Perum Bulog dikabarkan akan melepas status BUMN, dan menjadi sebuah badan yang langsung berada di bawah Presiden Prabowo Subianto. Hal ini pertama kali disampaikan Direktur Utama Bulog Wahyu Suparno dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (5/11) lalu.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara merespons hal itu. Erick menilai Bulog yang langsung di bawah Presiden dapat membantu upaya pemerintah untuk secepat-cepatnya swasembada pangan.

"Nah, saya juga dengar Bulog itu ada komisi di DPR katanya sudah mulai menggodok itu jadi badan,dan saya setuju," kata Erick saat ditemui wartawan di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

"Karena gini loh, kalau kita bicara program besar Pak Presiden, Pak Prabowo, bicara swasembada pangan, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar. Iya kan?" ucapnya lagi.

Ia menyebut perubahan status menjadi penting mengingat salah satu tugas Bulog adalah menyalurkan bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau biasa disebut sebagai operasi pasar.

"Selalu petani mengeluh, harganya jatuh nggak ada yang beli. Iya kan? Harganya mahal, ya juga tidak diapresiasi. Padahal kan kalau harga mahal, petaninya dapat income-nya lebih. Nah, equilibrium (keseimbangan) ini memang harus di Bulog," terangnya.

Di sisi lain, menurut perhitungan Erick, Bulog membutuhkan biaya sebesar Rp 26 triliun untuk melakukan operasi pasar. Walaupun dalam pelaksanaan operasi pasar itu Bulog bisa rugi hingga Rp 5-6 triliun.

"Jadi bulog itu menjadi sebuah badan yang bisa mengontrol fluktuasi harga pangan yang selama ini mungkin sulit, dan saya pernah paparan di komisi VI Bulog itu perlu Rp 26 triliun di mana nanti setelah operasi pasar mungkin tergerus (menyebabkan kerugian kepada Bulog) Rp 5-6 triliun," katanya.

"Supaya jangan operasi pasar, nanti kena lagi pimpinan Bulog dibilang (sebabkan) kerugian negara, kasihan. Dia suruh menolong petani, tapi nanti kerugian negara," tambah Erick.

Sebagai informasi, sebelumnya Direktur Utama Bulog Wahyu Suparno mengatakan pihaknya tengah menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog. Di mana selama ini status Bulog mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog.

Dalam aturan tersebut, Bulog yang selama ini termasuk dalam BUMN sektor pangan diperbolehkan melakukan pelayanan publik dan bisnis sekaligus. Namun saat ini Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden.

"Saya diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, kalau konkretnya persiapan transisi secara khusus, saya diperintahkan 'Mas Wahyu, ubah transformasi kelembagaan Bulog. Kita akan kembali lagi 52 tahun seperti dulu.' Makanya di awal dilaporkan, saat ini Keppres sedang disusun oleh tim," kata Wahyu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024) lalu.

PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) telah melakukan prosesi Penandatanganan perjanjian jual beli emas di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta pada Kamis (7/11/2024).

Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan oleh Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dan Direktur Utama PT Antam Nico Kanter. Proses ini disaksikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir serta Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas pada awalnya menjelaskan saat ini Freeport Indonesia memiliki kemampuan untuk memproduksi emas batangan sebanyak 50-60 ton setiap tahun tergantung pada kadar bijih emas yang ditambang.

Melalui perjanjian yang baru ditandatangani itu, PTFI akan menjual sebanyak 30 ton emas kepada Antam setiap tahunnya. Di mana perjanjian jual beli ini berlaku untuk 5 tahun ke depan, sehingga total yang dijual mencapai 150 ton emas batang.

Di luar itu, ia menyebut Antam bisa membeli lebih banyak emas batangan hasil produksi Freeport Indonesia jika memang diperlukan. Artinya Antam akan menjadi prioritas utama pembelian PTFI di luar pesanan 30 ton emas batangan per tahun tadi.

"Ruang lingkupnya (perjanjian penjualan) kira-kira 30 ton yang akan di offtake (setiap tahun). Kalau Antam butuh lebih, kami juga siap dan kontraknya tahap ini 5 tahun," kata Tony dalam sambutannya.

Menurut Tony nilai transaksi pembelian emas batangan antara Freeport dengan Antam ini mencapai US$ 1,5 miliar atau setara dengan Rp 200 triliun. Namun nilai tersebut bisa berubah berdasarkan harga emas yang berlaku.

"Kalau dihitung dengan jumlah nilai (transaksi pembelian emas) US$ 12,5 miliar atau sekitar Rp 200 triliun, dan ini tentu saja sangat membanggakan emas yang diproduksi (PTFI) dikonsumsi oleh Antam dan memberikan nilai tambah di Indonesia," terangnya.

Tahapan Pembelian Emas

Tahap awal pembelian emas ini akan dilakukan pada Desember 2024 nanti. Di mana untuk tahap ini PTFI akan memproduksi sekitar 500 kilogram emas batangan dan sisanya akan dikirim sepanjang 2025 hingga mencapai total 30 ton.

"Rencananya itu di bulan Desember kita mulai akan produksi 500 kilogram. (Sisanya) bertahap karena dia perlu ramp-up juga nggak bisa langsung produksi kapasitas penuh. Remp-up, berapapun yang kita produksi akan kita prioritas untuk Antam," ucapnya.

Sementara itu Direktur Utama PT Antam Nico Kanter mengatakan pembelian emas batangan dari PT Freeport Indonesia adalah salah satu bukti nyata dari program hilirasi dan industrialisasi yang dicanangkan pemerintah.

Sebab selama ini Antam melakukan pembelian emas batangan dari luar negeri alias impor. Sehingga perjanjian pembelian emas senilai Rp 200 triliun tadi dapat menjadi penyelamat pengeluaran devisa negara.

"Kepada importasi (pembelian emas dari luar negeri) tadi sudah sampaikan pak Hendi bisa di-save ratusan triliun," ucapnya.

Meski begitu ia tidak menutup kemungkinan Antam tetap melakukan pembelian emas batangan dari luar negeri jika ternyata di luar perjanjian tadi Freeport tidak sanggup memproduksi.

"Untuk agreement ini masih dalam kapasitas produksi yang 30 ton. Jadi ya akan kita pakai semua, kalau memang kebutuhannya meningkatkan kita akan impor kalau memang harus impor. Tapi selama ini bisa diproduksi dalam negeri tentu kita ambil dalam negeri," jelas Niko.

Hungaria siap mendukung program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan ini melalui penyediaan agroteknologi hingga drone pertanian.

Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Lilla Karsay mengatakan, pihaknya menyoroti target ambisius Prabowo untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Visi tersebut didukung dengan sejumlah program prioritas mulai dari MBG hingga peningkatan kualitas sektor kesehatan dan pendidikan.

"Visi Indonesia Emas 2045 yang menurut saya merupakan langkah yang sangat ambisius dan sangat berani dari pemerintah Indonesia, dan bukan tidak mungkin untuk dicapai, dan Hungaria ada di sini untuk membantu Indonesia mencapai tujuan-tujuan ini," kata Lilla dalam konferensi pers di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, produk paling strategis yang bisa ditawarkan Hungaria untuk mendukung program-program pemerintah Indonesia saat ini adalah teknologi. Untuk MBG, salah satu teknologi yang ditawarkan seperti agroteknologi.

"Tentang program makanan gratis dan bergizi, kami yakin bahwa kami perlu membantu Indonesia untuk meningkatkan produknya," ujar Lilla.

Agroteknologi menjadi salah satu hal yang akan ia promosikan untuk mendukung program MBG. Selain itu, juga ada teknologi pertanian terpadu (precisionfarming), akuakultur, hingga drone pertanian.

Di samping itu, pihaknya juga menawarkan teknologi keamanan siber. Hal ini berkaca dari beberapa kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia beberapa waktu ke belakangan.

"Setelah tinggal di Indonesia beberapa tahun, saya harus katakan, ada beberapa kendala dalam pertahanan keamanan siber. Jadi (teknologi) itulah yang juga membuat Hongaria terkenal, dan kami memiliki referensi (teknologi keamanan siber) di seluruh dunia," ujarnya.

Menurutnya, menyangkut keamanan pemerintah perlu mempertimbangkan dengan ketat saat memilih mitra kerja samanya. Lilla yakin, Hungaria bisa menjadi mitra potensial yang sangat baik karena tidak memiliki kepentingan untuk membahayakan.

MLFF juga menjadi teknologi yang ditawarkannya dalam mendukung target-target pemerintah. Teknologi ini dipandang sebagai solusi mengatasi kemacetan di gerbang tol yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi Indonesia sebesar US$ 300 juta setiap tahunnya. Berdasarkan data Bank Dunia 2019, kemacetan menyebabkan kerugian ekonomi di Indonesia sebesar US$ 4 miliar per tahun

MLFF sendiri di Indonesia digarap oleh Badan Usaha Pelaksana (BUP) PT Roatex Indonesia Toll System (RITS). Direktur Utama RITS, Attila Keszeg mengatakan, pihaknya telah berupaya membuka komunikasi dengan pemerintahan baru menyangkut dukungan lanjutan untuk sistem MLFF di Indonesia.

"Terkait dengan pemerintahan baru, kami masih menunggu konfirmasi, kami sudah berusaha berkomunikasi. Pemerintah kami pasti akan mendukung dan men-support kebijakan-kebijakan yang ada saat ini," ujar Attila dalam kesempatan yang sama.

PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) menegaskan kesiapannya untuk mengimplementasikan sistem bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia. Perusahaan juga memastikan sistem ini diterapkan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pemerintah.

Direktur Utama RITS, Attila Keszeg mengatakan, teknologi MLFF yang mereka garap telah siap. Pihaknya hanya tinggal menunggu lampu hijau dari pemerintah untuk mematangkan penerapan sistem ini.

"Kami tiga kali lebih siap untuk penerapan teknologi. Kami siap, teknologi kami siap. Kami menunggu untuk siap berkolaborasi karena tidak ada teknologi yang dapat diterapkan sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi ekosistem yang sangat kuat," kata Attila dalam konferensi pers di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Attila menjelaskan, kolaborasi ini mayoritas terjalin dengan BUMN. Melihat kesiapan sistem dan ekosistem kolaborasi ini, pihaknya mempertimbangkan untuk menerapkan sistem ini di tol Indonesia pada kuartal I-2025.

"Berdasarkan kesiapan dan kolaborasi dengan mitra kami, kami sedang mempertimbangkan dan merencanakan go live kami pada kuartal I-2025," ujarnya.

Sementara itu, Direktur RITS Renaldi Utomo Djojohadikusumo mengatakan, selama tiga tahun menjalin kesepakatan dengan pemerintah Indonesia, pihaknya terus melakukan perbaikan dari sisi kolaborasi dengan mitra tol.

RITS telah melakukan serangkaian uji coba pertamanya pada Desember 2023 dan Januari 2024. Aldi menambahkan, pihaknya juga telah memproses permintaan Kementerian PU agar sistem ini ditransisikan masih dengan palang untuk awalannya.

"Kita secara sistem ready dengan teknologi ini. Kami juga mendapatkan input dan direction dari Kementerian PUPR bahwa untuk melakukan sistem MLFF, tol yang tanpa gerbang itu tidak setahun-dua tahun bisa serta merta membuka gerbang. Ini harus ada transisinya, dan dari awal kami sudah mempersiapkan transisi itu," terang Aldi dalam kesempatan yang sama.

Berbagai uji coba telah beberapa kali dilakukan. Namun, memang salah satu pekerjaan rumah (PR) mendorong kolaborasi dengan pihak terkait, termasuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)

"Kalau dari sistem mungkin teknologi sepertinya tidak akan ada masalah, yang kami butuhkan sekarang adalah bisa melakukan kolaborasi yang baik dengan badan usaha terkait dan stakeholders terkait di ekosistem jalan tol Indonesia," ujarnya.

Sebagai informasi, proyek MLFF ini merupakan investasi langsung asing dari Hungaria senilai US$ 300 juta atau Rp 4,5 triliun yang didanai oleh dana publik Hungaria. RITS menjadi Badan Usaha Pelaksana (BUP) program MLFF setelah memenangkan tender sesuai dengan Surat Menteri PUPR Nomor: PB.02.01-Mn/132 tertanggal 27 Januari 2021.

Keberadaan MLFF semakin kuat dengan dukungan dari pemerintah, setelah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) non-APBN, pada Mei 2024, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Sistem pembayaran tol telah mengadopsi sistem MLFF ini sejak 12 Desember 2023, yang sedang diuji coba di Jalan Tol Mandara Bali oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Sistem MLFF ini diterapkan secara bertahap dimulai dari Jalan Tol Mandara Bali pada Oktober 2024. Selama masa transisi ini, sistem yang digunakan adalah Single Lane Free Flow dengan tetap menggunakan pembatas.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia lebih dikenal dunia.

Caranya dengan mengikuti banyak kerja sama baik bilateral maupun multilateral.

"Presiden Prabowo, jika boleh saya katakan adalah presiden kebijakan luar negeri. Dia telah aktif bertemu dengan banyak pemimpin di seluruh dunia karena Indonesia ingin lebih dikenal di dunia," ujar Rosan dalam acara Diplomatic Economic Reception Dinner yang diselenggarakan Kadin Indonesia di Hotel Indonesia Kempinski, Jumat (1/11/2024).

Rosan menyebut Indonesia telah banyak terlibat dalam perjanjian perdagangan bebas seperti Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (Indo-Pacific Economic Framework/IPEF), Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Comprehensive Economic Partnership/RCEP), hingga kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang sedang dalam target penyelesaian perundingan.

"Banyak keterlibatan bilateral dan juga multilateral. Jadi pastinya kita menjadi negara yang lebih terbuka," ucapnya.

Keinginan agar Indonesia bisa lebih dikenal dunia sangat mungkin karena Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN.

"40% ekonomi ASEAN berasal dari Indonesia. Hampir 40% penduduk ASEAN berasal dari Indonesia dan juga daratannya sekitar 40% daratan ASEAN adalah Indonesia," beber Rosan.

Rosan juga menyampaikan rencana membawa Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi. Untuk mencapai itu, ia mengajak para 75 duta besar (dubes) dan perwakilan luar negeri yang hadir untuk bekerja sama.

"Kami tahu bahwa kami tidak dapat bekerja sendiri, kami perlu bekerja sama. Meskipun saat ini ada banyak tantangan, ketegangan dalam geopolitik dan geoekonomi. Jika kita bekerja sama, kita pasti dapat mencapai tujuan yang lebih tinggi," harap Rosan.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto meminta tak khawatir soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkait judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Putusan itu membuat 21 pasal di dalamnya diubah.

Airlangga menyampaikan hal tersebut di depan 75 para duta besar (dubes) dan perwakilan luar negeri dalam acara Diplomatic Economic Reception Dinner yang diselenggarakan Kadin Indonesia di Hotel Indonesia Kempinski, Jumat (1/11/2024).

Menurut Airlngga putusan MK tidak perlu dikhawatirkan karena sebagian besar yang telah diputus oleh MK sesuai dengan peraturan yang telah diturunkan pemerintah.

"Pemerintah telah meninjau hasil pembatalan MK dan tidak perlu khawatir karena sebagian besar hal yang telah diputuskan oleh MK sebenarnya sesuai dengan peraturan yang telah diturunkan dari undang-undang tersebut," kata Airlangga.

Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli disebut dalam proses untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Dalam prosesnya, pemerintah akan melibatkan organisasi buruh dan asosiasi pengusaha.

"Jadi dengan ini saya pastikan bahwa sebenarnya MK hanya memperkuat kebijakan ketenagakerjaan kita. Saya kira itu sejalan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah Pak Prabowo untuk melibatkan semua pemangku kepentingan investasi dalam perencanaan yang disebutkan sebelumnya," terang Airlangga.

Sebagaimana diketahui, uji materi yang telah mendapat putusan MK dengan nomor 168/PUU-XXI/2023 diajukan oleh partai buruh dan sejumlah serikat pekerja lainnya. Dalam permohonannya, mereka menggugat puluhan pasal dalam UU Cipta Kerja dan dikabulkan sebagian.