Bisnis.com, JAKARTA — CEO Telegram Pavel Durov didakwa atas keterlibatan dalam menyebarkan pornografi anak-anak dan dugaan kejahatan lainnya, usai 4 hari dalam tahanan polisi Prancis.

Dilansir dariWired, Kamis (29/8/2024), Durov dilarang meninggalkan wilayah Prancis setelah didakwa karena terlibat dalam menjalankan platform online yang diduga memungkinkan penyebaran pornografi anak-anak.

Durov ditangkap pada Sabtu pukul 8 malam waktu setempat setelah jet pribadinya mendarat di bandara dekat Paris. Dia kemudian ditahan selama empat hari sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan aktivitas kriminal yang terjadi di Telegram.

Menurut pernyataan yang dirilis oleh Jaksa Penuntut Paris, bos Telegram didakwa dan dilarang meninggalkan Paris pada Rabu malam waktu setempat.

Durov dibebaskan di bawah pengawasan peradilan dan harus membayar jaminan sebesar 5 juta euro (US$5,5 juta) atau sekitar Rp84,71 miliar (asumsi kurs Rp15.402 per dolar AS). Pria usia 39 tahun itu juga harus melapor ke kantor polisi di Prancis dua kali seminggu.

Jaksa Paris Laure Beccuau mengatakan Durov ditempatkan di bawah penyelidikan formal untuk berbagai tuduhan yang terkait dengan materi pelecehan seksual anak, perdagangan narkoba, mengimpor kriptologi tanpa deklarasi sebelumnya, serta “hampir tidak ada total” kerja sama dengan otoritas Prancis.

Pihak berwenang Prancis mencatat “hampir total kurangnya tanggapan dari Telegram terhadap permintaan hukum,” kata Beccuau.

“Inilah yang menyebabkan JUNALCO [Yurisdiksi Nasional untuk Memerangi Kejahatan Terorganisir] untuk membuka penyelidikan atas kemungkinan tanggung jawab pidana dari para eksekutif layanan pesan ini dalam komisi pelanggaran ini,” ujarnya.

Investigasi awal dimulai pada Februari 2024 dan investigasi awal dikoordinasikan oleh OFMIN, sebuah lembaga yang dibentuk untuk mencegah kekerasan terhadap anak di bawah umur.

Sejak penangkapannya, baik UEA maupun Rusia telah meminta akses konsuler ke Durov, yang memiliki kewarganegaraan di kedua negara. Tidak jelas mengapa Durov, yang juga memperoleh paspor Prancis setelah meninggalkan Rusia, berada di Prancis.

Di sisi lain, Rusia telah mengklaim, tanpa bukti, bahwa penangkapan Durov adalah upaya Amerika Serikat untuk mengerahkan pengaruh atas platform melalui Prancis.

“Telegram adalah salah satu dari sedikit dan pada saat yang sama platform Internet terbesar di mana Amerika Serikat tidak memiliki pengaruh,” kata Ketua Duma Negara Rusia Vyacheslav Volodin.

Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pada hari Senin bahwa penahanan Durov sama sekali bukan keputusan politik.

“Terserah peradilan, dalam kemerdekaan penuh, untuk menegakkan hukum,” ungkapnya di media sosial X (sebelumnya Twitter).

Perlu diketahui, Telegram diluncurkan pada 2013 karena hubungan antara Durov dan pemerintah Rusia terus memburuk.

Tahun berikutnya, pihak berwenang menggeledah kantor VK dan polisi menuduh Durov menabrak dan melukai seorang polisi lalu lintas dengan Mercedes putih, memaksanya untuk bersembunyi.

Dia akhirnya mengundurkan diri dari VK pada April 2014. Keputusan itu membuatnya bebas untuk fokus pada Telegram, pertama di Rusia dan kemudian di UEA, di mana dia mendirikan kantor pusat resmi platform di Dubai.

Media Politico baru-baru ini menguak ternyata Presiden Prancis, Emanuel Macron termasuk pengguna aktif aplikasi Telegram. Sementara, sang CEO platform Telegram, Pavel Durov ditahan di negeri berjuluk Les Blues tersebut.

Pendiri Telegram dan pelopor blockchain TON, Pavel Durov  telah ditangkap oleh polisi Prancis di sebuah bandara di utara Paris pada Sabtu lalu. Durov ditahan setelah jet pribadinya mendarat di Bandara Le Bourget, sebagaimana dilansir BBC dari laporan media Prancis.

Terkait itu, Emmanuel Macron pada Senin, 26 Agustus 2024 menegaskan bahwa penahanan Pavel Durov pada Sabtu lalu tidak bermotif politik sama sekali.

“Saya membaca sejumlah informasi tidak benar mengenai Prancis setelah penangkapan Pavel Durov. Prancis sangat berkomitmen pada kebebasan berekspresi, berkomunikasi, inovasi, dan berbisnis. Hal ini akan tetap demikian. Dalam negara hukum, baik di jejaring sosial maupun dalam kehidupan nyata, kebebasan dilaksanakan dalam kerangka yang ditetapkan oleh hukum untuk melindungi warga negara dan menghormati hak-hak dasar mereka. Penegakan hukum bergantung pada sistem peradilan yang sepenuhnya independen. Penangkapan CEO Telegram di wilayah Prancis terjadi sebagai bagian dari penyelidikan yudisial yang sedang berlangsung. Ini sama sekali bukan keputusan politik. Terserah hakim kelak untuk memutuskan,” tegas Macron di akun X-nya.

Macron Pengguna Aktif Telegram

Dalam penelusuran Politico, aplikasi perpesanan terenkripsi Telegram banyak digunakan dalam lingkaran orang-orang politik dan media, termasuk oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron sendiri.

“Pada Senin, ketika pendiri Telegram Pavel Durov berada dalam tahanan polisi Prancis, presiden diketahui menggunakan aplikasi itu, terlihat ‘recently connected‘. Seorang mantan anggota parlemen yang memiliki nomor presiden Prancis menunjukkan kepada Politico di ponsel mereka,” tulis media politik AS tersebut dalam laporannya.

Menurut penelusuran Politico, Macron telah menjadi pengguna Telegram sejak awal kampanye presidennya yang pertama. Emmanuel Macron menjabat sebagai Presiden Prancis sejak 14 Mei 2017. Ia memenangkan pemilihan presiden pada bulan Mei 2017 dan kemudian dilantik sebagai presiden pada tanggal tersebut.

Hampir satu dekade kemudian, aplikasi ini tetap banyak digunakan oleh anggota kabinet dan pejabat politik dari semua tingkat dan partai, terutama di kalangan pendukung Macron. Tudingan Prancis

Dalam laporan BBC, miliarder berusia 39 tahun itu ditangkap berdasarkan surat perintah atas pelanggaran yang terkait dengan aplikasi perpesanan popular tersebut. 

Pavel Durov Belum Jadi Tersangka, Ini 12 Hal Pemeriksaan Dirinya

Menurut otoritas hukum Prancis, penyelidikan dilaporkan berhubungan dengan kurangnya sistem moderasi konten di Telegram, dengan Durov dituduh gagal mengambil langkah untuk membatasi penggunaan aplikasi itu untuk aktivitas kriminal.

Telegram dituding enggan bekerja sama dengan penegak hukum terkait perdagangan narkoba, konten seksual anak, dan penipuan. Telegram sebelumnya membantah tuduhan bahwa mereka kurang dalam hal moderasi konten.

Namun lebih jauh, seorang pejabat peradilan Prancis menyampaikan kepada Politico, bahwa Telegram menimbulkan frustrasi di Prancis karena keengganannya untuk bekerja sama dengan pihak berwenang. 

“Mereka membuat orang kesal dengan penolakan mereka untuk memberikan jawaban dalam berkas-berkas kotor,” kata pejabat tersebut secara anonim, seperti dikutip Politico.

Kekhawatiran keamanan yang terus berlanjut mendorong pihak berwenang untuk berupaya membatasi penggunaan Telegram dalam lingkaran resmi karena kekhawatiran tentang kerahasiaan. 

Ini Pernyataan Resmi Telegram Terkait Penahanan Pavel Durov di Prancis

Sebelumnya, pada November tahun lalu, Perdana Menteri Elisabeth Borne melarang menteri dan tim mereka menggunakan WhatsApp, Telegram, dan Signal.

“Alat digital ini tidak bebas dari celah keamanan dan karenanya tidak dapat menjamin keamanan percakapan dan informasi yang dibagikan melalui mereka,” kata Borne.

Menurut Politico, partai politik Macron sendiri, Renaissance, masih menggunakan saluran Telegram untuk mengirim komunikasi publik kepada jurnalis di saluran pribadi yang mencakup 150 anggota pers, seperti halnya kementerian dalam negeri Prancis. 

Selain itu, Macron juga memiliki saluran publik tempat pernyataan dan berita terbaru dibagikan, diikuti oleh lebih dari 30.000 pelanggan, demikian juga kepresidenan Prancis.

Selama kampanye presiden 2017, pejabat keamanan Prancis telah memperingatkan kubu Macron tentang penggunaan Telegram mereka. 

Presiden Prancis: Penahanan Pavel Durov Tidak Bermotif Politik

“Mereka memberi tahu kami bahwa kami sedang diawasi, bahwa kami berisiko diretas dan bahwa kami harus berhati-hati dengan Telegram, yang merupakan aplikasi Rusia,” seorang penasihat Macron dikutip oleh surat kabar Libération.

Telegram dianggap sebagai salah satu platform media sosial utama setelah Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan WeChat.

Pavel Durov lahir di Rusia dan sekarang tinggal di Dubai, tempat Telegram bermarkas. Dia memiliki kewarganegaraan ganda dari Uni Emirat Arab dan Prancis. Reuters bahkan mencatat bahwa dia juga mengantongi kewarganegaraan Rusia dan St Kitts and Nevis, kendati media itu mengakui hal itu belum bisa diverifikasi. Telegram sangat popular di Rusia, Ukraina, dan negara-negara bekas Uni Soviet. 

Aplikasi ini sempat dilarang di Rusia pada tahun 2018, setelah dia menolak untuk menyerahkan data pengguna. Larangan tersebut dicabut pada tahun 2021.

Faktanya, kendati Presiden Prancis, Emanuel Macron adalah pengguna setia aplikasi Telegram, namun hal tersebut tak bisa melindungi sang CEO Pavel Durov dari penangkapan. [ab]