Bisnis.com, JAKARTA - Besaran nilai investasi yang masuk ke Indonesia disebut tidak berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja, kendati upah minimum terus ditekan.

Riset Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, terlihat bahwa regulasi yang menekan kenaikan upah minimum secara signifikan terbukti tidak membawa kenaikan serapan tenaga kerja.

Tim Celios mencoba menghitung elastisitas investasi terhadap tenaga kerja dan menunjukkan bahwa pada 2014 setiap Rp1 triliun investasi yang masuk menciptakan penyerapan 3.313 orang tenaga kerja. Sementara pada tahun 2023 setiap Rp1 triliun realisasi investasi hanya mampu menyerap 1.283 orang tenaga kerja.

“Kualitas investasi yang terus menurun menunjukkan korelasi yang tidak lurus antara upah rendah dengan investasi yang lebih padat karya,” dikutip Sabtu (9/11/2024).

Celios mengatakan selama ini pemerintah belum memanfaatkan policy tools pengupahan sebagai strategi mendorong konsumsi rumah tangga dan perputaran ekonomi domestik. Kebijakan pengupahan seringkali hanya berpihak pada pengusaha yang berasumsi bahwa upah

rendah akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, dan menarik investasi baru.

Sementara itu, dalam buku David Card berjudul Myth and Measurement: The New Economics of Minimum Wage menemukan situasi dimana wilayah yang memiliki kenaikan upah minimum lebih tinggi akan menciptakan lapangan kerja baru.

Temuan Card membuat upah minimum yang rendah dapat mendorong perusahaan merekrut lebih banyak karyawan dipatahkan. Justru dengan upah minimum yang tinggi, maka rumah tangga akan mendapatkan pendapatan lebih tinggi, dan pada akhirnya akan dibelanjakan lebih banyak ke pelaku usaha domestik.

Siklus perputaran uang dari pekerja yang upahnya naik lebih tinggi sehingga memiliki disposable income yang besar akan menstimulus ekonomi lokal.

Tim Celios menjelaskan hal ini berbeda dari kebijakan pemerintah yang sebelumnya banyak memberikan pemangkasan pajak PPh badan untuk korporasi, hingga insentif perpajakan yang belum tentu hasil penghematan bayar pajak yang dinikmati perusahaan akan diinvestasikan kembali ke dalam negeri.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah mengatakan jika Upah Minimum Provinsi (UMP) buruh pada tahun 2025 akan naik. Menurutnya tidak mungkin UMP diturunkan karena Pemerintah berfokus untuk membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah mendapatkan upah yang layak.

"Iya dong [naik], masa nggak naik," kata Yassierli ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Dengan kata lain, buruh di Indonesia akan mendapatkan kenaikkan gaji sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah nantinya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Target Presiden Prabowo Subianto untuk pertumbuhan ekonomi 8 persen nampaknya tidak mudah diraih. Ada tantangan dan peluang dalam prosesnya.

Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen bisa dicapai secara bertahap dalam 5 tahun ke depan.

Meski begitu, terdapat sejumlah tantangan yang akan dihadapi untuk mencapai target tersebut, yaitu sebagai berikut.

Dok. BPJT Dampak APBN terhadap kegiatan ekonomi masyarakat adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berikutnya dampak APBN terhadap kegiatan ekonomi masyarakat yakni membuka lapangan pekerjaan, ketiga pengaruh APBN terhadap perekonomian Indonesia adalah stabilitas keuangan dan investasi.

1. Perekonomian tumbuh melambat

Saat ini pertumbuhan ekonomi tengah mengalami perlambatan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang turun tiap kuartal selama 2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi selama tahun 2024 dari kuartal I sampai kuartal III sebesar masing-masing 5,11 persen, 5,05 persen, dan 4,95 persen.

"Kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi secara tahunan mulai dari triwulan pertama hingga triwulan ketiga, maka kita melihat pola perlambatan pertumbuhan di tiap triwulan tersebut," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/11/2024).

2. Daya beli masyarakat lesu

Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024 diiringi oleh konsumsi rumah tangga yang turun secara kuartalan maupun tahunan karena faktor musiman.

Adapun konsumsi rumah tangga pada kuartal III 2024 sebesar 4,91 persen, turun dibanding kuartal sebelumnya yang sebesar 4,93 persen maupun tahun sebelumnya yang mencapai 5,06 persen.

Terlebih pada tahun ini juga sempat terjadi deflasi selama lima bulan berturut-turut yakni pada Mei sampai September. Secara berurutan, deflasi Mei sampai September 2024 sebesar 0,03 persen, 0,08 persen, 0,18 persen, 0,18 persen, 0,03 persem, dan 0,12 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Target Presiden Prabowo Subianto untuk pertumbuhan ekonomi 8 persen nampaknya tidak mudah diraih. Ada tantangan dan peluang dalam prosesnya.

Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen bisa dicapai secara bertahap dalam 5 tahun ke depan.

Meski begitu, terdapat sejumlah tantangan yang akan dihadapi untuk mencapai target tersebut, yaitu sebagai berikut.

Dok. BPJT Dampak APBN terhadap kegiatan ekonomi masyarakat adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berikutnya dampak APBN terhadap kegiatan ekonomi masyarakat yakni membuka lapangan pekerjaan, ketiga pengaruh APBN terhadap perekonomian Indonesia adalah stabilitas keuangan dan investasi.

1. Perekonomian tumbuh melambat

Saat ini pertumbuhan ekonomi tengah mengalami perlambatan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang turun tiap kuartal selama 2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi selama tahun 2024 dari kuartal I sampai kuartal III sebesar masing-masing 5,11 persen, 5,05 persen, dan 4,95 persen.

"Kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi secara tahunan mulai dari triwulan pertama hingga triwulan ketiga, maka kita melihat pola perlambatan pertumbuhan di tiap triwulan tersebut," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/11/2024).

2. Daya beli masyarakat lesu

Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024 diiringi oleh konsumsi rumah tangga yang turun secara kuartalan maupun tahunan karena faktor musiman.

Adapun konsumsi rumah tangga pada kuartal III 2024 sebesar 4,91 persen, turun dibanding kuartal sebelumnya yang sebesar 4,93 persen maupun tahun sebelumnya yang mencapai 5,06 persen.

Terlebih pada tahun ini juga sempat terjadi deflasi selama lima bulan berturut-turut yakni pada Mei sampai September. Secara berurutan, deflasi Mei sampai September 2024 sebesar 0,03 persen, 0,08 persen, 0,18 persen, 0,18 persen, 0,03 persem, dan 0,12 persen.

"Di satu sisi deflasi ini disumbang dari harga yang relatif rendah pada beberapa komoditas pangan, namun deflasi juga mengindikasikan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa selama 5 bulan beruntun," ucapnya.

SHUTTERSTOCK/JASEN WRIGHT Ilustrasi manufaktur.

3. Industri manufaktur turun

Selain itu, sektor manufaktur, yang merupakan kontributor besar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia, juga mengalami penurunan.

Penurunan permintaan terhadap produk manufaktur dapat dilihat dari angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tinggi, yang berdampak pada kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa.

Berdasarkan laporan S&P Global, Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia tercatat masih melanjutkan pelemahan pada Oktober 2024.

Dengan angka PMI Manufaktur pada Oktober sebesar 49,2 atau stagnan sejak September lalu, menjadikan PMI Manufaktur Indonesia selama empat bulan berturut-turut masih di bawah angka krusial 50,0.

Penurunan industri manufaktur juga dikonfirmasi dari perlambatan pertumbuhan sektor lapangan usaha industri manufaktur atau pengolahan yang pada Kuartal III 2024 pertumbuhannya melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal yang sama di tahun lalu.

"Jika tren perlambatan pertumbuhan manufaktur ini kemudian tidak diantisipasi maka tentu ini juga akan ikut mempengaruhi tahapan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ingin disasar pemerintah terutama dalam jangka waktu 5 tahun ke depan," kata dia.

Untuk itulah, meski target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen bakal menghadapi sejumlah tantangan, namun terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan pemerintah ke depannya, yaitu sebagai berikut.

1. Mendorong pertumbuhan industri

Untuk mencapai target tersebut, Yusuf menyarankan pemerintah untuk memperhatikan pengembangan sektor industri dalam jangka menengah dan panjang.

Selain itu, kebijakan yang berkaitan dengan industri juga perlu diperhatikan, terutama dalam konteks mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

PEXELS/AHSANJAYA Ilustrasi uang rupiah

2. Genjot belanja pemerintah

Sebagai upaya jangka pendek untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu meningkatkan konsumsi rumah tangga melalui belanja pemerintah.

Mengutip data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realiasai belanja pemerintah sampai dengan 30 September 2024 baru sebesar 72,94 persen dari target atau senilai Rp 5.479 triliun.

"Jika berbicara jangka pendek maka upaya untuk menjaga daya beli masyarakat melalui realisasi belanja pemerintah merupakan hal yang kemudian bisa dilakukan pemerintah setidaknya sampai dengan akhir tahun 2024 ini," ujarnya.

3. Menciptakan lapangan kerja

Sementara untuk jangka menengah, pemerintah bisa menjaga daya beli masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja baru secara masif sehingga masyarakat dapat kembali melakukan konsumsi.

Adapun penciptaan lapangan kerja secara masif dapat dilakukan dari sektor industri pengolahan. Pasalnya, industri ini memiliki karakteristik untuk menyerap angkatan kerja dengan pendidikan yang dimiliki angkatan kerja di Indonesia saat ini.

"Utamanya pada sektor lapangan usaha yang sifatnya formal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada tiga lapangan usaha yang paling banyak membuka lowongan per Agustus 2024. Hal ini tercermin dari penyerapan tenaga kerja yang dilakukan selama periode tersebut.

Berdasarkan data BPS, ketiga lapangan usaha itu adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; serta industri pengolahan.

"Tiga lapangan usaha dengan jumlah tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan dan industri pengolahan," ujar Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Selasa (5/11).

Pertanian, kehutanan dan perikanan berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 1,31 juta orang. Lalu, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berhasil menyerap 780 ribu orang.

Lalu, lapangan usaha Industri Pengolahan selama setahun terakhir berhasil menyerap sebanyak 660 ribu orang.

Sementara, lapangan usaha paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah pengadaan listrik dan gas yang hanya menyerap 40 ribu orang, serta treatment air, sampah dan daur ulang hanya menyerap 70 ribu orang.

Secara umum, BPS mencatat penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja sebanyak 4,40 juta orang. Namun, yang bekerja hanya 4,79 juta orang dan sisanya 7,47 juta orang menganggur hingga periode Agustus 2024.

Sementara, untuk rata-rata upah buruh per Agustus 2024 tercatat sebesar Rp3,27 juta per bulan. Angka ini naik 2,81 persen dari sebelumnya Rp3,18 juta per bulan pada Agustus 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan tenaga kerja pada Agustus 2024. Tiga lapangan usaha dengan peningkatan tenaga kerja terbanyak yakni pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan.

Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menyampaikan, dalam satu tahun terakhir, sektor pertanian menyerap sebanyak 1,31 juta orang, diikuti perdagangan 780.000 orang, dan industri pengolahan sebanyak 660.000 orang.

“Dalam satu tahun terakhir, tiga lapangan usaha tersebut juga menyerap tenaga kerja terbanyak,” kata Amalia dalam Rilis BPS, Selasa (5/11/2024).

Selain ketiga lapangan usaha tersebut, peningkatan tenaga kerja terbanyak lainnya juga terjadi pada sektor akomodasi dan makan minum, konstruksi, pendidikan, dan aktivitas jasa lainnya.

Selama Agustus 2023 hingga Agustus 2024, sektor akomodasi dan makan minum menyerap sebanyak 480.000 orang, konstruksi 220.000 orang, pendidikan 240.000 orang, dan aktivitas jasa lainnya sebanyak 200.000 orang.

Sementara itu, lapangan usaha dengan peningkatan tenaga kerja paling sedikit yakni pengadaan listrik dan gas, pengangkutan dan pergudangan, treatment air, sampah dan daur ulang, real estat, informasi dan komunikasi, aktivitas keuangan dan asuransi, serta pertambangan dan penggalian.

BPS mencatat, total tenaga kerja yang terserap di sektor pengadaan listrik dan gas serta informasi dan komunikasi hanya sebesar 4.000 orang. Sektor pengangkutan dan pergudangan menyerap sebanyak 5.000 orang.

Sementara itu, sektor treatment air, sampah dan daur ulang, aktivitas keuangan dan asuransi, serta pertambangan dan penggalian menyerap sebanyak 7.000 orang, sedangkan real estat menyerap sebanyak 8.000 orang.

Adapun, BPS melaporkan jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2024 sebanyak 152,11 juta orang. Angka tersebut meningkat 4,40 juta orang dibanding Agustus 2023.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 1,15 persen poin dibanding Agustus 2023. Tercatat, penduduk yang bekerja pada Agustus 2024 sebanyak 144,64 juta orang, naik sebanyak 4,79 juta orang dari Agustus 2023.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk mengatasi masalah pengangguran dan penciptaan lapangan pekerjaan secepatnya.

Hal itu diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Terkait dengan pengangguran, itu akan menjadi concern kami. Kemudian bagaimana kita menyiapkan beberapa program strategis. Saya bertugas untuk bagaimana menjadikan ini peluang untuk menciptakan lapangan kerja yang baru buat mereka," ujar Yassierli.

Untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran, Kemnaker akan melakukan revitalisasi Balai Pelatihan Kerja (BLK) dan meningkatkan jumlahnya. Dengan begitu, diharapkan semakin meningkatkan efektivitasnya melatih tenaga kerja terampil siap kerja.

Yassierli menargetkan BLK bisa berkontribusi untuk mencetak tenaga kerja terampil sebanyak 1 juta dalam setahun.

"Itu yang menjadi prioritas 2 hingga 3 bulan ke depan," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, investor.id – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Jakarta 2024 nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) dan Suswono berjanji akan membuka 1 juta lapangan kerja. Janji ini sejalan akan didorong melalui program Rp 1 miliar per Rukun Warga (RW) di setiap kawasan Jakarta.

“Permasalah lapangan pekerjaan, 1 juta lapangan pekerjaan,” ungkap Ridwan Kamil dalam Debat Kedua Cagub-Cawagub Jakarta 2024 yang dipantau melalui IDTV, pada Minggu (27/10/2024) malam.

Paslon dengan julukan RIDO ini merinci 1 juta lapangan kerja yang dimaksud terdiri dari dari 600 ribu di sektor formal, kemudian 300 ribu di sektor UMKM, dan 100 ribu di padat karya. Janji lapangan kerja itu akan sejalan dengan program Rp 1 miliar per RW se-Jakarta.

Ridwan Kamil menyatakan, isu lapangan kerja menjadi salah satu yang jadi sorotan warga Jakarta, seperti yang disampaikan dalam dialog kepada ia dan Suswono dalam beberapa waktu belakangan. Isu itu juga relevan dengan tema debat yang membahas persoalan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial di kawasan Jakarta.

Jika ditilik lebih lanjut, 1 juta lapangan kerja yang dicanangkan RK-Suswono tersebut jauh di atas jumlah pengangguran di Jakarta. Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2024, jumlah pengangguran—yang tentunya membutuhkan lapangan kerja—ada sebanyak 327 ribu orang. Total penduduk Jakarta yang bekerja yaitu 5,10 juta orang.

Jumlah pengangguran di Jakarta menurun dalam kurun dua tahun belakangan. Secara rinci, pengangguran di Jakarta pada Februari 2022 dan Februari 2023 masing-masing sebanyak 410 ribu orang dan 397 ribu orang. Ini merefleksikan tingkat pengangguran terbuka pada 2022-2024 turun dari posisi 8,00% ke posisi 7,57%, dan akhirnya ke level 6,03%.

Namun demikian, Jakarta juga mencatat penduduk setengah pengangguran. Mereka yang masuk dalam kategori ini memiliki jam kerja dibawah normal (kurang dari 35 jam per minggu). Tingkat setengah pengangguran sebesar 4,94%, meningkat dari tahun lalu 2,2% poin.

Sedangkan pekerja paruh waktu di Jakarta mencakup 15,99% pada Februari 2024. Segmen ini adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta - Juru masak Devina Hermawan kembali fokus mengurus rumah makan atau restaurant Lamama Asian Cafe and Bakery di Bandung. Ia mengatakan membuka restaurant di kawasan Setrasari karena ingin menambah jam terbang dan pengalaman baru dalam bisnis kuliner.

Resturant dengan slogan Your Daily Comfort Doods and Snacks itu berdiri di bawah bendera PT Lamama Pangan Makmur. “Hal ini mendukung growth saya untuk berkarya lebih baik lagi di masa depan,” kata alumni manajemen bisnis Institute Teknologi Bandung (ITB) itu dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Bagi Devina, dunia kuliner tak sekadar urusan bisnis. Dia mengatakan membangun bisnis harus berkelindan dan berkontribusi dalam memberdayakan komunitas setempat. “Seperti membuka lowongan kerja, pelatihan tenaga kerja, dan memutar roda ekonomi setempat,” kata dia.

Senyampang itu, Devina juga ingin menunjukkan inovasi kuliner dari kreativitas jemarinya yang bisa melestarikan budaya kuliner dan mewarikan ilmu pada generasi selanjutnya. “Tidak hanya dalam memasak hidangan yang enak, tetapi juga bertanggung jawab dalam mengolah bahan pangan dengan baik dan aman serta meminimalisir limbah yang dihasilkan,” kata perempuan yang lahir pada 11 November 1993 itu.

Ketertarikan Devina pada dunia kuliner dimulai sejak masih duduk di bangku SMA. Ketika itu, ia sering mempraktikkan kegemaran memasaknya, baik di rumah maupun di sekolah, serta berbagi resep melalui buku masak dan kanal YouTube.

Selama berkuliah di ITB, Devina juga pernah menerima permintaan private-dining dari tokoh nasional, seperti Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Devina mulai dikenal secara luas setelah mengikuti acara televisi MasterChef Indonesia musim kelima. Kesuksesannya pada acara tersebut mendorongnya untuk aktif membagikan video resep dan tutorial memasak di kanal YouTube miliknya. Dengan ciri khas “tips and tricks” dan metode antigagal, Devina telah membagikan sekitar 520 video resep dengan jumlah pengikut mencapai 3 juta hanya dalam 2 tahun.

Ia juga telah menerbitkan dua buku resep, yaitu "Indonesian Fusion Foods" (2019), yang telah cetak ulang sebanyak lima belas kali dan "Yummy! 76 Menu Favorit Anak" (2021), yang telah dicetak ulang sebanyak empat kali. Kedua buku ini diterbitkan oleh penerbit Kawan Pustaka dari Kelompok Agromedia. Sebelumnya diketahui, dua buku itu dibajak dan dijual murah di salah satu e-commerce.

Bisnis.com, JAKARTA - Upah minimum provinsi atau UMP hingga solusi penciptaan lapangan kerja baru menjadi fokus Yassierli dalam 100 hari pertama menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

Yassierli mengatakan UMP saat ini tengah dalam pembahasan. Dia mengharapkan, ada solusi terbaik dalam pembahasan upah minimum 2025 tersebut.

“Ini memang jadi isu yang cukup strategis dan kami yakin kerja sama dari teman-teman buruh dan dukungan dari Apindo. Kita akan coba cari solusi yang terbaik,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Selasa (22/10/2024).

Selain UMP, di 100 hari pertama ini Yassierli mengharapkan adanya solusi terkait lapangan kerja baru, di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini, kata dia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Kemnaker untuk melihat digitalisasi dan hilirisasi sebagai suatu peluang baru.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Yassierli menyebut ada kemungkinan bahwa Kemnaker bakal mengeluarkan kebijakan baru. “Ada peluang kita meng-create job baru dan disinilah kita akan coba petakan itu, apa kebutuhan kompetensinya, dan bagaimana kita memenuhi kompetensi tersebut,” tuturnya.

Yassierli juga mengungkap bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengharapkan agar Kemenaker dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Menurut Yassierli, sejumlah program yang telah dilakukan Kemenaker selama ini perlu dilanjutkan, sembari menyesuaikan kurikulum pelatihan yang ada sesuai dengan kebutuhan industri.

Adapun, harapan Airlangga juga sejalan dengan arahan Prabowo kepada Yassierli dan jajarannya. Dalam pesannya, Prabowo meminta Yassierli untuk menyiapkan SDM di sektor jasa agar dapat dikirim ke luar negeri.

Di sisi lain, Yassierli berencana meneruskan reformasi birokrasi. Menurutnya, ini menjadi tantangan di internal Kemnaker lantaran akan berdampak terhadap kinerja kementerian itu sendiri.

“Jadi kita berharap 100 hari ini ada suatu terobosan yang memang kita harapkan menjadi sebuah semangat baru untuk teman-teman dan kami ingin menjawab harapan dari masyarakat yang luar biasa kepada kabinet merah putih,” pungkasnya.

Provinsi Gorontalo saat ini masih menjadi salah satu dari 10 provinsi termiskin di Indonesia per Maret 2024. Untuk keluar dari kemiskinan, sejumlah langkah dilakukan salah satunya membuka pintu lebar-lebar terhadap investor.

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Handoyo Sugiharto mengatakan, ada dua persoalan krusial di Provinsi Gorontalo. Pertama, kemiskinan. Per Maret 2024, persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo sebesar 14,57% atau sebanyak 177.900 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk miskin ekstrem di Gorontalo sebanyak 17.410 jiwa atau 1,46% terhadap total penduduk.

Meski persentase penduduk miskin menurun dari 15,15% di tahun lalu, Gorontalo masih bertahan dalam daftar 10 provinsi termiskin di Indonesia. "Dari 2016 sampai sekarang, kalau tidak ada pemekaran provinsi baru, kita masih rangking lima provinsi termiskin," ujar Handoyo dalam keterangannya, Kamis (17/10/2024).

Kedua, masalah stunting. Pada 2022, Handoyo mengatakan, angka prevalensi stunting Provinsi Gorontalo ada di angka 22%. Namun, di 2023, angkanya malah naik menjadi 26,9%. Selain itu, Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah dengan beban ganda permasalahan gizi, yakni undernutrition, overweight, obesitas, dan defisiensi mikronutrien.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan stunting, menurut Handoyo, Provinsi Gorontalo tidak bisa hanya menggantungkan diri pada sektor pertanian tradisional. Dibutuhkan sentuhan investor untuk membangun dan memajukan Gorontalo.

Apalagi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo terbilang kecil, hanya sebesar Rp 1,8 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo hanya sebesar Rp 500 miliar. Anggaran tersebut jelas tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam membangun Provinsi Gorontalo sehingga dibutuhkan anggaran dan sentuhan dari berbagai pihak.

"Kita harus membuka diri. Kita persilakan investor membangun di Provinsi Gorontalo. Jadi, ini kebijakan kita dalam rangka penanggulangan kemiskinan," ujar Handoyo.

Provinsi Gorontalo membutuhkan investor untuk menambah lapangan kerja. Kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan membuka 400.000 lapangan kerja baru. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo hanya ada di angka 4,5%.

"Kalau tidak membuka diri terhadap investor, maka Gorontalo akan begini-begini terus. Investasi dari industri biomassa seperti BJA ini nantinya akan menjadi sumber pendapatan bagi Provinsi Gorontalo, khususnya masyarakat Pohuwato," imbuh Handoyo.

Salah satu investasi besar di Gorontalo saat ini yakni kehadiran PT Biomasa Jaya Abadi (BJA) yang beroperasi di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Produsen wood pellet terintegrasi dengan izin kapasitas produksi terbesar secara nasional itu telah membawa berkah bagi masyarakat di Gorontalo maupun Pohuwato serta memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah.

Sejauh ini, BJA telah menggelontorkan investasi sebesar Rp1,4 triliun. Kucuran investasi tersebut ditujukan dalam rangka pembangunan dan operasional pabrik pengolahan wood pellet (pelet kayu). Saat ini, BJA memiliki izin kapasitas produksi palet kayu sebesar 900.000 ton per tahun.

Sementara kedua mitra BJA, PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL) dan PT Inti Global Laksana (IGL) telah merealisasikan investasi masing-masing sebesar Rp 237,6 miliar dan Rp 107,2 miliar hingga Juni 2024. BTL dan IGL merupakan pemegang hak guna usaha (HGU) yang memasok bahan baku wood pellet untuk BJA.

"Investasi sebesar itu membuktikan keseriusan BJA, IGL, dan BTL dalam membangun dan mengembangkan bisnis jangka panjang. Dari investasi awal tersebut, BJA bersama IGL dan BTL telah membuka lapangan kerja bagi lebih dari seribu orang tenaga kerja yang berdampak langsung terhadap berkurangnya pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pohuwato dan sekitarnya," kata Direktur BJA Burhanuddin.

JAKARTA,investor.id - Hasil-hasil bumi seperti tambang, perkebunan, pertanian, hingga komoditas kelautan, tidak boleh lagi diekspor dalam bentuk bahan mentah, termasuk rempah, melainkan harus melalui proses hilirisasi. Kalau dijual hanya dalam bentuk bahan mentah saja maka tidak akan bisa menciptakan nilai ekonomi tinggi.

"Harus kita olah, harus kita hilirisasi, supaya   mendapat nilai tambah ekonomi dari sumber daya kita, termasuk juga di dalamnya bisa menciptakan lapangan kerja. Kita bicara itu dalam konteks menuju negara maju, yang diprediksi pada 2045 itu memiliki potensi besar bertransformasi dari negara berpendapatan menengah ke tinggi,” ujar  Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki  dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (13/10/2024).

Teten mengatakan untuk mencapai minimum pendapatan per kapita US$ 13.200  maka Indonesia harus membangun industri yang berkelanjutan, yang mengolah bahan baku yang ada di Indonesia. Saat  ini, Indonesia baru mencapai US$  5000 perkapita. Pada era 1980-an banyak masuk industri manufaktur dari luar, namun menjadi sunset industry karena bahan baku tidak ada di Indonesia.

"Kita tidak akan mengulang pengalaman itu. Kita harus membangun industri berbasis keunggulan domestik. Salah satunya, bahan baku kita punya seperti nikel, bauksit, rumput laut, dan juga rempah," kata Teten.

Khusus rempah, Teten mencontohkan bisa dihilirisasi di industri bumbu, selain juga bisa diolah untuk masuk rantai pasok bagian industri farmasi, makanan-minuman, dan industri kecantikan. Bagi Menteri Teten, teknologi untuk melakukan itu tidaklah sulit.

 "Kita harus samakan visi semua pihak untuk merancang bangun desain program mengarah ke hilirisasi rempah. Kita sudah membangun pabrik-pabrik kecil, lalu mengolah sumber daya yang kita miliki menjadi produk setengah jadi atau jadi," terang Teten.

Dia mengungkapkan komoditas nilam yang diolah menjadi minyak atsiri dengan standar industri. Saat ini  minyak nilam dari Aceh sudah bisa langsung dikirim ke Paris untuk bahan baku industri wewangian. Industri parfum dunia, kebutuhan nilamnya 80% yang dipasok dari Indonesia. Selain nilam, juga sudah ada hilirisasi komoditas cabai yang diolah menjadi pasta, sehingga memiliki rantai nilai ekonomi yang lebih panjang. Begitu juga dengan coklat yang juga sudah ada pabrik pengolahannya.

"Rempah bisa dikembangkan dan diolah menjadi bumbu untuk masuk ke pasar dunia. Makanan Indonesia masih tertinggal bila dibanding Thailand dan Vietnam. Mereka jauh dikenal masyarakat dunia," ungkap dia.

Teten tidak menampik bahwa saat ini industri rempah-rempah Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan serius. Di antaranya, ketidakstabilan harga, kurangnya infrastruktur pendukung, permasalahan akses pasar, serta pengelolaan lingkungan yang kurang memperhatikan prinsip keberlanjutan.

"Rantai suplai yang belum terintegrasi dengan baik membuat banyak petani rempah berada dalam situasi ekonomi yang sulit. Sementara produk kita sering kali belum mencapai potensi nilai yang optimal di pasar global," kata Menteri Teten.

Dampak Hilirisasi Komoditas  Rempah

Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Kementerian Koperasi dan UKM  Ali menambahkan ada studi yang menyebutkan bahwa dari hulu ke hilir potensi ekonomi rempah Indonesia minimal Rp 3.000 triliun per tahun, namun selama ini tidak terkonsolidasi dan terekam dengan baik.

“Ada BUMN asal Tiongkok yang sudah bermain rempah di Indonesia selama 35 tahun melalui jalur yang tidak terekam secara formal. Maka, kita akan memetakan satu persatu, membuat satu ekosistem bisnis yang menjadikan koperasi dan UMKM sebagai tulang punggungnya,” kata Ali.

Ali menyebutkan, strategi dari hulu ke hilir akan disambungkan satu sama lain atau terkoneksi antara para petani di skala mikro dan kecil dengan industri sebagai offtaker di skala menengah dan besar. Koneksi ini akan menumbuhkembangkan ekosistem bisnis rempah sehingga dapat menjamin bahwa bisnis rempah nusantara menjadi bisnis yang sustain dari sisi bahan baku, proses industri, hingga pasar.

"Semua terkoneksi, sampai pada akhirnya mengarah ke kata kunci yaitu hilirisasi," imbuh Ali.

Ali mengungkapkan para pelaku usaha dan asosiasi rempah akan menginisiasi agar ke depan Indonesia memiliki lembaga atau badan khusus yang menangani industri rempah nusantara.

"Ini untuk mencapai kejayaan rempah nusantara," pungkas Ali.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, PEKANBARU-- Provinsi Riau telah berhasil menarik minat investor baik dari dalam maupun luar negeri pada semester I/2024, dengan total investasi mencapai Rp53,1 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 8,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Riau, Panji Achmad mengatakan aktivitas investasi tersebut juga membuka lapangan kerja bagi 60.515 tenaga kerja baru, menjadikan Riau sebagai provinsi dengan investasi terbesar keenam secara nasional.

"Sektor ekonomi yang mencatatkan pertumbuhan signifikan di Riau, terutama pada komoditas pulp dan kertas, turut mendongkrak perekonomian daerah," ungkapnya Jumat (11/10/2024).

Menurutnya pada triwulan II/2024, ekonomi Riau tumbuh sebesar 3,70% (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan triwulan I yang mencapai 3,42% (year-on-year).

Dengan pencapaian ini, Riau menjadi provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar kedua di luar Jawa, menyumbang 4,99% terhadap total PDRB nasional.

Panji menyebutkan peningkatan ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Riau yang stabil dan prospektif.

“Keberadaan industri unggulan seperti pulp dan kertas, serta sektor perkebunan, telah berhasil menarik minat investor. Kami optimis, dengan terus membaiknya iklim usaha dan dukungan dari berbagai pihak, Riau akan terus menjadi destinasi investasi yang menarik,” ujarnya.

Kemudian peningkatan investasi tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, tetapi juga memberikan efek positif pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut, sehingga memperkuat perekonomian daerah secara menyeluruh.

Dia menambahkan, dengan stabilitas yang ada dan potensi yang terus berkembang, Riau memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.