Komoditas wood pellet atau pellet kayu tercatat menjadi penyumbang terbesar bagi total devisa ekspor Gorontalo periode 2024. Kayu olahan ini berkontribusi senilai Rp 335,58 miliar atau lebih dari 60% dari total Rp 551,05 miliar.

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT)Gorontalo, Azhar Ismail menjelaskan sepanjang 2024, ada tujuh (7) komoditas unggulan ekspor tumbuhan yang berkontribusi terhadap devisa ekspor di Gorontalo.

"Nilai ekspor dari 7 komoditas tumbuhan yang diekspor sebesar Rp 551,05 miliar dari total 239 kali ekspor," kata Azhar dalam keterangannya, Rabu (24/10/2024).

Azhar menjelaskan ketujuh komoditas unggulan tumbuhan yang berkontribusi terhadap devisa ekspor Gorontalo sepanjang 2024 yakni; jagung biji yang di ekspor ke Filipina sebanyak 4 kali senilai Rp 132,68 miliar, kemudian kelapa parut ke Jerman, Inggris, Belanda, Rusia, Polandia sebanyak 180 kali senilai Rp 40,33 miliar.

Kemudian santan kelapa ke China, Malaysia sebanyak 28 kali senilai Rp 9,79 miliar; minyak kelapa mentah ke China sebanyak 10 kali senilai Rp 4,78 miliar; air kelapa ke China sebanyak 1 kali senilai Rp 70,07 juta; kayu olahan (wood pellet) ke Korea Selatan dan Jepang sebanyak 14 kali senilai Rp 335, 58 miliar; dan tetes tebu ke Filipina sebanyak 2 kali senilai Rp 27,79 miliar. Sehingga total ada 239 kali ekspor senilai Rp 551,05 miliar.

Tommy Darmadi, Manager Kepelabuhan PT Biomasa Jaya Abadi (BJA) dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa BJA dalam tahun 2024, terhitung hingga bulan Oktober, telah mengekspor wood pellet sebanyak 14 kali dengan total nilai berkisar Rp 335,58 miliar, dengan tujuan ke Jepang dan Korea Selatan.

"Sebagai perusahaan produsen wood pellet yang beroperasi di Pohuwato, Gorontalo, kami menjalankan bisnis wood pellet ini sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Termasuk menjalankan proses ekspor produk ke Jepang dan Korea Selatan bekerjasama dengan Balai Karantina, Bea Cukai dan lembaga berwenang lainnya," jelas Tommy.

Berdasarkan kepatuhan dan kontribusinya tersebut, PT BJA pun telah menerima penghargaan dari Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara sebagai penghasil devisa ekspor terbesar di Gorontalo pada Agustus 2024 di Manado. Pada saat itu, kontribusi PT BJA mencapai lebih dari 55% dari total devisa ekspor Provinsi Gorontalo.

Kepala Bea Cukai Gorontalo Ade Zirwan menjelaskan secara statistik nasional, pasar utama ekspor Indonesia itu adalah Tiongkok, Jepang, dan negara-negara ASEAN. Sepanjang September 2024, permintaan ekspor dari pasar ASEAN turun. Pasar Tiongkok masih stabil dan Jepang juga relatif lebih stabil.

Ade menambahkan berdasarkan data, uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Gorontalo tidak sebanding dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga harus ada uang transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat. Sehingga untuk membangun Gorontalo lebih cepat dibanding provinsi lain, itu harus dibantu dengan perdagangan dan investasi.

"Sehingga apa? Ada kapital, ada dana masuk, dana segar. Nanti akan menjadi milik orang di Gorontalo. Dan itu uang kita akan dilaporkan di Gorontalo, akan dibelanjakan di Gorontalo. Itu akan ada multiplier effect kepada sektor-sektor lain di Gorontalo," ucap Ade.

Provinsi Gorontalo saat ini masih menjadi salah satu dari 10 provinsi termiskin di Indonesia per Maret 2024. Untuk keluar dari kemiskinan, sejumlah langkah dilakukan salah satunya membuka pintu lebar-lebar terhadap investor.

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Handoyo Sugiharto mengatakan, ada dua persoalan krusial di Provinsi Gorontalo. Pertama, kemiskinan. Per Maret 2024, persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo sebesar 14,57% atau sebanyak 177.900 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk miskin ekstrem di Gorontalo sebanyak 17.410 jiwa atau 1,46% terhadap total penduduk.

Meski persentase penduduk miskin menurun dari 15,15% di tahun lalu, Gorontalo masih bertahan dalam daftar 10 provinsi termiskin di Indonesia. "Dari 2016 sampai sekarang, kalau tidak ada pemekaran provinsi baru, kita masih rangking lima provinsi termiskin," ujar Handoyo dalam keterangannya, Kamis (17/10/2024).

Kedua, masalah stunting. Pada 2022, Handoyo mengatakan, angka prevalensi stunting Provinsi Gorontalo ada di angka 22%. Namun, di 2023, angkanya malah naik menjadi 26,9%. Selain itu, Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah dengan beban ganda permasalahan gizi, yakni undernutrition, overweight, obesitas, dan defisiensi mikronutrien.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan stunting, menurut Handoyo, Provinsi Gorontalo tidak bisa hanya menggantungkan diri pada sektor pertanian tradisional. Dibutuhkan sentuhan investor untuk membangun dan memajukan Gorontalo.

Apalagi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo terbilang kecil, hanya sebesar Rp 1,8 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo hanya sebesar Rp 500 miliar. Anggaran tersebut jelas tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam membangun Provinsi Gorontalo sehingga dibutuhkan anggaran dan sentuhan dari berbagai pihak.

"Kita harus membuka diri. Kita persilakan investor membangun di Provinsi Gorontalo. Jadi, ini kebijakan kita dalam rangka penanggulangan kemiskinan," ujar Handoyo.

Provinsi Gorontalo membutuhkan investor untuk menambah lapangan kerja. Kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan membuka 400.000 lapangan kerja baru. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo hanya ada di angka 4,5%.

"Kalau tidak membuka diri terhadap investor, maka Gorontalo akan begini-begini terus. Investasi dari industri biomassa seperti BJA ini nantinya akan menjadi sumber pendapatan bagi Provinsi Gorontalo, khususnya masyarakat Pohuwato," imbuh Handoyo.

Salah satu investasi besar di Gorontalo saat ini yakni kehadiran PT Biomasa Jaya Abadi (BJA) yang beroperasi di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Produsen wood pellet terintegrasi dengan izin kapasitas produksi terbesar secara nasional itu telah membawa berkah bagi masyarakat di Gorontalo maupun Pohuwato serta memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah.

Sejauh ini, BJA telah menggelontorkan investasi sebesar Rp1,4 triliun. Kucuran investasi tersebut ditujukan dalam rangka pembangunan dan operasional pabrik pengolahan wood pellet (pelet kayu). Saat ini, BJA memiliki izin kapasitas produksi palet kayu sebesar 900.000 ton per tahun.

Sementara kedua mitra BJA, PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL) dan PT Inti Global Laksana (IGL) telah merealisasikan investasi masing-masing sebesar Rp 237,6 miliar dan Rp 107,2 miliar hingga Juni 2024. BTL dan IGL merupakan pemegang hak guna usaha (HGU) yang memasok bahan baku wood pellet untuk BJA.

"Investasi sebesar itu membuktikan keseriusan BJA, IGL, dan BTL dalam membangun dan mengembangkan bisnis jangka panjang. Dari investasi awal tersebut, BJA bersama IGL dan BTL telah membuka lapangan kerja bagi lebih dari seribu orang tenaga kerja yang berdampak langsung terhadap berkurangnya pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pohuwato dan sekitarnya," kata Direktur BJA Burhanuddin.

Produksi wood pellet asal Gorontalo berhasil menembus pasar Jepang. Melalui PT Biomassa Jaya Abadi (BJA), produksi wood pellet di kirim menggunakan kapal melalui Pelabuhan Gorontalo menuju Fushiki Jepang.

Kapal MW Lakas yang mengangkut wood pellet juga telah mengantongi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sehingga diizinkan kembali melanjutkan pelayaran.

Bakamla RI memang sempat menahan Kapal MV Lakas pada 15 Agustus 2024. Saat itu, Bakamla mempersoalkan tiga dokumen yang tidak dibawa kapal MV Lakas, yaitu Certificate of Analysis, Certificate of Origin, serta Certificate of Shipper Declaration.

Juru Bicara PT Dalian Putra Maritim (Dalian Group/General Agent) selaku agen kapal MV Lakas, David memastikan, Kapal MV Lakas telah memiliki seluruh dokumen perizinan pengiriman barang, termasuk Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tertanggal 14 Agustus 2024. Wood pellet yang diangkut kapal MV Lakas juga telah mendapatkan izin berlayar lengkap dari berbagai lembaga berwenang.

Itu sebabnya, setelah seluruh dokumen ditunjukkan saat pemeriksaan lanjutan pada 16 Agustus 2024, Bakamla mengizinkan kapal MV Lakas untuk melanjutkan pelayaran pada 18 Agustus 2024.

"Betul, sudah diizinkan melanjutkan pelayaran. Dokumen dapat ditunjukkan," tegas Analis Hukum Ahli Muda pada Direktorat Hukum Bakamla RI Letkol Bakamla Muhamad Azhari, di Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Bupati Pohuwato Suharsi Igirisa secara langsung telah meninjau operasional BJA Group dalam kunjungannya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pohuwato pada Selasa (8/10). Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, Suharsi mengatakan, operasional BJA bersama PT Inti Global Laksana (IGL) dan PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL) sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan harapan masyarakat.

"Ternyata mereka sudah memenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat. Legalitas perusahaan juga alhamdulillah sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Suharsi.

Jenderal Asosiasi Produsen Energi Biomassa Indonesia (APREBI) Dikki Akhmar sebelumnya telah menegaskan, tuduhan ekspor wood pellet ilegal gara-gara penahanan kapal MV Lakas selain merugikan eksportir juga akan berakibat fatal. Sebab, perusahaan pemilik kapal akan enggan mengangkut produk dari Gorontalo.

"Informasi soal penangkapan kapal itu akan mempengaruhi organisasi vessel internasional. Begitu ada perusahaan bilang kapalnya ditangkap di Gorontalo karena wood pellet dianggap ilegal, seluruh pelaku usaha vessel di seluruh dunia akan tahu. Sehingga, besok lagi tidak akan gampang mencari kapal untuk datang ke Gorontalo. Ini akan mengganggu iklim investasi di Gorontalo," ujar Dikki dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar APREBI September lalu.