Jakarta -

Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Lasarus mendorong revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu poin yang menjadi fokus adalah pengaturan terhadap angkutan online atau ojek online (ojol).

Menurut Lasarus, jumlah ojol saat ini tercatat sekitar 2 juta orang. Sayangnya tidak ada undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban ojol, melainkan hanya melalui Peraturan Menteri.

"Terus ini tidak diikat dengan UU sampai hari ini, hanya dari Peraturan Menteri. Kami sudah digeruduk sama teman-teman mitra operator. Rakyat sekarang yang terlibat angkutan online, data kami sudah 2 juta orang, mungkin 2 juta kepala keluarga, dan ini tidak diatur dengan UU hak dan kewajiban," katanya dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Lasarus menyebut komisi V sebenarnya sudah berusaha merevisi UU Lalu Lintas namun gagal. Ia lalu mempertanyakan hal apa yang didapatkan negara dari keberadaan angkutan online.

"Ini angkutan online bisnisnya jalan, terus kita nggak memungut apa-apa dari mereka. Jalannya rusak siapa yang perbaiki, pake pajak yang dibayar oleh rakyat. Jalannya hancur dipakai bisnis mereka, orang jatuh siapa yang tanggung jawab?" ujar Lasarus.

Oleh karena itu Lasarus berharap Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan jajaran Kementerian Perhubungan turut mendorong revisi UU Nomor 2 Tahun 2009.

"Saya berharap ini UU kemarin sudah kita dorong, revisi UU 22 tahun 2009 ini kita dorong kembali. Naskah akademik selesai, pakar sudah dipanggil, ahli sudah diajak bicara, ini berharap ini bisa jalan dan dengan cepat bisa kita selesaikan," tutupnya.

Saksikan juga video: Menhub Sebut Kereta Api Masih Jadi Favorit Masyarakat

[Gambas:Video 20detik]

(ily/kil)

Jakarta -

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memanggil Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan jajaran Kementan. Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengatakan rapat kerja hari ini salah satunya membahas rencana program prioritas mengejar target swasembada pangan.

Menurutnya, sektor pertanian merupakan sektor yang vital bagi masyarakat. Titiek menyebut sektor pertanian tidak hanya berperan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga berperan pada pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tujuan akhirnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui kemandirian pangan," kata Titiek dalam rapat kerja dengan Kementan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Kementan juga dinilai merupakan instansi utama yang bertugas meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian. Untuk itu, pihaknya meminta agar kebijakan yang dilakukan terintegrasi dari hulu ke hilir.

"Kementan sebagian instansi yang menjadi leading sektor pengembangan petani di Indonesia, memiliki tugas dan fungsi utama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian melalui swaembada pangan," terangnya.

Titiek juga mengingatkan program prioritas Kementan harus berpihak kepada masyarakat. Hal itu dilakukan agar berdampak langsung utamanya untuk kesejahteraan petani.

"Kementan harus memiliki rencana program prioritas yang tepat sasaran, berpihak kepada rakyat, outpøut yang terukur, komisi IV meminta saudara menteri membuat rencana kerja serta program prioritas 2025 Kementan secara terperinci," pungkasnya.

(ada/ara)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Wakil Ketua dan Anggota yang dilantik merupakan usulannya.

Luhut mengatakan, sebelum dilantik dirinya telah berdiskusi untuk merumuskan saran dan rekomendasi terhadap penyelarasan kebijakan dan program di bidang ekonomi yang sejalan dengan arahan Prabowo untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

"Hari ini, Presiden @prabowo memberikan restu sekaligus melantik Wakil Ketua Dewan beserta Anggota Dewan Ekonomi Nasional yang telah saya ajukan. Sebelum dilantik pada hari ini, kami sudah berdiskusi banyak untuk dapat merumuskan saran dan rekomendasi strategis terhadap penyelarasan kebijakan dan program prioritas di bidang ekonomi sebagai quick wins yang sejalan dengan arahan Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen," papar Luhut di Instagram, Selasa (5/11/2024).

Luhut mengatakan, tim ini nantinya juga akan diberikan tugas oleh Prabowo untuk memantau, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi penyelesaian hambatan program prioritas nasional.

"Kelima orang yang dipilih dan dilantik ini adalah para pakar dan praktisi profesional dan sarat pengalaman di bidangnya," imbuhnya.

Meskipun organisasinya ramping, Luhut ingin DEN punya kredibilitas yang nyata. Bukan sekedar dibentuk saja, tetapi mampu menghasilkan sesuatu yang solutif bagi arah kebijakan perekonomian bangsa.

"Saya meyakini bahwa masukan dari kami nantinya akan disusun berdasarkan data yang terverifikasi dan melalui proses penelaahan yang ketat. Dengan perumusan kebijakan yang terukur dan sinergi lintas sektor, kami bertekad mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia," terang Luhut.

Berikut ini daftar lengkap Anggota DEN yang sudah resmi dilantik Prabowo:

1. Wakil Ketua DEN: Mari Elka Pangestu

2. Anggota: Chatib Basri

3. Anggota: Arief Anshory Yusuf

4. Anggota: Haryanto Adikoesoemo

5. Anggota: Heriyanto Irawan

6. Anggota: Septian Hario Seto

7. Anggota: Firman Hidayat

(acd/eds)

Jakarta -

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti kebijakan pemerintah terkait pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan tersebut dinilai dapat menghambat pelaku usaha di luar BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan yang terafiliasi dengan BUMN untuk ikut serta dalam pengadaan barang/jasa di BUMN.

Hambatan seperti ini tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/3/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN (Permen 2/2023), tepatnya pada Pasal 155 ayat (2) huruf j. Pasal ini mengatur bahwa penunjukan langsung sebagai penyedia barang/jasa di BUMN dapat dilakukan salah satunya apabila penyedia merupakan BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan terafiliasi BUMN. Sayangnya, aturan ini dinilai membuat persaingan usaha dalam pengadaan di BUMN menjadi tidak sehat.

Diketahui, selama ini KPPU aktif melakukan pengawasan atas berbagai upaya sinergi BUMN yang dilakukan pemerintah. Terakhir pada tanggal 20 Mei 2014, KPPU telah menyarankan pemerintah untuk mendesain ulang kebijakan sinergi BUMN dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMN agar sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, serta berkoordinasi dengan KPPU dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan sinergi BUMN.

Tahun ini, KPPU kembali melakukan analisis kebijakan sinergi BUMN dalam pengadaan barang/jasa BUMN dan menemukan fakta bahwa masih terdapat pengaturan yang menghambat pelaku usaha tertentu.

Hambatan tersebut terdapat di dalam Permen 2/2023, tepatnya Pasal 155 ayat (2) huruf j. Pasal ini menyebut bahwa penunjukan langsung dapat dilakukan apabila memenuhi paling sedikit salah satu persyaratan, yaitu penyedia merupakan BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan terafiliasi BUMN sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan, dan barang dan jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari penyedia bersangkutan.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menilai, aturan ini justru menghambat persaingan dan patut dihapus. Berdasarkan penilaian kebijakan persaingan usaha yang KPPU lakukan, peraturan ini menghambat pelaku usaha lain selain BUMN, anak usahanya, atau perusahaan yang terkait dengan BUMN untuk bisa ditunjuk langsung sebagai penyedia barang dan jasa di BUMN.

"Kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip netralitas persaingan, dan justru malah mematikan persaingan. Untuk itu, aturan ini wajib dihapus", ungkap dia dalam keterangan resminya, Selasa (5/11/2024).

Guna menyampaikan sikap tersebut, KPPU telah menyampaikan surat saran dan pertimbangan kepada Menteri BUMN pada tanggal 25 Oktober 2024. Dalam surat tersebut KPPU menyarankan tiga hal, yakni agar penunjukan langsung dalam pengadaan barang atau jasa BUMN harus tetap mengutamakan persaingan sehat, menghapus ketentuan Pasal 155 ayat (2) huruf j dalam Permen 2/2023, dan selalu meminta saran dan pertimbangan dari KPPU sebelum melakukan aksi sinergi BUMN.

Hal ini ditujukan untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa BUMN berjalan transparan, efisien, dan kompetitif. Hingga rilis ini dikeluarkan, KPPU masih belum menerima tanggapan resmi Menteri BUMN perihal persoalan tersebut.

(akd/ega)

Jakarta -

Momen unik terjadi pada saat deklarasi relawan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN). Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba mencolek Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat berpidato.

Hal ini terjadi saat Prabowo memaparkan soal arahan bagi para pengusaha untuk ikut program GSN membagi-bagikan seragam gratis untuk anak sekolah di Indonesia. Prabowo menyebut nama Bahlil ketika bicara soal banyak relawan GSN merupakan anggota HIPMI.

Mulanya Prabowo mengajak pengusaha untuk ikut serta menyediakan seragam gratis bagi anak-anak sekolah di Indonesia, untuk satu anak pengusaha cukup menyisihkan uangnya sebesar Rp 1,2 juta saja per tahun. Prabowo pun mengajak anggota HIPMI untuk ikut serta program tersebut.

"Bayangkan, satu di antara kita yang kaya, punya kemampuan. Di sini banyak HIPMI juga kan," kata Prabowo dalam acara yang digelar di Indonesia Arena Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

Dari situ lah tiba-tiba dia menyebut nama Bahlil secara spontan. Menurutnya anggota HIPMI merupakan rekan-rekan Bahlil, karena sosok Ketua Umum Golkar itu pernah menjadi Ketua HIPMI.

"Bahlil, kan banyak rekan-rekanmu di sini. Coba, panitia saya minta difoto anggota HIPMI semua di sini," celetuk Prabowo diikuti riuh para hadirin yang tertawa.

Eks Menteri Pertahanan itu mengatakan masih banyak sekali anak-anak di Indonesia yang tak mampu untuk membeli seragam. Bila ada bantuan pengusaha, maka akan makin banyak anak yang bisa sekolah, apalagi pemerintah sudah membuat program Makan Bergizi Gratis.

"Jadi kalau APBN, insyaallah nanti kita akan kerahkan untuk makan bergizi. Tapi untuk pakaian masih ada jutaan anak kita yang tidak punya pakaian. Orang tuanya sulit untuk memberi pakaian untuk anaknya. Dan karena itu dia tidak bisa sekolah," beber Prabowo.

(hal/fdl)

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia, Anindya Bakrie menanggapi, bergabungnya Indonesia sebagai negara mitra BRICS dan berniat menjadi anggota tetap kelompok negara-negara berkembang yang dipimpin Rusia-China tersebut.

Anindya mengatakan secara konstitusi, kebijakan luar negeri Indonesia berbasis bebas aktif. Dia menjelaskan, Indonesia tidak menghendaki memiliki hubungan aliansi khusus tertentu terhadap kelompok-kelompok negara.

Ia menyebutkan meski wacana BRICS itu hadir, Indonesia juga tetap aktif dalam keanggotaan di APEC, G20, IPAF (Indo-Pacific Economic Framework) dan OECD.

"Nah, Indonesia ini kan aktif di mana-mana. Tadi kita bicara bagiannya dari APEC, bagiannya dari G20, dan juga IPAF, juga ada BRICS adalah salah satunya lagi. Belum lagi juga di OECD kita juga lagi mau accession atau aksesi kepada membership di sana," terang Anindya di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Bagi Anindya, peran Indonesia yang aktif dalam beberapa organisasi multilateral sebagai upaya untuk memperoleh investasi dan potensi perdagangan internasional yang luas. "Saya rasa kita lihat yang paling penting adalah Indonesia untuk berkembang membutuhkan satu, investasi, dan kedua, pasar yang luas perdagangan," katanya.

"Nah, dua hal ini sangat dibutuhkan dan kita melihat bisa dihadirkan dengan upaya-upaya membangun aliansi dengan negara-negara lain, tapi secara multilateral," sambung Anindya.

Sekadar informasi, Kadin Indonesia menghelat reception dinner di Hotel Indonesia Kempinski, pada Jumat malam (1/11/2024).

Dalam gelaran acara yang bertemakan Strengtening Indonesia's Diplomacy through Global Partnership and Collaboration, Kadin Indonesia mengundang sejumlah menteri beserta 80 Duta besar dan representasi negara-negara sahabat.

Anindya Bakrie mengatakan acara Reception Dinner ini menjadi agenda pertama sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anindya menyebut gelaran acara tersebut menjadi penting khususnya dalam memperkuat hubungan diplomasi Indonesia dengan negara lain.

"Jadi saya lihat hal-hal seperti ini apa pentingnya buat Indonesia? Satu, tentunya bisa membawa mudah-mudahan investasi ke Indonesia yang sangat dibutuhkan atau FDI (Foreign Direct Investment) bisa disebut," tegas Anindya saat sesi jumpa pers selepas acara, Jumat (1/11/2024).

Anindya melanjutkan, perhelatan pertemuan dengan duta besar dan negara sahabat itu, juga berpotensi membuka pasar melalui pencarian mitra dagang yang lebih intens dan harmonis. Selain itu, dia mengatakan pertemuan tersebut dapat membuka peluang industrialisasi Indonesia terutama dari sisi ekspor.

"Saya rasa penting juga untuk sama-sama mengedepankan industrialisasi yang berbasis ekspor tadi tapi juga di industri yang penuh dengan transformasi. Jadi semua itu dimulai dengan hubungan baik dengan negara-negara tersebut dan ini dimulai dengan acara-acara seperti ini," tutur Anindya.

Jakarta: Ariawan kembali terpilih jadi Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) periode 2024-2026. Ariawan terpilih secara aklamasi.

Ariawan mengatakan kepemimpinannya untuk dua periode bukan semata-mata mencari kemenangan. Dia menyebut amanah yang kembali diembannya sekarang bertujuan menyatukan para wartawan yang meliput di Parlemen.

"Jabatan yang saya emban kembali ini bukan semata-mata mencari kemenangan tapi kebersamaan," kata Ariawan usai terpilih kembali sebagai Ketua KWP di Wisma DPR RI Cikopo, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Jumat, 1 November 2024.
Dia menegaskan tidak ada yang menang dalam pemilihan Ketua KWP ini. Justru, seluruh anggota diajak bergotong royong memajukan KWP.

"Tidak ada menang kalah karena semua adalah satu kesatua. Kita tetap mengutamakan sinergisitas dan kolaborasi untuk memajukan KWP ke depan," kata Ariawan.

Baca juga: Dukung Usaha Wartawan, KWP Gelar UMKM Fest

Bagi Ariawan, tidak ada yang membedakan dirinya sebagai ketua dengan anggota KWP. Semua yang tercatat sebagai anggota harus bersama-sama berkontribusi membawa KWP menjadi lebih baik.

"Kita semua sama sehingga semua dapat berkontribusi dan berbuat hal yang sama untuk KWP," kata dia.

Terakhir, Ariawan menyampaikan terima kasih kepada semua anggota yang telah mendukungnya kembali memimpin KWP. Terutama kepada penyelenggara pemilihan.

"Mengucapkan terimkasih kepada seluruh anggota KWP atas kerja samanya selama ini," ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

Jakarta -

Perum BULOG memberikan bantuan berupa 4 unit hand traktor kepada Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPC APTRI) Kabupaten Blora. Bantuan ini dalam upaya mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani tebu di Blora.

Bantuan yang diserahkan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) 'Bulog Peduli Petani' ini diberikan langsung oleh Direktur Human Capital Perum BULOG Sudarsono Hardjosoekarto kepada Ketua DPC APTRI Kabupaten Blora Drs. H. Sunoto di Kabupaten Blora.

"Inisiatif ini juga selaras dengan prinsip CSV (Creating Shared Value) dan tujuan TPB 2 (Tanpa Kelaparan) dalam Program TJSL Bulog, yang berfokus pada pengembangan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan pada sektor pertanian. Kami berharap para petani tebu di Kabupaten Blora dapat memaksimalkan hasil produksi dan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui APTRI," ujar Sudarsono, dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Lebih lanjut, bantuan ini diharapkan dapat mendukung rencana DPC APTRI untuk mengembangkan varietas tebu unggul baru, Tebu Mustika A, yang berasal dari Thailand, dengan target lahan seluas 100 hektar.

Melalui varietas ini, DPC APTRI Kabupaten Blora bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tebu serta kualitas rendemen, yang pada akhirnya akan menguntungkan para petani tebu setempat.

Sementara itu, Ketua APTRI DPC Kabupaten Blora Sunoto menyampaikan bahwa dengan bantuan 4 unit traktor ini direncanakan untuk dikelola di 4 kecamatan yaitu Todanan, Kunduran, Japah dan Jepon.

Bantuan ini diharapkan dapat menjadi motivasi petani untuk budidaya tebu dan mendukung hasil giling secara optimal agar menjadi sebuah sinergi yang baik bagi tiap pihak.

(anl/ega)

Jakarta -

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka-bukaan soal arah kebijakan subsidi Presiden Prabowo Subianto. Kemarin, Prabowo baru saja mengumpulkan jajaran menterinya untuk pertama kali membahas soal kebijakan subsidi.

Bahlil bilang dalam rapat itu, dirinya ditunjuk Prabowo untuk menjadi ketua tim khusus pembahas subsidi. Dalam waktu dekat, dia diminta Prabowo untuk menyusun data-data subsidi sebagai referensi kebijakan Prabowo.

"Selain itu juga kami membahas beberapa langkah-langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran, dan ini kita lagi godok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Pak Presiden untuk kemudian jadi materi atau bahan referensi keputusan Presiden," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Ditanya soal apakah ada opsi melakukan subsidi langsung tanpa lewat korporasi, Bahlil bilang itu menjadi salah satu alternatif kebijakan. Keputusannya masih butuh pembahasan berikutnya.

"Ada beberapa formulasi. Salah satu alternatifnya seperti itu. Nanti itu keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja, selesai, kami akan lapor kepada bapak presiden," ungkap Bahlil.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi bilang Prabowo memberikan arahan soal subsidi tepat sasaran dalam rapat terbatas pertama soal subsidi. Prabowo meminta agar subsidi bisa dipertajam untuk bisa tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasi.

"Tadi di dalam ada rapat terbatas rapat internal kabinet tadi kita bahas sesuatu yang spesifik tadi tentang arahan presiden supaya dikaji dan dipertajam mengenai subsidi supaya tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasinya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini soal kebijakan energi," ungkap Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024) kemarin.

Semua bentuk subsidi, kata Hasan, dibahas Prabowo dalam rapat terbatas yang berlangsung sekitar 2 jam. Hasan menegaskan subsidi akan diberikan supaya lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Sekarang lagi mempertajam data-data supaya masyarakat yang menerima tepat. Tak ada lagi subsidi yang tak tepat sasaran seperti itu. Tepat sasaran subsidinya ke orang," sebut Hasan.

Prabowo juga meminta agar besaran dan juga data penerima subsidi harus dipertajam dalam waktu dua pekan ke depan. Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi sektor utama dalam sinkronisasi data.

Lihat Video: Ikut Retret di Akmil Magelang, Bahlil Ngaku Kerepotan Bangun Pagi

[Gambas:Video 20detik]

(hal/kil)

Jakarta -

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) hari ini menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPPU M Fanshurullah Asa bercerita nasib pegawainya yang tak kunjung menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN).

Fanshurullah mengatakan mengacu pada peraturan perundang-undangan, semua pegawai kementerian/lembaga seharusnya telah berstatus ASN pada akhir tahun nanti. Dia pun menyebut penyusunan strukutur organisasi tata kelola (SOTK) KPPU masih dalam tahap finalisasi dan pengesahan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi (PANRB).

Mengingat ada beberapa kementerian/lembaga baru dibentuk, dia berharap pihaknya dapat menjadi prioritas.

"Sebagai informasi, mengacu pada undang-undang ASN, semua ASN kementerian/lembaga pada akhir tahun ini semua semestinya menjadi ASN. Kami sedang siang malam berusaha seluruh pegawai sebanyak 380 bisa menjadi ASN. Karena Perpres-nya (Perpres 100/2024) baru keluar bulan September, ada tambahan kementerian lembaga baru kita berharap tetap menjadi prioritas," kata Fanshurullah.

Dia menjelaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 tahun 2024 tentang KPPU disahkan pada 10 September lalu. Melalui Perpres tersebut, KPPU akan kedatangan pejabat eselon 1 sebanyak 1 orang dan enam orang eselon 2.

"Selama ini kami ada satu Sekjen dan dua deputi tapi secara peraturan itu tidak ada dasar hukum yang jelas. Karena semua itu kan PNS nanti setelah Perpres ada satu sekjen 1 dam enam eselon 2 dengan pegawai berstatus ASN," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, dia bilang pihaknya tengah merencanakan proses transformasi kelembagaan di KPPU yang sesuai dengan Undang-Undang ASN. Dia berharap proses tersebut dapat berjalan dengan lancar.

"Kami merencanakan proses transformasi kelembagaan KPPU sesuai dengan UU ASN dan turunan dapat berjalan lancar. Dengan dukungan Pimpinan DPR RI dan anggota komisi VI yang kami hormati sehingga akselerasi pemenuhan tugas dan fungsi KPPU untuk memberikan layanan kepada masyarakat penegakan hukum persaingan usaha dan arus utamakan persaingan usaha dan pengawas pelaksanaan yang sehat dengan optimal sehingga dapat terjangkau seluruh wilayah provinsi kabupaten kota," jelasnya.

(rrd/rir)

Jakarta -

Komisi V DPR menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan sejumlah ruas jalan tol yang menerapkan kenaikan tarif. Atas hal ini, DPR mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) untuk persetujuan keputusan kenaikan tarif tersebut.

Menurut Ketua Komisi V DPR Lasarus masyarakat mengeluhkan kenaikan tarif tol yang tak sejalan dengan kualitas pelayanannya. Hal ini menjadi catatan penting pemerintah untuk evaluasi ke depannya.

"Komisi V sebagai tempat masyarakat mengadu sering kali mengeluh 'Pak ketua, Pak anggota Komisi V, bapak/ibu sekalian, ini tarif tol naik tapi pelayanannya buruk'. Ini PR ke depan yang akan kita perbaiki," kata Lasarus, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PU di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Adapun keputusan kenaikan tarif tol di Indonesia mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai salah satu poin utamanya. Namun menurut Lasarus, untuk penilaian SPM sendiri hingga saat ini masih menuai perdebatan banyak pihak.

"Ke depan, kita ketika pemerintah mengajukan kenaikan tarif jalan tol, Komisi V kemungkinan bisa saja kita bentuk Panja. Di sini apakah ruas tol yang akan dinaikkan tersebut sudah memenuhi SPM atau belum sesuai undang-undang yang berlaku," ujarnya.

Ke depannya, pihaknya berencana akan membahas persoalan SPM dan kenaikan tarif tol ini lebih lanjut. Hal ini termasuk terkait siapa pihak yang boleh mengaudit dan menyatakan pemenuhan SPM ini.

"Siapa yg boleh mengaudit bahwa ini sudah memenuhi SPM atau belum ini nanti kita bicarakan. Ini bagian dari PR penting yang nanti kita lihat," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No 38/2004 tentang Jalan, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) boleh mengajukan kenaikan tarif tol setiap 2 tahun sekali.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan punya peran dalam persetujuan penyesuaian tarif jalan tol. Hal ini ditetapkan melalui penerbitan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR, usai hasil identifikasi dan audit dilakukan dalam menilai apakah seluruh syarat dan ketentuan untuk naik tarif telah terpenuhi.

(shc/hns)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendapatkan usulan terkait kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. Hal ini dibahas dalam pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Ada tiga hal yang bisa masuk skema pengupahan. Airlangga menjelaskan dalam usulan pengusaha, pertama skema pengupahan selain UMP juga melihat kondisi perkembangan perekonomian dan industri saat ini.

"Dalam pembahasan para pengusaha yang tercakup dalam Apindo, terdiri dari berbagai sektor, termasuk otomotif, kawasan industri, sektor retail, dan tekstil itu mengharap bahwa perupahan dapat mencerminkan terkait dengan perkembangan perekonomian," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Kedua, skema pengupahan tetap sesuai regulasi. Ketiga, pengusaha usul agar ada skema struktur skala pengupahan baru yang berdasarkan produktivitas.

"Komitmen dari pengusaha untuk bicaranya tidak hanya UMP tetapi juga bicara mengenai skala upah dan juga struktur skala upah, dan juga berharap produktivitas bisa menjadi salah satu faktor," terang Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menjelaskan dalam waktu dekat UMP 2025 memang akan diumumkan, tepatnya 21 November 2024.

Terkait skema pengupahan dilakukan secara Bipartit, Shinta menyebut skema itu menyasar kepada pekerja upahnya di atas UMP. Jadi, kenaikan gajinya akan bergantung pada kondisi perusahaan.

"Jadi di atas daripada UMP sebaiknya diserahkan kepada pelaku usaha masing-masing karena ini tentu saja kondisinya berbeda-beda ini negosiasi bipartit dan ada social dialog yang terus kami kedepankan dengan pada pekerja," pungkasnya.

(ada/ara)