Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto melaporkan total dana desa yang telah digelontorkan pemerintah 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Namun, ia mengakui bahwa pengawasannya belum maksimal

Yandri mengatakan, saat ini jumlah desa di Indonesia mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk Indonesia.

"Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Yandri mengatakan, jumlah tersebut bukanlah angka yang kecil. Namun, berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, saat ini masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaannya.

"Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu," terangnya.

Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

"Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

"Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan," kata Yandri.

Sementara itu, pada 2025 Kementerian Desa mendapat pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, 20% di antaranya atau sekitar Ro 16 triliun akan difokuskan untuk ketahanan pangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah, Jaksa AgungST Burhanuddin menegaskan bahwa dia tidak segan menindak jajarannya yang tidak melakukan perintahnya.

Burhanuddin memerintahkan para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang hadir untuk memperbaiki sistem setelah menangani tindak pidana korupsi di daerah.

Menurut Burhanuddin, perbaikan sistem diperlukan karena tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah dari tahun ke tahun memiliki pola yang sama terkait anggaran.

Oleh karena itu, dia menekankan bahwa perbaikan sistem pada pemerintah daerah perlu dilakukan agar tindak pidana korupsi tidak terulang terus.

"Tolong untuk para Kajari, Kajati, lakukan penindakan dan setelah penindakan, berikan mereka perbaikan sistemnya. Karena, dari tahun ke tahun korupsi yang terjadi adalah tetap itu-itu saja," kata Burhanuddin dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Saya minta para Kajari, Kajati setelah kalian melakukan pemberkasan, kalian melakukan persidangan, setelah keputusan lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, lakukan perbaikan sistemnya. Sistem-sistem itu jangan sampai terulang,” ujarnya lagi.

Setelah itu, Burhanuddin langsung meminta kesanggupan para Kajari dan Kajati yang hadir melakukan perintahnya terkait perbaikan sistem tersebut.

"Kajari, Kajati sanggup?” tanya Burhanuddin yang dijawab “Sanggup” oleh para jaksa yang hadir.

Tak hanya sekadar berbicara, Burhanuddin menegaskan bahwa dirinya tak segan menindak jaksa yang tidak menjalankan perintahnya.

“Lakukan itu, dan apabila kalian tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, kalian justru yang akan saya tindak,” katanya menegaskan.

Sebelumnya, Burhanuddin menyampaikan, tindak pidana korupsi bisa terjadi ketika seseorang yang dipilih rakyat untuk menjabat jabatan strategis, tidak piawai mengelola keuangan pemerintah.

Menurut dia, mengelola anggaran daerah yang mencapai Rp 1-2 miliar adalah tugas berat bagi mereka yang baru pertama kali menduduki jabatan strategis. Sebab, sebelumnya tidak pernah mengelola keuangan sebanyak itu.

Di situlah, dikatakan Burhanuddin kerap terjadi tindak pidana korupsi terkait pengelolaan anggaran di daerah.

"Ini lah yang menyebabkan kebocoran-kebocoran itu terjadi karena ia tidak mengerti apa yang harus saya lakukan setelah menerima uang-uang itu. Itulah yang saya sampaikan kepada Jaksa di daerah-daerah untuk berhati-hati menahan ini,” ujarnya.

Oleh karena itu, Burhanuddin meminta Kajari dan Kajati memperbaiki sistem pada pemerintahan daerah agar tindak pidana korupsi yang sama tidak terulang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin menekankan pentingnya pemberantasan korupsi yang dimulai dari diri sendiri sebelum menyebar ke orang lain.

Dalam acara rapat koordinasi nasional yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, pada Kamis (7/11/2024), ia mengingatkan bahwa seorang pemimpin yang bersih akan memengaruhi perilaku bawahannya.

Sebaliknya, Burhanuddin menegaskan, jika seorang pemimpin terlibat dalam korupsi, maka bawahannya pun akan cenderung melakukan tindakan yang sama.

"Pemberantasan korupsi kita mulai dari diri sendiri. Jadi seorang pimpinan di daerah atau di manapun, jika pimpinannya bersih, yakinlah anak buah kalian akan takut melakukan perbuatan tercela," ujar Jaksa Agung.

"Tapi kalau pimpinan unit kerjanya korup, di bawah adalah rampok, ingat itu," imbuhnya.

Ia mengajak semua pihak, terutama pejabat negara, untuk berkomitmen dalam pemberantasan korupsi, termasuk kepala daerah.

Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya integritas dalam kepemimpinan.

"Pak Presiden menyampaikan bahwa busuknya ikan itu dimulai dari kepala. Artinya, kalau kepalanya bersih, insya Allah sampai ujungnya juga bersih. Mari kita bersama-sama untuk menjadi pimpinan yang baik, jujur, dan berintegritas," tuturnya.

Burhanuddin juga meyakini bahwa seorang pemimpin yang memiliki jiwa jujur dan integritas akan mampu menindak anak buahnya yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

"Tetapi bila pimpinannya juga korup, dia tidak akan mau dan tidak akan mampu untuk menindak anggotanya," jelasnya.

Untuk diketahui, peserta yang hadir dalam acara Rakornas ini mencapai 5.360 orang, yang terdiri dari 525 orang kepala atau pimpinan pegawai dan lembaga, eselon I, dan wakil kementerian dan lembaga.

Lalu, 496 orang jajaran Forkopimda tingkat provinsi, termasuk 38 gubernur, KPU, Bawaslu, Kepala Badan Pusat Statistik, dan kepala dinas pelayanan terpadu satu pintu.

Serta, jajaran Forkopimda vertikal di kabupaten/kota sebanyak 4.369 orang, 98 wali kota, dan 38 gubernur.

Bisnis.com, JAKARTA - Jaksa AgungST Burhanuddin menilai pemberantasan korupsi harus dimulai dari pucuk pimpinan agar menjadi contoh kepada perangkat kerja di bawah.

Hal ini dia sampaikan saat memberikan arahan dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Seorang pimpinan di daerah atau di mana pun, seorang pimpinan unit kerja, kalau pimpinannya bersih, yakinlah anak buah kalian akan takut melakukan perbuatan tercela,” tuturnya.

Namun, lanjut dia, jika pimpinan unit kerjanya korupsi, maka orang yang di bawahnya adalah perampok. Oleh sebab itu, dia menegaskan memberantas korupsi harus dimulai dari diri sendiri.

“Kalau pimpinan unit kerjanya korup, di bawah adalah rampok. Ingat itu. Untuk itu mari kita berantas korupsi dari diri sendiri,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Burhanuddin meminta para kajari dan kajati apabila setelah melakukan pemberkasan, persidangan, dan pengambilan keputusan, bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

Jika kajari dan kajati tak melakukan hal yang disampaikannya itu, justru nantinya kajari dan kajatilah yang akan ditindak langsung olehnya.

“Lakukan perbaikan sistemnya dan sistem-sistem itu jangan sampai terulang. Kajari kajati sanggup? Lakukan itu dan apabila kalian tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, kalian justru yang saya akan tindak,” tandasnya.

Tak hanya mengingatkan kajari dan kajati, Burhanuddin turut mengingatkan dan meminta kesadaran, terutama bagi yang di daerah bahwa pihaknya bukan mencari kesalahan-kesalahan dan menganggap mereka menjadi “objek”.

“Kami tidak menginginkan itu. Tapi yang kami inginkan adalah mari cintai negeri ini. Kita rawat negeri ini,” katanya.

Dia pun yakin bahwa semua pihak tidak ingin Indonesia disebut sebagai negara yang paling korupsi, karena Indonesia masih punya harga diri.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap tujuh modus pemerintah daerah (pemda) dalam melakukan kecurangan anggaran. Hal itu mengakibatkan perencanaan dan penganggaran menjadi tidak efektif dan efisien.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan modus itu disebut sudah berulang selama 10-20 tahun. "Kalau kita lihat modusnya ini masih sama saja 10-20 tahun yang lalu, berulang-berulang, ini masih modus yang lama-lama saja, akar permasalahannya pun masih sama," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Modus pertama adalah manipulasi dalam perencanaan dan penganggaran. Kecurangan ini disebut paling banyak yang masih ditemukan.

"Kami masih bisa melihat itu ada manipulasi perencanaan dan penganggaran. Arahnya kemana, mau dipotongnya di mana kami masih lihat itu," ungkapnya.

Modus kedua adalah suap dan gratifikasi. Ketiga, nepotisme dan kronisme dalam perizinan. Keempat, penyalahgunaan kekuasaan dibalik diskresi kebijakan.

"Ini selalu dijadikan alasan dalam melakukan tindakan-tindakan kecurangan,' tutur Ateh.

Modus kelima adalah penggelembungan harga pada proyek atau pengadaan barang dan jasa. Keenam, pungutan liar dalam pemberian izin. Ketujuh, manipulasi dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan.

"Jadi barangnya sebenarnya tidak selesai, tapi dianggap selesai dalam laporan keuangan, asetnya dimasukkan, uangnya juga dimasukkan, ini banyak juga kita temukan dalam tindakan kecurangan di daerah-daerah," ucapnya.

Ateh mencatat, porsi pemda dengan penerapan pengendalian kecurangan yang sudah memadai hanya 9% dari total pemda yang terdiri dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi. Sedangkan proporsi pemda yang tidak memadai dalam penerapan pengendalian kecurangan mencapai 91%.

"Kami siap bantu untuk membangun sistem pencegahan pengendalian korupsi kecurangan dan bisa kita lakukan. Tinggal masalahnya mau atau tidak. Saya kira saatnya sekarang mau karena Pak Jaksa Agung (ST Burhanuddin) galak sekali ini, jadi mendingan mau aja lah, datang aja," ucap Ateh.

Saksikan juga video: Jokowi: Sasaran Kinerja BPKP Bukan Cari Kesalahan, Tapi Cegah Penyimpangan

[Gambas:Video 20detik]

Salah satu produsen yang menggeber penanaman wood pallet yakni PT Biomasa Jaya Abadi di Gorontalo. Bersama kedua mitranya, PT Bayan Tumbuh Lestari (BTL) dan PT Inti Global Laksana (IGL), menanam sebanyak 25.500 pohon gamal di area seluas 5 hektare. BTL pertama kali menanam gamal pada 20 Mei 2022 lalu. Hingga saat ini, jumlah pohon gamal yang telah BTL tanam mencapai sekitar 11.014.500 pohon di area seluas ±2.145 hektare.

Direktur BJA Group Burhanuddin mengatakan, penanaman pohon gamal yang ke-11 juta ini untuk mengembangkan bioenergi dan menjaga pelestarian lingkungan. Melalui langkah nyata ini, BJA Group mewujudkan dan memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan sumber daya energi di masa depan.

"Dalam setiap pohon gamal yang ditanam, kita menanam komitmen untuk menghijaukan masa depan kita semua dan membangun lingkungan kita serta menanam harapan untuk masa depan yang berkelanjutan sebagai sumber penghidupan anak negeri di Kabupaten Pohuwato," ujar Burhanuddin, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Pohon gamal merupakan tanaman yang nantinya akan menjadi bahan baku untuk diolah menjadi wood pellet oleh BJA. Tanaman gamal termasuk tanaman Terubusan yang dapat dilakukan 4 hingga 5 kali panen dalam satu kali tanam dengan siklus panen 4 tahun sekali.

Di samping merupakan sumber bahan baku energi baru terbarukan, gamal juga merupakan tanaman yang sangat signifikan untuk menjaga konservasi karena tumbuh cepat dengan densitas 5.000 pohon per hektare atau jarak tanam 2x1 meter dan penyebaran perakaran yang luas.

Saat ini BJA bersama IGL dan BTL telah menyerap tenaga kerja sebanyak 1.130 orang, setara dengan 27% dari jumlah tenaga kerja di Pohuwato. Dari jumlah tersebut, jumlah tenaga kerja asal Pohuwato mencapai sekitar 76% dari total karyawan sedangkan jumlah tenaga kerja asal Provinsi Gorontalo mencapai 85%. Dari penghasilan yang diperoleh karyawan BJA Group, perputaran uang di Pohuwato mencapai lebih dari Rp4 miliar per bulan yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

(rrd/rir)

Bisnis.com, JAKARTA - Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan PermukimanMaruarar Sirait untuk membahas pengadaan lahan untuk permukiman rakyat.

Burhanuddin mengatakan, Kementerian yang dipimpin Maruarar itu ditugaskan untuk membangung pemukiman rakyat sebanyak 5 juta rumah.

Dalam hal ini, JA mengaku dapat membantu program itu lahan melalui penyediaan tanah yang telah disita korps Adhyaksa dalam saat menangani perkara.

"Kejaksaan menaungi beberapa tanah sitaan negara, oleh karenanya kami akan sinergikan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar tanah-tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan rakyat," ujarnya di Kejagung, Selasa (22/10/2024).

Namun, kata JA, penyediaan lahan itu tetap memerlukan waktu lantaran harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Meskipun begitu, Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan kejelasan soal luas tanah yang dapat disediakan dalam waktu dekat.

"Kita sudah memulainya, hari ini kita memulainya dan insyaallah tidak terlalu lama lagi kita ada kejelasan berapa hektare yang dapat kami serahkan kepada Bapak Menteri perumahan Rakyat," tambahnya.

Di lain sisi, Maruarar atau Ara sapaan akrabnya mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta dirinya untuk melakukan pembangunan pemukiman itu dengan segera.

"Jadi bagaimana solusinya di tengah keterbatasan anggaran yang ada, kita bisa memanfaatkan lahan-lahan sitaan dari para koruptor untuk digunakan untuk rakyat," ujar Ara.

Ara menilai, tanah yang disita dari koruptor itu banyak berlokasi di daerah strategis. Sebagai tindak lanjut, Ara juga bakal berkoordinasi Menkeu Sri Mulyani agar mempercepat proses perizinan membangun pemukiman di lahan koruptor itu.

"Nanti kami akan segera minta waktu dengan Ibu Menteri Keuangan supaya prosesnya bisa berjalan dengan cepat," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Profil ST Burhanudin menjadi sorotan setelah kembali ditunjuk menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Republik Indonesia 2024-2029 Prabowo Subianto.

Pengumuman Burhanuddin menjadi anggota Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disampaikan di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

ST Burhanuddin dilahirkan di Cirebon pada 17 Juli 1954. Dia adalah sosok yang mengabdikan hidupnya di dunia hukum.

Setelah menyelesaikan pendidikan hukum pidana di Universitas Diponegoro pada 1983, ia melanjutkan pendidikan magister manajemen di Universitas Indonesia pada 2001 dan meraih gelar doktor dari Universitas Satyagama pada 2006.

Karier adik politikus PDI-P TB Hasanuddin itu di Kejaksaan Agung dimulai pada 1991 setelah menyelesaikan Pendidikan Pembentukan Jaksa.

Ia meniti kariernya dengan menduduki berbagai posisi penting, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri di Jambi dan Cilacap, hingga Asisten Pengawasan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Pada 2010, ia diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Namanya semakin dikenal saat menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDatun), di mana ia berhasil menangani kasus Yayasan Supersemar dengan nilai aset mencapai Rp 4,4 triliun.

Pada 2019, ia diangkat sebagai Jaksa Agung menggantikan Muhammad Prasetyo.

Selain berkarier di Kejaksaan, ST Burhanuddin juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Hutama Karya (Persero) sejak 2015.

Harta kekayaan

Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2022, Burhanuddin memiliki total kekayaan sebesar Rp 10,8 miliar.

Kekayaannya terdiri dari dua tanah dan bangunan di Bandung Barat dan Tangerang Selatan senilai Rp 4,6 miliar, serta dua kendaraan, yaitu Toyota Celica Minibus 2002 dan Hummer Minibus 2010.

Selain itu, ia memiliki harta bergerak senilai Rp 353 juta dan kas sebesar Rp 5,1 miliar.

Dalam laporan tersebut, Burhanuddin tidak memiliki utang.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil mencatatkan kinerja yang gemilang, sehingga BRI mendapatkan sejumlah pengakuan internasional. Hal itu tak lepas dari peran Direktur Utama BRI Sunarso yang berhasil membawa perseroan melewati berbagai tantangan.

Sunarso sukses menavigasi transformasi di BRI dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Atas dasar tersebut, detikcom menobatkan Sunarso sebagai CEO of The Year pada ajang detikcom Awards 2024 yang digelar di The Westin Jakarta, Kamis (17/10/2024). Di samping penghargaan yang diterima Sunarso, BRI juga mendapatkan penghargaan BRImo sebagai Pemasaran Mobile Banking Paling Inovatif Pada Segmen Premium.

"Saya percaya bahwa pelaut yang handal tidak dilahirkan oleh laut yang tenang melainkan gelombang ombak yang ganas. Begitu juga BRI dalam situasi tidak mudah kita lakukan transformasi di dua arah digital dan culture," kata Sunarso dikutip dari siaran pers, Jumat (18/10/2024).

BRI tercatat mendapatkan beberapa pengakuan dan penghargaan bergengsi di level internasional. Misalnya pada Kamis (13/06) BRI dinobatkan oleh Forbes sebagai perusahaan terbesar dalam daftar The Global 2000. Forbes International mencatat BRI unggul dengan penjualan sebesar US$ 14,95 miliar, laba US$ 3,6 miliar, aset US$ 125,45 miliar dan nilai pasar sebesar US$ 46,5 miliar.

Forbes Global 2000 tahun 2024 memuat data kinerja perusahaan dalam 12 bulan terakhir hingga 17 Mei 2024. Pada daftar tersebut, BRI menempati peringkat 308 dunia, mengungguli perusahaan multinasional lain seperti Starbucks, Renault, hingga Uber dan Nissan Motor.

Selanjutnya pada Selasa (18/06), Fortune mengumumkan daftar Fortune Southeast Asia 500 untuk pertama kalinya. Daftar ini berisikan 500 perusahaan terbesar di Asia Tenggara yang dinilai berdasarkan revenue, profit dan aset. Dalam daftar Fortune Southeast Asia 500, prestasi kembali diraih oleh BRI. Perseroan menduduki peringkat pertama untuk industri keuangan di Indonesia.

Di Asia Tenggara, BRI menduduki peringkat 4 untuk kategori keuangan dan berada di peringkat 15 di antara 500 perusahaan dalam daftar tersebut. Sunarso mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya atas penghargaan tersebut.

"Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan good corporate governance yang baik dijalankan dengan landasan profesionalitas yang tinggi maka akan membentuk ketangguhan," jelasnya.

Event detikcom Awards 2024 sendiri mengusung tema"Shaping a New Era: Innovation, Adaptation, and Transformation For Better Indonesia" yang mencerminkan pentingnya perubahan dan inovasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Ajang penghargaan ini memberikan apresiasi kepada individu, merek, dan institusi di Indonesia yang telah memberikan kontribusi luar biasa di berbagai bidang, termasuk ekonomi, teknologi, dan keberlanjutan.

Selain mengucapkan terima kasih kepada pihak detikcom, Sunarso juga mendedikasikan penghargaan tersebut kepada nasabah dan pekerja BRI.

"Pencapaian & penghargaan tersebut saya dedikasikan kepada seluruh nasabah BRI, utamanya untuk pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, serta seluruh insan BRILiaN (pekerja BRI) yang telah memberikan kontribusi terbaiknya," jelasnya.

Acaradetikcom Awards 2024berlangsung meriah dengan kehadiran sejumlah tokoh penting dari berbagai sektor pemerintahan dan industri. Beberapa tamu undangan yang hadir merupakan Menteri Kabinet Indonesia Maju diantaranyaMenteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono,Menteri Investasi Rosan Roeslani,Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia,Jaksa Agung ST Burhanuddin,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita,Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, sertaKepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Acara ini juga turut dihadiri olehChairman CT Corp Chairul Tanjung.

BRI Bawa UMKM Naik Kelas di KTT ASEAN 2023

BRI Bawa UMKM Naik Kelas di KTT ASEAN 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin telah melantik Mayjen TNI Mokhamad Ali Ridho sebagai jaksa agung muda pidana militer (Jampidmil) menggantikan Mayjen Wahyoedho Indrajit.

Selain itu, Burhanuddin juga melantik Patris Yusrian sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggantikan Rudi Margono yang menjadi Kabadiklat Kejaksaan RI.

Dalam amanatnya, Burhanuddin mengatakan bahwa jabatan yang diemban Ali Ridho ini merupakan wujud kolaborasi antara lembaga hukum sipil dan militer.

Kehadiran Jampidmil yang dimulai pada 2021 ini telah menangani 13 perkara koneksitas, salah satunya terkait dengan kasus kredit fiktif pada Bekang Kostrad Cibinong 2016-2023.

"Optimalkan koordinasi penanganan perkara koneksitas yang dilakukan oleh oditurat sebagai wujud sinergi dan kolaborasi secara kelembagaan," kata Burhanuddin dalam instruksinya ke Ali Ridho, Jumat (18/10/2024)

Kemudian, Burhanuddin juga meminta kepada Patris agar bisa mengoptimalkan kinerja Kejati DKI dalam menangani perkara yang ada. Selain itu, Kajati DKI teranyar ini juga diminta agar jajaran kejaksaan tetap bisa netral dalam Pilkada 2024.

"Memastikan kesiapan satuan kerja dalam rangka menghadapi perhelatan Pemilihan Kepala Daerah serentak, dimulai dari aspek netralitas jajaran Kejaksaan, kesiapan dalam Sentra Gakkumdu serta pengawalan dan pengamanan pelaksanaan Pilkada," pungkasnya.

Provinsi Gorontalo saat ini masih menjadi salah satu dari 10 provinsi termiskin di Indonesia per Maret 2024. Untuk keluar dari kemiskinan, sejumlah langkah dilakukan salah satunya membuka pintu lebar-lebar terhadap investor.

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Handoyo Sugiharto mengatakan, ada dua persoalan krusial di Provinsi Gorontalo. Pertama, kemiskinan. Per Maret 2024, persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo sebesar 14,57% atau sebanyak 177.900 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk miskin ekstrem di Gorontalo sebanyak 17.410 jiwa atau 1,46% terhadap total penduduk.

Meski persentase penduduk miskin menurun dari 15,15% di tahun lalu, Gorontalo masih bertahan dalam daftar 10 provinsi termiskin di Indonesia. "Dari 2016 sampai sekarang, kalau tidak ada pemekaran provinsi baru, kita masih rangking lima provinsi termiskin," ujar Handoyo dalam keterangannya, Kamis (17/10/2024).

Kedua, masalah stunting. Pada 2022, Handoyo mengatakan, angka prevalensi stunting Provinsi Gorontalo ada di angka 22%. Namun, di 2023, angkanya malah naik menjadi 26,9%. Selain itu, Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah dengan beban ganda permasalahan gizi, yakni undernutrition, overweight, obesitas, dan defisiensi mikronutrien.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan stunting, menurut Handoyo, Provinsi Gorontalo tidak bisa hanya menggantungkan diri pada sektor pertanian tradisional. Dibutuhkan sentuhan investor untuk membangun dan memajukan Gorontalo.

Apalagi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo terbilang kecil, hanya sebesar Rp 1,8 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo hanya sebesar Rp 500 miliar. Anggaran tersebut jelas tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam membangun Provinsi Gorontalo sehingga dibutuhkan anggaran dan sentuhan dari berbagai pihak.

"Kita harus membuka diri. Kita persilakan investor membangun di Provinsi Gorontalo. Jadi, ini kebijakan kita dalam rangka penanggulangan kemiskinan," ujar Handoyo.

Provinsi Gorontalo membutuhkan investor untuk menambah lapangan kerja. Kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan membuka 400.000 lapangan kerja baru. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo hanya ada di angka 4,5%.

"Kalau tidak membuka diri terhadap investor, maka Gorontalo akan begini-begini terus. Investasi dari industri biomassa seperti BJA ini nantinya akan menjadi sumber pendapatan bagi Provinsi Gorontalo, khususnya masyarakat Pohuwato," imbuh Handoyo.

Salah satu investasi besar di Gorontalo saat ini yakni kehadiran PT Biomasa Jaya Abadi (BJA) yang beroperasi di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Produsen wood pellet terintegrasi dengan izin kapasitas produksi terbesar secara nasional itu telah membawa berkah bagi masyarakat di Gorontalo maupun Pohuwato serta memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah.

Sejauh ini, BJA telah menggelontorkan investasi sebesar Rp1,4 triliun. Kucuran investasi tersebut ditujukan dalam rangka pembangunan dan operasional pabrik pengolahan wood pellet (pelet kayu). Saat ini, BJA memiliki izin kapasitas produksi palet kayu sebesar 900.000 ton per tahun.

Sementara kedua mitra BJA, PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL) dan PT Inti Global Laksana (IGL) telah merealisasikan investasi masing-masing sebesar Rp 237,6 miliar dan Rp 107,2 miliar hingga Juni 2024. BTL dan IGL merupakan pemegang hak guna usaha (HGU) yang memasok bahan baku wood pellet untuk BJA.

"Investasi sebesar itu membuktikan keseriusan BJA, IGL, dan BTL dalam membangun dan mengembangkan bisnis jangka panjang. Dari investasi awal tersebut, BJA bersama IGL dan BTL telah membuka lapangan kerja bagi lebih dari seribu orang tenaga kerja yang berdampak langsung terhadap berkurangnya pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pohuwato dan sekitarnya," kata Direktur BJA Burhanuddin.

Bisnis.com, JAKARTA -- Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan upacara perdana hari lahir Kejaksaan RI baru terlaksana pada ulang tahun yang ke-79 yang jatuh pada hari ini, Senin (2/9/2024).

Burhanuddin menyampaikan upacara perdana Harlah Kejaksaan RI itu baru dilaksanakan setelah diberlakukannya Keputusan Jaksa Agung Nomor 196 Tahun 2023.

"Saat ini, Kejaksaan genap 79 tahun. Meski demikian, upacara peringatan Hari Lahir Kejaksaan baru pertama kali kita selenggarakan," kata Burhanuddin dalam amanatnya sebagai inspektur upacara Harlah ke-79 Kejaksaan RI di Jakarta, Senin (2/9/2024).

Dia menambahkan penetapan harlah Kejaksaan RI ini tidak ditentukan secara tiba-tiba. Sebab, dalam hal ini Kejaksaan RI telah menggandeng ahli sejarah hingga mengumpulkan arsip nasional yang tersebar di dalam maupun luar negeri.

Menurutnya, memperingati hari lahir memiliki sejumlah urgensi seperti sejarah pendirian Kejaksaan saat awal kemerdekaan; meningkatkan kesadaran masyarakat soal penegakan hukum; hingga pengingat bahwa Kejaksaan dilahirkan untuk menegakkan hukum yang berkeadilan.

Di lain sisi, Burhanuddin juga meluruskan bahwa Hari Bakti Adhyaksa (HBA) yang selalu diselenggarakan setiap 22 Juli, berbeda dengan hari lahir Kejaksaan.

Pasalnya, HBA ini yang mulai diperingati sejak 1960 merupakan hari di mana Kejaksaan dari Departemen Kehakiman dan menjadi lembaga mandiri. Hal ini tertuang dalam Keppres Nomor 204 Tahun 1960.

"Padahal Kejaksaan lahir jauh sebelum itu, ingat jauh sebelum HBA itulah. Berbeda dengan hari lahir, HBA mulai kita peringati sejak tanggal 22 Juli 1960 pada tanggal tersebut terjadi perubahan mendasar pada struktur kelembagaan Kejaksaan," pungkasnya.