BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bogor akan berdiskusi dengan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bogor terkait besaran biaya operasional Biskita Trans Pakuan.

Diperkirakan besaran biaya yang diperlukan untuk operasional Biskita Trans Pakuan mencapai Rp 56 miliar per tahun yang berasal dari anggaran pendapatan belanja Daerah (APBD).

“Dana untuk Biskita sudah kami alokasikan. Kami alokasikan Rp 56 miliar, tapi akan dibahas dengan DPRD karena harus ada pengalihan pola dari pusat APBN,” ujar Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah kepada Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Rencana pengalihan pengelolan Biskita Trans Pakuan dari Kementerian Perhubungan ke Pemkot Bogor bakal dimulai di 2025.

Keputusan tersebut mengikuti permintaan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang ingin pelaksanaan BTS Biskita tidak lagi dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan melalui APBD.

Untuk itu, Syarifah masih mengkaji opsi pembiayaan untuk 49 armada Biskita Trans Pakuan. Pola pengelolaanya bisa melalui subsidi atau meniru pengelolaan Biskita dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat, yang sudah terlebih dahulu mengambil alih pengelolaan program Buy the Service (BTS) dari Pemerintah Pusat.

Di mana Pemerintah Jawa Barat memiliki anggaran khusus untuk penyelenggaraan transportasi publik setelah subsidi dari Kemenhub berakhir.

“Tapi Rp 56 miliar juga dengan konsep subsidi, nanti kita komunikasikan dengan Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti bisa kurang di angka Rp 56 miliar, karena semakin turun semakin baik,” ujarnya.

Saat ini Pemkot Bogor masih berusaha ke BPTJ agar pengelolaan Biskita Trans Pakuan dilakukan secara bertahap.

Salah satunya dengan meminta agar koridor yang dikelolah oleh Pemkot Bogor hanya dua koridor dari empat koridor yang ada.

“Masih komunikasi dengan pusat, misalnya pengurangan koridor itu nanti akan kita bahas,” ujarnya.

Upaya ini terus dilakukan agar pelayanan transportasi Biskita Trans Pakuan tetap berjalan lancar tanpa ada kenaikan tarif harga, meski tanpa disubsidi.

BOGOR, KOMPAS.com- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mau tak mau menyanggupi pengalihan pengelolaan Biskita Transpakuan Bogor dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Meskipun, sebelumnya Penjabat Wali Kota Bogor Hery Antasari mengatakan subsidi Biskita sulit ditanggung APBD.

“Kita bersiap saja, intinya dalam perencanaan 2025 bersiap untuk men-take over subsidinya,” ucap Hery saat diwawancarai Kompas.com, Selasa (9/7/2024).

Hery menyampaikan nilai anggaran untuk pengelolaan Biskita sudah dihitung. Namun masih perlu dilakukan perhitungan ulang mengingat banyak faktor yang masih perlu dipertimbangkan.

“Kalau nilai sudah dihitung, tetapi ini masih kita hitung ulang kembali karena banyak faktor yang masih berjalan tetapi secara pagu awalnya sudah dihitung. Tetapi nanti angkanya ya, karena saya tidak mau mendahului prosesnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),” ujarnya.

Sebelumnya Hery mengatakan, untuk mengelola 49 armada Biskita, Pemkot Bogor harus mengeluarkan APBD sebesar Rp 50 miliar.

Hery merasa biaya pengelolaan Biskita yang mencapai Rp 50 miliar menjadi beban berat bagi APBD Kota Bogor.

“Kalau total untuk yang eksisting yang sedang berjalan saja kan Rp 50 miliar lebih. Berarti harus kita handle Rp 50 miliar oleh APBD kita, berat ya,” ucap Hery

Adapun rencana pengalihan pengelolan Biskita dari Kemenhub ke Pemkot Bogor bakal dimulai di 2025.

Keputusan ini mengikuti permintaan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang ingin pelaksanaan BTS Biskita tidak lagi dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan melalui APBD.

BOGOR, KOMPAS.com - Salah satu warga Bogor, Lubis (28), berharap tarif Biskita Trans Pakuan tak naik dan tetap stabil diharga Rp 4.000 untuk jarak jauh maupun dekat.

Menurut dia, jika tarifnya naik dikhawatirkan akan membuat banyak masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi.

“Saya enggak setuju kalau naik, semoga isu tarif (Biskita trans Pakuan) naik enggak jadi. Kalau harga naik, masyarakat pasti balik lagi bawa kendaraan sendiri, Biskita nanti enggak ada yang naik, Bogor semakin macet,” uajr Lubis saat diwawancarai Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Senada dengan Lubis, Ismail (41), berharap tarif Biskita Trans Pakuan tetap stabil diharga Rp 4.000 untuk jarak jauh maupun dekat.

Harga tersebut dianggap bisa menghemat pengeluaran Ismail yang setiap harinya mengandalkan Biskita Trans Pakuan Bogor untuk berpergian.

“Saya sih berharap agar tidak ada kenaikan tarif, apalagi saya naik Biskita setiap hari buat pergi kerja, duh jangan sampai naik nanti pengeluaran saya semakin banyak,” ucap Ismail.

Warga lainnya, Didin (53) juga berharap isu kenaikan tarif Biskita Trans Pakuan Bogor dikaji ulang karena dinilai akan menyengsarakan rakyat.

“Kalau naik, rakyat lagi yang kena imbas. Semuanya pasti enggak pingin harga naik, tapi fasilitas gitu-gitu aja. Udah naik, harga mahal, puyeng deh,” ujarnya.

Isu kenaikan tarif Biskita Trans Pakuan Bogor muncul setelah pemerintah kota Bogor tak lagi menerima subsidi dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mulai 2025.

Nantinya, biaya operasional tidak lagi dibiayai melalui APBN, melainkan melalui APBD.

Untuk 49 armada bus yang ada di empat koridor di kota Bogor menelan biaya operasional sebesar Rp 58 miliar dalam setahun.

Dana tersebut terasa berat bagi Pemkot Bogor. Untuk mengakalinya, besar kemungkinan akan dinaikan tarifnya.

“Kalau tarif pada prinsipnya mungkin ada pertambahan nilainya. Diusahakan untuk tidak naik tapi kita lihat nanti, perlu dikaji bersama,” ucap Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Marse Hendra.

Namun, naik atau tidaknya tarif tergantung pada hasil kajian bersama yang dilakukan Dishub Kota Bogor.

Kenaikan tarif Biskita Trans Pakuan Bogor akan mempertimbangkan perhitungan teknis dan kemampuan masyarakat untuk membayar.

“Itu juga harus ada perhitungan secara teknis kalau untuk menaikkan tarif harus ada perhitungannya tidak tiba-tiba ‘kami butuh duit’ langsung dinaikkan tarifnya, tidak begitu juga,” ungkap Marse.

BOGOR, KOMPAS.com - Tarif Biskita Trans Pakuan Bogor terancam naik setelah tak lagi menerima subsidi dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mulai 2025.

“Kalau tarif pada prinsipnya mungkin ada pertambahan nilainya. Diusahakan untuk tidak naik tapi kita lihat nanti, perlu dikaji bersama,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Marse Hendra saat diwawancarai Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Namun, naik atau tidaknya tarif tergantung pada hasil kajian bersama yang dilakukan Dishub Kota Bogor.

Kenaikan tarif Biskita Trans Pakuan Bogor akan mempertimbangkan perhitungan teknis dan kemampuan masyarakat untuk membayar.

“Itu juga harus ada perhitungan secara teknis kalau untuk menaikkan tarif harus ada perhitungannya tidak tiba-tiba ‘kami butuh duit’ langsung dinaikkan tarifnya, tidak begitu juga,” ungkap Marse.

Sejauh ini, untuk penumpang umum, tarif masih dipatok sebesar Rp 4.000, sementara untuk anak sekolah, tarif khusus yang lebih murah, yakni Rp 2.000, masih berlaku.

Diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor harus menyiapkan dana Rp 58 miliar dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk mengelola 49 Biskita Trans Pakuan Bogor.

Anggaran sebesar ini harus segera dipersiapkan sebab BPTJ berencana menarik subsidi Biskita pada tahun 2025.

Dana Rp 58 miliar digunakan untuk kebutuhan operasional termasuk perawatan armada, gaji pengemudi, bahan bakar, dan biaya administrasi lainnya.

“Kalau kebutuhan 49 bus di empat koridor selama satu tahun itu kurang lebih mencapai Rp 58 miliar. Point di dalamnya sama biaya operasional kendaraan (BOK) jelas biaya ada untuk pengemudi, kemudian perawatan, dan segala macam,” ungkap Marse.