Dalam sidang kasus korupsi pengelolaan tambang timah terungkap alasan PT Timah (Tbk) melibatkan penambang rakyat dan perusahaan smelter swasta.

Mantan Direktur Operasional PT Timah Alwin Albar yang dihadirkan sebagai saksi mengungkap mengapa PT Timah melibatkan masyarakat dalam aktivitas pertambangan rakyat dan menggandeng smelter swasta untuk mengolah bijih timah. Padahal, pertambangan dilakukan di area yang masih masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah.

Alwin menjelaskan, ada dua alasan mengapa ada sejumlah area tambang yang tak digarap sendiri oleh PT Timah meski area tersebut berada di wilayah IUP miliknya. Pertama adalah masalah kepemilikan lahan, kedua adalah masalah efisiensi.

Dalam urusan lahan, Alwin menjelaskan, ada area-area yang secara status kepemilikan lahan berada di bawah kepemilikan masyarakat secara sah meski masuk dala wilayah IUP PT Timah. Agar pertambangan di area tersebut bisa dilakukan, PT Timah harus terlebih dahulu membebaskan lahan dari masyarakat agar memenuhi prinsip Clear and Clear (CnC).

Alwin lantas ditanya, mengapa PT Timah tidak membebaskan saja lahan tersebut dari masyarakat?

"Masalahnya, masyarakat mau jual (tanahnya) nggak? Kan mereka belum tentu mau jual," tutur dia, dikutip di Jakarta, Jumat (31/10/2024).

Tantangan tersebut dijawab PT Timah dengan melakukan kemitraan dengan masyarakat pemilik lahan untuk melakukan pertambangan.

Dari sana, muncul lah kebijakan agar kerja sama dengan penambang rakyat dilakukan lewat badan hukum berbentuk CV dengan pola kemitraan. CV didirikan oleh masyarakat pemilik lahan yang berada di wilayah IUP PT Timah.

Dengan pola kemitraan ini, masyarakat penambang rakyat dan pemilik lahan di bawah naungan badan hukum berbentuk CV, melakukan pertambangan yang hasilnya dibeli oleh smelter swasta yang sudah bekerja sama dengan PT Timah.

Lewat pola ini, tercipta ekosistem yang lebih tertata agar timah yang ditambang oleh masyarakat di wilayah IUP PT Timah tidak diperdagangkan secara ilegal. Di sisi lain para pemilik lahan yang lokasinya berada di wilayah IUP PT Timah tetap mendapatkan hak ekonomi atas lahan yang mereka miliki.

Selanjutnya, Alwin menceritakan alasan mengapa PT Timah kala itu menggandeng smelter swasta dalam memproses bijih timah yang diproduksi penambang rakyat.

"Karena biaya pengolahannya lebih murah," sebut dia.

Pada sidang sebelumnya juga terungkap, biaya yang harus dibayarkan PT Timah ke smelter swasta total sebenarnya adalah US$ 4.000/Ton. Biaya itu termasuk peleburan, pengangkutan dan biaya lainnya.

Sementara, untuk komponen biaya yang sama, total biaya yang harus dikeluarkan PT Timah untuk melakukan produksi adalah mencapai US$ 6.000/ton.

Kementerian Perhubungan berencana menambah direktorat jenderal baru untuk mengurus persoalan integrasi transportasi. Hal ini diharapkan dapat membantu mendorong konektivitas antar moda transportasi massa.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, pihaknya berencana untuk membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Integrasi Transportasi dan Multimoda dalam awal masa jabatannya. Hal ini merupakan usulan dari pemerintahan sebelumnya.

"Ada usulan dari pemerintahan sebelumnya untuk adanya penambahan Diten Integrasi Transportasi dan Multimoda. Ditjen ini akan bertugas untuk mengintegrasikan transportasi," kata Dudy, dalam Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Dudy menjelaskan, dulunya persoalan integrasi ini menjadi bagian dari tanggung jawab Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan.

"Diharapkan ke depannya konektivitas akan menjadi bagian dari fokus Kementerian Perhubungan yang sebelumnya belum tertangani maksimal," ujarnya.

BPTJ sendiri didirikan pada tahun 2015 melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 103 tahun 2015 tentang BPTJ. Berdasarkan bahan paparan Dudy, nantinya badan ini akan melebur ke dalam direktorat teknis baru tersebut.

Dudy mengatakan, penghapusan dan peleburan BPTJ ini menjadi bagian dari transisi penyesuaian dalam Kemenhub. Hal ini selaras dengan Surat Menteri Sesneg Nomor B-948/M/D-1/H.03.00/10/2023 terkait penghapusan BPTJ.

"Saat ini Kemenhub belum memiliki 1 unit kerja setingkat eselon 1 yang fokus menangani konektivitas tau integrasi," ujarnya.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi buka-bukaan soal nasib instansinya di era presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Arief, Bapanas seharusnya akan terus dihadirkan oleh pemerintah karena pembentukan Bapanas diatur di Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Kemudian pendirian Bapanas diperkuat lagi dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Karena amanat pembentukannya setingkat UU, Arief menegaskan Bapanas akan tetap eksis di pemerintah ke depan.

"Masih, masih ada ke depan, Bapanas itu kan amanah UU nomor 18 Tahun 2012 jadi UU kemudian ada Perpres 66 tahun 2021, jadi amanahnya itu amanah UU jadi itu sangat kuat untuk Badan Pangan itu," ungkap Arief di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Namun, Arief tak menafikan keputusan kehadiran Bapanas akan menjadi keputusan Prabowo Subianto sebagai presiden baru. Cuma yang jelas amanah pembentukan Bapanas sudah ada dalam UU.

"Tapi apapun yang diputuskan pak presiden terpilih itu kewenangan beliau, kita siap untuk menyukseskan semua program," ujar Arief.

Lantas apakah Arief akan kembali memimpin Bapanas kembali di era Prabowo? Dia mengaku tak tahu menahu soal hal tersebut karena itu merupakan keputusan Prabowo.

"Nggak tahu kalau itu. Yang penting saya kan do our best saja," beber Arief.

Ditanya soal apakah ada tugas khusus dari Prabowo untuk Bapanas, Arief cuma bilang pihaknya sedang diminta mempercepat persiapan Badan Gizi Nasional yang bakal menjadi operator utama program Makan Bergizi Gratis. Mulai dari urusan kantor yang akan menempati tempat yang sama berbarengan dengan Kantor Bapanas.

"Kita kan diminta mempersiapkan Badan Gizi Nasional, itu kan kantornya bareng dengan Badan Pangan di bawah pimpinan Prof Dadan. Banyak yang memang kita siapkan sama-sama," ujar Arief.

Kemudian akan ada satu deputi di Badan Pangan, tepatnya Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi yang akan dilebur ke Badan Gizi Nasional. Pihaknya sedang sibuk mempercepat peleburan deputi tersebut ke Badan Gizi.

Dalam pengungkapan dugaan korupsi pengelolaan tambang timah senilai Rp 271 triliun di pengadilan, terungkap bagaimana proses bisnis kerja sama antara PT Timah Tbk (TINS) dengan perusahaan smelter swasta.

Sejumlah saksi kembali dihadirkan dalam persidangan di antaranya adalah Beneficial owner CV Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia, Tamron alias Aon.

Dihadirkan pula Peter Cianata (Staf PT Fortuna Tunas Mulia), Suwito Gunawan (komisaris PT SIP atau perusahaan tambang di Pangkalpinang, Bangka Belitung), Robert Indarto (direktur utama PT SBS), Rosalina (general manager PT TIN), Achmad Albani (manajer operasional Tambang CV VIP), Hassan Tjie (direktur utama CV VIP), dan Kwang Yung alias Buyung (komisaris CV VIP).

Para saksi menjelaskan proses bisnis dalam kerja sama antara PT Timah dengan sejumlah smelter swasta dengan melakukan peleburan terhadap pasir timah yang dibeli atau diperoleh dari hasil penambangan rakyat yang dilakukan di wilayah Izin Usaha Perambangan (WIUP) milik PT Timah.

Beneficial owner CV Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia, Tamron alias Aon misalnya, menjelaskan kesediaannya menjalin kerja sama dengan PT Timah sebagai upaya membantu pemerintah yang kala itu tengah berupaya mendorong tingkat produktivitas timah nasional.

Pihaknya bersedia membeli pasir timah dari tambang rakyat adalah karena keterpanggilan dirinya untuk membantu para penambang rakyat yang menjadikan pertambangan timah sebagai mata pencahariannya. Ia justru sedih, sejak pengusutan kasus ini, perekonomian warga sekitar menjadi terganggu tanpa adanya solusi atas kelanjutan hidup mereka selama pengusutan kasus ini.

"Tambang rakyat tersebut menjadi mata pencaharian masyarakat Bangka Belitung, dengan demikian dengan adanya pengungkapan kasus ini, perekonomian Bangka Belitung sangat terpuruk sehingga membuat angka perekonomiannya rendah dari semua provinsi di Indonesia," ungkap Aon.

Terkait kerja sama dengan PT Timah sendiri, ia membantah ada kongkalikong di balik kesepakatan kerja sama tersebut. Terpilihnya 5 smelter termasuk miliknya, adalah murni karena pinilaian PT Timah yang memandang smelter-smelter tersebut adalah yang paling siap di antara smelter lainnya.

"Lima smelter yang terpilih dari adanya 30 smelter lainnya karena pertimbangan PT Timah yang melihat kesiapan smelter yang memasuki kategori PT Timah, bukan karena kedekatan (antara pemilik/pengurus smelter dengan PT Timah)," beber dia.

Saksi lainnya, GM PT TIN, Rosalina mengakui memang sempat ada pertemuan dengan Harvey Moeis dengan beberapa pihak. Namun, saat itu hanya dibahas perihal penyesuaian harga beli timah oleh PT Timah.

"Pertemuan yang dihadiri oleh Reza Andriansyah (Direktur Pengembangan Usaha PT Refined Bangka Tin) dan Harvey terjadi di pertengahan 2019 dengan topik bahasan penyesuaian harga," jelas dia.

RoslIina juga menjelaskan soal keterlibatan smelter swasta dalam proses peleburan timah yang kini diperkarakan. Menurutnya, pihak smelter swasta dilibatkan karena proses peleburan yang dilakukan lebih murah ketimbang proses peleburan yang dilakukan sendiri oleh PT Timah.

Ini dikarenakan, PT Timah menggunakan tanur listrik untuk meleburkan timah, sementara perusahaan Saksi Rosalina menggunakan tanur batu bara untuk proses peleburan.

"Karena tanur batubara pernah diganti menjadi tanur listrik, jadi biayanya membengkak," beber Rosalina.