Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal memadamkan lampu selama 1 jam di sejumlah jalan utama dan gedung malam ini.

Pemadaman lampu itu dilakukan sebagai bagian dari aksi hemat energi dan pengurangan emisi karbon di Jakarta.

“Pemadaman lampu ini akan dilakukan pada sejumlah jalan dan gedung di berbagai wilayah Jakarta,” tulis akun instagram Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikutip Sabtu (9/11/2024).

Jadwal pemadaman lampu bakal dilakukan pada pukul 20.30 WIB sampai dengan 21.30 WIB, Sabtu (9/11/2024).

Rencananya, seluruh bangunan atau gedung Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal dipadamkan dalam program ini. Pengecualian diterapkan untuk rumah sakit, puskesmas dan klinik.

Misalkan, area pemadaman di Jakarta Pusat di antaranya Jalan Sudirman (Dukuh Atas sampai dengan Gedung Sampoerna Strategic), Jalan MH. Thamrin, seputaran Jalan Medan Merdeka, Jalan Gerbang Pemuda-Jalan Asia Afrika, Halaman Kantor Balaikota dan Kantor Walikota Jakarta Pusat.

Selanjutnya di Jakarta Utara, pemadaman dilakukan di Jalan Yos Sudarso, Komplek Kantor Walikota Jakarta Utara dan Jalan Perintis Kemerdekaan.

Sementara itu di Jakarta Barat, pemadaman dilakukan di Jalan Daan Mogot dan Jalan Kembangan Raya dan kompleks Kantor Walikota Jakarta Barat.

Selanjutnya pemadaman di Jakarta Timur dilakukan di Jalan Dr. Sumarno, Jalan Perintis Kemerdekaan dan kompleks Kantor Walikota Jakarta Timur.

Sementara itu, pemadaman lampu di Jakarta Selatan dilakukan di Jalan Prapanca Raya, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, Jalan Rasuna Said dan Gedung Walikota Jakarta Selatan.

Sumber: Kompas.com | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghapus bea balik nama kendaraan bermotor bekas (BBNKB II). Kebijakan baru ini, diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Merujuk Pasal 115, aturan penghapusan BBNKB II di Jakarta baru akan resmi diterapkan pada 5 Januari 2025.

Dengan demikian, mulai 2025, balik nama kendaraan bekas di DKI Jakarta tidak lagi dikenakan pajak BBNKB. BBNKB hanya dikenakan pada penyerahan pertama kendaraan baru, sebesar 12,5 persen.

“Tarif (gratis) ini khusus kendaraan penyerahan kedua dan seterusnya,” ujar Herlina Ayu, Humas Bapenda DKI Jakarta, kepada Kompas.com, belum lama ini.

Kendati demikian, sebelum aturan penghapusan BBNKB-II tersebut berlaku, masyarakat bisa memanfaatkan keringanan yang diberikan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta kembali memberikan keringanan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor bekas (BBNKB-II). Hal ini tertuang di dalam Pergub No. 41/2024 yang memberikan keringanan berupa tarif 0 persen untuk BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya.

“Gubernur memberikan insentif pajak daerah berupa pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya sebesar 0 persen, dari dasar pengenaan BBNKB,” bunyi Pasal 2 ayat (1) Pergub Jakarta 41/2024, dikutip dari laman resmi Bapenda Jakarta Selasa, (5/11/2024).

Insentif Pajak Daerah berupa pengenaan 0 persen untuk BBNKB kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2024, berlaku mulai 23 Oktober 2024, hingga 4 Januari 2025.

Kebijakan tersebut membuat masyarakat Jakarta dapat menikmati pembebasan BBNKB-II lebih dini, meski aturan resmi penghapusannya belum berlaku. Sehingga, masyarakat tak perlu lagi membayar bea balik nama kendaraan bekas terhitung sejak Rabu, 23 Oktober 2024.

Pemilik kendaraan, juga tidak perlu mengajukan permohonan khusus untuk mendapatkan insentif ini. Keringanan pajak diberikan secara langsung kepada wajib pajak yang memenuhi syarat.

Sementara itu, bagi mereka yang telah melakukan pembayaran BBNKB-II dan seterusnya sebelum aturan ini berlaku, tidak akan bisa meminta pengembalian dana atau kelebihan pajak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) memperingatkan warga yang bermukim di sekitar Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Peringatan itu diberikan agar tidak ada sampah yang mengakibatkan sumbatan pada pompa-pompa di Waduk Pluit.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jakarta, Ika Agustin Ningrum mengatakan, sumbatan sampah akan menyumbat pompa-pompa di waduk sehingga genangan banjir akan lebih lama surut.

"Warga Jakarta mohon bantuannya untuk tidak membuang sampah sembarangan karena sampah akan membuat blok dari pompa-pompa di sini," kata Ika saat ditemui di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Imbauan yang sama juga diberikan kepada warga yang bermukim di waduk dan sungai yang ada di Jakarta.

Ika melanjutkan, Dinas SDA saat ini telah memiliki 577 unit pompa yang tersebar di 202 lokasi waduk di Jakarta.

"Kami memiliki 577 unit pompa stasioner, yang tersebar di 202 lokasi. Pompa-pompa mobil yang seperti di Waduk Pluit ini," ucap dia.

Persiapan penanganan banjir yang telah dilakukan akan sia-sia apabila warga Jakarta tak ikut kerja sama.

"Jadi harapannya bapak ibu sekalian warga Jakarta tidak membuang sampah sembarangan," ucap Ika.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi sepakat dengan Ika. Edukasi soal sampah ke masyarakat penting dilakukan memasuki musim penghujan.

"Kami minta perhatian terkhusus partisipasi masyarakat. Edukasi kepada masyarakat sangat sangat penting masalah sampah dan sebagainya," ucap Teguh.

Sebelumnya diberitakan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian wilayah Jakarta hujan ringan hingga sedang pada Senin siang hingga malam hari.

BMKG melalui akun Instagram @infobmkg merinci sebagian wilayah Jakarta mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu pada pagi hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal.

Sedangkan Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Memasuki siang hingga sore hari sebagian wilayah Jakarta seperti Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan diperkirakan hujan ringan hingga sedang.

IDXChannel – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menurunkan tarif sewa rumah susun (Rusun) Pasar Rumput dari Rp3,5 juta menjadi Rp1,1 juta per bulan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dan leaflet dari Perumda Pasar Jaya di lapangan, unit hunian yang ada di Rusun Pasar Rumput terdiri dari dua tipe yakni tipe hook dan tipe standar.

Sejumlah fasilitas tersedia di hunian vertikal itu, di antarnaya Pasar Tradisional, Klinik Kesehatan, Balai Warga, Taman Warga, PAUD, ATM Center, Mini Market dan Kantor Kas Bank serta tempat ibadah.

Bagi masyarakat yang tertarik untuk menyewa unit di rusun tersebut, bisa mendapatkan pelayanan informasi dan pemasaran melalui barcode dan Whatsapp ke Nomor HP 0812-8888-7807.

Adapun, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berharap sewa yang terjangkau menarik masyarakat untuk tinggal di sana.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh baik. Tarif sewa yang sebelumnya Rp3,5 juta tapi atas kemudahan Pj Gubernur DKI Jakarta akhirnya dapat diturunkan menjadi Rp1,1 juta dan yang paling mahal Rp2,25 juta," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (1/11/2024).

Dia juga menargetkan para penghuni Rusun Pasar Rumput bisa dari masyarakat sekitar yang bekerja dan berusaha di kawasan tersebut. Mulai dari ASN, TNI Polri, guru, buruh dan milenial yang bekerja di kota, sehingga mampu mengurangi kemacetan lalu lintas.

"Tujuan lainnya adalah untuk membangun ekosistem yang bagus dan saya juga minta ini bisa heterogen dan mewujudkan ekosistem Indonesia Mini ada di sini dengan berbagai macam latar belakang dan kerja sama yang produktif," tuturnya.

Pria yang akrab dipanggil Ara itu juga memberikan apresiasi kepada Pj Gubernur DKI Jakarta yang mampu menurunkan tarif sewa rumah susun (Rusun) menjadi Rp1,1 juta per bulan.

"Saya berpikir ini (penurunan tarif sewa Rusun) adalah kebijakan yang pro rakyat sesuai dengan arahan Presiden Bapak Prabowo Subianto bahwa kebijakan-kebijakan harus mengutamakan pada wong cilik," tuturnya.

Dia juga berharap dengan meningkatkan minat masyarakat menghuni Rusun Pasar Rumput di DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya, terutama dengan lokasi rusun yang sangat strategis dan berada di tengah kota serta dekat dengan moda tranportasi dan pasar.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan apresiasi kepada Pj Gubernur DKI Jakarta yang mampu menurunkan tarif sewa rumah susun (Rusun) menjadi Rp1,1 juta per bulan.

Pria yang akrab dipanggil Ara itu mengharapkan agar tarif sewa rusun yang lebih terjangkau mampu menarik masyarakat untuk tinggal di hunian vertikal yang berada di Kawasan Manggarai tersebut.

"Saya berpikir ini (penurunan tarif sewa Rusun) adalah kebijakan yang pro rakyat sesuai dengan arahan Presiden Bapak Prabowo Subianto bahwa kebijakan-kebijakan harus mengutamakan pada wong cilik," ujar Ara dalam keterangan resmi, Jumat (1/11/2024).

Menteri PKP juga berharap dengan meningkatkan minat masyarakat menghuni Rusun Pasar Rumput di DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya, terutama dengan lokasi Rusun yang sangat strategis dan berada di tengah kota serta dekat dengan moda tranportasi dan pasar.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh baik. Tarif sewa yang sebelumnya Rp3,5 juta tapi atas kemudahan Pj Gubernur DKI Jakarta akhirnya dapat diturunkan menjadi Rp1,1 juta dan yang paling mahal Rp2,25 juta," tambahnya.

Dia juga menargetkan para penghuni Rusun Pasar Rumput bisa dari masyarakat sekitar yang bekerja dan berusaha di kawasan tersebut. Mulai dari ASN, TNI Polri, guru, buruh dan milenial yang bekerja di kota, sehingga mampu mengurangi kemacetan lalu lintas.

"Tujuan lainnya adalah untuk membangun ekosistem yang bagus dan saya juga minta ini bisa heterogen dan mewujudkan ekosistem Indonesia Mini ada di sini dengan berbagai macam latar belakang dan kerja sama yang produktif," tuturnya.

Sebagai informasi, berdasarkan informasi yang dihimpun dan leaflet dari Perumda Pasar Jaya di lapangan, unit hunian yang ada di Rusun Pasar Rumput terdiri dari dua tipe yakni tipe hook dan tipe standar.

Sejumlah fasilitas juga tersedia yakni Pasar Tradisional, Klinik Kesehatan, Balai Warga, Taman Warga, PAUD, ATM Center, Mini Market dan Kantor Kas Bank serta tempat ibadah. Untuk pelayanan informasi dan pemasaran dapat diakses melalui barcode dan Whatsapp ke Nomor HP 0812-8888-7807.

(Febrina Ratna)

Hashim Djojohadikusumo menyebut Presiden Prabowo Subianto bakal mengerjakan proyek giant sea wall atau tanggul laut raksasa. Rencananya proyek tersebut bakal membentang dari Provinsi Banten hingga Provinsi Jawa Timur.

Hashim menyebut pembangunan giant sea wall diperkirakan memakan waktu hingga 20 tahun. Proyek untuk mencegah wilayah utara Pulau Jawa tenggelam itu juga diprediksi akan dikerjakan oleh dua hingga tiga presiden.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (31/10/2024).

Lantas, sejauh mana progres dan tahapan pembangunan giant sea wall?

Dalam catatan detikcom, untuk wilayah pesisir Jakarta dan sekitarnya proyek tersebut dibangun sepanjang 46 kilometer. Dari jumlah tersebut yang sudah berhasil dibangun adalah sepanjang 13 kilometer.

Artinya masih ada 33 kilometer lagi tanggul laut raksasa di pesisir Jakarta yang belum diselesaikan. Kementerian PUPR mendapat tugas untuk pengerjaan 11 km, sementara Pemprov DKI Jakarta sepanjang 22 kilometer.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pernah mengatakan pemerintah telah menyiapkan skenario jangka panjang untuk memitigasinya melalui konsep pembangunan Giant Sea Wall. Khusus di Jakarta terdapat beberapa tahapan pembangunan yang telah dirancang hingga 2040.

"Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, sudah ada Project Management Office (PMO) untuk Giant Sea Wall di Kementerian PUPR," kata Airlangga dalam Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa Melalui Pembangunan Giant Sea Wall di Grand Ballroom Hotel Kempinski Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Program pembangunan Giant Sea Wall di Jakarta terdiri dari 3 tahap yakni fase A yang pembangunannya berupa tanggul dan sungai kurang lebih 120 km sampai 2030. Lanjut fase B pembangunan sisi barat 20 km mulai 2030. Sisanya fase C yang merupakan sisi timur sepanjang 12 km dibangun mulai 2040.

Tanggul laut atau lepas pantai akan dibangun jika penurunan tanah di pesisir terus terjadi. Sampai 2040 diperkirakan masih terdapat bukaan tanggul laut sebagai akses kapal dan akan ditutup jika penurunan permukaan tanah semakin parah. Tanggul laut ini direncanakan akan diintegrasikan dengan jaringan tol dan pengembangan lahan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"Kalau di Jakarta tanggulnya masih terpisah-pisah atau terbuka, sehingga kalau ini disatukan mulai dari wilayah Banten sampai Cirebon, maka ini akan terintegrasi dan membuka akses langsung juga untuk dibuat jalan tol, jalan kereta api dan logistik cost kita akan semakin bersaing," ucapnya.

Terkait detail pendanaan masih akan terus dibahas. Sejauh ini estimasi kebutuhan anggaran pembangunan dan perlindungan Pantura Jawa untuk tanggul fase A dan B diperkirakan mencapai Rp 164,1 triliun.

PT Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) bakal memperkenalkan lagi satu produk baru di Indonesia pada tahun ini. Berdasarkan bocoran, mobil baru tersebut jenisnya adalah SUV atau sport utility vehicle. Kira-kira apa ya modelnya?

"Kemungkinan bakal ada lagi aktivitas private yang kita invite lagi ke teman-teman media di awal Desember. Nanti dari kita akan ada undangan lagi, test drive mobil baru," ungkap Head of Sales & Product Planning PT Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) Bima Aristantyo di Semarang belum lama ini.

Mesin e-Power di All New Nissan Serena Foto: Luthfi Anshori/detikOto

Bima tak menjelaskan lebih detail soal mobil tersebut. Namun dia memberi sedikit bocoran, kalau mobil yang akan diperkenalkan adalah mobil yang istimewa "Pokoknya ini bakal menjadi most anticipated car lah. Modelnya SUV," sambung Bima.

Jika merujuk pada model SUV Nissan yang sudah dipasarkan di Indonesia sebelumnya, kemungkinan besar mobil yang akan diperkenalkan adalah Nissan X-Trail facelift yang sudah dibekali mesin hybrid e-Power. Sinyal kehadiran mobil mid-size SUV itu pun sudah menguat sejak awal tahun ini.

Tercantum di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Pemprov DKI Jakarta ada dua kode baru mobil Nissan di kategori minibus. Tercantum dua kode X-Trail terbaru, yakni XTRAIL EPWR VCTRB VE dan XTRAIL EPWR VCTRB VL. NJKB-nya adalah Rp 468 juta dan Rp 492 juta.

Di atas kertas, Nissan X-Trail e-Power dibekali mesin 1.500 cc, turbo, dengan teknologi e-Power generasi kedua. Pada sistem hybrid e-Power, sistem penggeraknya memakai motor elektrik. Sementara mesin konvensional hanya bertugas untuk menyuplai daya ke komponen baterai, yang kemudian diteruskan ke motor elektrik.

Motor elektrik Nissan X-Trail Nissan e-Power bisa mengeluarkan tenaga maksimal 204 PS (201 dk) dan torsi 330 Nm di roda depan dan tenaga maksimal 136 PS (134 dk) dan torsi 195 Nm pada motor elektrik di roda belakang.

Tes Lengkap Nissan Serena e-POWER: Terpesona sama Irit, Praktis, dan Canggihnya!

Tes Lengkap Nissan Serena e-POWER: Terpesona sama Irit, Praktis, dan Canggihnya!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berpesan kepada pj gubernur DKI selanjutnya agar dapat melanjutkan dan mengembangkan program yang sudah dirintis. Hal itu guna membangun Jakarta menjadi semakin baik pada masa depan.

"Kalimat kata kunci Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah maju dan berkelanjutan," kata Heru saat dijumpai di Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2024).

Menurut dia, pemerintah pusat memerintahkan kepada seluruh kepala daerah untuk maju dan berkelanjutan. "Ya membangun harus berkelanjutan. Apa yang sudah ditanamkan hari ini, harus berkelanjutan," kata Heru.

Pada 17 Oktober 2024, tugas Heru sebagai pj gubernur Jakarta telah berakhir. Kepala sekretariat presiden (kasetpres) tersebut akan genap dua tahun memimpin Jakarta, menggantikan Anies Rasyid Baswedan.

Heru berharap, program yang sudah baik dapat berkelanjutan dan dikembangkan demi kemajuan Jakarta. Dia juga mengatakan, terkait mengatasi polusi di Jakarta, hal itu tak hanya dapat diatasi oleh Pemprov DKI saja. Dia berpesan pj gubernur DKI mengajak seluruh elemen masyarakat bahu-membahu untuk mengatasi masalah tersebut.

Mahfud menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah berupaya untuk mengurangi polusi. Misalnya, PT Transjakarta yang sudah memperbanyak bus bertenaga listrik serta kebijakan penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan.

"Namun ini perlu berkolaborasi dengan pemerintah pusat khususnya Kementerian Perhubungan terkait dengan hilir mudiknya kendaraan lain dari luar dan masuk ke Jakarta. Perlu kebijakan pemerintah pusat," kata Heru.

TEMPO.CO, Jakarta - PemerintahProvinsi (Pemprov) DKI Jakartamembuka kesempatan bagi lulusan sekolah menengah atas (SMA) hingga doktor (S3) untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2024. Terdapat total 4.413 formasi yang terdiri dari 740 formasi tenaga kesehatan dan 3.673 formasi tenaga teknis yang disediakan.

Daftar Formasi CPNS Pemprov DKI Jakarta 2024

Mengutip Pengumuman Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2024, berikut beberapa nama jabatan, jumlah formasi, dan rentang penghasilan setiap bulanCPNSDKI Jakarta 2024:

Tenaga Kesehatan

Administrator Kesehatan Ahli Pertama

• Formasi umum: 85.
• Formasi penyandang disabilitas: 2.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Apoteker Ahli Pertama

• Formasi umum: 19.
• Formasi lulusan terbaik: 1.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Bidan Ahli Pertama

• Formasi umum: 19.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum)

• Formasi umum: 71.
• Formasi lulusan terbaik: 7.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 22.405.700.

Dokter Gigi Ahli Pertama - Dokter Gigi (Umum)

• Formasi umum: 30.
• Formasi lulusan terbaik: 1.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 22.405.700.

Entomolog Kesehatan Ahli Pertama

• Formasi umum: 5.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama

• Formasi umum: 11.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Fisikawan Medis Ahli Pertama

• Formasi umum: 2.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Nutrisionis Ahli Pertama

• Formasi umum: 6.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama

• Formasi umum: 6.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Penata Anestesi Ahli Pertama

• Formasi umum: 11.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Perawat Ahli Pertama

• Formasi umum: 108.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Perekam Medis Ahli Pertama

• Formasi umum: 1.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama

• Formasi umum: 3.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Psikolog Klinis Ahli Pertama

• Formasi umum: 6.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Radiografer Ahli Pertama

• Formasi umum: 2.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Teknisi Elektromedis Ahli Pertama

• Formasi umum: 2.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama

• Formasi umum: 26.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama

• Formasi umum: 15.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Asisten Apoteker Terampil

• Formasi umum: 23.
• Rentang penghasilan: Rp 6.848.720 - Rp 19.045.900.

Asisten Penata Anestesi Terampil

• Formasi umum: 56.
• Rentang penghasilan: Rp 6.848.720 - Rp 19.045.900.

Nutrisionis Terampil

• Formasi umum: 14.
• Rentang penghasilan: Rp 6.848.720 - Rp 19.045.900.

Perawat Terampil

• Formasi umum: 89.
• Rentang penghasilan: Rp 6.848.720 - Rp 19.045.900.

Perekam Medis Terampil

• Formasi umum: 28.
• Rentang penghasilan: Rp 6.848.720 - Rp 19.045.900.

Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil

• Formasi umum: 25.
• Rentang penghasilan: Rp 6.848.720 - Rp 19.045.900.

Radiografer Terampil

• Formasi umum: 2.
• Rentang penghasilan: Rp 6.848.720 - Rp 19.045.900.

Refraksionis Optisien Terampil

• Formasi umum: 2.
• Rentang penghasilan: Rp 6.848.720 - Rp 19.045.900.

Teknisi Transfusi Darah Terampil

• Formasi umum: 2.
• Rentang penghasilan: Rp 6.848.720 - Rp 19.045.900.

Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil

• Formasi umum: 19.
• Rentang penghasilan: Rp 6.848.720 - Rp 19.045.900.

Terapis Gigi dan Mulut

• Formasi umum: 25.
• Rentang penghasilan: Rp 6.848.720 - Rp 19.045.900.

Terapis Wicara Terampil

• Formasi umum: 3.
• Rentang penghasilan: Rp 6.848.720 - Rp 19.045.900.

Tenaga Teknis

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama

• Formasi umum: 12.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Analis Hukum Ahli Pertama

• Formasi umum: 3.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Analis Kebencanaan Ahli Pertama

• Formasi umum: 9.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Analis Kebijakan Ahli Pertama

• Formasi umum: 70.
• Formasi lulusan terbaik: 4.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Analis Kerja Sama Ahli Pertama

• Formasi umum: 6.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama

• Formasi umum: 24.
• Formasi lulusan terbaik: 2.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Analis Pengembangan Kompetensi ASN (Aparatur Sipil Negara) Ahli Pertama

• Formasi umum: 13.
• Formasi lulusan terbaik: 1.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Analis Perdagangan Ahli Pertama

• Formasi umum: 2.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

• Formasi umum: 61.
• Formasi lulusan terbaik: 1.
• Formasi penyandang disabilitas: 1.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Arsiparis Ahli Pertama

• Formasi umum: 19.
• Formasi penyandang disabilitas: 2.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

• Formasi umum: 1.
• Formasi lulusan terbaik: 1.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Auditor Ahli Pertama

• Formasi umum: 6.
• Formasi lulusan terbaik: 1.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 22.405.700.

Fasilitator Rehabilitasi

• Formasi umum: 30.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 18.085.700.

Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama

• Formasi umum: 10.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Konservator

• Formasi umum: 1.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 18.085.700.

Konsultan Industri

• Formasi umum: 1.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 18.085.700.

Kurator

• Formasi umum: 3.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 18.085.700.

Manggala Informatika Ahli Pertama

• Formasi umum: 1.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama

• Formasi umum: 7.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Pamong Budaya Ahli Pertama

• Formasi umum: 4.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Pekerja Sosial Ahli Pertama

• Formasi umum: 11.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama

• Formasi umum: 3.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama

• Formasi umum: 27.
• Formasi lulusan terbaik: 2.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

• Formasi umum: 5.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 18.085.700.

Penata Kelola Layanan Kesehatan

• Formasi umum: 7.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 18.085.700.

Penata Kelola Pemerintahan

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 18.085.700.

Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Penata Kelola Pengadaan Tanah

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 18.085.700.

Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 18.085.700.

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Penata Keprotokolan

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 18.085.700.

Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Penata Perizinan Ahli Pertama

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Penata Ruang Ahli Pertama

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Pengantar Kerja Ahli Pertama

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Pengawas Industri

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 18.085.700.

Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Pengawas Koperasi Ahli Pertama

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Pengawas Perdagangan Ahli Pertama

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Pengawas Transportasi Darat

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 18.085.700.

Pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 telah dibuka mulai 20 Agustus hingga 6 September 2024 mendatang.

Saat mendaftar, biasanya pelamar mempertimbangkan sejumlah hal termasuk gaji dan tunjangan yang didapatkan. Oleh sebab itu, tak sedikit yang mencari informasi mengenai instansi CPNS 2024 dengan gaji tertinggi.

Pemerintah membuka 250.407 formasi untuk CPNS 2024. Formasi tersebut terbagi untuk instansi pusat sebanyak 114.706 dan instansi daerah sebanyak 135.701.

Beberapa instansi menawarkan gaji dengan kisaran Rp8 juta hingga Rp20 juta. Berikut daftar instansi CPNS 2024 dengan gaji dan tunjangan tertinggi.

Tukin diberikan kepada PNS yang bekerja pada instansi pemerintah pusat, sementara untuk PNS di pemda dikenal sebagai tambahan penghasilan pegawai (TPP).

PNS Pemprov DKI Jakarta menerima TPP yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta 64/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur 19/2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

Posisi yang mendapatkan TPP tertinggi adalah Sekretaris Daerah, yaitu Rp127,7 juta. Sedangkan, PNS DKI yang mendapatkan TPP terendah adalah calon PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebesar Rp3,5 juta.

Besaran tunjangan PNS Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam beleid itu, tunjangan terendah PNS DJP ditetapkan sebesar Rp5,3 juta untuk level jabatan pelaksana, sementara tertinggi sebesar Rp117,3 juta untuk jabatan struktural eselon I.

Melansir laman resmi Rekrutmen Kemenkeu, DJP membuka 607 formasi untuk CPNS 2024.

Tunjangan PNS di lingkungan Kemenkeu diatur dalam Peraturan Pres 156 tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Tunjangan paling sedikit diterima PNS kelas jabatan terendah, yakni Rp2,5 juta. Sementara tukin tertinggi diterima PNS kelas jabatan 27 sebesar Rp46,9 juta.

BPK juga termasuk instansi dengan tunjangan kinerja tinggi. Tunjangan pegawai BPK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam beleid itu, tukin paling rendah yang diterima PNS di lingkungan BPK sebesar Rp1,54 juta, sedangkan yang tertinggi Rp41,55 juta.

Tunjangan PNS Kementerian Hukum dan HAM diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tunjangan terendah sebesar Rp2,53 juta, sementara kelas tertinggi menerima tukin hingga Rp33,24 juta.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023, tunjangan terendah untuk PNS di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah Rp2.575.000 untuk jabatan Kelas 1. Sedangkan jabatan Kelas 17 mendapatkan tukin tertinggi yaitu Rp41.550.000.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2023, tukin yang diterima oleh PNS di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah Rp2.531.250 hingga Rp33.240.000.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menjadi salah satu instansi yang memberikan tunjangan cukup besar.

Berdasarkan Permenlu Nomor 7 Tahun 2020, tukin yang diterima pegawai adalah Rp2.531.250 hingga Rp33.240.000.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua MA Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020, tunjangan kinerja yang diberikan bagi pegawai di lingkungan Mahkamah Agung bervariasi, mulai dari Rp1.938.000 untuk kelas jabatan 1g. Sedangkan yang tertinggi adalah Rp37.560.000 untuk kelas jabatan 17.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan menyebut Dinas Pendidikan (Disdik) bakal merelokasikan anggaran KJP Plus untuk sekolah swasta gratis.

"Saat ini, Disdik masih melakukan kajian secara komprehensif untuk mematangkan kebijakan sekolah swasta gratis ini, merelokasikan anggaran yang tadinya untuk bantuan pendidikan KJP Plus sekarang untuk sekolah gratis,” kata Ali saat dikonfirmasi, Sabtu (24/8/2024).

Bukan hanya itu, Disdki DKI Jakarta juga disebut tengah menyinkronkan dan merevisi regulasi terakhir agar tahun ajaran 2025/2025 bisa diterapkan program sekolah swasta gratis dari tingkat SD, SMP, hingga SMA/SMK.

Kendati demikian, wacana program sekolah swasta gratis ini diperuntukkan bagi sekolah swasta yang saat ini menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah.

Oleh karena itu, DPRD DKI Jakarta akan mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menganggarkan kebijakan pada APBD 2025, dan meminta Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta agar membahas revisi Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan.

"Mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar mengalokasikan dan membuat nomor rekening baru dana BOS bersama instansi terkait agar membuat linimasa dan mekanisme pelaksanaan sekolah gratis,” ujar politisi Partai Demokrat tersebut.

“Termasuk menyiapkan penyusunan perubahan keputusan gubernur terkait penetapan alokasi dana BOP dan agar eksekutif menyesuaikan RPJMD,” lanjutnya.

Ali mengatakan, pihaknya bakal terus mengawal sampai terealisasinya sekolah swasta gratis pada tahun 2025.

"Kami akan kawal terus hal ini agar masuk dalam pembahasan Rancangan APBD 2025 nanti," ujar Ali.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta bakal menggandeng 2.900 sekolah swasta untuk ikut kerja sama dalam program sekolah swasta gratis.

Pelaksana Tugas (Plt) Kadisdik Jakarta Budi Awaluddin menuturkan, sekolah gratis yang akan bekerja sama dengan Pemprov itu mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK se-Jakarta.

"Kalau sekolah swasta itu jumlahnya ada 5.895. Jadi sekitar 2.900-an kami akan gratiskan, dari SD, SMP, SMA sampai SMK," kata Budi di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

Namun, Budi belum menjelaskan berapa kuota siswa yang diterima untuk satu sekolah swasta.

Disdik akan mengutamakan anak-anak yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bisa mengikuti program sekolah gratis.

Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono kembali melakukan uji coba makan bergizi gratis dan kali ini digelar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Rawabadak Utara, Jakarta Utara.

Pada uji coba kali ini, menu uji coba makan bergizi gratis lebih bervariasi. Mulai dari nasi putih, telur dadar, sayur capcay, orek tempe, ayam teriyaki dan pisang.

“Kelihatannya anak-anak lebih suka yang ada telurnya dibanding dengan yang kemarin. Tadi kita tanya lagi, Minggu depan mau makan apa? Katanya nasi, telor dan ayam. Ya sudah nanti kita buat,” kata Heru di Jakarta, Jumat (23/8).

Heru menjelaskan, untuk menu hari ini berkisar Rp 20.000 per porsi sudah termasuk pengemasan. Ke depannya, Heru akan terus memantau uji coba makan bergizi gratis dan daftar menu akan dibuat lebih beragam.

Pemberian makan bergizi gratis dimulai pukul 09.30 WIB. Heru mengatakan, waktu pemberian kali ini sudah karena beberapa murid mengaku belum sarapan. Sekitar 90% siswa-siswi juga makan dengan lahap hingga habis, sementara yang lainnya mengaku masih kenyang.

Kali ini, anggaran uji coba makan bergizi gratis diberikan oleh Dharma Jaya sebanyak 600 porsi. Heru mengatakan, program ini juga bekerja sama dengan Yayasan Kumala untuk mendaur ulang kembali kemasan makanan plastik yang digunakan.

“Nanti sekolah gratisnya dapat, gizi dapat, anak-anak bisa sekolah dengan baik. Sampah tidak tersebar kemana-mana. Plastiknya juga 'foodgrade',” kata Heru.

Menggunakan Dana Operasional Gubernur

Sebelumnya, pemberian uji coba makan bergizi gratis menggunakan dana operasional gubernur. Ke depannya, BUMD akan terus bergantian memberikan menu uji coba makan bergizi gratis, hingga nanti kembali diputar ke gubernur yang mengucurkan anggaran.

Heru mengatakan, ke depannya belum direncanakan apakah anggaran uji coba makan bergizi gratis akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Tunggu juklak (petunjuk pelaksanaan) nanti dari pemerintah pusat. Kalau Pemda se-Indonesia ada Permendagri-nya dan kita (DKI Jakarta) ikut saya. Kalau memang harus dimasukkan ke dalam bantuan APBD, kami siap,” ujar Heru.

​​​​​​​Sampai kebijakan itu diputuskan, pihaknya bersama BUMD akan terus bergantian menyediakan menu untuk uji coba makan bergizi gratis.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menguji coba makan bergizi gratis (MBG) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cideng 07, Gambir, Jakarta Pusat.