Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa manyambangi Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar yang diasuh oleh Prof. M. Afif Hasbullah atau Gus Afif. Ia melakukan kunjungan tersebut untuk memperkenalkan pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menumbuhkembangkan lini bisnis milik pesantren.

Hal ini karena pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, tetapi juga menjalankan fungsi sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Khususnya dengan pembentukan dan pengelolaan unit bisnis pesantren.

Sebagaimana pelaku UMKM lainnya, pesantren butuh bermitra dengan pelaku usaha yang lebih besar guna mengembangkan lini bisnisnya. Baik melalui kemitraan yang bersifat wajib maupun sukarela. Maka dari itu, dibutuhkan peran pengawasan kemitraan UMKM yakni KPPU, sebagaimana amanat UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

"Pengawasan kemitraan oleh KPPU di pesantren akan membantu unit bisnis mereka untuk tumbuh melalui kemitraan yang sehat, sekaligus membantu kemajuan pesantren dan pembangunan di daerah pesantren tersebut," jelas Ifan, sebutan Ketua KPPU, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Untuk mencanangkan pengawasan kemitraan di kalangan pesantren tersebut, Ifan menyambangi pondok pesantren yang diasuh oleh Gus Afif, yang juga merupakan Ketua KPPU tahun 2023-2023.

Diketahui, Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar di Sungelebak, Lamongan, Jawa Timur ini berdiri pada tahun 1914. Lalu, memiliki santri, siswa, dan mahasiswa yang mencapai sekitar 10.000 orang.

Lebih lanjut, Ifan menggarisbawahi berbagai strategi yang dapat dilakukan pesantren dalam mengembangkan bisnisnya melalui kemitraan dengan pelaku usaha besar. Terutama pada lini bisnis yang sering dilakukan pesantren, seperti ritel dan air minum.

Ke depan, KPPU akan meningkatkan interaksinya dengan berbagai pondok pesantren yang memiliki kegiatan bisnis serta organisasi masyarakat dibidang ekonomi bisnis pesantren.

Ifan percaya dengan perlindungan bagi kemitraan pada unit bisnis pesantren akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren. Alhasil, pembangunan di daerah akhirnya juga meningkat.

"Guna mencapai tujuan itu, KPPU membuka diri bagi inisiatif pondok pesantren di seluruh pelosok Indonesia untuk berkolaborasi dengan KPPU dalam pengawasan kemitraan UMKM," ujar Ifan.

Sebagai informasi, turut bergabung dalam pertemuan tersebut, Gus Afif, Rektor Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (UNISDA) Muhammad Hafidh Nasrullah, pengurus Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Romo Dr. K.H. Muhid, Kepala Kantor Wilayah IV KPPU Dendy R. Sutrisno, dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur.

Pada hari yang sama pula, Ifan menyempatkan diri untuk memberikan kuliah umum di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (UNISDA) tentang fungsi dan peran KPPU dalam persaingan usaha dan pengawasan kemitraan bagi ekonomi berkeadilan. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama formal yang dimiliki kedua Lembaga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan menangnya Donald Trump dalam pemilihan presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) memberikan sentimen cukup kuat. Kemenangan Trump berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang di dunia, termasuk Indonesia

Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar dolar AS sampai Oktober 2024 telah menguat di level Rp 15.200. Kemudian sempat melemah akibat sentimen global akibat penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed).

"Sekarang setelah terpilihnya Presiden Donald Trump, dolar indeks mengalami penguatan, sehingga nilai tukar rupiah kita kemarin cenderung mengalami tekanan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Dengan banyaknya sentimen dan membuat rupiah tertekan, Sri Mulyani mengatakan, rupiah telah terkoreksi 2,68%. Namun, jika dibandingkan dengan mata uang negara G7 dan G20, rupiah masih cukup baik.

"Indonesia masih relatif cukup baik dari sisi nilai tukar kita, depresiasi 2,68%, dibandingkan Kanada 4,46%, Filipina 5,69%, Korea 6,79%," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo pernah mengkalkulasi berbagai kemungkinan terkait hasil Pilpres AS 2024. Termasuk jika hasilnya dimenangkan oleh Donald Trump.

"Perkembangan Pemilu di AS perhitungan sementaranya Trump itu unggul dan prediksi-prediksi dari pasar dan kami juga melihat kemungkinan-kemungkinan," kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Perry menyebut, jika Trump kembali menjadi Presiden AS maka kemungkinan penguatan mata uang dolar AS akan terus terjadi, seiring dengan kembali munculnya tren penguatan suku bunga acuan bank sentral AS, Fed Fund Rate (FFR). Perang dagang juga diperkirakan masih berlanjut.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) disebut masih menghadapi sejumlah kendala untuk naik kelas, termasuk bagi pelaku UMKM pemula. Salah satunya, yakni kurangnya memahami literasi keuangan.

CEO Baba Rafi Enterprise Hendy Setiono mengatakan kelemahan para pelaku UMKM, terutama yang pemula, yakni kurang memahami literasi keuangan. Menurutnya, pelaku UMKM pemula, termasuk dirinya dulu memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi-teknologi digital, terutama software keuangan. Padahal menjalankan bisnis tidak hanya persoalan omzet dan seberapa banyak produk terjual. Namun, juga perlunya fungsi kontrol.

"Nah pentingnya memiliki financial literacy, pentingnya kita memiliki pemahaman keuangan tujuannya adalah untuk meminimalisir tugas seorang pengusaha. Saat berjualan bukan cuma penjualan atau omzet tapi bagaimana kita melakukan fungsi kontrol terhadap bisnis yang kita," kata Hendy dalam acara Talkshow Financechk 2024 di Auditorium FEB Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dia menjelaskan software keuangan yang digunakan dapat mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan manusia. Untuk itu, dia mendorong pentingnya penggunaan software keuangan dalam lima tahun pertama menjalankan bisnis.

"Karena sejatinya dalam menjalankan bisnis itu tidak cukup hanya mengejar sales atau penjualan saja. Namun harus diimbangi dengan pencatatan dan administrasi backend yang baik. Ini juga nanti akan kita gunakan dalam bisnis untuk naik kelas, untuk scale up," imbuh dia.

Lebih lanjut, laporan keuangan yang rapih dan baik dapat menarik investor yang ingin menanamkan uangnya. Dengan melihat laporan keuangan yang baik, Hendy menyebut bisa menjadi bukti bisnisnya berjalan dengan baik.

"Di saat kita sudah mulai mengundang investor, di saat kita mau mengundang venture capital, yang pertama kali dilihat bukan hanya konsep bisnisnya, melainkan laporan keuangan. Nah kerapian dari laporan keuangan Inilah yang menjadi bukti dasar bahwa kalau laporannya rapi, kalau bisnisnya rapi, maka ini akan sebagai satu simbol bisnisnya itu sudah berjalan dengan baik," terangnya.

Lihat juga Video: Komisi VI DPR RI Raih Penghargaan sebagai Pendukung UMKM dan Mitra BUMN

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah akan mengalokasikan minimal 20% dari dana desa Rp 71 triliun atau Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan. Namun, dikhawatirkan dana tersebut tidak dimanfaatkan dengan maksimal dan 'lenyap' begitu saja.

Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengatakan pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Untuk mencegah dana ketahanan pangan tak berjejak, pihaknya ingin mengoptimalkan peran BUMDes.

"Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

"Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan," terangnya.

Selaras dengan hal ini, ia telah meneken kerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Langkah ini juga sebagai upaya untuk mendorong ketahanan pangan.

"Kita akan memaksimalkan ketahanan pangan ini dalam rangka swasembada pangan, sehingga ekonomi desa bergerak. Jadi kita menggelontorkan dana desa bukan untuk dihabisi, tapi untuk dimaksimalkan," ujar Yandri.

Apabila dana tersebut bisa dioptimalkan hingga mendorong perekonomian desa, menurutnya ketahanan pangan bisa tercapai. Selain itu, masalah-masalah yang selama ini mengakar di desa juga bisa teratasi.

"Ketahanan pangan tuh kalau ini desa lumbung padi, ya kan dia kalau mengelola padi sawah kan dapat duit lagi kalau dijual (beras), tidak hilang, sehingga ekonomi bergerak, pertanian maju, angka pengangguran bisa ditekan, angka stunting juga bisa ditekan," kata dia.

Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto melaporkan total dana desa yang telah digelontorkan pemerintah 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Namun, ia mengakui bahwa pengawasannya belum maksimal

Yandri mengatakan, saat ini jumlah desa di Indonesia mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk Indonesia.

"Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Yandri mengatakan, jumlah tersebut bukanlah angka yang kecil. Namun, berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, saat ini masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaannya.

"Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu," terangnya.

Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

"Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

"Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan," kata Yandri.

Sementara itu, pada 2025 Kementerian Desa mendapat pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, 20% di antaranya atau sekitar Ro 16 triliun akan difokuskan untuk ketahanan pangan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan PT Shopee International Indonesia (Shopee) telah melaksanakan pakta integritas dan perubahan perilaku terhadap pilihan jasa kirim yang diperintahkan dalam surat 04/KPPU-I/2024. Penetapan tersebut dibacakan langsung dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Aru Armando, Kamis (7/11).

"Menetapkan Terlapor I dan Terlapor II telah melaksanakan Pakta Integritas Perubahan Perilaku Perkara Nomor 04/KPPU-1/2024; Pemeriksaan Perkara Nomor 04/KPPU-1/2024 dihentikan," ujar Majelis Komisi, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Dalam penjelasannya, Majelis menyebut, Shopee Indonesia dan Nusantara Ekspres Kilat selaku terlapor 1 dan terlapor 2 telah melaksanakan syarat dan kewajiban dalam pakta integritas.

"Dengan begitu, permintaan KPPU untuk perubahan antarmuka pada platform telah dipenuhi. Hal ini bertujuan agar konsumen mendapat pengalaman lebih baik dalam memilih penyedia jasa logistik. (Terlapor 1 dan Terlapor 2) bersedia menyampaikan bukti berupa data, surat dan dokumen, bahwa telah terjadi perubahan perilaku kepada Tim Pengawas Pelaksanaan Perubahan Perilaku," ujar Majelis.

Selama periode pengawasan, KPPU secara aktif memantau dan mengevaluasi implementasi perbaikan yang dilakukan oleh Shopee. Dalam perubahan antarmuka jasa kirim di aplikasi Shopee, pengguna kini bisa semakin mudah memilih jasa kirim berdasarkan preferensi mereka masing-masing. Hal ini dilakukan sebagai bagian salah satu upaya Shopee untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan yang memihak salah satu atau lebih penyedia jasa kirim tertentu.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Handhika Jahja mengatakan Shopee berterima kasih atas masukan dan dukungan yang diberikan oleh KPPU selama proses ini berlangsung dan bisa selesai dilakukan hari ini.

"Kami terus berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi pengguna, sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia," ungkapnya.

Selain itu, dengan berbagai penyesuaian yang dilakukan, Shopee berharap dapat terus membangun dan memperkuat kepercayaan komunitas, tidak hanya melalui kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dengan menghadirkan layanan inovasi yang berfokus pada kenyamanan dan kepuasan pengguna dan penjual di Shopee.

Kepatuhan Shopee untuk melakukan perubahan antarmuka Shopee ini juga mendapat respon dari para pengguna yang merasakan langsung manfaatnya. Misalnya, pemilik akun X dengan username (@vinjaedoie) yang membagikan pengalamannya di media sosial mengenai penyesuaian antarmuka pemilihan jasa kirim di aplikasi Shopee.

Sementara itu, dukungan serupa juga diungkapkan oleh pengguna lain dengan username @kimsn0white yang menulis, "aku kmn aja sih baru tau kalo shopee bisa ubah jasa kirim biar ongkirnya jd 0 rupiah".

Simak juga video: Komitmen Shopee Bersama KPPU Tingkatkan Layanan di Platform

[Gambas:Video 20detik]

Donald Trump menang dalam pemilihan presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS). Lalu, bagaimana dengan dampaknya terhadap pasar global?

Dikutip dari Reuters, Kamis (7/11/2024), Edison Research menilai, kondisi ini dapat menjadi kemenangan bagi nilai tukar dolar AS dan pasar saham. Namun, kemenangan Trump dapat berdampak kurang baik bagi obligasi, negara berkembang, energi bersih, dan investasi berkelanjutan.

Mata Uang

Posisi Trump sebagai presiden AS akan memperkuat nilai tukar dolar AS. Para investor mengharapkan kebijakan Trump terhadap inflasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, itu berarti bank sentral AS, Federal Reserve perlu mempertahankan suku bunga tinggi untuk mencegah ekonomi menjadi 'terlalu panas' yang pada akhirnya membuat dolar AS menguat.

Pada saat yang sama, rencana Trump mengenakan tarif pada perdagangan membuat Eropa membayar lebih banyak untuk pertahanan, dan kewaspadaannya terhadap lembaga multilateral kemungkinan menekan pertumbuhan di negara lain, sehingga meningkatkan daya tarik dolar AS.

Analis Citi memperkirakan penurunan tajam nilai tukar euro hingga di bawah level kunci US$ 1 jika tarif dan pemotongan pajak domestik diberlakukan. Nilai tukar Yuan China juga diperkirakan merosot lebih dalam, seperti pada 2018-2020 ketika nilainya terdepresiasi dengan cepat.

Trump diharapkan mengambil langkah yang lebih luwes terhadap regulasi kripto, sehingga harga Bitcoin bisa melonjak. Mata uang kripto terbesar di dunia ini naik ke titik tertinggi sepanjang masa pada Rabu kemarin

Saham

Sejumlah janji kampanye Trump dipandang mendatangkan dampak positif bagi pasar modal karena bisa menyebabkan pertumbuhan dan inflasi yang lebih kuat. Janji itu antara lain mengurangi regulasi dan penerapan pajak yang lebih rendah untuk perusahaan besar, lebih banyak produksi minyak, dan imigrasi yang ketat.

Sektor-sektor seperti bank, teknologi, pertahanan, dan bahan bakar fosil kemungkinan diuntungkan. Berdasarkan estimasi Goldman Sachs, tarif pajak perusahaan dipangkas menjadi 15% dari 21% dan bisa menaikkan laba S&P 500 4%.

Pada saat yang sama, kebijakan proteksionisme dan sikap kerasnya terhadap China akan menaikkan biaya, mengurangi keuntungan, dan merugikan perusahaan multinasional. Sektor-sektor yang terpapar perubahan tarif, seperti semikonduktor, otomotif, dan energi bersih kemungkinan bergejolak.

Obligasi

Sementara itu, investor semakin khawatir tentang skala utang pemerintah AS dan defisit fiskalnya. Kondisi ini berangkat dari kekhawatiran bahwa hal itu akan mendorong biaya pinjaman, atau imbal hasil Treasury. Rencana belanja Trump dapat menambah US$ 7,5 triliun pada defisit selama 10 tahun, jauh lebih besar dari yang diusulkan Kamala Harris.

Imbal hasil Treasury naik hampir 50 basis poin pada Oktober, ketika pasar memperkirakan kemungkinan kemenangan Trump. Tekanan inflasi dari kebijakan Trump akan membuat Fed memiliki lebih sedikit ruang untuk memangkas suku bunga, yang akan membuat imbal hasil Treasury tetap tinggi.

Tekanan yang lebih besar pada mata uang euro, yen, franc Swiss, dan lainnya, serta inflasi yang lebih tinggi akan mengurangi ruang bagi bank sentral untuk memangkas suku bunga sesuai kebutuhan.

Komoditas

Trump akan berusaha memaksimalkan pengeboran minyak dan gas AS sebagai upaya menjamin negara tersebut tetap menjadi produsen teratas dunia. Pasokan yang kuat dapat membantu menjaga harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS yang sudah turun 4% sepanjang tahun ini.

Di sisi lain, Trump kemungkinan meningkatkan sanksi minyak terhadap Iran yang dapat memangkas sebagian besar pasokan minyak mentah dunia. Ia juga akan mengisi Cadangan Minyak Strategis ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kacang kedelai juga menjadi incaran. Para pedagang AS telah berlomba-lomba untuk mengirimkan panen yang memecahkan rekor menjelang pemilihan umum di tengah kekhawatiran akan ketegangan perdagangan baru dengan China, importir kedelai terbesar di dunia.

Negara Berkembang

Sebelum pemilihan umum, kekhawatiran atas kebijakan Trump telah membebani ekonomi negara berkembang. Selain tarif terhadap China, Trump berencana mengenakan tarif 200% terhadap impor kendaraan Meksiko. Peso Meksiko dapat melemah terhadap dolar AS.

Potensi hambatan lainnya adalah Calon Wakil Presiden Trump, JD Vance telah mengusulkan pajak 10% atas pengiriman uang yang akan mempengaruhi ekonomi Amerika Latin. Rand Afrika Selatan, pasar riil dan saham Brasil di negara-negara ini rentan jika terjadi kenaikan tarif, seperti halnya produsen chip di Taiwan, Korea Selatan, dan negara-negara lain yang memproduksi untuk perusahaan teknologi China.

Penjualan obligasi pemerintah dan penguatan dolar AS juga akan menyedot uang dari pasar berkembang dan memaksa kebijakan moneter yang lebih ketat di banyak negara. Namun, negara dengan pertumbuhan domestik seperti India atau Afrika Selatan dapat memperoleh manfaat dan menjadi tempat berlindung di lingkungan global yang tidak stabil.

Investasi Berkelanjutan

Kemenangan Trump membuka peluang tindak lanjut janji kampanye untuk mencabut peraturan ramah lingkungan yang membatasi pengeboran minyak dan gas serta penambangan batu bara. Kondisi ini dapat meningkatkan saham di sektor-sektor tersebut.

Trump juga akan mencabut semua dana yang tidak terpakai berdasarkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi, Undang-Undang iklim khas pemerintahan Biden-Harris yang mencakup subsidi ratusan miliar dolar AS untuk kendaraan listrik, energi surya, dan angin.

Trump juga berjanji untuk memecat Gary Gensler sebagai Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Hal ini akan menjadi kemunduran bagi kemampuan dana berkelanjutan AS.

Pemerintah berencana melanjutkan program bantuan pangan beras sampai 2025. Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (6/11) kemarin.

Berikut 3 Fakta Bantuan Beras Lanjut di 2025:

1. Bantuan Beras Januari-Februari 2025

Saat rapat bersama Komisi IV DPR, Arief meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar anggaran Badan Pangan Nasional bertambah demi melanjutkan program bantuan pangan beras. Dalam waktu dekat, pihaknya telah mengusulkan penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ditemui usai rapat, Arief mengatakan penyaluran bantuan beras untuk Januari-Februari 2025 anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 5,1 triliun.

"Kalau nggak salah (anggarannya) Rp 5,1 triliun untuk dua bulan. Sisanya nanti akan komunikasikan lagi," ucapnya.

2. Penerima Diturunkan

Arief mengatakan perbedaan penyaluran bantuan beras dari sebelumnya yakni jumlah penerimanya. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan beras pada 2025 turun menjadi 16 juta keluarga dari sebelumnya 22 juta KPM.

"Perubahan jumlah penerimanya saja, penerimanya tadinya 22 juta menjadi 16 juta KPM," ungkapnya.

Penurunan jumlah penerima bantuan beras ini karena tahun depan sudah ada program bantuan lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara jumlah penyalurannya masih tetap 10 kilogram (kg) per KPM.

3. Bakal Dilaporkan ke Prabowo

Untuk keberlanjutan program ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Dia meyakini usulan tersebut akan segera disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Menko akan menyampaikan sebelum Pak Presiden ke luar negeri, mungkin akan disampaikan. Paralel bagaimana pun kita harus juga melaporkan ke Komisi IV," tuturnya.

Untuk diketahui, program bantuan pangan beras diinisiasi pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bantuan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran bantuan beras tahap pertama adalah Maret, April, Mei 2023. Tahap II dilakukan pada September, Oktober, dan November.

Program itu kemudian berlanjut dari Desember 2023 sampai Maret 2024. Kemudian pada menuju akhir masa jabatan, Jokowi melanjutkan program tersebut sampai akhir tahun.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi merespons mahalnya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik. Isu ini juga disorot Komisi V DPR RI dalam rapat kerja bersama Dudy.

Dudy menjelaskan, pihaknya tengah berfokus untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kemenhub bersama kementerian lain sedang menyiapkan rumusan untuk mengatasi harga tiket pesawat mahal.

"Berkaitan dengan harga tiket dalam penyelenggaraan natal, tentunya akan menjadi fokus kami dari Kementerian Perhubungan, dan saat ini mengingat bahwa harga tiket ini tidak semata-mata melibatkan Kementerian Perhubungan," katanya dalam rapat kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, Kemenko Perekonomian dan Kemenko Infrastruktur telah membuat tim teknis yaitu Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat. Dudy menyebut, hasil kerja dari Satgas bisa dilihat pekan ini.

"Dari Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, telah membuat tim teknis. Harapan kami dalam waktu minggu ini kami sudah mendapatkan hasil evaluasinya, dan bagaimana rekomendasi atas kenaikan harga tiket ini bisa kami turunkan," imbuhnya.

Dudy juga menegaskan bahwa Kemenhub selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Menurutnya, saat ini pemerintah terus bekerja untuk membuat harga tiket pesawat menjadi lebih murah.

Saat dikonfirmasi apakah harga tiket bakal turun, Dudy hanya menjawab pemerintah harus melihat dulu berbagai aspek yang menyebabkan harga tiket pesawat jadi mahal.

"Soal jaminan tentunya kita harus lihat pada kondisi yang real, yang terjadi pada saat ini sehingga kita bisa melakukan kebijakan yang tepat, menjawab kebutuhan masyarakat untuk harga tiket menjadi lebih merata," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo menyoroti mahalnya harga tiket pesawat untuk rute dalam negeri. Ia membandingkan penerbangan Jakarta-Manado yang lebih mahal dibandingkan penerbangan Jakarta-Jepang.

"(Ke Manado) hampir Rp 3 juta untuk ekonomi. Business class Garuda Rp 12 juta, lebih mahal daripada kita ke Jepang business class. Ke Jepang bolak-balik Rp 20 juta, ke Manado Rp 22 juta, padahal penerbangan ke Jepang 8 jam, Manado 3 jam," tutupnya.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membeberkan dampak bagi Indonesia jika Donald Trump memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) 2024.

Perry mengatakan, jika Trump menjadi Presiden AS maka kemungkinan penguatan dolar AS terus terjadi ke depan seiring munculnya kembali tren penguatan suku bunga acuan bank sentral AS, Fed Fund Rate (FFR). Perang dagang juga diperkirakan masih berlanjut.

"Perkembangan Pemilu di AS perhitungan sementaranya Trump itu unggul. Prediksi-prediksi dari pasar dan kami juga melihat kemungkinan-kemungkinan mata uang dolar akan kuat, suku bunga AS akan tetap tinggi dan tentu saja perang dagang juga masih berlanjut," kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/11/2024) kemarin.

Berbagai dinamika itu dinilai akan berdampak langsung terhadap perekonomian negara-negara ekonomi berkembang, termasuk Indonesia. Menurutnya, nilai tukar rupiah ke depan berpotensi melemah dan aliran modal asing akan semakin kecil.

"Dinamika ini yang kemudian berdampak kepada seluruh negara khususnya emerging market, termasuk Indonesia. Yaitu pertama, tekanan-tekanan terhadap nilai tukar. Kedua, arus modal. Ketiga, bagaimana ini berpengaruh kepada dinamika ketidakpastian di pasar keuangan," tuturnya.

Guna mengantisipasi potensi risiko dari menangnya Trump dalam Pilpres AS, Perry menyebut BI melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan, sambil terus mendukung laju pertumbuhan ekonomi.

"Ini yang kemudian harus kita respons secara hati-hati, Bank Indonesia untuk itu terus menyampaikan komitmen kami menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bersinergi erat dengan pemerintah dan KSSK," ujar Perry.

Harga pangan di Indonesia disebut termahal di Asia Tenggara. Hal tersebut membuat pengeluaran masyarakat Indonesia untuk makan lebih tinggi dibandingkan negara tetangga.

"Laporan FAO disebut bahwa harga pangan bergizi Indonesia tertinggi di antara Asia Tenggara. Untuk mendapatkan pangan bergizi masyarakat kita harus mengeluarkan US$ 4,47 atau Rp 69.000 per hari," kata Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Riyono dalam rapat dengar pendapat dengan Bapanas dan Barantin, Rabu (6/11/2024).

Sementara negara tetangga angkanya lebih rendah dibandingkan Indonesia. Seperti pengeluaran makan di Thailand US$ 4,3, Filipina US$ 4,1, dan Malaysia US$ 3,5.

"Sementara ada 183 juta penduduk kita tidak bisa mengakses pangan bergizi," tambahnya.

Menanggapi itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan telah mengecek langsung harga pangan di negara tetangga seperti di Singapura, Malaysia, hingga Korea. Menurutnya harga pangan di sana lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

"Harga di rak itu (ritel) semua, kalau kita konversi lebih tinggi dari kita. Saya foto-foto satu-satu, semua menunjukkan bahwa harga pangan kita sebenarnya tidak terlalu mahal," ungkap dia.

Dalam paparannya, harga beras premium di ritel Malaysia Rp 14.104/kg-Rp 17.272/kg, harga telur Rp 28.000 sampai Rp 30.600/10 butir, gula Rp 18.900-Rp 20.700/kg, minyak goreng sawit Rp 19.152/liter-Rp 25.344/liter, bawang putih Rp 55.440/kg, bawang merah Rp 46.285/kg, dan cabai merah keriting Rp 93.000/kg.

Sementara di Indonesia, harga beras di ritel telah ditetapkan harga eceran tertinggi (HET), seperti harga beras premium Rp 14.900/kg dan beras medium Rp 12.500/kg. Untuk secara rata-rata nasional harga beras premium saat ini Rp 15.480/kg dan medium Rp 13.530/kg.

Lebih lanjut, dikutip dari Panel Harga Pangan Nasional, bawang merah rata-rata nasional Rp 34.020/kg, bawang putih Rp 40.370/kg, cabai merah keriting Rp 39.570/kg, gula konsumsi Rp 17.990/kg, dan harga telur ayam Rp 28.570/kg.

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka atau dikenal 'Oneng' menyoroti adanya pinjaman online (pinjol) ilegal berkedok koperasi. Pelaku menawarkan pinjaman dengan mudah dan cepat namun dengan bunga yang tinggi.

Menurut Rieke, pinjol ilegal tersebut menggunakan website yang seolah-olah legalitasnya telah disetujui oleh Kementerian Koperasi. Ia lalu meminta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi tidak kecolongan dan mengingatkan jangan ada oknum yang berasal dari orang dalam (ordal) Kementerian.

"Fintech lending ilegal ini menggunakan aplikasi website seolah-olah legalitas koperasinya di-approve oleh Kemenkop. Kami mendukung agar jangan sampai kecolongan lagi ada ordal di Kementerian Koperasi," katanya dalam rapat kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ia mendorong Kemenkop berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri kemungkinan ASN di Kemenkop terlibat pinjol ilegal.

"Atau segeralah mungkin membentuk tim mengenai fintech ilegal atau pinjol berkedok Koperasi ini apakah ada keterlibatan ordal di dalam meng-approve seolah-olah dia sudah dapat izin pinjol ini. Yang juga penting pinjol itu servernya 22% di Indonesia, sisanya di luar negeri," tutur Rieke.

Rieke juga menyampaikan perkataan Budi Arie yang menyebut pinjol ilegal dan judi online seperti kakak-beradik. Pasalnya keduanya bisa menimbulkan kriminalitas sehingga tidak bisa didiamkan.

Ia lalu menyoroti sosok Budi Arie yang sedang menjadi sorotan imbas terungkapnya pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang melindungi judi online. Oleh karena itu, sebut Rieke, penting untuk dilakukan skrining segera di Kemenkop.

"Kita tidak usah basa-basi karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan dengan adanya ordal di Kementerian yang lama. Saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening di Kementerian Bapak termasuk yang terlibat pinjol atau judi online.

Dalam kesempatan itu, Budi Arie menyebut ada fenomena rentenir berkedok koperasi. Praktik rentenir tersebut pada akhirnya merusak nama baik koperasi.

"Mengenai koperasi berkedok rentenir, kalau menurut Deputi saya bukan koperasi berkedok rentenir, tapi rentenir berkedok koperasi. Jadi rentenir inilah yang merusak nama baik koperasi," ujar dia.