JAKARTA, investor.id – Pemerintah saat ini tengah merumuskan peraturan terkait impor bahan baku obat (BBO). Hal ini merupakan salah satu upaya agar ketergantungan Indonesia terhadap impor BBO berkurang. Diketahui, impor BBO mencapai 90% sebagian besar berasal dari Tiongkok dan India.

Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi Indonesia) Elfiano Rizaldi mengapresiasi upaya pemerintah tersebut. Selain menyiapkan peraturan impor, menurut Elfiano, pemerintah perlu pula untuk memperkuat riset.

Disampaikan Elfiano, Kementerian Kesehatan sudah mendorong dengan Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dan kemudian turunannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024. Salah satu pasal di dalamnya juga mendorong agar Indonesia memiliki ketahanan farmasi, khususnya ketergantungan terhadap bahan baku obat kimia impor makin berkurang.

“Tidak kalah penting untuk mendorong anggaran research and development oleh pemerintah maupun pelaku usaha dengan menyiapkan anggaran yang lebih. Karena bagaimanapun bahan baku obat kimia ini harus juga ditopang oleh research and development," ucap Elfiano di HQ B-Universe, Kab. Tangerang, Banten, Rabu (7/8/2024).

Selain penguatan riset, menurut Elfiano, industri farmasi Indonesia juga bergantung pada industri kimia dasar. Ia berharap pemerintah dapat segera membangun pabrik kimia dasar yang juga dapat memproduksi bahan kimia untuk obat-obatan. Ia percaya diri Indonesia mampu bergerak ke sana. Sebab, infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) sudah cukup untuk membangun ekosistem bahan baku obat.

"Kalau infrastrukturnya, tenaga, dan semuanya sih sudah siap ya. Tinggal sekarang bagaimana ekosistemnya kita bangun. Untuk mendirikan industri bahan baku obat kimia ini tidak hanya satu dua kementerian dan lembaga. Ada sekitar 12 kementerian dan lembaga yang terkait. Nah untuk itu kementerian dan lembaga ini harus berselaras dan ekosistemnya terbangun dan konsisten," tambah Elfiano.

Terakhir, Elfiano mengajak pemerintah dan industri untuk bersama-sama membangun ekosistem produksi bahan baku obat.

"Untuk itu perlu regulasi-regulasi yang mendorong agar produsen industri bahan obat kimia ini sudah terbentuk, kemudian hasil produksinya bisa digunakan oleh industri formulerium, dan kemudian hasil obat jadinya juga bisa digunakan untuk kebutuhan obat di negara kita," tandasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA- Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia (APSKI) menilai industri farmasi, termasuk produk suplemen memiliki tantangan utama dalam hal penyediaan produk terjangkau dan berdaya saing.

Ketua Umum APSKI Decky Yao membenarka fakta bahwa harga obat dan alat kesehatan di Indonesia masih lebih mahal dibandingkan dengan negara tetangga. Bahkan harga obat impor justru lebih murah.

"Bahan baku suplemen masih impor karena keterbatasan supply bahan baku dari lokal, dan harga impor lebih murah. Porsi bahan baku impor bisa lebih dari 80%, untuk itu dibutuhkan dukungan dari pihak pemerintah," kata Decky kepada Bisnis, belum lama ini.

Terlebih, industri farmasi tidak dapat berjalan sendiri dan masih kalah bersaing terutama dengan produk dari China dan India jika pemerintah tidak turut ikut campur mendukung program kebijakan yang pro industri dalam negeri.

Di samping itu, Decky menilai masyarakat masih merasakan kurangnya sistem pelayanan rumah sakit dan waktu terbatasnya konsultasi pasien ke dokter serta edukasi dokter ke pasien. Alhasil, pasien yang mampu secara ekonomi, lebih memilih berobat di luar negeri.

Dalam hal ini, pemerintah harus mulai mencari solusi bersama industri dalam negeri melalui asosiasi terkait kendala yang dihadapi untuk menurunkan harga obat dan alkes.

"Kami juga butuh keringanan dan insentif pajak bagi industri dalam negeri yang mampu memproduksi bahan baku, baik kebutuhan dalam negeri, maupun ekspor sehgga harga bahan baku lebih kompetitif," tuturnya.

Pemerintah juga didorong untuk lebih gencar mengadakan edukasi dan arahan, utamanya dari BPOM terkait kemudahan dalam regulasi yang mempercepat proses registrtasi produk dalam negeri dengan keamanan dan kualitas yang terjaga.

Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustran, Reni Yanita menekankan pihaknya akan mendorong industri farmasi nasional menggunakan bahan baku lokal.

Dia juga membeberkan alasan harga obat dan alkes yang mahal di dalam negeri lantaran kondisi utilisasi produksi yang masih rendah karena dipengaruhi permintaan pasar. Jika utilitas 50% maka tak heran jika produsen menjual harga tinggi.

"Kalau yang beli banyak akan meningkatkan utilisasi, kalau utilisasinya naik maka harganya akan lebih murah," kata Reny saat ditemui di Kompleks DPR RI, baru-baru ini.

Produsen juga akan mengikuti kebutuhan pasar, apabila utilitas produksi semula berada di level 80%, namun di pasar hanya terserap 50%, maka pada periode selanjutnya produksi akan susut, sementara biaya energi masih tinggi, sehingga harga jual menjadi mahal.

Dalam catatan 5 tahun terakhir, Reni melihat terjadi tren kenaikan impor bahan baku obat. Pada 2022, secara keseluruhan volume impor mencapai 35.890 ton senilai US$509 juta.

"Ketergantungan impor bahan baku lebih dari 90% yang digunakan industri farmasi nasional masih harus diimpor, terutama dari China dan India," jelasnya.