Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja pengelolaan aset daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun anggaran 2023 mendapatkan sorotan dari sejumlah fraksi partai politik di DPRD DKI Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan penjelasan mengenai penyebab rendahnya realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, terutama pendapatan denda pajak.

“Eksekutif menyampaikan bahwa rendahnya pendapatan denda pajak karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan stimulus kepada masyarakat,” katanya dalam rapat paripurna menanggapi pandangan fraksi terhadap Raperda P2APBD 2023 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (29/7/2024).

Heru Budi membeberkan, stimulus itu berupa penghapusan sanksi administrasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Menurutnya, selain pendapatan denda pajak, hal tersebut juga berdampak terhadap pendapatan hasil pemanfaatan barang milik daerah (BMD), dan penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Tahun Anggaran 2023.

Di samping itu, terkait penerimaan hasil pemanfaatan BMD yang belum optimal, pihaknya berkilah mengenai kurangnya minat calon pemanfaat BMD dan pengaruh daya beli masyarakat.

“Selain itu, penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan yang kurang optimal, disebabkan oleh beberapa kasus kerugian lama yang masuk dalam kategori macet, sehingga kecil kemungkinan untuk dapat ditagih,” tandas Heru Budi.

Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyoroti kinerja Pemprov DKI Jakarta terkait pengelolaan aset daerah yang berdampak pada rendahnya pendapatan daerah.

Anggota Fraksi PSI, Cornelis Hotman menyebut bahwa hal tersebut tercermin dari rendahnya pendapatan DKI Jakarta dari pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD).

Realisasi penerimaan pendapatan lain-lain yang sah di DKI Jakarta, dalam hal ini hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hanya mencapai 28,64% dari target.

“Terjadi penurunan yang signifikan dari pendapatan pemanfaatan BMD, yang pada tahun anggaran 2022 mencapai Rp253 miliar, namun pada TA 2023 hanya mencapai Rp94,8 miliar alias 28,64%,” katanya dalam rapat paripurna tentang pandangan fraksi terhadap Raperda P2APBD 2023 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (29/7/2024).