaran dengan melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code melalui www.subsiditepat.mypertamina.id.

"Wilayah pendaftaran QR Code Pertalite dilakukan secara bertahap dan hanya khusus untuk kendaraan roda 4. Saat ini pendaftaran QR Code Pertalite difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali (JAMALI) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu dan Kabupaten Timika,. Diharapkan tahap 1 bisa tercapai 100% pada akhir september 2024. Sisanya akan dilakukan tahap kedua rencana paling cepat bulan Oktober-November 2024," terang Heppy dikutip dari laman resminya.

Jumlah pendaftar yang terverifikasi dan telah mendapat QR Code saat ini mencapai 3,9 juta. Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar adalah foto KTP, foto diri, foto STNK (tampak depan dan belakang), foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak depan nomor polisi dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR.

Untuk seluruh dokumen agar dipastikan terbaca dengan jelas dan dikirim dalam format foto (jpg). Selain itu, agar memastikan foto yang diunggah jelas tidak pecah dengan resolusi tinggi agar memudahkan proses verifikasi.

?Bagi Masyarakat pengguna Pertalite yang belum melakukan pendaftaran, diharapkan segera melakukannya untuk memastikan akses subsidi BBM yang tepat sasaran,? imbau Heppy.

Jakarta -

Rencana pemerintah mengatur pembelian BBM subsidi pada 1 Oktober kemungkinan tak terealisasi. Adapun kebijakan tersebut bertujuan agar penyaluran BBM subsidi jadi lebih tepat sasaran.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, pihaknya memang masih mendalami rencana itu. Mekanisme yang tepat dibutuhkan agar eksekusi di lapangan berjalan rapi.

"Ya, kita masih didalami, sedang didalami, untuk melihat bahwa seperti apa sih tujuan pemerintah. Kan agar BBM ini diterima oleh yang berhak sesuai dengan kebutuhannya. Untuk menuju ke sana, sedang mencari mekanisme yang pas, biar rapi lah di lapangan," katanya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2024).

Saat dikonfirmasi apakah kebijakan itu akan terealisasi di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Prabowo Subianto, Agus tak bisa memastikan. Yang jelas, kata dia, pemerintah ingin menjamin bahwa penyaluran BBM sesuai dengan peruntukannya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pengaturan BBM subsidi masih dalam pembahasan. Ia mengatakan, aturan yang dikeluarkan akan mencerminkan keadilan.

"Gini, untuk BBM subsidi sampai sekarang kita masih bahas ya. Masih bahas agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Saat ditanya apakah pengaturan dilakukan 1 Oktober, Bahlil memiliki firasat belum dilakukan. "Feeling saya, feeling saya belum," katanya.

Saksikan Live DetikSore:

(ily/das)

Jakarta -

Pemerintah berencana membatasi penggunaan BBM subsidi jenis solar dan Pertalite. Mobil-mobil irit BBM akankah jadi lebih laris?

BBM jenis Pertalite dan solar subsidi bakal segera dibatasi. Dengan demikian, penggunanya tak bisa sembarangan. Saat ini formulasi pembatasan BBM subsidi itu masih terus dibahas. Kabarnya, pembatasan ini akan menyasar mobil bensin dengan kapasitas di atas 1.400 cc dan mobil diesel di atas 2.000 cc.

Tak bisa dipungkiri, BBM subsidi memang masih digunakan oleh kalangan mampu. Contohnya mobil diesel seperti Innova Reborn, Pajero Sport, hingga Fortuner masih kedapatan menggunakan BBM subsidi. Selanjutnya untuk mobil bensin, LCGC yang dianjurkan menggunakan Pertamax, kebanyakan masih menggunakan Pertalite. Beberapa model lain yang harusnya pakai Pertamax juga malah memilih BBM RON 90 Pertamina karena alasan biaya operasional.

Lalu dengan adanya pembatasan BBM subsidi, akankah berpengaruh ke penjualan mobil-mobil tersebut? Mengingat, bila dibatasi berdasarkan kapasitas mesin, maka mobil seperti Innova Reborn diesel maupun Fortuner tak lagi bisa konsumsi solar subsidi. Sejauh ini dampaknya memang belum terlihat. Chief Marketing Auto2000 Yagimin mengatakan, pembatasan ini bisa jadi membuat konsumen beralih untuk mencari mobil dengan konsumsi BBM irit. Dengan begitu, penggunaan BBM RON 92 yang harganya lebih mahal ketimbang Pertalite pun kurang lebih akan sama.

"Kalau misalnya semua nggak boleh konsumsi Pertalite, pilihannya Pertamax atau Pertamina Dex. Tentunya saya sebagai customer saya akan memilih produk mana yang secara penggunaan BBM paling irit. Kebetulan Toyota itu banyak pilihannya untuk LCGC rasanya cukup irit ya, tapi selain itu kalau kepengin lebih irit lagi beli yang hybrid," kata Yagimin ditemui belum lama ini.

Menurutnya, peluang mobil hybrid akan jadi lebih populer terbuka lebar. Seperti diketahui bersama, konsumsi BBM mobil hybrid memang lebih irit dibandingkan mobil bermesin konvensional. Pun bila mengisi BBM RON 92, konsumsi BBM tetap hemat dan diharapkan tidak membuat biaya operasional kendaraan jadi bengkak.

"Hybrid itu super irit, jadi rasanya kalau diisi dengan Pertamax nggak akan memberatkan, justru kalau melihat itu saya kesempatan orang memilih produk yang dirasakan lebih efisien secara penggunaan bahan bakar. Nggak perlu charging tapi rasanya itu sudah seperti EV tapi BBM dua kali lipat lebih irit dari mesin konvensional biasa," tutur Yagimin.

(dry/din)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) Jenis Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar Subsidi tidak jadi diberlakukan pada 1 Oktober 2024.

"Feeling saya belum (1 Oktober 2024)," jelasnya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Bahlil mengatakan, saat ini pihaknya masih membahas aturan ini secara detail agar aturan tersebut benar-benar mencerminkan keadailan.

"Apa yang saya maksudkan keadilan, targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran Jangan sampai tidak tepat sasaran Formulasinya seperti apa. Harus sampai tingkat petani, nelayan. Nah, karena itu sekarang kita lagi godok Yang insyaAllah kalau sudah selesai saya kabarin," jelasnya.

Baca Juga: Miris! Nelayan Pandeglang Kesulitan Melaut Gegara Pembatasan BBM Subsidi

Sebagai informasi, pernyataan Bahlil ini berbeda dengan yang sebelumnya diungkapkan Bahlil bahwa rencana pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 Oktober 2024 mendatang.

Ia juga menekankan bahwa rencana itu akan diimplementasikan sebelum Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI 2024-2029 pada 20 Oktober 2024.

Dikatakan Bahlil, saat ini pihaknya terus melakukan kajian dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyaluran subsidi BBM tepat sasaran sebelum resmi diterapkan.

"Memang rencananya begitu (1 Oktober). Karena begitu aturan keluar, permennya keluar, ada waktu untuk sosialisasi. Nah, sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," jelas Bahlil usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Baca Juga: Pengamat UGM: BBM Subsidi Salah Sasaran Bebani APBN Rp90 Triliun

Kendati demikian Bahlil mengaku belum dapat memastikan soal skema pembatasan tersebut, termasuk mengenai kendaraan apa saja yang diperbolehkan untuk membeli BBM bersubsidi. "Nanti dibahas, saya belum bisa bicara detail," tambahnya.

Sebab menurutnya, yang terpenting ialah BBM bersubsidi ini hanya diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima, yakni golongan ekonomi menengah ke bawah.

"Kalau seperti kita masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia bos," tegasnya.

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan perkembangan terbaru soal pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang rencananya diberlakukan awal Oktober 2024.

Dalam rencana pembatasan tersebut, kendaraan umum dan roda dua akan menjadi prioritas penerima BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi mengatakan, rencana pembatasan penerima BBM subsidi ini masih dalam tahap penyempurnaan.

Selain itu, pemerintah juga membuka ruang diskusi publik guna mendapatkan masukan terkait aturan distribusi BBM subsidi tersebut.

"Usulan pembatasan bagi angkutan umum dan kendaraan roda dua sedang didalami. Kami mencari formulasi yang tidak akan mengganggu konsumen, namun tetap memastikan kuota BBM bersubsidi tidak terlampaui," kata Agus, Jakarta, ditulis Kamis (19/9).

Usulan ini awalnya disampaikan oleh Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dalam diskusi yang sama. Menurut Sugeng, langkah ini penting agar subsidi BBM dapat benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

"Sudah saatnya kita pertimbangkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Saya mengusulkan hanya kendaraan umum dan roda dua yang diperbolehkan mengakses Pertalite dan Biosolar subsidi," kata Sugeng.

Pembatasan tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola subsidi energi di Tanah Air. Untuk memastikan kebijakan tersebut efektif dan berkeadilan, diperlukan kajian yang mendalam serta keterlibatan berbagai pihak terkait.

Senada dengan Sugeng, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin menuturkan, pemerintah masih melakukan kajian mendalam terhadap usulan tersebut.

"Kami sepakat kendaraan roda dua dan angkutan umum tetap diizinkan menggunakan Pertalite. Namun, kriteria bagi pengguna lainnya masih dalam pembahasan lebih lanjut," ujar Rachmat.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengingatkan bahwa daya beli masyarakat akan semakin memburuk apabila ada pembatasan BBM bersubsidi dan kenaikan tarif KRL (Kereta Rel Listrik) Jabodetabek seperti yang diwacanakan pemerintah.

Esther menjelaskan belakangan inflasi transportasi menjadi salah satu yang tertinggi di antara kelompok pengeluaran lainnya. Oleh sebab itu, dia mengaku khawatir dengan tren tersebut.

"Biaya transportasi itu merupakan komponen dari biaya-biaya pembentukan barang lainnya. Jadi, saya khawatir kalau inflasi transportasi ini tidak diredam maka daya beli masyarakat ini akan memburuk," ujar Esther dalam forum Melanjutkan Kritisisme Faisal Basri secara daring, dikutip (Senin (16/9/2024).

Pengajar di Universitas Diponegoro ini mencontohkan, angka inflasi biaya transportasi mencapai 0,22% pada Agustus 2024 (month-to-month/m-to-m). Angka tersebut lebih tinggi dari angka inflasi umum sebesar -0,03%.

Andil inflasi biaya transportasi sebesar 0,03% juga hanya kalah dari biaya pendidikan sebesar 0,04% (m-to-m) pada Agustus 2024. Esther pun mengaitkan fakta tersebut dengan semakin banyaknya masyarakat yang turun kelas. "Ya, maka tidak heran jika jumlah kelas menengah ini akan turun," jelasnya.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik mencatat setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta ke kelompok aspiring middle class selama 2019 sampai dengan 2024.

Sementara itu, wacana pembatasan BBM subsidi jenis pertalite dan solar disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Bahkan, Luhut menyatakan kebijakan pembatasan penerima BBM subsidi tersebut mulai diaplikasikan pada bulan depan.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membocorkan rencananya semua jenis motor di atas 250 cc dan kendaraan mobil pelat hitam yang memiliki spesifikasi di atas 1.400 cc tidak lagi bisa membeli Pertalite.

Adapun tarif KRL Jabodetabek direncanakan naik sebesar Rp1.000. Meski demikian, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengaku belum tahu kapan kenaikan tarif KRL tersebut bakal diterapkan karena masih akan menunggu restu kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya.

Pihak PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) alias KAI Commuter mengatakan memerlukan waktu tiga bulan untuk sosialisasi ke pengguna KRL terlebih dahulu terkait wacana kenaikan tarif sebesar Rp1.000 tersebut.

Jakarta -

Pembatasan BBM bersubsidi ternyata masih dalam tahap pembahasan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta berbagai pihak jangan berspekulasi lebih jauh.

"Untuk menyangkut dengan BBM subsidi, kita sekarang lagi masih dalam pembahasan aturannya jadi belum ada aturan itu, dan belum ada diterapkan, ya. Biar clear, masih dalam pembahasan," kata Bahlil usai Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (12/9/2024) dikutip dari 20detik.

Bahlil menegaskan aturan yang menegaskan pembatasan BBM subsidi masih perlu digodok.

"Dan saya pikir dalam waktu satu-dua minggu ini belum ada," ujar dia.

"Jadi jangan dulu berspekulasi dulu apa-apa. Jadi aturannya masih dibahas," tambahnya lagi.

Pemerintah berencana membatasi pembelian BBM subsidi, salah satunya Pertalite. Konon hanya kendaraan yang memenuhi kriteria bisa membeli BBM subsidi. Pembatasan itu dilakukan agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.

Dalam bocoran informasi yang diterima detikFinance, pembatasan akan dilakukan berdasarkan kapasitas silinder mobil. Kendaraan yang boleh memberi BBM subsidi maksimal berkapasitas 1.400 cc. Sedangkan untuk mobil diesel, yang masih boleh membeli BBM subsidi kapasitas mesinnya maksimal 2.000 cc.

Bahlil juga belum mengungkap soal spesifikasi mobil yang berhak menerima BBM bersubsidi.

"Semuanya nanti diumumkan. Yang jelas BBM ini diberikan kepada yang berhak menerima subsidi, tepat sasaran. Jangan orang seperti saya, atau sama pak Agus (Menteri Perindustrian) dikasih BBM subsidi dong, tidak fair. Kita harus kasih kepada saudara-saudara kita yang layak mendapatkan," kata Bahli.

Wacana pembatasan BBM subsidi mulai 1 Oktober 2024 pertama kali diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Sebelum diterapkan, Bahlil mengatakan, Kementerian ESDM akan melakukan sosialisasi.

Bahlil mengatakan pembatasan BBM subsidi akan dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri (Permen). Meskipun awalnya pemerintah berencana akan mengatur pembelian BBM subsidi melalui revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014.

"Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil.

(riar/din)

JAKARTA - Bakar Bakar Minyak atau BBM rendah sulfur digadang-gadang bakal menjadi pengganti Pertalite dan dapat menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan bagi konsumen. Hal ini juga seiring gencarnya wacana soal pembatasan BBM yang bakal diterapkan awal bulan depan.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin menjelaskan, BBM jenis pertalite sendiri nantinya akan digantikan dengan BBM low sulfur yang akan diproduksi baru oleh PT Pertamina (Persero) lewat penambahan teknologi.

"Nanti yang sulfur tinggi per daerah akan dihilangkan. Namun akan ada subsidi yang low sulfur," ujarnya dalam media briefing di Kantor Kemenko Marves, Kamis (12/9/2024).

Meski demikian, Kaimudin memastikan untuk harga BBM low sulfur yang akan dijual ke masayrakat nantinya memiliki harga yang sama dengan harga pertalite yang akan dihapus. Sebab pemerintah akan tetap memberikan kompensasi kepada Pertamina akan adanya penambahan biaya untuk memproduksi BBM low sulfur.

"Saya tidak tahu namanya apa (BBM baru low sulfur), tapi bensin yang kotor ini akan kita hilangkan, tapi untuk harganya akan sama. Namanya apa kita masih belum tahu, itu terseah Pertamina nanti. Tapi intinya kita mau menghilangkan BBM low sulfur di Indoensia," tambahnya.

Lebih lanjut, Kaimudin menjelaskan, BBM low sulfur akan diproduksi oleh PT Pertamina dengan memberikan tambahan suntikan modal kerja. Sehingga penambahan biaya produksi ini tidak berdampak pada peningkatan harga jual di pasar.

"Kita tidak ada naikan harga BBM, tapi ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi, itu yang nanggung pemerintah, kalau pemerintah yang membayar, artinya ada subsidi," lanjutnya.

Rencananya, jenis BBM yang akan diganti dengan BBM low sulfur adalah Pertamax dan Pertalite karena punya kandungan sulfur yang cukup tinggi. Pertamax memiliki kandungan sulfur yaitu 400 ppm, sedangkan Pertalite punya sulfur 500 ppm.

"Kita akan memberikan payung hukum untuk kita bisa memberikan subsidi dan kompensasi kepada BBM untuk memperbaiki kualitasnya," kata Kaimudin.

"Akan ada payung hukumnya supaya kita bisa minta Pertamina untuk upgrade. Jadi kalau dibilang kapan startnya, begitu aturan dikeluarkan, pemerintah akan diberi penugasan untuk memproduksi BBM dengan kualitas lebih baik," pungkasnya.