TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat yang membeli barang dengan cara beli dulu bayar belakangan atau lewat skemaBuy Now Pay Later(BNPL) meningkat tajam dengan transaksi mencapai Rp7,99 triliun atau naik 89,20 persen secara tahunan (yoy), demikian hasil temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun peningkatan pembiayaan BNPL tidak diikuti dengan rasio pembiayaan macet atau Non Performing Financing (NPF)gross, karena tetap terjaga di posisi 2,52 persen, membaik dibandingkan bulan Juli yang tercatat 2,82 persen.

“Piutang pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan per Agustus 2024 meningkat sebesar 89,20 persen yoy menjadi Rp7,99 triliun, dengan NPF gross dalam kondisi terjaga di posisi 2,52 persen,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu pekan lalu, 2 Oktober 2024.

Agusman menjelaskan, aturan terkait BNPL masih dalam kajian antara lain mengenai persyaratan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan BNPL, kepemilikan sistem informasi, pelindungan data pribadi, rekam jejak audit, sistem pengamanan, akses dan penggunaan data pribadi, kerja sama dengan pihak lain, serta manajemen risiko.

OJK juga melaporkan, outstanding pembiayaan lewat fintech P2P lending yang mencapai Rp72,03 triliun per Agustus 2024.

Jumlah tersebut mencerminkan kenaikan hingga 35,62 persen secara tahunan (yoy) bila dibandingkan bulan Juli yang sebesar 23,97 persen (yoy).

Pertumbuhan pembiayaan tersebut diikuti dengan tingkat risiko kredit macet di atas 90 hari atau Tingkat Wanprestasi Pinjaman (TWP90) berada pada level 2,38 persen, turun dari 2,53 persen di bulan Juli 2024.

Menurut dia, perkembangan industri fintech juga diiringi dengan banyak tantangan, sepertimasih terdapat sejumlah penyelenggara fintech P2P lending yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum.

Hingga Agustus 2024, dari 147 perusahaan penyelenggara fintech P2P lending, sebanyak enam perusahaan belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp100 miliar.

“Per September 2024, terdapat 16 dari 98 penyelenggara P2P lending yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp7,5 miliar. Dari 16 penyelenggara P2P lending tersebut, enam sedang dalam proses analisis permohonan peningkatan modal disetor,” katanya.Dalam hal ini, OJK terus memantau dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan kewajiban ekuitas minimum tetap terpenuhi.

“OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait progress action plan upaya pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dimaksud berupa injeksi modal dari pemegang saham, maupun dari strategic investor lokal/asing yang kredibel, termasuk pengembalian izin usaha,” kata Agusman.

Pinjol dan Gadai Naik

Dalam konferensi pers pada Selasa, 1 Oktober 2024 lalu, OJK mengumumkan peningkatan outstanding pembiayaan peer to peer (P2P) lending atau pinjol bulan Agustus 2024 tumbuh 9,03 persen secara year on year (yoy). Nilai pembiayaan itu mencapai Rp 72,03 triliun.

Sementara itu, penyaluran pinjaman industri pegadaian mengalami kenaikan 25,83 persen yoy. Total dana yang pinjaman yang disalurkan mencapai Rp 84,18 triliun per 31 Agustus 2024 lalu.

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat yang membeli barang dengan cara beli dulu bayar belakangan atau lewat skemaBuy Now Pay Later(BNPL) meningkat tajam dengan transaksi mencapai Rp7,99 triliun atau naik 89,20 persen secara tahunan (yoy), demikian hasil temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun peningkatan pembiayaan BNPL tidak diikuti dengan rasio pembiayaan macet atau Non Performing Financing (NPF)gross, karena tetap terjaga di posisi 2,52 persen, membaik dibandingkan bulan Juli yang tercatat 2,82 persen.

“Piutang pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan per Agustus 2024 meningkat sebesar 89,20 persen yoy menjadi Rp7,99 triliun, dengan NPF gross dalam kondisi terjaga di posisi 2,52 persen,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu pekan lalu, 2 Oktober 2024.

Agusman menjelaskan, aturan terkait BNPL masih dalam kajian antara lain mengenai persyaratan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan BNPL, kepemilikan sistem informasi, pelindungan data pribadi, rekam jejak audit, sistem pengamanan, akses dan penggunaan data pribadi, kerja sama dengan pihak lain, serta manajemen risiko.

OJK juga melaporkan, outstanding pembiayaan lewat fintech P2P lending yang mencapai Rp72,03 triliun per Agustus 2024.

Jumlah tersebut mencerminkan kenaikan hingga 35,62 persen secara tahunan (yoy) bila dibandingkan bulan Juli yang sebesar 23,97 persen (yoy).

Pertumbuhan pembiayaan tersebut diikuti dengan tingkat risiko kredit macet di atas 90 hari atau Tingkat Wanprestasi Pinjaman (TWP90) berada pada level 2,38 persen, turun dari 2,53 persen di bulan Juli 2024.

Menurut dia, perkembangan industri fintech juga diiringi dengan banyak tantangan, sepertimasih terdapat sejumlah penyelenggara fintech P2P lending yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum.

Hingga Agustus 2024, dari 147 perusahaan penyelenggara fintech P2P lending, sebanyak enam perusahaan belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp100 miliar.

“Per September 2024, terdapat 16 dari 98 penyelenggara P2P lending yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp7,5 miliar. Dari 16 penyelenggara P2P lending tersebut, enam sedang dalam proses analisis permohonan peningkatan modal disetor,” katanya.Dalam hal ini, OJK terus memantau dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan kewajiban ekuitas minimum tetap terpenuhi.

“OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait progress action plan upaya pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dimaksud berupa injeksi modal dari pemegang saham, maupun dari strategic investor lokal/asing yang kredibel, termasuk pengembalian izin usaha,” kata Agusman.

Pinjol dan Gadai Naik

Dalam konferensi pers pada Selasa, 1 Oktober 2024 lalu, OJK mengumumkan peningkatan outstanding pembiayaan peer to peer (P2P) lending atau pinjol bulan Agustus 2024 tumbuh 9,03 persen secara year on year (yoy). Nilai pembiayaan itu mencapai Rp 72,03 triliun.

Sementara itu, penyaluran pinjaman industri pegadaian mengalami kenaikan 25,83 persen yoy. Total dana yang pinjaman yang disalurkan mencapai Rp 84,18 triliun per 31 Agustus 2024 lalu.

Belakangan ini, mobil Mercedes Benz tipe GLS-Class 450 menjadi mobil dinas Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), I Nengah Tri Sumadana.

I Nengah pun memberikan penjelasan. Mobil dinas tersebut dia gunakan lantaran saat ini Pemkab Polman kekurangan kendaraan dinas.

Mobil berlambang bintang itu dibeli pada masa Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar melalui APBD 2021 yang pengadaannya mendapatkan sorotan dari masyarakat, mahasiswa, hingga elite politik di Polman, lantaran memakan anggaran Rp 2,5 miliar.

"Awalnya kebijakan dari Pj Bupati Polman, randis (kendaraan dinas) Mercy ini diserahkan ke saya sebagai kendaraan dinas. Bapak Bupati lebih nyaman dalam mobilitas kedinasannya menggunakan mobil Fortuner atau Innova," ujar I Nengah, Jumat (2/8).

Dia menyatakan, dirinya sempat canggung menggunakan kendaraan dinas mewah tersebut. Namun dengan dalih Pemkab Polman kekurangan mobil dinas, I Nengah bersedia menggunakan mobil dinas yang sudah lama terparkir di garasi rumah jabatan Bupati Polman itu.

"Ini kita masih kekurangan randis, jadi kita pakai Mercy sebagai aset yang terparkir untuk digunakan," sambung dia.

Kabag Humas Pemkab Polman, Sulaiman Makka, mengatakan mobil randis Mercy yang dikendarai Plt Sekda Polman digunakan hanya bersifat sementara. Mobil tersebut sudah diserahterimakan Pj Bupati Polman Ilham Borahima pada Jumat (2/8).

"Randis kita (Pemkab Polman) masih kurang. Sebenarnya yang pakai itu harusnya Pj Bupati, hanya dipinjamkan sementara ke Plt Sekda," kata Sulaiman Makka.

Hasil penelusuran, mobil Mercedes Benz GLS-Class 450 itu ternyata menunggak pajak sebesar Rp 10 juta. Pajak kendaraan itu jatuh tempo sejak Juni 2024.

"Tunggakan sudah dua bulan sejak Juni 2024, nilainya mencapai Rp 10 juta," ujar Kepala UPTD Samsat Polewali, Andika.

Sementara Kepala Bagian Aset Badan Keuangan Pemkab Polman Nurfadilah Sayadi, mengakui belum mengetahui terkait detail tunggakan pajak mobil dinas tersebut.

"Kami segera berkoordinasi dengan bagian umum untuk menyelesaikan tunggakan yang ada," kata dia.