Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - PARIS. Perdana Menteri sementara Lebanon, Najib Mikati, meminta dukungan untuk tentara Lebanon dalam mengamankan gencatan senjata saat menghadiri konferensi internasional di Paris.

Namun, kehadiran terbatas perwakilan AS dan mendekatnya pemilihan umum di Amerika Serikat membuat prospek gencatan senjata menjadi tidak pasti.

Sekitar 70 delegasi pemerintah dan 15 organisasi internasional berkumpul di Paris dengan tujuan mengumpulkan setidaknya 500 juta euro untuk bantuan kemanusiaan dan mendesak terjadinya gencatan senjata.

Para diplomat meragukan kemajuan yang dapat dicapai, mengingat fokus AS yang lebih pada urusan domestik.

Dalam pidatonya, Mikati menggambarkan situasi Lebanon sebagai "badai yang merusak," menekankan perlunya dukungan internasional untuk memperkuat angkatan bersenjata dan membangun kembali infrastruktur yang hancur.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, membuka konferensi dengan pernyataan bahwa tidak boleh ada lagi kekerasan di Lebanon dan mendesak pelaksanaan penuh resolusi Dewan Keamanan PBB yang gagal menjaga perdamaian. “Gencatan senjata di Lebanon sangat penting,” tegasnya.

Meskipun banyak seruan untuk gencatan senjata, pada hari Kamis tidak ada indikasi bahwa konflik akan mereda. Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, yang tidak hadir, melanjutkan lawatannya di Timur Tengah dalam upaya terakhir untuk mencapai perdamaian sebelum pemilihan umum AS bulan depan.

Sementara itu, Arab Saudi, yang ragu untuk terlibat, mengirim seorang menteri junior ke konferensi tersebut.

Macron mengumumkan bahwa Prancis akan memberikan bantuan sebesar 100 juta euro, sementara Jerman berkomitmen 96 juta euro. Kementerian Luar Negeri Prancis menyatakan bahwa konferensi bertujuan membantu satu juta orang yang mengungsi dengan menyediakan makanan, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Lebanon sendiri menyatakan kebutuhan akan 250 juta dolar per bulan untuk mengatasi krisis.

Salah satu fokus utama di Paris adalah memperkuat Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF) berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, yang meminta agar Lebanon selatan bebas dari kekuatan asing.

Tujuan akhir adalah merekrut dan melatih 6.000 unit LAF baru. Italia juga berencana menyelenggarakan konferensi terkait dukungan untuk LAF, di mana saat ini mereka memiliki sekitar 1.000 tentara sebagai bagian dari misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon.

Paris juga mendorong pemangku kepentingan Lebanon untuk segera melanjutkan pemilihan presiden guna mengatasi kekosongan kekuasaan yang telah berlangsung selama dua tahun.

Koordinasi antara Prancis dan Washington menghadapi tantangan, dengan negara-negara Eropa dan Arab mengkritik kurangnya seruan dari AS untuk gencatan senjata segera dan mengkhawatirkan perubahan posisi AS sebelum pemilihan mendatang pada 5 November.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Hubungan antara Prancis dan Israel memanas. Pada Minggu (20/10/2024), Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengatakan bahwa ia telah memerintahkan kementeriannya untuk memulai proses hukum terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Mengutip Reuters, langkah ini diambil setelah Paris melarang perusahaan-perusahaan Israel berpartisipasi dalam pameran dagang angkatan laut yang akan datang.

Keputusan untuk melarang perusahaan-perusahaan Israel adalah insiden terbaru dalam serangkaian insiden yang dipicu oleh keresahan pemerintah Macron atas tindakan Israel dalam perang di Gaza dan Lebanon.

Euronaval, penyelenggara acara 4-7 November di Paris, mengatakan dalam sebuah pernyataan minggu lalu bahwa pemerintah Prancis telah memberitahukannya bahwa delegasi Israel tidak diizinkan untuk memamerkan stan atau menunjukkan peralatan. Akan tetapi, delegasi Israel dapat menghadiri pameran dagang tersebut.

Menurut Euronaval, keputusan tersebut memengaruhi tujuh perusahaan.

"Saya telah menginstruksikan Kementerian Luar Negeri untuk mengambil tindakan hukum dan diplomatik terhadap keputusan Presiden Prancis untuk mencegah perusahaan-perusahaan Israel memamerkan produk mereka di pameran @SalonEuronaval di Paris bulan depan," kata Katz dalam sebuah pernyataan di platform sosial X.

Katz menambahkan, "Pemboikotan perusahaan-perusahaan Israel untuk kedua kalinya, atau pemberlakuan persyaratan yang tidak dapat diterima, merupakan tindakan yang tidak demokratis dan tidak dapat diterima di antara negara-negara sahabat. Saya mendesak Presiden Macron untuk membatalkannya sepenuhnya."

Sebelumnya, Reuters melaporkan, Menteri Pertahanan Israel, pada hari Rabu, menyebut keputusan Macron untuk melarang perusahaan-perusahaan Israel melakukan pameran di pameran senjata angkatan laut sebagai "aib" dan menuduh Paris menerapkan kebijakan yang bermusuhan terhadap orang-orang Yahudi.

Keputusan itu muncul setelah upaya Prancis untuk mengamankan gencatan senjata dalam konflik antara Israel dan Hizbullah di Lebanon gagal dan Israel melancarkan lebih banyak serangan udara terhadap target-target di negara itu.

"Tindakan Presiden Prancis Macron merupakan aib bagi bangsa Prancis dan nilai-nilai dunia bebas, yang ia klaim untuk dijunjung tinggi," Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant memposting di X.

"Prancis telah mengadopsi, dan secara konsisten menerapkan, kebijakan yang bermusuhan terhadap orang-orang Yahudi. Kami akan terus membela negara kami dari musuh-musuh di 7 front yang berbeda, dan berjuang untuk masa depan kami – dengan atau tanpa Prancis," kelas Gallant.

Tonton:Konflik Israel-Hizbullah Memanas, Iran dan Prancis turun Tangan

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -YERUSALEM/KAIRO. Pemimpin Hamas Yahya Sinwar, sosok yang disebut Israel sebagai dalang serangan 7 Oktober 2023, tewas pada hari Kamis (17/10/2024).

Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz.

Berikut reaksi internasional atas kematian pemimpin Hamas Yahya Sinwar:

PRESIDEN AS JOE BIDEN

"Kematian Sinwar memberi kesempatan bagi hari berikutnya di Gaza tanpa kelompok militan itu berkuasa. Yahya Sinwar merupakan hambatan yang tidak dapat diatasi untuk mencapai semua tujuan tersebut. Hambatan itu tidak ada lagi. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan."

PERDANA MENTERI KANADA JUSTIN TRUDEAU

"Yahya Sinwar, pemimpin brutal organisasi teroris Hamas, telah disingkirkan oleh IDF. Di bawah kepemimpinan Sinwar, Hamas melakukan kekejaman mengerikan pada 7 Oktober, berusaha menghancurkan Israel, dan melancarkan serangan teror yang tidak masuk akal dan menghancurkan terhadap warga sipil di seluruh wilayah. Hari ini memberikan keadilan bagi para korbannya dan keluarga mereka. Kematian Sinwar mengakhiri pemerintahan teror."

PRESIDEN PRANCIS EMMANUEL MACRON

"Yahya Sinwar adalah orang utama yang bertanggung jawab atas serangan teroris dan tindakan biadab pada 7 Oktober. Hari ini, saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam bagi para korban, termasuk 48 rekan senegara kita, dan orang-orang yang mereka cintai. Prancis menuntut pembebasan semua sandera yang masih ditahan oleh Hamas."

MENTERI LUAR NEGERI JERMAN ANNALENA BAERBOCK

"Sinwar adalah pembunuh brutal dan teroris, yang ingin menghancurkan Israel dan rakyatnya. Sebagai dalang teror pada 7 Oktober, ia menyebabkan kematian bagi ribuan orang dan penderitaan yang tak terukur bagi seluruh wilayah. Hamas sekarang harus membebaskan semua sandera dan meletakkan senjatanya, penderitaan rakyat di Gaza akhirnya harus berakhir."

PERDANA MENTERI ITALIA GIORGIA MELONI

"Dengan kematian Yahya Sinwar, maka berakhir pulalah pelaku utama pembantaian 7 Oktober 2023. Saya yakin bahwa fase baru sekarang harus dimulai: Sudah saatnya semua sandera dibebaskan, gencatan senjata segera diumumkan, dan rekonstruksi dimulai di Gaza. Kami akan terus mendukung dengan penuh semangat setiap upaya ke arah ini dan untuk dimulainya kembali proses politik yang serius dan kredibel yang mengarah pada solusi dua negara."

MENTERI PERTAHANAN INGGRIS JOHN HEALEY

“Saya pribadi tidak akan berduka atas kematian seorang pemimpin teroris seperti Sinwar, seseorang yang bertanggung jawab atas serangan teroris pada tanggal 7 Oktober, dan saya sadar bahwa Pemerintah Inggris tidak hanya memicu hari paling gelap dan paling mematikan bagi orang-orang Yahudi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga telah memicu konflik selama lebih dari setahun dan tingkat korban sipil Palestina yang tidak dapat ditoleransi.”

CHICK SCHUMER, PEMIMPIN MAYORITAS DEMOKRAT SENAT AS

"Sinwar dalam keyakinan dan tindakannya telah menyebabkan begitu banyak penderitaan bagi orang-orang Israel dan Palestina; dan saya berdoa agar penyingkirannya dari tempat kejadian akan membuka jalan untuk segera membawa pulang semua sandera – termasuk 7 warga Amerika – dan menegosiasikan akhir permusuhan yang akan menjamin keamanan rakyat Israel dan menyediakan bantuan kemanusiaan penuh dan jalan baru ke depan bagi rakyat Gaza."

MIKE JOHNSON, PIMPINAN REPUBLIKAN DPR AS

"Dengan lengsernya para pemimpin Hamas dan Hizbullah yang haus darah, Pemerintah Biden-Harris sekarang harus bekerja sama dengan Israel untuk menerapkan kampanye tekanan maksimum terhadap kepala ular: Iran. Meskipun Pemerintah Biden-Harris mengutuk strateginya, Perdana Menteri Netanyahu telah menghasilkan banyak kemenangan penting bagi Israel sehingga kita berada di ambang hari baru keamanan dan kebebasan di Timur Tengah. Kita tidak boleh menyia-nyiakan momen ini."

Tonton:Ini Alasan AS Kirim Sistem Antirudal Thaad yang Kuat ke Israel

DUTA BESAR ISRAEL UNTUK PBB DANNY DANON

"Pasukan IDF kami telah melenyapkan Yahya Sinwar, pemimpin Hamas dan arsitek utama pembantaian 7 Oktober. Kemarin di Dewan Keamanan PBB, banyak yang bertanya mengapa kami masih berada di Gaza setahun setelah kekejaman 7 Oktober. Hari ini mereka mendapat jawaban. Tidak ada teroris yang kebal terhadap tangan panjang IDF. Kami tidak akan berhenti sampai kami membawa pulang semua sandera kami dan melenyapkan monster Hamas."

NEW YORK, investor.id – Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu membalas pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyebutkan tentang pendirian Israel. Netanyahu tersinggung dengan pernyataan Macron yang mengatakan Israel dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Netanyahu tidak boleh lupa negaranya dibentuk oleh keputusan PBB," kata Macron di depan kabinetnya, dikutip Euro News, Kamis (17/10/2024). Ia mengacu pada resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 1947 untuk membagi mandat warga Palestina di Inggris menjadi negara-negara Yahudi dan Arab yang terpisah.

"Oleh karena itu, ini bukan saatnya untuk mengabaikan keputusan PBB," tambahnya.

Israel menerima rencana pembagian, sementara Palestina menolaknya. Beberapa jam setelah mendeklarasikan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948, tentara dari negara-negara Arab di sekitarnya menyerang Israel yang memenangkan perang setahun kemudian.

"Pengingat bagi Presiden Prancis, bukan keputusan PBB yang mendirikan Negara Israel. Tetapi kemenangan yang diraih dalam Perang Kemerdekaan dengan darah para pejuang heroik kita, banyak di antaranya adalah penyintas Holocaust, termasuk dari rezim Vichy di Prancis," tutur Netanyahu saat membacakan pernyataan dalam menanggapi komentar Macron, Rabu (16/10/2024).

Pernyataan Macron disampaikan saat ia menyerukan diakhirinya ekspor senjata ke Jalur Gaza dan Lebanon dalam upaya menciptakan kondisi untuk gencatan senjata.

Seruan embargo senjata muncul di tengah perang Israel dengan Hamas di Gaza, menyusul serangan tak beralasan kelompok teror itu pada 7 Oktober 2023. Permintaan gencatan senjata itu juga disampaikan setelah operasi militer Israel di Lebanon, setelah serangan roket setahun lalu oleh Hizbullah yang didukung oleh Iran.

Awal bulan ini, Netanyahu sempat mengkritik Macron dan para pemimpin Barat lainnya atas seruannya untuk menghentikan aliran senjata.

Ia menyebut sikap mereka sebagai aib, dengan mengatakan Israel akan menang. “Dengan atau tanpa dukungan mereka, tetapi rasa malu mereka akan terus berlanjut lama setelah perang dimenangkan," kata dia.

Pada 6 Oktober 2024, Macron mengatakan Prancis tidak akan lagi memasok senjata ke Israel, meskipun akan terus mengirim peralatan pertahanan rudal.

"Saya pikir hari ini, prioritasnya adalah kita kembali ke solusi politik, bahwa kita berhenti mengirim senjata untuk berperang di Gaza," ucap Macron, mengutip Euro News.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Paris: Parlemen Prancis menolak usulan memakzulkan Presiden Emmanuel Macron pada Selasa kemarin di tengah tekanan dari kubu sayap kiri yang mengkritik kinerja kepala negara tersebut. Penolakan ini telah dikonfirmasi seorang anggota parlemen dari sayap kiri Prancis.

Proposal pemakzulan diajukan oleh partai sayap kiri keras La France Insoumise (LFI) di bulan September, menuduh Macron telah menghalangi proses politik setelah pemilihan parlemen Prancis yang diadakan pada 30 Juni dan 7 Juli lalu.

LFI menuding Macron menunda proses politik dan mengabaikan hasil pemilu. Namun, setelah ditolak oleh Komite Hukum Majelis Nasional pekan lalu, proposal ini kembali ditolak oleh Konferensi Presiden, yang terdiri dari presiden Parlemen Eropa dan para pemimpin kelompok politik, sehingga usulan pemakzulan tidak bisa dimasukkan dalam agenda parlemen.
Mathilde Panot, anggota parlemen dari LFI, mengkritik keputusan tersebut dalam konferensi pers. Ia menyebut bahwa Macron berusaha menghindari debat di Majelis Nasional terkait serta pengabaiannya terhadap hasil pemilu.

“Perilakunya berbahaya dan tidak menentu" kata Mathilde Panot, anggota parlemen dari LFI dilansir dari Anadolu Agency, Rabu, 9 Oktober 2024.

Ia juga mengecam partai sayap kanan National Rally (RN) dan mantan pemimpinnya Marine Le Pen yang mendukung penolakan usulan pemakzulan tersebut.

Sementara itu, Manuel Bompard, koordinator nasional LFI, menegaskan bahwa partainya akan terus mengajukan usulan tersebut.

"Kami tidak akan menyerah. Kami akan terus mengajukan usulan ini hingga pemakzulan dibahas di Majelis Nasional," ucap Manuel Bompard, melalui platform X.

LFI, yang merupakan bagian dari aliansi sayap kiri New Popular Front (NFP), telah mengkritik Macron setelah pemilu karena tidak mencalonkan kandidat NFP, Lucie Castets, sebagai perdana menteri, meski aliansi tersebut memperoleh kursi terbanyak.

Macron membubarkan parlemen dan menyerukan pemilihan umum dini setelah partai sayap kanan RN memenangkan lebih dari 31% suara dalam pemilihan Parlemen Eropa pada 9 Juni, mengalahkan blok sentrisnya. (Angel Rinella)

Baca juga: Ribuan Warga Prancis Turun ke Jalan, Labeli Macron sebagai ‘Pencuri’ Pemilu


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Sumber: Al Jazeera | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menyerukan penghentian pengiriman senjata ke Israel yang telah membom Gaza selama setahun terakhir ini. Bahkan, baru-baru ini, Israel melancarkan operasi militer terhadap Lebanon.

“Saya pikir hari ini, prioritasnya adalah kita kembali ke solusi politik, bahwa kita berhenti mengirimkan senjata untuk berperang di Gaza,” kata Macron kepada penyiar France Inter pada hari Sabtu.

“Prancis tidak mengirimkan [senjata] apa pun,” tambahnya selama wawancara yang direkam awal minggu ini.

Mengutip Al Jazeera, meskipun Prancis bukan penyedia senjata utama untuk Israel, suaranya sebagai pemain kunci di Uni Eropa dan sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa membawa pengaruh yang signifikan di tengah upaya internasional untuk mencapai solusi politik atas konflik di Gaza.

Pada bulan September, Inggris juga mengumumkan bahwa mereka menangguhkan beberapa ekspor senjata ke Israel, dengan alasan “risiko yang jelas” bahwa senjata tersebut dapat digunakan dalam pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Macron menegaskan kembali kekhawatirannya atas serangan dahsyat Israel di Gaza yang terus berlanjut meskipun ada seruan berulang kali untuk gencatan senjata.

“Saya pikir kami tidak didengar. Saya pikir itu adalah kesalahan, termasuk untuk keamanan Israel,” katanya, seraya menambahkan bahwa konflik itu mengarah pada “kebencian”.

Macron juga mengkritik keputusan Netanyahu untuk mengirim pasukan ke operasi darat di Lebanon, dengan mengatakan prioritasnya seharusnya adalah “menghindari eskalasi”.

“Rakyat Lebanon tidak boleh dikorbankan, Lebanon tidak boleh menjadi Gaza lainnya,” katanya.

Sementara itu, Netanyahu dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya mengatakan saat Israel memerangi kekuatan barbarisme yang dipimpin oleh Iran, semua negara beradab harus berdiri teguh di sisi Israel.

“Namun, Presiden Macron dan para pemimpin Barat lainnya sekarang menyerukan embargo senjata terhadap Israel. Mereka harus malu,” kata Netanyahu.

Kantor Macron menanggapi dengan sebuah pernyataan pada hari Sabtu, menyebut Prancis sebagai “sahabat setia Israel” dan menggambarkan reaksi Netanyahu sebagai reaksi yang berlebihan dan terpisah dari persahabatan antara Prancis dan Israel.

Pernyataan Macron dipandang sebagai pesan bagi Israel dan sekutu mereka, Amerika Serikat, yang merupakan pemasok senjata terbesar bagi Israel.

Pada bulan Mei, Departemen Luar Negeri AS mengatakan tidak memiliki cukup bukti untuk memblokir pengiriman senjata. Akan tetapi AS menilai bahwa Israel telah menggunakan senjata dengan cara yang tidak sesuai dengan standar hukum humaniter.

Qatar, mediator utama dalam pembicaraan gencatan senjata Gaza, mengatakan pernyataan Macron adalah langkah penting dan dihargai untuk menghentikan perang.

Yordania juga menyambut baik pernyataan pemimpin Prancis itu dan menekankan pentingnya memberlakukan larangan penuh atas ekspor senjata ke Israel dan "konsekuensi nyata" atas tindakan negara itu.

Komentar Macron muncul saat Menteri Luar Negerinya Jean-Noel Barrot sedang dalam perjalanan empat hari ke Timur Tengah, yang akan berakhir pada hari Senin di Israel, saat Paris berupaya memainkan peran dalam menghidupkan kembali upaya diplomatik untuk mencapai gencatan senjata.

Tel Aviv: Presiden Prancis Emanuel Macron hari Sabtu, 5 Oktober 2024 menyerukan agar negara-negara barat melakukan embargo terhadap Israel, seruan yang mendapatkan kecaman dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

"Saya rasa hari ini, harus diprioritaskan agar kita kembali ke solusi politik, kita harus berhenti mengirim pasokan senjata untuk bertempur di Gaza," Ucap Macron di media siaran Prancis, melansir Times of Israel.

Macron menegaskan kekhawatirannya terhadap eskalasi yang terjadi di kawasan dan merasa bahwa seruan komunitas internasional untuk melakukan gencatan senjata tidak didengarkan oleh negara-negara yang berkonflik.
"Saya rasa itu (mengirim pasokan senjata) adalah kesalahan, termasuk untuk keamanan Israel," ujar Macron dan menambah bahwa konflik tersebut telah berujung kepada "kebencian".

Dia menegaskan agar adanya upaya untuk menghindari dari meminta agar "Lebanon tidak menjadi Gaza yang baru".

Netanyahu telah mengecam pernyataan Macron dan "beberapa pemimpin-pemimpin negara barat lainnya".


Gambar: Netanyahu Kecam Macron, 5 Oktober 2024. (GPO/Pemerintah Israel/@IsraeliPM)

"Hari ini (5 Oktober 2024), Israel mempertahankan diri menghadapi 7 medan perang terhadap musuh-musuh peradaban," ujar Netanyahu, dalam pidato yang di unggah di akun X @IsraeliPM.

Menurut Netanyahu, Israel saat ini sedang berhadapan dengan Iran dan "6 proksi-proksinya" yang sering disebut pihak Israel sebagai "poros setan".

"Musuh-musuh" tersebut berdasarkan Netanyahu adalah organisasi Islam Palestina Hamas, Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, "kelompok-kelompok Syiah di Suriah dan Irak", "teroris di Yudea dan Samaria", serta Iran yang mengirim ratusan misil balistik ke Israel pada 1 Oktober 2024.

"Apa Iran melakukan Embargo senjata kepada Hizbullah? atau Houthi? atau Hamas? dan proksi-proksi lainnya? tentu tidak, poros teroris bersatu membantu satu sama lain," ujar Netanyahu.

Menurutnya, "negara-negara beradab" seperti Prancis seharusnya mendukung Israel melawan "poros setan" dan menyebut upaya embargo tersebut "memalukan".

"Israel akan menang dengan atau tanpa dukungan mereka tapi rasa malu mereka akan tetap ada bahkan ketika perang dimenangkan," ujar Netanyahu.

Prancis telah merespons kecaman Netanyahu dan menyebut Prancis adalah "teman Israel yang tabah".

"Kata-kata Tn. Netanyahu berlebihan dan tidak berhubungan dengan pertemanan antara Prancis dan Israel," tulis kantor Presiden Macron dalam pernyataan, melansir Times of Israel.

Pernyataan tersebut mengatakan Macron "secara pribadi memberi tahu Presiden Iran bahwa Prancis berkomitmen terhadap keamaanan Israel" dan dia "menegaskan Prancis tidak akan mengizinkan Iran atau proksi-proksinya menyerang Israel".

Namun, pernyataan tersebut kembali menegaskan posisi Macron dan pemerintahan Prancis agar eskalasi dihindari dan "kembali ke solusi diplomasi".

Baca Juga:
Israel Serang Masjid di Gaza, 5 Orang Tewas 20 Terluka


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

BERLIN - Ekonomi Uni Eropa (UE) tertinggal di belakang AS (Amerika Serikat) dan China akibat dengan regulasi yang berlebihan. Presiden Prancis, Emmanuel Macron mengingatkan, ekonomi Uni Eropa perlu menjadi lebih kompetitif dengan AS dan China , jika tidak ingin mati.

Menurut Macron yang berbicara dalam Dialog Global Berlin, blok 27 negara itu tertinggal di belakang Washington dan Beijing, dimana keduanya telah melampaui Uni Eropa dalam hal output ekonomi dan investasi.

Macron juga memperingatkan bahwa Uni Eropa berada dalam situasi yang sangat genting dan dapat menghadapi masalah yang besar jika gagal memperdalam pasar tunggalnya dan menyelesaikan "fragmentasi."

"Uni Eropa bisa mati, kita berada di ambang momen yang sangat penting," kata presiden Prancis seperti dilansir RT.

"Model kita sebelumnya sudah berakhir ? kita mengatur secara berlebihan dan kurang berinvestasi. Dalam dua hingga tiga tahun yang akan datang, jika kita mengikuti agenda klasik kita, kita akan keluar dari pasar," ungkapnya.

Selainn itu Macron juga mengingatkan, bahwa Uni Eropa gagal untuk segera mereformasi peraturan, blok tersebut akan dipaksa untuk menerapkan rencana penyelamatan dalam waktu lima hingga sepuluh tahun, mendatang.

Lantaran itu, Macron meminta negara-negara anggota Uni Eropa untuk menekan aturan perdagangan global yang adil. Sejalan dengan itu, juga mendesak Brussels agar menyelesaikan paket aturan keuangan serikat perbankan, menurut Bloomberg.

Pernyataan Macron menggemakan peringatan yang diterbitkan dalam laporan "daya saing ekonomi" Mario Draghi bulan lalu. Mantan presiden Bank Sentral Eropa dan perdana menteri Italia itu mengatakan, Uni Eropa membutuhkan investasi tahunan sebesar USD890 miliar, yang merupakan sekitar 4,5% dari PDB seluruh blok UE, untuk bisa mengimbangi AS dan China.

Paris: Ribuan warga Prancis marah dan memprotes keputusan Presiden Emmanuel Macron yang menunjuk politikus kanan-tengah Michel Barnier sebagai perdana menteri. Mereka dan sejumlah partai sayap kiri menuduh Macron telah mencuri pemilu legislatif Prancis.

Keputusan Macron menunjuk negosiator Brexit Uni Eropa dan konservatif berusia 73 tahun itu terjadi pada Kamis lalu, mengakhiri pencarian selama dua bulan setelah keputusannya yang tidak menguntungkan untuk mengadakan pemilu legislatif yang menghasilkan parlemen tak seimbang yang terbagi dalam tiga blok.

Dalam wawancara pertama sebagai kepala pemerintahan, Barnier mengatakan pada Jumat malam bahwa pemerintahannya, yang tidak memiliki mayoritas yang jelas, akan mencakup kaum konservatif, anggota kubu Macron dan ia berharap, beberapa dari kubu kiri.

Mengutip dari The New Daily, Minggu, 8 September 2024, Barnier menghadapi tugas berat untuk mencoba mendorong reformasi dan anggaran 2025 karena Prancis berada di bawah tekanan dari Komisi Eropa dan pasar obligasi untuk mengurangi defisitnya.

Kubu kiri, yang dipimpin partai sayap kiri jauh France Unbowed (LFI), menuduh Macron mengingkari demokrasi dan mencuri hasil pemilu setelah presiden menolak memilih kandidat dari aliansi New Popular Front (NFP) yang berada di posisi teratas dalam pemungutan suara di bulan Juli.

Pimpinan jajak pendapat Elabe menerbitkan survei pada hari Jumat yang menunjukkan 74 persen warga Prancis menganggap Macron telah mengabaikan hasil pemilu, dengan 55 persen meyakini ia telah mencuri hasil pemilu.

Menanggapi penunjukan Barnier, yang partai berhaluan kanan-tengahnya Les Republicains hanya merupakan blok kelima di parlemen dengan kurang dari 50 anggota, para pemimpin partai sayap kiri, serikat pekerja, dan badan mahasiswa menyerukan protes massal pada hari Sabtu menjelang aksi baru, termasuk kemungkinan aksi mogok pada 1 Oktober.

France Unbowed mengatakan 130 aksi protes akan berlangsung di seluruh Prancis.

Barnier melanjutkan konsultasi di hari Sabtu saat ia berupaya membentuk pemerintahan, pekerjaan yang sulit mengingat ia menghadapi potensi mosi tidak percaya, dengan rancangan anggaran mendesak untuk tahun 2025 yang akan dibahas di parlemen pada awal Oktober.

NFP dan National Rally yang berhaluan kanan jauh bersama-sama memiliki mayoritas dan dapat menggulingkan perdana menteri melalui mosi tidak percaya jika mereka memutuskan untuk bekerja sama.

Baca juga: Macron Tuai Kontroversi Usai Menolak Memilih Perdana Menteri Sayap Kiri

(WIL)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Emmanuel Macron menunjuk eks negosiator Brexit Uni Eropa, Michel Barnier, sebagai perdana menteriPrancis setelah dua bulan kekacauan politik usai pemilu.

Mengutip Reuters pada Jumat (6/9/2024), Barnier berjanji untuk bekerja sama di seluruh spektrum politik tetapi hanya memberikan sedikit petunjuk mengenai rencananya.

Barnier merupakan seorang konservatif yang relatif tidak dikenal di Prancis meskipun pernah menjabat sebagai menteri. Dia menghadapi tantangan berat untuk mengarahkan undang-undang yang ketat seperti anggaran tahun 2025 melalui parlemen yang digantung, sementara di bawah ancaman terus-menerus untuk digulingkan.

Nasib Barnier – dan Macron – bergantung pada partai sayap kanan jauh pimpinan Marine Le Pen, National Rally (RN) yang memberikan dukungan tentatif terhadap pencalonan Barnier. Namun, partai tersebut menegaskan bahwa mereka dapat menarik dukungan kapan saja jika kekhawatiran mereka mengenai masalah imigrasi, keamanan dan keuangan tidak terpenuhi.

Berbicara di halaman kediaman perdana menteri Matignon, Barnier mengatakan masa jabatannya adalah tentang mengatasi, sebisa mungkin, tantangan, kemarahan, penderitaan, perasaan ditinggalkan, ketidakadilan yang terjadi di banyak kota kita. pinggiran kota dan daerah pedesaan.

Barnier adalah perdana menteri tertua dalam sejarah politik modern Prancis pada usianya yang menginjak 73 tahun. Dia menggantikan Gabriel Attal, yang merupakan perdana menteri termuda. Macron membutuhkan waktu dua bulan untuk menunjuknya, setelah pemilu gagal memberikan kelompok mana pun mayoritas yang jelas.

Barnier mengatakan dia akan mendengarkan semua kelompok politik, dengan menyebutkan layanan kesehatan, keamanan dan lapangan kerja serta pengurangan utang negara yang berlebihan sebagai prioritas.

"Prancis menyatakan kebutuhan mereka akan rasa hormat, persatuan, dan ketenangan," kata Barnier sambil berdiri di samping Attal.

Kelompok sayap kiri, yang menempati posisi pertama dalam pemilu, namun tanpa mayoritas mutlak, memperjelas bahwa mereka akan melawan Barnier dalam jabatannya.

“Pemilu ini dicuri dari rakyat Prancis,” kata pemimpin sayap kiri Jean-Luc Melenchon, yang menyerukan protes jalanan pada hari Sabtu. Anggota parlemen sayap kiri lainnya, Mathilde Panot, menyebutnya sebagai kudeta demokratis yang tidak dapat diterima.

Anggota parlemen RN Laurent Jacobelli mengatakan syarat untuk tidak memilih Barnier adalah parlemen dibubarkan sesegera mungkin – yaitu awal Juli tahun depan.

Jordan Bardella, presiden RN, partai tunggal terbesar di parlemen, menuntut agar kekhawatiran kelompok sayap kanan ditangani. “Kami mencadangkan semua tindakan politik jika hal ini tidak terjadi dalam beberapa minggu mendatang,” kata Bardella.

Barnier adalah politisi karir yang pro-Eropa dan moderat, meskipun dia memperkeras wacananya ketika gagal mencalonkan diri sebagai presiden dari partainya pada tahun 2021, dengan mengatakan bahwa imigrasi tidak terkendali.

Dia menjadi anggota parlemen pada usia 27 tahun dan bertugas di beberapa pemerintahan Prancis, termasuk sebagai menteri luar negeri dan menteri pertanian.

Barnier menghabiskan sebagian besar waktunya selama 15 tahun terakhir bekerja di markas besar Uni Eropa di Brussels, di mana dia memimpin pembicaraan Uni Eropa dengan Inggris mengenai keluarnya Uni Eropa dari blok tersebut.

Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan dia mendoakan Barnier kekuatan dan kesuksesan, sementara Ketua Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengatakan dirinya tahu bahwa Michel Barnier menaruh perhatian pada Eropa dan Perancis.

Macron mempertimbangkan sejumlah calon perdana menteri, tetapi tidak ada yang memiliki cukup dukungan untuk menjalankan pemerintahan yang stabil.

Saham bank Perancis naik tipis pada hari Kamis, biaya pinjaman pemerintah turun sedikit dan euro menguat, sebagai reaksi positif dari pasar keuangan setelah penunjukan tersebut.

Langkah selanjutnya sekarang akan beralih ke penunjukan menteri oleh Barnier, yang harus disetujui Macron.

Eurasia Group, sebuah firma analisis politik, mengatakan beberapa menteri dari pemerintahan yang akan habis masa jabatannya mungkin akan terus menjabat, namun Menteri Keuangan Bruno Le Maire sepertinya tidak termasuk di antara mereka.

“Oleh karena itu, pilihan Barnier sebagai menteri keuangan akan sangat penting untuk meyakinkan Brussel dan pasar keuangan bahwa Prancis dapat keluar dengan aman dari krisis politik dan fiskal yang saling terkait selama tiga bulan ke depan,” kata perusahaan itu.

Media Politico baru-baru ini menguak ternyata Presiden Prancis, Emanuel Macron termasuk pengguna aktif aplikasi Telegram. Sementara, sang CEO platform Telegram, Pavel Durov ditahan di negeri berjuluk Les Blues tersebut.

Pendiri Telegram dan pelopor blockchain TON, Pavel Durov  telah ditangkap oleh polisi Prancis di sebuah bandara di utara Paris pada Sabtu lalu. Durov ditahan setelah jet pribadinya mendarat di Bandara Le Bourget, sebagaimana dilansir BBC dari laporan media Prancis.

Terkait itu, Emmanuel Macron pada Senin, 26 Agustus 2024 menegaskan bahwa penahanan Pavel Durov pada Sabtu lalu tidak bermotif politik sama sekali.

“Saya membaca sejumlah informasi tidak benar mengenai Prancis setelah penangkapan Pavel Durov. Prancis sangat berkomitmen pada kebebasan berekspresi, berkomunikasi, inovasi, dan berbisnis. Hal ini akan tetap demikian. Dalam negara hukum, baik di jejaring sosial maupun dalam kehidupan nyata, kebebasan dilaksanakan dalam kerangka yang ditetapkan oleh hukum untuk melindungi warga negara dan menghormati hak-hak dasar mereka. Penegakan hukum bergantung pada sistem peradilan yang sepenuhnya independen. Penangkapan CEO Telegram di wilayah Prancis terjadi sebagai bagian dari penyelidikan yudisial yang sedang berlangsung. Ini sama sekali bukan keputusan politik. Terserah hakim kelak untuk memutuskan,” tegas Macron di akun X-nya.

Macron Pengguna Aktif Telegram

Dalam penelusuran Politico, aplikasi perpesanan terenkripsi Telegram banyak digunakan dalam lingkaran orang-orang politik dan media, termasuk oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron sendiri.

“Pada Senin, ketika pendiri Telegram Pavel Durov berada dalam tahanan polisi Prancis, presiden diketahui menggunakan aplikasi itu, terlihat ‘recently connected‘. Seorang mantan anggota parlemen yang memiliki nomor presiden Prancis menunjukkan kepada Politico di ponsel mereka,” tulis media politik AS tersebut dalam laporannya.

Menurut penelusuran Politico, Macron telah menjadi pengguna Telegram sejak awal kampanye presidennya yang pertama. Emmanuel Macron menjabat sebagai Presiden Prancis sejak 14 Mei 2017. Ia memenangkan pemilihan presiden pada bulan Mei 2017 dan kemudian dilantik sebagai presiden pada tanggal tersebut.

Hampir satu dekade kemudian, aplikasi ini tetap banyak digunakan oleh anggota kabinet dan pejabat politik dari semua tingkat dan partai, terutama di kalangan pendukung Macron. Tudingan Prancis

Dalam laporan BBC, miliarder berusia 39 tahun itu ditangkap berdasarkan surat perintah atas pelanggaran yang terkait dengan aplikasi perpesanan popular tersebut. 

Pavel Durov Belum Jadi Tersangka, Ini 12 Hal Pemeriksaan Dirinya

Menurut otoritas hukum Prancis, penyelidikan dilaporkan berhubungan dengan kurangnya sistem moderasi konten di Telegram, dengan Durov dituduh gagal mengambil langkah untuk membatasi penggunaan aplikasi itu untuk aktivitas kriminal.

Telegram dituding enggan bekerja sama dengan penegak hukum terkait perdagangan narkoba, konten seksual anak, dan penipuan. Telegram sebelumnya membantah tuduhan bahwa mereka kurang dalam hal moderasi konten.

Namun lebih jauh, seorang pejabat peradilan Prancis menyampaikan kepada Politico, bahwa Telegram menimbulkan frustrasi di Prancis karena keengganannya untuk bekerja sama dengan pihak berwenang. 

“Mereka membuat orang kesal dengan penolakan mereka untuk memberikan jawaban dalam berkas-berkas kotor,” kata pejabat tersebut secara anonim, seperti dikutip Politico.

Kekhawatiran keamanan yang terus berlanjut mendorong pihak berwenang untuk berupaya membatasi penggunaan Telegram dalam lingkaran resmi karena kekhawatiran tentang kerahasiaan. 

Ini Pernyataan Resmi Telegram Terkait Penahanan Pavel Durov di Prancis

Sebelumnya, pada November tahun lalu, Perdana Menteri Elisabeth Borne melarang menteri dan tim mereka menggunakan WhatsApp, Telegram, dan Signal.

“Alat digital ini tidak bebas dari celah keamanan dan karenanya tidak dapat menjamin keamanan percakapan dan informasi yang dibagikan melalui mereka,” kata Borne.

Menurut Politico, partai politik Macron sendiri, Renaissance, masih menggunakan saluran Telegram untuk mengirim komunikasi publik kepada jurnalis di saluran pribadi yang mencakup 150 anggota pers, seperti halnya kementerian dalam negeri Prancis. 

Selain itu, Macron juga memiliki saluran publik tempat pernyataan dan berita terbaru dibagikan, diikuti oleh lebih dari 30.000 pelanggan, demikian juga kepresidenan Prancis.

Selama kampanye presiden 2017, pejabat keamanan Prancis telah memperingatkan kubu Macron tentang penggunaan Telegram mereka. 

Presiden Prancis: Penahanan Pavel Durov Tidak Bermotif Politik

“Mereka memberi tahu kami bahwa kami sedang diawasi, bahwa kami berisiko diretas dan bahwa kami harus berhati-hati dengan Telegram, yang merupakan aplikasi Rusia,” seorang penasihat Macron dikutip oleh surat kabar Libération.

Telegram dianggap sebagai salah satu platform media sosial utama setelah Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan WeChat.

Pavel Durov lahir di Rusia dan sekarang tinggal di Dubai, tempat Telegram bermarkas. Dia memiliki kewarganegaraan ganda dari Uni Emirat Arab dan Prancis. Reuters bahkan mencatat bahwa dia juga mengantongi kewarganegaraan Rusia dan St Kitts and Nevis, kendati media itu mengakui hal itu belum bisa diverifikasi. Telegram sangat popular di Rusia, Ukraina, dan negara-negara bekas Uni Soviet. 

Aplikasi ini sempat dilarang di Rusia pada tahun 2018, setelah dia menolak untuk menyerahkan data pengguna. Larangan tersebut dicabut pada tahun 2021.

Faktanya, kendati Presiden Prancis, Emanuel Macron adalah pengguna setia aplikasi Telegram, namun hal tersebut tak bisa melindungi sang CEO Pavel Durov dari penangkapan. [ab]

Paris: Bos aplikasi berkirim pesan Telegram Pavel Durov telah ditangkap di Prancis beberapa waktu lalu, dan Presiden Emmanuel Macron menyebutnya sebagai penangkapan yang tak bermotif politik.

Otoritas Prancis menangkap Durov, pria asal Rusia, sebagai bagian dari penyelidikan atas kejahatan yang terkait dengan pornografi anak, perdagangan narkoba dan transaksi penipuan di platform Telegram.

“Penangkapan presiden Telegram di wilayah Prancis terjadi sebagai bagian dari penyelidikan yudisial yang sedang berlangsung,” tulis Macron di media sosial X dan dilansir dari AsiaOne, Selasa, 27 Agustus 2024.

“Ini sama sekali bukan keputusan politik. Terserah hakim untuk memutuskan," tegas Macron.

Jaksa Paris Laure Beccuau mengatakan, Durov ditangkap sebagai bagian dari penyelidikan terhadap orang yang tidak disebutkan namanya yang diluncurkan oleh unit kejahatan dunia maya kantor tersebut pada 8 Juli.

Penyelidikan tersebut terkait dugaan keterlibatan dalam berbagai kejahatan termasuk menjalankan platform daring yang memungkinkan transaksi terlarang, pornografi anak, perdagangan narkoba, dan penipuan, serta penolakan untuk mengomunikasikan informasi kepada pihak berwenang, pencucian uang, dan menyediakan layanan kriptografi kepada penjahat.
Durov dapat ditahan hingga 28 Agustus.

'Mark Zuckerberg Rusia'

Telegram adalah aplikasi perpesanan dan media sosial populer yang mirip dengan WhatsApp. Aplikasi terenkripsi tersebut, dengan hampir 1 miliar pengguna, sangat berpengaruh di Rusia, Ukraina, dan negara-negara bekas Uni Soviet.

Penangkapan Durov memicu kritik dari pemilik X Elon Musk yang mengatakan bahwa kebebasan berbicara di Eropa sedang diserang, dan seruan dari Moskow agar otoritas Prancis memberikan hak-haknya kepada Durov.

Ketegangan antara Prancis dan Rusia telah meningkat selama berbulan-bulan, dengan otoritas Prancis menuduh Rusia mencoba mengacaukannya menjelang Olimpiade Paris sebagai tanggapan atas sikapnya yang lebih agresif terhadap perang Ukraina - klaim yang dibantah Rusia.

Durov, seorang miliarder berusia 39 tahun yang dijuluki sebagai "Mark Zuckerberg dari Rusia" memiliki kewarganegaraan ganda Prancis dan Uni Emirat Arab. Diperkirakan oleh Forbes memiliki kekayaan sebesar USD15,5 miliar, Durov mengatakan pada April bahwa beberapa pemerintah telah berusaha menekannya, tetapi aplikasi tersebut harus tetap menjadi platform yang netral dan bukan "pemain dalam geopolitik".

Telegram tidak memberikan rincian penangkapan tersebut tetapi mengatakan bahwa perusahaan yang berpusat di Dubai tersebut mematuhi hukum Uni Eropa dan moderasinya "sesuai standar industri dan terus ditingkatkan".

"CEO Telegram Pavel Durov tidak menyembunyikan apa pun dan sering bepergian ke Eropa," kata Telegram dalam sebuah pernyataan. "Tidak masuk akal untuk mengklaim bahwa suatu platform atau pemiliknya bertanggung jawab atas penyalahgunaan platform tersebut." Kremlin pada 26 Agustus mengatakan belum melihat adanya tuduhan resmi Prancis terhadap Durov.

"Kami belum tahu apa sebenarnya yang dituduhkan kepada Durov," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dalam jumpa pers.

"Dengan apa sebenarnya mereka mencoba memberatkan Durov? Tanpa (pengetahuan), mungkin salah untuk membuat pernyataan apa pun," sambung Peskov.

Kedutaan Besar Rusia di Paris mengatakan pada X bahwa otoritas Prancis telah menolak untuk bekerja sama dengan permintaannya untuk akses konsuler, tetapi mengatakan telah menghubungi pengacara Durov. Kedutaan tidak menanggapi permintaan komentar.

Baca juga: Kejaksaan Prancis Akhirnya Menjelaskan Alasan Penangkapan CEO Telegram

(WIL)