Bisnis.com, JAKARTA - Institute for Development on Economics and Finance (Indef) menilai beroperasinya smelter tembaga milik PT Freeport dapat mengurangi ketergantungan impor bahan baku dari katoda dalam negeri.

Peneliti Indef, Abra Talattov menyampaikan selain mengurangi ketergantungan impor katoda dalam negeri, produksi dari smelter ini juga bisa memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.

“Dan kedua bahkan bisa, pastinya bisa juga kita untuk membanjiri atau bisa melakukan ekspor produk-produk hasil dari hilirisasi tembaga tadi,” kata Abra saat dihubungi, Senin (23/9/2024).

Abra menuturkan, dengan adanya smelter tembaga ini dapat meningkatkan bargaining terhadap negara-negara yang membutuhkan katoda.

Tak sampai situ, adanya smelter ini juga bisa menjadi salah satu cara guna menarik investasi langsung masuk ke dalam negeri.

“Jadi pilihan ada dua, kita mengekspor ke industri-industri yang berada di negara-negara lain. Atau yang kedua ya kita tarik, ini menjadi momentum untuk menarik investasi di dalam negeri,” ucapnya.

Lebih lanjut, Abra menilai dioperasikannya smelter ini menjadi angin segar untuk meningkatkan ekspor industri manufaktur.

Sehingga, dirinya mengharapkan pengoperasian smelter ini dapat dilakukan secepat mungkin agar bisa menambah pendapatan negara.

“Jadi bukan hanya nanti bisa mendukung pasar di dalam negeri dalam hal industri manufaktur, tetapi juga bisa meningkatkan ekspor industri manufaktur dan meningkatkan nanti peringkatan cadangan defisit kita, peringkatan penerimaan perpajakan, penerimaan perpajakan negara,” ucap Abra.

Adapun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan produksi smelter baru milik PT Freeport Indonesia (PTFI), Senin (23/9/2024). Peresmian dilakukan sekitar satu bulan jelang pergantian pemerintahan yang bakal jatuh pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Smelter yang diklaim memiliki design single line terbesar di dunia itu terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated and Industrial Port Estate atau KEK JIIPE, Manyar, Gresik, Jawa Timur. Fasilitas pemurnian tembaga itu sudah memulai tahap commissioning pada Juni 2024, dan produksi perdana pada Agustus 2024.

"Pada sore hari ini saya resmikan produksi smelter PT Freeport di Kabupaten Gresik, Jawa Timur," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Negara juga meninjau berbagai area smelter dan sempat menandatangani produksi katoda pertama PTFI.

Adapun Direktur Utama PTFI Tony Wenas menyampaikan bahwa smelter dibangun sesuai dengan komitmen perusahaan dalam IUPK yang diterbitkan 2018 untuk membangun satu lagi smelter di Indonesia. Adapun satu smelter lainnya telah dibangun di Gresik yaitu oleh PT Smelting.

"Smelter kedua ini merupakan smelting dengan single line yang terbesar di dunia. Dan ini bisa kami selesaikan tepat pada waktunya," kata Tony.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menegaskan, bahan bakar bioetanol saat ini kurang cocok dipakai di Indonesia. Sebab, bahan bakunya seperti jagung dan tebu masih banyak impor dari luar negeri!

Sebagai catatan, bioetanol merupakan senyawa yang terbuat dari tanaman yang mengandung pati, seperti jagung, tebu, ubi jalar dan sagu. Bahan bakar tersebut diklaim lebih ramah lingkungan dibandingkan BBM konvensional yang saat ini dijual di Indonesia.

Meski demikian, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin menegaskan, bioetanol belum ideal diterapkan di Indonesia. Sebab, bahan bakunya masih banyak impor dari luar negeri.

"Hari ini kita tidak produksi banyak etanol, biasanya etanol didapat dari tebu dan jagung. Kita hari ini saja masih impor gula dan jagung. Jadi sekarang kalau mau memaksa pakai biofuel, kita harus impor juga," ujar Kaimuddin di Gedung Kemenko Marves, Jakarta Pusat.

Diskusi BBM rendah sulfur bersama Kemenko Marves. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Menurut Kaimuddin, bioetanol memang tak punya kandungan sulfur, namun karbon dioksidanya tetap ada. Sehingga, kata dia, bahan bakar tersebut tak sepenuhnya ramah lingkungan.

Disitat dari CNBC Indonesia, Sabtu (14/9), impor gula Indonesia mencapai 5,8 juta ton selama periode 2022-2023. Besaran angka tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu importir gula terbesar di dunia.

Sementara untuk jagung, meski impornya mengalami penurunan, namun angkanya masih tetap tinggi. Jika dulu mencapai 3,5 juta ton, maka kini turun menjadi 450 ribu ton.

Kondisi tersebut yang membuat Kaimuddin berpendapat, bioetanol kurang ideal untuk diterapkan di Indonesia. Sebab, beban impor bahan bakunya dikhawatirkan akan mengalami kenaikan.

Jokowi meresmikan gerakan bioetanol tebu di Mojokerto Foto: Enggran Eko Budianto/detikJatim

Di lain sisi, Pakar Proses Konversi Biomassa Institut Teknologi Bandung (ITB) Ronny Purwadi menjelaskan, saat ini produksi bioetanol di Indonesia baru tembus 34.500 kiloliter per tahun. Nilai tersebut masih jauh untuk mencukupi kebutuhan pasar.

"Hingga saat ini, bioetanol hanya digunakan sebagai campuran E05 di Jakarta dan Surabaya, sementara kebutuhan bensin nasional mencapai 29 juta kiloliter per tahun," kata Ronny kepada CNN Indonesia.

Beberapa waktu lalu, Pertamina melakukan inovasi dengan memproduksi 150 liter bioetanol dari sampah biomasa, yakni batang tanaman sorgum. Proses produksi bahan bakar nabati tersebut menggunakan peralatan distilasi dan dehidrasi yang terdapat di fasilitas Laboratorium Technology Innovation milik Pertamina.

Memproduksi bioetanol dari batang Sorgum diklaim tidak hanya menjadi sumber energi baru untuk Indonesia, melainkan juga mampu memproduksi bahan bakar tanpa berkompetisi dengan bahan pangan.

Respons Jokowi soal Luhut Minta Pertamina Akuisisi Perusahaan di Brasil

Respons Jokowi soal Luhut Minta Pertamina Akuisisi Perusahaan di Brasil

Bisnis.com, MOJOKERTO – Emiten produsen bir Bintang, PT Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI) membeberkan tantangan penyediaan bahan baku impor yang dihadapi kala kondisi geopolitik perang Rusia-Ukraina.

Brewery Manager Multi Bintang Indonesia Komang Wibawa mengatakan dalam menjalankan aktivitas produksinya, MLBI memakai bahan baku impor yakni malt barley.

"Ini [malt barley] tidak bisa tumbuh di Indonesia. Jadi, 100% impor," kata Komang dalam acara media visit Multi Bintang Indonesia, Kamis (29/8/2024).

Sementara itu, di tengah aktivitas impor bahan baku termasuk dari Eropa, telah terjadi kondisi geopolitik panas pula di Benua Biru. Konflik Ukraina dan Rusia telah memanas sejak 2022 hingga saat ini.

"[Kondisi geopolitik] pasti ada pengaruh," ujar Komang.

Meski begitu, menurutnya perseroan berupaya mengatasi supply chain secara lincah atau agile. "Kami mengatur stok di sana. Memastikan bahan baku tidak ada disrupsi supply ke market," tutur Komang.

Adapun, mengacu laporan keuangannya, MLBI mencatatkan penurunan laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk sebesar 2,96% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp444,18 miliar pada semester I/2024.

Penjualan bersih pun turun 7,49% yoy menjadi Rp1,38 triliun pada semester I/2024. Penjualan bersih untuk produk alkohol mencapai Rp1,23 triliun, turun dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp1,3 triliun.

Begitu juga dengan penjualan bersih untuk produk non-alkohol yang turun dari Rp192,83 miliar pada semester I/2023, menjadi Rp149,87 miliar pada semester I/2024.

MLBI mencatatkan peningkatan beban bahan baku dan bahan kemasan yang digunakan dari sebelumnya Rp249,91 miliar menjadi Rp256,34 miliar.

Meskipun, total beban pokok penjualan menyusut dari Rp599,25 miliar menjadi Rp562,43 miliar.

Sementara itu, aset MLBI naik 21,85% yoy menjadi Rp3,78 triliun pada semester I/2024. Lalu, liabilitas MLBI naik 33,1% yoy menjadi Rp2,78 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut dunia usaha tengah melakukan langkah-langkah antisipasi di tengah memanasnya tensi politik antara Iran dan Israel. Hal inilah yang menjadi pemicu naiknya impor bahan baku/penolong dan barang modal pada Juli 2024.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan, saat ini hampir semua perusahaan meningkatkan cadangannya baik itu bahan baku maupun lainnya. Mengingat situasi Timur Tengah saat ini dapat mengganggu jalur logistik.

“Kita sih melihatnya itu, mengantisipasi situasi geopolitik yang terjadi,” kata Bob kepada Bisnis, di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan [Kemnaker], Kamis (15/8/2024).

Selain itu, Bob mengharapkan meningkatnya impor yang bersifat produktif menjadi tanda bahwa ekonomi menggeliat.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, impor bahan baku/penolong mencapai US$16,03 miliar pada Juli 2024. Nilai tersebut secara bulanan meningkat sebesar 17,21% (month-to-month/mtm) dan naik 15,71% (year-on-year/yoy).

Impor barang modal juga tercatat naik. BPS mencatat, impor barang modal mengalami peningkatan sebesar 21,21% mtm menjadi US$3,64 miliar, sedangkan secara tahunan meningkat 2,04% dari US$3,56 miliar pada Juli 2023.

Di sisi lain, kenaikan impor bahan baku/penolong pada Juli turut membuat surplus perdagangan Juli 2024 menyempit drastis menjadi US$500 juta, dibandingkan US$2,4 miliar pada bulan sebelumnya.

Meski neraca dagang menjadi tidak imbang, Bob menyebut bahwa peningkatan impor yang sifatnya produktif ini nantinya akan menghasilkan barang dan jasa untuk di ekspor.

“Harus didorong, harus dibantu. Ya walaupun kelihatan neracanya menjadi tidak imbang, tetapi kan nanti dalam bentuk ekspor lebih bagus,” ujarnya.

Selain itu, barang dan jasa yang dihasilkan juga dijual di dalam negeri sehingga dapat mensubstitusi impor.

“Jadi menurut saya sih untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif, kita harus dorong,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai peningkatan impor bahan baku/penolong dan barang modal pada Juli 2024 tidak secara instan meningkatkan produktivitas manufaktur yang sedang dalam fase kontraksi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor bahan baku/penolong naik 17,21% secara bulanan (mtm) senilai US$2,35 miliar menjadi US$16,03 miliar pada Juli 2024, sedangkan impor barang modal naik 21,21% mtm menjadi US$3,64 miliar.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, kenaikan impor barang produktif tersebut tidak serta-merta berdampak pada pemulihan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) dan Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia.

"Meski impor bahan baku/penolong dan barang modal naik bulan ini, kami masih berpandangan IKI atau PMI sulit naik karena permintaan yang belum pulih, baik domestik ataupun ekspor," kata Febri kepada Bisnis, Kamis (15/8/2024).

Adapun, PMI manufaktur RI untuk pertama kalinya setelah 34 bulan berturut-turut dalam fase ekspansi, kini berada di fase kontraksi yakni 49,3 pada Juli 2024. Sementara itu, IKI melambat 0,10 poin menjadi 52,4 pada bulan yang sama.

Febri menerangkan, penurunan IKI dan PMI kontraksi Juli 2024 lalu disebabkan karena turunnya permintaan atas produk manufaktur, baik permintaan domestik maupun ekspor.

"Penurunan permintaan domestik terutama disebabkan karena pasar domestik dibanjiri oleh produk impor," tuturnya.

Dalam hal ini, pelaku industri dinilai mulai mengimpor bahan baku dan penolong atau barang modal untuk digunakan pada bulan-bulan berikutnya ketika permintaan domestik dan global mulai pulih.

Menurut Febri, apabila permintaan ekspor atau domestik masih stagnan dan cenderung melambat, maka bahan baku/penolong akan disimpan dan produksi ditahan. Sebab, stok produksi bulan sebelumnya belum terserap sepenuhnya oleh pasar.

"Mereka akan gunakan bahan baku lebih banyak jika permintaan ekspor atau domestik meningkat," imbuhnya.

Hal yang sama juga terjadi pada barang modal dengan peningkatan yang cukup signifikan. Namun, butuh waktu untuk barang modal digunakan dalam produksi. Dia menilai barang modal tersebut akan digunakan pada bulan berikutnya.

Di sisi lain, Febri juga melihat adanya kemungkinan perbedaan antara pelaku industri yang melakukan importasi dengan yang menjadi responden survei PMI manufaktur. Artinya, peningkatan impor bahan baku tidak langsung mengubah hasil survei kondisi industri.

"Untuk menyeimbangkan neraca dagang sebaiknya mempertimbangkan hal berikut impor produktif terutama impor bahan baku berorientasi ekspor, bagaimana memperkuat rantai pasok lokal dengan program subtitusi impor dan investasi di industri tengah dan hulu. Juga perkuat daya saing produk manufaktur di pasar ekspor sehingga bisa masuk dalam global supply chain," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto percaya diri (pede) Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur akan naik ke zona ekspansi sejalan dengan kenaikan impor bahan baku-penolong dan barang modal pada Juli 2024.

Airlangga menjelaskan, kenaikan impor barang-barang tersebut menunjukkan harapan akan masa depan manufaktur domestik. Padahal, belakangan PMI Manufaktur merosot ke zona kontraksi karena sejumlah industri ‘babak belur’.

"Dengan kenaikan itu [impor bahan baku-penolong dan barang modal] kan menunjukkan pengusaha itu confidence [kepercayaan diri] untuk medium term [jangka menengah] 6—12 bulan," katanya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Mantan ketua umum Partai Golkar ini menjelaskan, banyak lembaga perekonomian seperti World Bank dan International Monetary Fund (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun cenderung baik di tengah ketidakpastian global.

Oleh sebab itu, Airlangga meyakini PMI Manufaktur segera tumbuh ke atas 50 lagi usai kepercayaan diri para pelaku manufaktur domestik kembali tinggi.

"Saya sih optimis ini akan menyesuaikan," jelasnya.

Kendati demikian, dia menekankan pemerintah juga akan tetap menyeimbangkan impor dengan ekspor. Menurutnya, pemerintah akan terus memantau pasar yang bisa dimaksimalkan untuk lakukan ekspor barang dalam negeri.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor bahan baku-penolong tercatat US$16 miliar pada Juli 2024 atau lebih tinggi dari US$13,7 miliar dibanding bulan sebelumnya dan US$13,9 miliar dibanding tahun lalu. Impor barang modal juga naik secara bulanan maupun tahunan menjadi US$3,6 miliar.

Sementara itu, belakangan PMI Manufaktur tercatat merosot ke zona kontraksi sejalan dengan sejumlah industri yang ‘babak belur’. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan setidaknya terdapat empat industri paling tertekan pada Juli 2024.

Pertumbuhan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) pada Juli 2024 harus stagnan alias tidak tumbuh atau tumbuh 0%. Sementara industri alas kaki hanya tumbuh 1,9% (year-on-year/yoy).

Kemudian industri karet mampu tumbuh 2,1%. Di sisi lain, industri mesin menunjukkan kontraksi pada Juli 2024 sebesar 1,8%.

“Ini menggambarkan area manufaktur yang sedang mengalami tekanan. Entah saingan barang impor. Oleh karena itu, menteri terkait mereka akan melakukan langkah-langkah yang keluarnya dalam bentuk PMK. Entah menggunakan bea masuk, entah pakai cara tarif, atau cara lain,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menyebut, peningkatan impor bahan baku/penolong dan barang modal yang mengalami peningkatan pada Juli 2024. Padahal, produktivitas manufaktur tengah berada di level kontraksi.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan impor bahan baku/penolong meningkat 17,21% secara bulanan (month-to-month/mtm) atau US$2,35 miliar pada Juli 2024 menjadi US$16,03 miliar, sedangkan impor barang modal naik 21,21% mtm atau naik US$636,1 juta menjadi US$3,64 miliar.

Sekjen Inaplas Fajar Budiono mengatakan, kenaikan impor produktif untuk industri itu bukan mengarah pada peningkatan produksi, melainkan upaya untuk mengamankan stok untuk beberapa bulan ke depan di tengah kondisi geopolitik global yang masih memanas.

"Bukan ke arah situ, kenaikannya lebih-lebih banyak mengamankan persediaan aja. Kenapa? Karena kontainer-kontainer kan ini agak bermasalah nih ketersediaannya sehingga kita main aman, kita coba mengamankan stok dulu," kata Fajar kepada Bisnis, Kamis (15/8/2024).

Terlebih, ketersediaan bahan baku untuk industri plastik sempat terganggu imbas aturan larangan dan pembatasan (lartas) impor beberapa waktu lalu. Setelah direlaksasi, pelaku usaha mulai menyetok untuk produksi meskipun daya beli masih rendah.

Hal ini terlihat dari industri pengguna plastik seperti makanan dan minuman yang juga masih melambat pertumbuhannya. Tak hanya itu, Fajar menerangkan masih ada banyak momentum lain yang dapat menjadi peluang industri untuk bangkit.

"Ini momentumnya sebenarnya kalau kita mau bangkit, ada banyak hal yang bisa dimanfaatkan. Kembali lagi nanti tergantung dari kabinet baru atau pemerintahan baru ini, seberapa lincah dan seberapa piawainya dalam memanfaatkan kondisi-kondisi yang menjadi keunggulan-keunggulan kita," tuturnya.

Dia berharap transisi pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Setelah momentum tersebut permintaan dapat meningkat sebagai efek dari tahun baru, puasa dan lebaran yang juga dapat terdongkrak.

Seiring dengan peningkatan bahan baku dan barang modal untuk produksi, industri juga membutuhkan langkah pemerintah untuk menjaga pasar dalam negeri dari serbuan barang impor.

"Kalau tidak, nanti di semester pertama tahun depan pasti akan turun. Karena barang ini kan sifatnya cuma safety stock saja, tidak untuk support ke permintaan yang naik," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan impor bahan baku/penolong dan barang modal yang mengalami kenaikan secara bulanan dan tahunan.

Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti mengatakan secara bulanan nilai impor bahan baku/penolong naik sebesar US$2,35 miliar atau 17,21% (month-to-month/mtm) menjadi US$16,03 miliar.

"Bahan baku penolong menyumbang setidaknya 73,73% dari total impor untuk bulan Juli 2024," kata Amalia dalam rilis BPS, Kamis (15/8/2024).

Secara tahunan, nilai impor bahan baku/penolong juga mengalami kenaikan 15,71% (year-on-year/yoy) dari US$13,92 miliar pada Juli 2023.

Hal ini juga diikuti kenaikan impor barang modal secara bulanan yang naik US$636,1 juta atau 21,21% mtm menjadi US$3,64 miliar pada Juli 2024. Sedangkan, secara tahunan naik 2,04% dari US$3,56 miliar pada Juli 2023.

Sementara itu, nilai impor barang konsumsi naik US$298,3 juta atau sebesar 16,79% mtm menjadi US$2,07 miliar. Secara tahunan, nilai impor barang konsumsi turun 0,81% yoy dari US$2,09 miliar.

"Secara tahunan, nilai impor barang konsumsi mengalami penurunan sedangkan nilai impor bahan baku penolong dan barang modal mengalami peningkatan," ujarnya.

Sebagai informasi, nilai impor secara keseluruhan pada Juli 2024 tercatat US$21,74 miliar atau naik 17,82% dari bulan sebelumnya. Impor migas senilai US3,56 miliar naik 8,78% secara bulanan, sementara impor nonmigas senilai US$18,18 miliar naik 19,76% secara mtm.

"Meningkatnya nilai impor secara bulanan disebabkan peningkatan nilai impor nonmigas dgn andil sebesar 16,62% sementara andil peningkatan nilai impor migas sebesar 1,56%," tuturnya.

Secara tahunan, nilai impor Juli 2024 mengalami peningkatan 11,07% danNilai impor migas dan nonmigas masing-masing naik sebesar 13,59% dan 10,60%. Adapun, nilai impor migas didorong oleh peningtakan volume dan peningkatan kata-kata harga agregat.

"Kelompok migas yang mengalami peningkatan nilai impor cukup tinggi adalah impor hasil minyak yang meningkat sebesar 30%. Sementara itu, peningkatan nilai impor nonmigas lebih didorong oleh kenaikan volume yang sebesar 31,74%," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) mulai mengeluhkan inkonsistensi regulasi impor yang berdampak pada keterbatasan bahan baku untuk perakitan mesin dalam negeri.

Chairman of Gamma Dadang Asikin mengatakan, dampak tersebut mulai dirasakan oleh produsen mesin pertanian (Alsintani), mesin perkakas (Asimpi), hingga mesin pengecor logam (Aplindo).

"Beberapa mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan baku baja maupun bahan dasar untuk produk pengecoran dan bahan setengah jadi untuk memproduksi mesin atau spare part yang dibutuhkan untuk mendukung industri manufaktur," kata Dadang kepada Bisnis, dikutip Senin (5/8/2024).

Dalam hal ini, dia menyoroti aturan impor terbaru dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 yang justru mempermudah importasi produk jadi yang mampu di produksi dalam negeri, sementara impor bahan baku justru terhambat.

Dadang menuturkan, relaksasi mestinya diterapkan untuk mendapatkan bahan baku yang tidak bisa atau belum di produksi dalam negeri. Kesulitan bahan baku justru memukul daya saing produk, ditambah bea masuk yang menjadi beban pelaku usaha.

"Sering terjadi justru pada pembatasan kuota bahan baku dan bahan setengah jadi yang seharusnya bisa menaikkan daya saing dan kapasitas produk-produk peralatan dan permesinan yang dihasilkan," ujarnya.

Sementara itu, permintaan dari industri yang membutuhkan dukungan peralatan dan permesinan terus meningkat. Namun, aturan tersebut justru mempermudah masuk impor mesin ketimbang memberdayakan mesin lokal.

Menurut dia, dalam kondisi kontraksi manufaktur yang tercerminkan dari Purchasing Manager Index (PMI) di level 49,3 pada Juli 2024 menandakan sinyal rontoknya industri akibat regulasi tersebut.

Maka, dia menilai pemerintah perlu mengatur ulang kebijakan pembatasan impor dan mengupayakan pengawasan lewat optimalisasi penerapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam pengadaan barang yang diserap melalui APBN dan proyek BUMN.

"Penurunan angka PMI tersebut harus disikapi oleh pemerintah dalam bentukpolicyyang terencana lebih baik dalam jangka panjang bukan sebagai reaksi jangka pendek yang terkesan seperti pemadam kebakaran," tuturnya.

Kondisi ini juga disebutnya menjadi tantangan untuk pemerintahan presiden terpilih mendatang. Pemerintah perlu memperkuat sinkronisasi peraturan dengan melibatkan pelaku usaha dan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan lebih komprehensif sehingga menghasilkan kebijakan bersifat holistik.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menyebut target swasembada petrokimia bahan baku plastik pada 2025 dipastikan gagal.

Wakil Ketua Umum Inaplas, Budi Susanto Sadiman mengatakan serbuan bahan baku dan barang jadi plastik menjadi biang keladi dari ancaman gagalnya kemandirian petrokimia nasional.

"Kondisi industri sektor petrokimia Indonesia semakin terpuruk karena banjir produk impor bahan baku plastik khususnya dari negara Thailand, Vietnam, Malaysia, China, Korea Selatan, dan Middle East yang juga berdampak ke industri turunannya," kata Budi di Kantor Inaplas, Kamis (18/7/2024).

Banjirnya impor dari negara-negara tersebut membuat iklim usaha dalam negeri tidak kondusif. Hal ini diperparah dengan aturan relaksasi impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan No.8/2024.

Permendag 8/2024 yang merelaksasi impor barang-barang dari luar negeri yang sejenis dengan produk dalam negeri menurunkan minat untuk menanamkan investasi di Indonesia.

Terlebih, jika impor bahan baku dan barang jadi terus banjir di pasar domestik, pabrik-pabrik plastik akan banyak yang tutup dan merugikan industri turunannya seperti makanan dan minuman, peralatan rumah tangga, otomotif, tekstil dan lain-lain.

"Saat ini produk hulu LLDPE telah memenuhi kebutuhan nasional, sedangkan PP Homopolymer akan segera memenuhi kebutuhan nasional dengan tambahan produksi dari Lotte Chemicals dan Polytama tahun 2026," ujarnya.

Minimnya pengendalian impor akan membuat Indonesia memiliki potensi mengimpor sekitar 4 juta ton bahan baku plastik di 2030 bila tidak ada tambahan kapasitas baru.

Berdasarkan laporan Kementerian Perindustrian, sejumlah proyek industri kimia di Indonesia sampai tahun 2030, total nilai investasinya akan mencapai US$31.415 juta.

Adapun, para investor tersebut di antaranya dari PT Chandra Asri Perkasa, PT Lotte Chemical Indonesia, PT Sufindo Adiusaha, proyek olefin TPPI Tuban, dan proyek GRR Tuban.

"Rencana investasi yang diharapkan nantinya Indonesia akan mencapai swasembada industri petrokimia dipastikan akan mundur bahkan gagal akibat dari banjir impor yang berdampak pada rencana investasi yang terpaksa harus ditunda dan dikaji ulang," pungkasnya.

Nyaris tak terbantahkan lagi bahwa pendidikan dan kesehatan adalah dua sektor kunci bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM). Sementara SDM sendiri menjadi pilar penopang bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan yang dalam konteks Indonesia menjadi prasyarat bagi tercapainya Indonesia maju pada 2045 atau sering disebut dengan Indonesia Emas 2045.

Masalahnya, di sektor kesehatan ini, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) yang mendesak untuk diselesaikan. PR-PR itu di antaranya adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan sumber daya manusia di bidang kesehatan, pengembangan infrastruktur kesehatan, penguatan sistem keuangan dan manajemen kesehatan, serta pengadaan obat dan peralatan kesehatan.

PR yang terakhir, yakni terkait obat, belakangan kembali mencuat di tengah publik. Ini terjadi setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran anggota kabinet memastikan harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan dapat ditekan turun agar setara dengan negara-negara lain. Ini disampaikan Presiden dalam rapat internal bersama menteri terkait, di Istana Kepresidenan Jakarta, awal bulan ini.

Harga obat di Indonesia saat ini memang tergolong sangat mahal dibanding dengan negara tetangga atau pun negara peers di Asia. Dibandingkan dengan Malaysia misalnya, harga obat di Tanah Air bisa mencapai tiga hingga lima kali lipat, sedangkan dibandingkan India, harga obat di dalam negeri jauh lebih mahal lagi yakni bisa mencapai hingga enam kali lipat.

Sejumlah pemangku kepentingan menilai, bahwa harga obat di Indonesia yang tercatat sangat mahal dan telah berlangsung bertahun-tahun diakibatkan oleh ketergantungan bahan baku impor yang tinggi dan terus-menerus itu. Tak tanggung-tanggung, sekitar 90% dari total kebutuhan bahan baku farmasi maupun obat di Tanah Air harus didatangkan dari luar negeri.

Nilai impor industri farmasi Indonesia dari tahun ke tahun tak kunjung turun. Impor industri farmasi Indonesia tercatat US$ 1,16 miliar (Rp 18,76 triliun) pada 2020, US$ 1,28 miliar (Rp 20,70 triliun) pada 2023, dan US$ US$ 0,37 miliar (Rp 5,98 triliun) pada tahun ini hingga April saja. Bahkan, pada 2021, saat pandemi Covid-19 merebak, impor industri farmasi melonjak menjadi US$ 4,36 miliar atau Rp 70,52 triliun.

Skala produksi bahan baku obat dalam negeri yang masih kecil atau belum memehuni standar minimal global, telah menjadi insentif bagi produsen obat dalam negeri untuk terus mengandalkan bahan baku impor. Sebaliknya, hal itu menjadi disinsentif bagi investor untuk masuk ke industri bahan baku obat. Selama skala produksi standar ini belum bisa dipenuhi, maka tingkat keekonomian sulit untuk dicapai.

Di luar super tax deduction yang sudah diberikan, sejumlah pihak berpandangan, industri farmasi membutuhkan tambahan insentif untuk membangun pabrik bahan baku obat. Salah satunya adalah tax holiday untuk perusahaan yang menggarap sektor pionir tersebut. Tambahan insentif berupa pembebasan atau pengurangan tarif pajak penghasilan (PPh) badan selama periode tertentu ini sudah sewajarnya diberikan agar minat investor, baik domestik maupun asing, ke industri bahan baku obat meningkat.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh para pelaku di industri kesehatan, biaya bahan baku menyumbang sekitar 20-25% dari harga obat di konsumen. Sehingga lokalisasi bahan baku obat diyakini bisa menurunkan harga obat hingga 20%. Ditambah dengan pemangkasan biaya marketing yang di dalamnya termasuk fee untuk para dokter pemberi resep, maka harga obat bisa dipangkas lagi hingga sebesar 40%, sehingga total penurunan mencapai 60%.

Namun, yang juga harus dipahami bersama, membangun fasilitas produksi bahan baku obat di dalam negeri harus dikerjakan banyak pihak dengan konsisten dan komitmen tinggi. Selain itu, diperlukan upaya kolaboratif antarsesama perusahaan dalam negeri dan luar negeri untuk mempercepat proses.

Editor: Nasori (nasori@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id– Ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku farmasi maupun obat terus tinggi selama bertahun-tahun yaitu tak beranjak di sekitar 90% dari total kebutuhan. Impor industri farmasi Indonesia tercatat US$ 1,16 miliar (Rp 18,76 triliun) pada 2020, US$ 1,28 miliar (Rp 20,70 triliun) pada 2023, dan US$ US$ 0,37 miliar (Rp 5,98 triliun) pada tahun ini hingga April. Bahkan, pada 2021, saat pandemi Covid-19 merebak, impor industri farmasi melonjak menjadi US$ 4,36 miliar atau Rp 70,52 triliun.

Akibat ketergantungan impor yang tinggi dan terus-menerus itu, harga obat di Indonesia tercatat sangat mahal dan telah menjadi masalah yang tak kunjung terselesaikan secara tuntas dan permanen. Dibandingkan dengan negeri tetangga seperti Malaysia, harga obat di Tanah Air bisa mencapai 3 - 5 kali lipat, sedangkan dibandingkan India harga obat di dalam negeri jauh lebih mahal lagi yakni bisa mencapai hingga enam kali lipat.