BOGOR, KOMPAS.com - Sebanyak 36 halte Biskita Transpakuan Bogor resmi diserahkan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Dengan penyerahan ini, total halte yang dikelola Pemkot Bogor bertambah menjadi 56 halte. Sebelumnya, sudah ada 20 halte yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota tersebut.

“36 halte selama ini oleh BPTJ diserahkan ke Pemkot. Sedangkan 20 halte memang sudah punya pemkot, jadi total ada 56,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bogor Marse Hendra Saputra saat dikonfirmasi, Jumat (12/7/2024).

Penyerahan halte ini bukan berkaitan dengan rencana ambil alih pengelolaan Biskita Transpakuan secara mandiri oleh Pemkot Bogor.

Tujuan utama dari penyerahan ini adalah untuk memaksimalkan pelayanan transportasi massal di Kota Bogor.

Marse berharap layanan transportasi massal di Kota Bogor dapat semakin baik dan memadai, memberikan kenyamanan bagi para pengguna Biskita Transpakuan.

“Pada prinsipnya, halte ini bukan kaitannya dengan take over, tapi dengan pelayanan. Sekarang diserahkan supaya pemeliharaan, pengelolaan, dan segala macamnya bisa dilakukan oleh Pemkot sendiri, terlepas dari siap atau tidaknya take over,” tutur Marse.

Setelah halte-halte tersebut tercatat sebagai aset milik Pemkot Bogor, ada dua opsi yang dapat diambil.

Opsi pertama, Marse akan mempertimbangkan pemeliharaan dilakukan langsung oleh Pemkot Bogor kepada 56 halte tersebut.

Opsi kedua, penyerahan pengelolaan dilakukan melalui Perumda Trans Pakuan (PTP).

Dalam skenario ini, PTP akan bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pemanfaatan halte-halte tersebut.

Kedua opsi ini masih dalam tahap kajian dan akan diputuskan berdasarkan hasil evaluasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait.

“Opsinya bisa dua, karena memang ke depan kita coba masukan dalam pemeliharaan atau bisa saja dikelola atau diserahkan status pemanfaatannya oleh PTP,” tutur Marse.

BOGOR, KOMPAS.com - Salah satu warga Bogor, Lubis (28), berharap tarif Biskita Trans Pakuan tak naik dan tetap stabil diharga Rp 4.000 untuk jarak jauh maupun dekat.

Menurut dia, jika tarifnya naik dikhawatirkan akan membuat banyak masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi.

“Saya enggak setuju kalau naik, semoga isu tarif (Biskita trans Pakuan) naik enggak jadi. Kalau harga naik, masyarakat pasti balik lagi bawa kendaraan sendiri, Biskita nanti enggak ada yang naik, Bogor semakin macet,” uajr Lubis saat diwawancarai Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Senada dengan Lubis, Ismail (41), berharap tarif Biskita Trans Pakuan tetap stabil diharga Rp 4.000 untuk jarak jauh maupun dekat.

Harga tersebut dianggap bisa menghemat pengeluaran Ismail yang setiap harinya mengandalkan Biskita Trans Pakuan Bogor untuk berpergian.

“Saya sih berharap agar tidak ada kenaikan tarif, apalagi saya naik Biskita setiap hari buat pergi kerja, duh jangan sampai naik nanti pengeluaran saya semakin banyak,” ucap Ismail.

Warga lainnya, Didin (53) juga berharap isu kenaikan tarif Biskita Trans Pakuan Bogor dikaji ulang karena dinilai akan menyengsarakan rakyat.

“Kalau naik, rakyat lagi yang kena imbas. Semuanya pasti enggak pingin harga naik, tapi fasilitas gitu-gitu aja. Udah naik, harga mahal, puyeng deh,” ujarnya.

Isu kenaikan tarif Biskita Trans Pakuan Bogor muncul setelah pemerintah kota Bogor tak lagi menerima subsidi dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mulai 2025.

Nantinya, biaya operasional tidak lagi dibiayai melalui APBN, melainkan melalui APBD.

Untuk 49 armada bus yang ada di empat koridor di kota Bogor menelan biaya operasional sebesar Rp 58 miliar dalam setahun.

Dana tersebut terasa berat bagi Pemkot Bogor. Untuk mengakalinya, besar kemungkinan akan dinaikan tarifnya.

“Kalau tarif pada prinsipnya mungkin ada pertambahan nilainya. Diusahakan untuk tidak naik tapi kita lihat nanti, perlu dikaji bersama,” ucap Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Marse Hendra.

Namun, naik atau tidaknya tarif tergantung pada hasil kajian bersama yang dilakukan Dishub Kota Bogor.

Kenaikan tarif Biskita Trans Pakuan Bogor akan mempertimbangkan perhitungan teknis dan kemampuan masyarakat untuk membayar.

“Itu juga harus ada perhitungan secara teknis kalau untuk menaikkan tarif harus ada perhitungannya tidak tiba-tiba ‘kami butuh duit’ langsung dinaikkan tarifnya, tidak begitu juga,” ungkap Marse.