PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) telah melakukan prosesi Penandatanganan perjanjian jual beli emas di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta pada Kamis (7/11/2024).

Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan oleh Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dan Direktur Utama PT Antam Nico Kanter. Proses ini disaksikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir serta Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas pada awalnya menjelaskan saat ini Freeport Indonesia memiliki kemampuan untuk memproduksi emas batangan sebanyak 50-60 ton setiap tahun tergantung pada kadar bijih emas yang ditambang.

Melalui perjanjian yang baru ditandatangani itu, PTFI akan menjual sebanyak 30 ton emas kepada Antam setiap tahunnya. Di mana perjanjian jual beli ini berlaku untuk 5 tahun ke depan, sehingga total yang dijual mencapai 150 ton emas batang.

Di luar itu, ia menyebut Antam bisa membeli lebih banyak emas batangan hasil produksi Freeport Indonesia jika memang diperlukan. Artinya Antam akan menjadi prioritas utama pembelian PTFI di luar pesanan 30 ton emas batangan per tahun tadi.

"Ruang lingkupnya (perjanjian penjualan) kira-kira 30 ton yang akan di offtake (setiap tahun). Kalau Antam butuh lebih, kami juga siap dan kontraknya tahap ini 5 tahun," kata Tony dalam sambutannya.

Menurut Tony nilai transaksi pembelian emas batangan antara Freeport dengan Antam ini mencapai US$ 1,5 miliar atau setara dengan Rp 200 triliun. Namun nilai tersebut bisa berubah berdasarkan harga emas yang berlaku.

"Kalau dihitung dengan jumlah nilai (transaksi pembelian emas) US$ 12,5 miliar atau sekitar Rp 200 triliun, dan ini tentu saja sangat membanggakan emas yang diproduksi (PTFI) dikonsumsi oleh Antam dan memberikan nilai tambah di Indonesia," terangnya.

Tahapan Pembelian Emas

Tahap awal pembelian emas ini akan dilakukan pada Desember 2024 nanti. Di mana untuk tahap ini PTFI akan memproduksi sekitar 500 kilogram emas batangan dan sisanya akan dikirim sepanjang 2025 hingga mencapai total 30 ton.

"Rencananya itu di bulan Desember kita mulai akan produksi 500 kilogram. (Sisanya) bertahap karena dia perlu ramp-up juga nggak bisa langsung produksi kapasitas penuh. Remp-up, berapapun yang kita produksi akan kita prioritas untuk Antam," ucapnya.

Sementara itu Direktur Utama PT Antam Nico Kanter mengatakan pembelian emas batangan dari PT Freeport Indonesia adalah salah satu bukti nyata dari program hilirasi dan industrialisasi yang dicanangkan pemerintah.

Sebab selama ini Antam melakukan pembelian emas batangan dari luar negeri alias impor. Sehingga perjanjian pembelian emas senilai Rp 200 triliun tadi dapat menjadi penyelamat pengeluaran devisa negara.

"Kepada importasi (pembelian emas dari luar negeri) tadi sudah sampaikan pak Hendi bisa di-save ratusan triliun," ucapnya.

Meski begitu ia tidak menutup kemungkinan Antam tetap melakukan pembelian emas batangan dari luar negeri jika ternyata di luar perjanjian tadi Freeport tidak sanggup memproduksi.

"Untuk agreement ini masih dalam kapasitas produksi yang 30 ton. Jadi ya akan kita pakai semua, kalau memang kebutuhannya meningkatkan kita akan impor kalau memang harus impor. Tapi selama ini bisa diproduksi dalam negeri tentu kita ambil dalam negeri," jelas Niko.

Dalam sidang kasus korupsi pengelolaan tambang timah terungkap alasan PT Timah (Tbk) melibatkan penambang rakyat dan perusahaan smelter swasta.

Mantan Direktur Operasional PT Timah Alwin Albar yang dihadirkan sebagai saksi mengungkap mengapa PT Timah melibatkan masyarakat dalam aktivitas pertambangan rakyat dan menggandeng smelter swasta untuk mengolah bijih timah. Padahal, pertambangan dilakukan di area yang masih masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah.

Alwin menjelaskan, ada dua alasan mengapa ada sejumlah area tambang yang tak digarap sendiri oleh PT Timah meski area tersebut berada di wilayah IUP miliknya. Pertama adalah masalah kepemilikan lahan, kedua adalah masalah efisiensi.

Dalam urusan lahan, Alwin menjelaskan, ada area-area yang secara status kepemilikan lahan berada di bawah kepemilikan masyarakat secara sah meski masuk dala wilayah IUP PT Timah. Agar pertambangan di area tersebut bisa dilakukan, PT Timah harus terlebih dahulu membebaskan lahan dari masyarakat agar memenuhi prinsip Clear and Clear (CnC).

Alwin lantas ditanya, mengapa PT Timah tidak membebaskan saja lahan tersebut dari masyarakat?

"Masalahnya, masyarakat mau jual (tanahnya) nggak? Kan mereka belum tentu mau jual," tutur dia, dikutip di Jakarta, Jumat (31/10/2024).

Tantangan tersebut dijawab PT Timah dengan melakukan kemitraan dengan masyarakat pemilik lahan untuk melakukan pertambangan.

Dari sana, muncul lah kebijakan agar kerja sama dengan penambang rakyat dilakukan lewat badan hukum berbentuk CV dengan pola kemitraan. CV didirikan oleh masyarakat pemilik lahan yang berada di wilayah IUP PT Timah.

Dengan pola kemitraan ini, masyarakat penambang rakyat dan pemilik lahan di bawah naungan badan hukum berbentuk CV, melakukan pertambangan yang hasilnya dibeli oleh smelter swasta yang sudah bekerja sama dengan PT Timah.

Lewat pola ini, tercipta ekosistem yang lebih tertata agar timah yang ditambang oleh masyarakat di wilayah IUP PT Timah tidak diperdagangkan secara ilegal. Di sisi lain para pemilik lahan yang lokasinya berada di wilayah IUP PT Timah tetap mendapatkan hak ekonomi atas lahan yang mereka miliki.

Selanjutnya, Alwin menceritakan alasan mengapa PT Timah kala itu menggandeng smelter swasta dalam memproses bijih timah yang diproduksi penambang rakyat.

"Karena biaya pengolahannya lebih murah," sebut dia.

Pada sidang sebelumnya juga terungkap, biaya yang harus dibayarkan PT Timah ke smelter swasta total sebenarnya adalah US$ 4.000/Ton. Biaya itu termasuk peleburan, pengangkutan dan biaya lainnya.

Sementara, untuk komponen biaya yang sama, total biaya yang harus dikeluarkan PT Timah untuk melakukan produksi adalah mencapai US$ 6.000/ton.

Secara bulanan, komoditas yang menopang peningkatan ekspor adalah bijih logam, terak dan abu ini ke Jepang...

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat komoditas bijih logam, terak dan abu menjadi penyumbang peningkatan nilai ekspor Indonesia pada Juli 2024.

Plt Kepala BPS Amalia A Widyasanti mengatakan, terdapat tiga komoditas yang mengalami peningkatan ekspor signifikan secara bulanan yakni bijih logam, logam mulia, perhiasan/permata serta mesin dan perlengkapan elektrik.

"Secara bulanan, komoditas yang menopang peningkatan ekspor adalah bijih logam, terak dan abu ini ke Jepang, Tiongkok dan India. Kedua,logam mulia, perhiasan ke Jepang, Hong Kong dan Yordania. Ketiga, mesin dan perlengkapan elektrik ke Amerika Serikat, Singapura dan Korea Selatan," ujar Amalia di Jakarta, Kamis.

Pada Juli 2024, nilai ekspor komoditas bijih logam, terak dan abu mencapai 691,2 juta dolar AS, logam mulia dan perhiasan 266,8 juta dolar AS serta mesin dan perlengkapan elektrik 168,6 juta dolar AS.

Di sisi lain, terdapat juga penurunan ekspor pada komoditas lemak dan minyak hewani/nabati sebesar 770,2 juta.

Sementara itu, nilai ekspor Indonesia pada Juli 2024 mencapai 22,21 miliar dolar AS atau naik 6,55 persen dibanding ekspor Juni 2024. Dibanding Juli 2023 nilai ekspor naik sebesar 6,46 persen.

Ekspor nonmigas Juli 2024 mencapai 20,79 miliar, naik 5,98 persen dibanding Juni 2024 dan naik 5,87 persen jika dibanding ekspor nonmigas Juli 2023.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-Juli 2024 mencapai 147,30 miliar dolar AS atau turun 1,47 persen dibanding periode yang sama tahun 2023. Sejalan dengan total ekspor, nilai ekspor nonmigas yang mencapai 137,98 miliar dolar AS juga turun 1,75 persen.

Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari-Juli 2024 naik 1,01 persen dibanding periode yang sama tahun 2023, demikian juga ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan naik 10,55 persen, sedangkan ekspor hasil pertambangan dan lainnya turun 12,35 persen.

Ekspor nonmigas Juli 2024 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu 4,82 miliar dolar AS, disusul Amerika Serikat 2,15 miliar dolar AS dan Jepang 1,78 miliar dolar AS, dengan kontribusi ketiganya mencapai 42,11 persen.

Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar 3,71 miliar dolar AS dan 1,44 miliar dolar AS.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

kita masih ada sebenarnya 100 titik lokasi yang potensi yang masih bisa setidaknya ditindaklanjuti

Bandung (ANTARA) - Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan bahwa ada 100 lokasi baru yang memiliki potensi cadangan nikel yang berada di berbagai daerah di Indonesia.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengatakan penemuan potensi tersebut merupakan hasil dari survei geologi dan eksplorasi yang dilakukan oleh pihaknya agar bisa ditindaklanjuti untuk menambah cadangan nikel di Indonesia.

“Hasil eksplorasi tadi disampaikan bahwa dari nikel yang selama ini dianggap habis hanya sekian tahun lagi, kita masih ada sebenarnya 100 titik lokasi yang potensi yang masih bisa setidaknya ditindaklanjuti,” kata Wafid kepada ANTARA di Bandung, Kamis.

Wafid mengungkapkan dari 100 lokasi tersebut menurutnya, masih harus dieksplorasi lebih lanjut demi memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia.

“Dari identifikasi awal survei pendahuluan itu kita melihat ada 100 titik lokasi yang bisa ditindaklanjuti yang tersebar dari ujung utara Sumatera sampai ke Papua untuk bisa didetailkan nanti di mana lokasi tambang nikel,” kata dia.

Wafid mengatakan pihaknya berkomitmen terus melakukan eksplorasi untuk menemukan keberadaan atau potensi mineral agar tidak menjadikan Indonesia sebagai pengimpor bijih nikel.

“Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki potensi sumber daya alam, khususnya potensi sumber daya geologi. Sumber daya mineral merupakan salah satu komoditas strategis yang dimiliki Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, dia berharap atas potensi lokasi nikel yang tersebar di berbagai daerah tersebut bisa dapat ditindaklanjuti agar smelter yang sudah terbangun tetap mendapatkan pasokan bijih nikel untuk keberlanjutan operasi produksi.

“Karena sudah banyak smelter nikel jangan sampai smelter yang sudah disiapkan itu hanya berjalan beberapa tahun karena bijih nikel sudah habis, jangan sampai begitu. Kita juga harus bertanggung jawab kalau nikel tidak boleh diekspor dan harus diolah oleh kita,” kata dia.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024