Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ogah mengaitkan bebasnya Gregorius Ronald Tannur dengan kekuatan politik. Ronald sejatinya merupakan anak dari Edward Tannur yang merupakan eks anggota DPR dari fraksi PKB.

"Enggak lah (ada power politik). Saya, kami kan tidak begitu. Saya tidak akan menduga sampai di situ. Terus kalau, itu (power politik) apa maksudnya. Silakan buktikan kalau ada," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.

Edward disebut masih aktif di PKB. Meski sempat maju dalam Pileg 2024, Edward gagal ke DPR.
"Masih (aktif) kemarin nyalon lagi. Belum berhasil," ungkap Jazilul.

Baca juga: Kejari Surabaya Kasasi Vonis Bebas Kasus Pembunuhan Ronald Tannur

Jazilul menekankan bahwa tidak ada hubungannya kasus Ronald dengan kapasitas ayahnya. Orang tua, kata dia, tidak bisa mempertanggungjawabkan pidana anaknya.

"Seorang ayah dia sekaligus bertanggung jawab dengan pidana yang dilakukan anaknya dan sekali-kali di Indonesia jangan hubungkan lah. Sering kali kita menganggap bahwa kalau terjadi dalam keluarga itu, satu keluarga yang rusak. Enggak juga," ujar Jazilul.

Wakil Ketua MPR itu menambahkan PKB prihatin dengan vonis bebas Ronald. Namun, dia menghormati proses hukum tersebut.

"Pengadilan institusi yang berwenang untuk memutuskan, ya sudah itu yang kita hormati. Tapi kita menyatakan prihatin terhadap vonis itu," ujar Jazilul.

Ketua Majelis Hakim, Erintuah Damanik, memvonis bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur atas dakwaan pembunuhan Dini Sera Afriyanti. Amar putusan ini dibacakan Damanik dalam sidang vonis di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu, 24 Juli 2024.

Damanik menegaskan putra dari politisi PKB itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban.

"Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP," kata Damanik.

Selain itu Damanik meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) membebaskan terdakwa dari tahanan, segera setelah putusan dibacakan. "Memerintahkan untuk membebaskan terdakwa segera setelah putusan ini dibacakan," ujarnya.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Muzzaki menuntut tedakwa selama 12 tahun penjara lantaran dianggap terbukti dalam dakwaan pertama yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

(ABK)

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyoroti putusan praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Bandung, yang membebaskan Pegi Setiawan dari jeratan tersangka di kasus "Vina Cirebon".

Ketua Harian Kompolnas, Irjen (Purn) Benny Mamoto, menyebut pihaknya selaku pengawas eksternal Polri mengatakan sejak awal kasus ini pihaknya ikut melakukan penyidikan kasus Pegi Setiawan pada kasus Vina Cirebon tahun 2016.

"Kami mengawal terus, beberapa kali kami turun, kami mendapatkan gelar perkara, kemudian juga kami mengikuti persidangan hari ini di antaranya yang kami cermati adalah pertimbangan hakim," ujarnya di Polda Jabar, usai putusan praperadilan Pegi dibacakan, Senin (8/7).

Beni menambahkan, terdapat dua pertimbangan hakim yang menjadi masukan penting bagi Kompolnas. Pertama, evaluasi implementasi Perkap (Peraturan Kapolri) dan Perpol (Peraturan Polri) tentang Manajemen Penyidikan. Hakim berpendapat ada beberapa hal yang tidak terpenuhi.

"Oleh sebab itu, kami dari Kompolnas tentunya ada dua sisi, di satu sisi bagaimana evaluasi penanganannya; di sisi lain, juga evaluasi tentang Perkap dan Perpol karena aturan itu tidak harga mati, itu terus dievaluasi sesuai perkembangan yang ada," tambahnya.

Benny juga menegaskan, bahwa jenis kasus yang berbeda memerlukan penanganan yang berbeda pula.

Sehingga satu Perkap dan Perpol tentang Manajemen Penyidikan ini tidak bisa semua kasus disamakan.

Mantan deputi BNN ini menegaskan bahwa Kompolnas menghormati putusan praperadilan ini dan Polri akan mematuhi serta melaksanakan putusan tersebut.

"Kami menghormati putusan praperadilan ini dan tentunya Polri akan mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut," kata Benny.

Kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 mencuat kembali setelah film horor " Vina: Sebelum 7 Hari" rilis pada April 2024. Beberapa hari setelah memicu kehebohan masyarakat, polisi Jabar menangkap seorang pria yang disebutnya Pegi Setiawan, salah satu tersangka yang berstatus DPO.

Namun, putusan pengadilan hari ini membuat polisi harus melepaskan Pegi — seorang kuli bangunan berusia 27 tahun — dari tahanan.