WASHINGTON - Kekayaan bersih mantan Presiden Amerika Serikat atau AS, Donald Trump naik lebih dari USD470 juta atau setara Rp7,3 triliun (Kurs Rp15.606 per USD) pada akhir Oktober, seiring melonjaknya saham perusahaan medianya, Trump Media & Technology Group. Dalam lima pekan terakhir, saham Trump Media melanjutkan reli dari rekor terendah pada bulan sebelumnya.

Dilansir Forbes, kekayaan Trump diperkirakan naik USD472 juta, atau meningkat 7,7% untuk menjadikan kekayaan bersih Trump menjadi USD6,5 miliar yang jika dirupiahkan mencapai Rp101,4 triliun Peningkatan ini bertepatan dengan hari perdagangan yang kuat untuk Trump Media, yang naik lebih dari 11% pada level USD38,98 pada akhir Oktober 2024.

Tidak diterangkan secara rinci, sentimen apa yang membuat saham Trump Media melonjak tinggi hingga lebih dari 30% dalam lima hari terakhir perdagangan. Kenaikan dalam beberapa pekan terakhir, diyakini karena meningkatnya peluang mantan presiden AS itu untuk kembali menjadi orang nomor 1 di Gedung Putih.

Pada pemilihan presiden AS tahun 2024, Trump bersaing dengan Wakil Presiden Kamala Harris. Sementara itu kekayaan bersih Trump naik USD2,7 miliar sejak pertengahan September, ketika kekayaan bersih mantan presiden sempat turun bersama saham Trump Media.

Peluang dalam platform Polymarket yang mendukung Trump untuk memenangkan pemilihan 2024 naik menjadi 66% awal pekan ini, menandai level tertinggi sejak Presiden Joe Biden mengundurkan diri dari pemilihan presiden pada bulan Juli dimana peluangnya turun menjadi 65%.

Perubahan kekayaan bersih Trump secara signifikan terkait dengan kinerja saham perusahaan medianya, yang telah terbukti fluktuatif sejak go public pada bulan Maret. Harga saham perusahaan sudah meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam lima minggu terakhir.

Hal itu mendorong kekayaan bersih Trump karena ia memiliki hampir 115 juta saham senilai sekitar USD4,4 miliar. Trump Media telah tampil baik sejak mantan presiden itu bersumpah bulan lalu untuk tidak menjual sahamnya di perusahaan meskipun periode penguncian yang mencegahnya melakukannya berakhir bulan lalu.

TEMPO.CO, Jakarta - Bisnis media massa di Indonesia berada dalam situasi rentan. Akademisi sekaligus pengamat media, Ignatius Haryanto menilai, ketergantungan media massa terhadap iklan cukup tinggi namun porsi iklan untuk media massa kian berkurang menjadikan bisnis media semakin lesu. “Ada kecenderungan besar media bergantung pada iklan sehingga sangat tergantung pada platform-platform raksasa,” kata Ignatius saat dihubungi Tempo, Ahad, 6 Oktober 2024.

Platform raksasa yang dimaksud Ignatius di antaranya Google dan Meta yang mendistribusikan mayoritas publikasi-publikasi media massa. Menurutnya, platform-platform tersebut melalui algoritmanya mendikte kerja-kerja media. Indonesia Digital Conference (IDC), forum tahunan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), yang digelar 29 Agustus 2024 lalu juga membahas tentang minimnya porsi iklan bagi media massa atau publisher. Dalam siaran pers AMSI disebut perkiraan proyeksi tren belanja iklan pada 2024 mencapai Rp71,5 triliun. Namun, 80 persen di antaranya diperkirakan masuk ke platform digital seperti Google dan Meta.

Mengenai kondisi tersebut, Ignatius berpendapat media massa perlu mencari model bisnis alternatif selain bergantung pada iklan. “Harus mencoba keluar dari jebakan platform,” kata dia. Ignatius menyebut salah satu alternatif yang bisa dilakukan dengan membuat kegiatan out of media yangmerujuk pada aktivitas bisnis seperti event organizer hingga menggelar kelas-kelas pelatihan.

Selain itu, model bisnis berlangganan juga patut jadi pertimbangan. Sejumlah media, terutama yang dulunya berbasis cetak telah menerapkan mekanisme semacam ini. “Semuanya perlu dicoba. Saya kira masih ada peluang untuk tidak terjebak pada algoritma yang disusun perusahaan platform,” ujarnya.

Menurutnya, dalam menerapkan sistem langganan atau subscribtion based, media perlu melakukan pendekatan intensif kepada para audiens. Namun, pertama-tama harus melakukan assessment untuk mengenal lebih jauh kalangan mana yang menjadi pembaca.

Model bisnis berlangganan sudah berkembang di beberapa negara, salah satunya Amerika Serikat. Laporan Forbes.com berjudul Why Future of Media Is Subscribtion-Based, menceritakan bagaimana model bisnis itu mampu mengembangkan The New York Times (NYT).

Pada 2012, tulis laporan tersebut, The NYT memiliki empat saluran pendapatan yakni langganan cetak, iklan cetak, iklan digital, dan langganan digital. Namun, tiga saluran awal perlahan mengalami penurunan pendapatan. Sementara lini keempat, yakni langganan digital, justru tumbuh.

Mantan CEO NYT, Mark Thompson, mengatakan bahwa kunci untuk membuat orang rela membayar langganan adalah menciptakan berita yang menarik. Ia menegaskan bahwa ada berita yang ditulis dan dilaporkan dengan baik dan ada berita yang buruk. “Berita yang lebih baik membuat pengguna yang cerdas akan membayarnya,” kata Thompson, seperti dikutip dari Forbes.

Tercatat, pada 2022 lalu NYT memperoleh pendapatan sebesar US$ 2.3 miliar. US$ 1,55 miliar di antaranya berasal dari langganan cetak dan digital. Sementara 63 persen dari pendapatan langganan itu berasal dari digital.

TEMPO.CO, Jakarta - Media sosial seperti TikTok kini jadi saluran anak muda untuk mengakses berita. Temuan terbaru Pew Research Center menunjukkan empat dari sepuluh kalangan dewasa di Amerika Serikat saat ini mendapat berita dari TikTok.

Riset bertajuk “More Americans - especially young adults - are regularly getting news on TikTok” itu mensurvei sebanyak 10.658 warga AS usia 18 tahun ke atas pada 15 Juli hingga 4 Agustus 2024. Riset menunjukkan, 17 persen orang dewasa di AS mengatakan secara reguler mendapatkan berita dari platform video pendek tersebut.

Jumlah ini berkembang pesat dari riset serupa yang dilakukan pada 2020, bahwa hanya 3 persen responden yang mengakses berita dari TikTok. Bahkan, temuan itu menunjukkan, 52 persen pengguna rutinnya secara reguler mendapatkan informasi dari TikTok.

Pengguna TikTok mengalami pertumbuhan paling pesat dalam aspek mengakses berita dari platform itu sendiri. Tumbuh 30 persen sejak 2020.

Sementara beberapa platform seperti Instagram hanya tumbuh 12 persen, Twitter stagnan di angka 59 persen, bahkan Facebook mengalami penurunan dari 54 persen pada 2020 menjadi 48 persen pada 2024.

Bagaimana dengan masyarakat Indonesia? Akademisi sekaligus pengamat media massa, Ignatius Haryanto, mengungkapkan belum menemukan riset serupa di Indonesia. Namun, menurutnya kondisi semacam itu tidak bisa dihindari.

“Saat ini konsumsi media sosial di Indonesia kan sangat tinggi, rata-rata mungkin bisa enam jam per hari. Sehingga kemungkinan besar mendapat berita dari media sosial dahulu,” kata Ignatius saat dihubungi Tempo, Ahad, 6 Oktober 2024.

Berdasarkan laporan “Digital 2024: Indonesia” yang dirilis We Are Social, warganet Indonesia rata-rata menghabiskan waktu 7 jam 38 menit dalam sehari untuk berselancar di internet. 3 jam 11 menit di antaranya digunakan untuk mengakses media sosial.

Menurutnya, tren itu jelas berpengaruh pada bisnis media massa. Hal ini sekaligus membuat media massa di Indonesia memiliki tugas besar untuk memperbaiki strategi di media sosial.

Ignatius berpendapat, setiap media perlu meningkatkan engagement dan strategi distribusi konten di media sosial. Tujuannya, agar warganet bisa mendapatkan informasi yang utuh dari pemberitaan di portal-portal media.

Pasalnya, kata dia, informasi yang beredar di media sosial acapkali tidak terverifikasi. Sehingga, para pengguna internet di Indonesia rentan terpapar misinformasi.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi mengatakan, perkembangan pesat dunia digital telah membawa kemudahan dalam memperoleh informasi, di mana setiap orang kini bisa bertindak bak wartawan yang melaporkan informasi. Di sisi lain, hal itu menyebabkan media konvensional mulai terdesak.

“Di era digital sekarang ini masyarakat kita sangat mudah memperoleh informasi. Media konvensional yang beredaksi mulai terdesak. Yang dominan adalah media sosial, media online dan semua orang bisa menjadi wartawan. Citizen journalism tanpa ada dewan redaksi,” kata Jokowi dalam pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional XXX, di Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu malam, 8 Septe,ber 2024.

Oleh karena itu, kata dia, setiap pembaca berita media sosial harus mampu menjadi redaksi bagi dirinya sendiri, serta harus mampu menyaring mana berita yang baik dan tidak baik.

“Harus cek dan ricek mana yang benar dan mana yang hoaks atau berita bohong,” tuturnya.

Dia mengatakan, untuk bisa menyaring informasi dengan baik masyarakat membutuhkan pegangan moral yang kuat yaitu agama.

“Di sinilah pentingnya MTQ dan melalui MTQ ini tidak hanya menampilkan kemampuan dan keindahan membaca Alquran, tapi juga momentum untuk mengagungkan Alquran, membumikan ajaran-ajaran Alquran, memperkuat moral dan spiritual bangsa dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara,” katanya.

Presiden pada kesempatan itu juga menyampaikan bahwa 48 tahun yang lalu MTQ Nasional pernah diselenggarakan di Kota Samarinda. Dia menilai penyelenggaraan MTQ kali ini jauh lebih baik.

Jokowi memperoleh laporan bahwa banyak inovasi telah dilakukan pada penyelenggaraan MTQ kali ini antara lain penggunaan teknologi digital seperti aplikasi e-MTQ, e-maqra, dan e-scoring.

“Dan saya sangat mengharapkan bukan hanya penyelenggaraan MTQ-nya yang lebih baik, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran seperti kejujuran, keadilan, perdamaian dan persatuan semakin kokoh dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari,” katanya.

Bisnis Media

Penurun bisnis media terasa di media cetak. Berdasarkan data Serikat Perusahaan Pers (SPS), masih ada 593 media cetak yang terdaftar pada 2021, tetapi tersisa 399 media pada 2022. Jumlahnya terus turun dan beberapa media semakin banyak yang beralih ke media online murni dan menutup edisi cetaknya karena semakin mahalnya harga kertas, cetak dan kalah dalam hal kecepatan dengan edisi online.

Media online juga menghadapi masalah dengan platform digital raksasa, seperti mesin pencari, yang mendapat keuntungan dari berita media karena banyak orang masuk ke mesin pencari untuk membaca berita.

Masalah Publisher Rights tersebut disinggung oleh Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Pers Nasional, 9 Februari 2023.

Publisher Rights adalah regulasi yang mengatur agar platform digital global seperti Google, Instagram, Facebook, dan lainnya memberikan timbal balik yang seimbang atas konten berita yang diproduksi media lokal dan nasional.

Presiden Jokowi kemudian mengeluarkan Perpres No 32/ 2024 tentang publisher right atau Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, yang mengatur tanggung jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas agar Berita yang merupakan karya jurnalistik dihormati dan dihargai kepemilikannya secara adil dan transparan.

Dewan Pers kemudian membentuk Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung Jurnalisme Berkualitas atau dikenal dengan sebutan Publisher Rights. Dewan Pers telah melakukan sidang pleno untuk memilih anggota tim tersebut hingga pada Senin 19 Agustus 2024 terpilih 11 nama.

ANTARA | TIARA JUWITA