IDXChannel - Wacana pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang bakal mengubah skema penyaluran subsidi energi bahan bakar minyak (BBM) maupun listrik menjadi subsidi langsung kepada orang bukan lagi kepada barang disambut baik.

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengatakan, meski jauh lebih mudah tanpa data, namun skema subsidi energi kepada barang seperti yang selama ini berlaku memang masih kerap salah sasaran.

"Dan kalau tidak salah, salah sasarannya itu sekitar Rp90 triliun per tahun. Kalau dasar tahun yang lalu itu Rp90 triliun gitu ya, kalau sekarang meningkat ya mungkin Rp120 triliunan mungkin gitu ya," ujarnya ketika dihubungi IDXChannel, Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Oleh karena itu, Fahmy mengungkapkan, apabila skema subsidi energi ini mau diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT), maka penyalurannya akan lebih tepat sasaran. Namun, implementasinya juga tentu membutuhkan data penerima yang terbaru.

"Data yang updating dan data orang yang berhak tadi. Nah kalau memang Prabowo nanti akan mengubah itu. Kalau menurut saya itu saya kira sangat tepat gitu ya. Karena lebih cepat sasaran dan lebih adil. Dan itu agak sulit memang diterapkan karena harus ada data yang ter-update tadi," kata dia.

Fahmi menuturkan, data itu bisa didapatkan dari penerima bantuan sosial (bansos) yang selama ini sudah disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk pembagian BLT.

"Nah tetapkan saja yang berhak menerima dari BLT tadi ya artinya ditambahkan berapa subsidi yang diperoleh untuk setiap liter, katakanlah Pertalite. Kalau Pertalite harga pasar Rp12 ribu kemudian sekarang Rp10 ribu, maka dia akan memperoleh subsidi sebesar Rp2 ribu per liter. Nah berapa jumlahnya itu saya kira bisa dihitung. Tetapi itu lebih tepat sasaran tadi," ujar dia.

"Nah dengan cara itu tidak mungkin lagi akan salah sasaran. Nah yang tidak terdaftar dalam BLT tadi atau tidak memperoleh tadi, maka dia memang harus membeli harga, kalau Pertalite harga pasar tadi," kata Fahmy.

(Dhera Arizona)