Platform perpesanan Telegram akhirnya menyerah dan berencana membagikan data pribadi, seperti alamat IP dan nomor telepon pengguna, kepada otoritas terkait. Hal ini dilakukan setelah CEO Telegram Pavel Durov ditangkap beberapa waktu lalu.

Telegram selama ini dikenal sebagai platform yang menjunjung tinggi kerahasiaan 950 juta penggunanya berkat teknologi enkripsi dan privasi penggunanya. Tak heran, banyak penjahat seperti pengedar narkoba, ekstremis, termasuk supremasi kulit putih dan kelompok teror seperti ISIS menggunakan Telegram sebagai sarana komunikasi mereka.

Durov kemudian mengambil langkah drastis dengan mengubah persyaratan layanannya untuk mencegah penjahat menyalahgunakan platform tersebut. Hal tersebut disampaikan Durov dalam sebuah postingan di Telegram pada Senin (23/6),

Salah satu perubahan itu adalah Telegram telah memperbarui persyaratan layanan dan kebijakan privasinya untuk mencatat bahwa mereka akan menyerahkan alamat IP dan nomor telepon pengguna yang melanggar peraturannya kepada pihak berwenang sebagai tanggapan atas "permintaan hukum yang sah."

Platform ini mengatakan akan mengungkap semua data pengguna yang dibagikan kepada aparat penegak hukum dalam laporan transparansi triwulanan.

Selain itu, Durov mengatakan jika pihaknya telah mengidentifikasi dan menghapus konten-konten bermasalah dari fitur pencarian publik.

"Pencarian di Telegram lebih kuat dibandingkan aplikasi perpesanan lainnya karena memungkinkan pengguna untuk menemukan saluran publik dan bot. Sayangnya, fitur ini telah disalahgunakan oleh orang-orang yang melanggar Ketentuan Layanan kami untuk menjual barang ilegal," tulis Durov, mengutip CNN, Kamis (26/9).

"Jika Anda masih menemukan sesuatu yang tidak aman atau ilegal di Telegram Search, silakan laporkan kepada kami melalui @SearchReport," lanjut dia.

Menurut Durov fitur pencarian di Telegram bertujuan untuk mencari teman dan menemukan berita, bukan untuk mempromosikan barang ilegal.

Meskipun perubahan ini kemungkinan akan mengurangi aktivitas kriminal di area publik platform, hal ini tidak serta merta menghentikan penggunaan ilegal dari obrolan pribadi yang terenkripsi secara end-to-end. Pasalnya, Telegram mengaku "tidak memiliki cara untuk menguraikan informasi yang sebenarnya" dari percakapan.

Telegram mengatakan bahwa mereka sebelumnya telah menindak beberapa konten yang melanggar peraturannya, termasuk membatasi akses ke beberapa saluran yang terkait atau dioperasikan oleh Hamas di tengah-tengah perang kelompok militan tersebut dengan Israel.

Telegram juga menghapus seruan untuk melakukan kekerasan setelah adanya laporan bahwa aplikasi ini digunakan untuk mengorganisir kerusuhan anti-imigran sayap kanan di Inggris.

Durov sebelumnya ditangkap dan diinterogasi oleh jaksa penuntut Prancis atas dugaan aktivitas kriminal di platform tersebut, termasuk transaksi geng dan perdagangan orang, serta dugaan kegagalan perusahaan untuk menyerahkan data yang terkait dengan penyelidikan.

Namun, dia kemudian dibebaskan dari tahanan polisi dengan jaminan sebesar 5 juta euro atau sekitar Rp85,7 miliar.

KOMPAS.com - Aplikasi perpesanan (messaging) populer Telegram memperbarui aturan main alias kebijakan di platform tersebut. Kini, mereka bersedia membagikan alias menyetor data pengguna ke pemerintah apabila diperlukan untuk proses hukum.

Data pengguna yang dimaksud mencakup alamat IP (IP address) serta nomor telepon yang terdaftar di Telegram, sementara pemerintah di sini adalah otoritas, penegak hukum, hingga kepolisian di suatu negara.

Sebelumnya, Telegram hanya akan mengungkap data pengguna apabila pengadilan membuktikan bahwa mereka merupakan terduga atau suspek yang terlibat dalam suatu aksi terorisme.

Nah, perubahan kebijakan pembagian data pengguna untuk para pelaku kriminal di Telegram ini tercantum dalam daftar Kebijakan Privasi Telegram yang bisa dilihat dalam tautan berikut ini.

Pada poin 8.3 yang menjelaskan tentang "Otoritas Penegak Hukum", Telegram mengatakan data pengguna akan dibagikan ke otoritas terkait apabila pengguna tersebut merupakan kasus dari aktivitas kriminal di Telegram, yang tentunya melanggar Ketentuan Layanan Telegram.

"Apabila Telegram menerima perintah yang sah dari otoritas kehakiman yang mengonfirmasi bahwa Anda merupakan tersangka dalam kasus yang melibatkan aktivitas kriminal yang melanggar Ketentuan Layanan Telegram, kami akan melakukan analisis hukum atas permintaan tersebut dan dapat mengungkapkan alamat IP dan nomor telepon Anda ke otoritas terkait," tulis Telegram.

Telegram tak mengumbar apakah ada data lainnya yang akan dibagikan ke pemerintah selain IP address dan nomor telepon tadi atau tidak. Namun jika ada, mereka akan mengumumkan informasi pembagian data tersebut melalui laman resmi Telegram.

"Jika ada data yang dibagikan, kami akan menyertakan kejadian tersebut dalam laporan transparansi triwulanan yang diterbitkan dalam:https://t.me/transparency," tambah pihak Telegram.

Terkait Ketentuan Layanan Telegram alias Terms of Service, laman ini mencantumkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di platform messaging bikinan Pavel Durov tersebut.

Daftar lengkap Terms of Service Telegram bisa dilihat di tautan berikut ini, namun secara garis besar, di Telegram, pengguna tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

• Menggunakan Telegram untuk mengirim spam atau melakukan penipuan (scam) kepada para pengguna.
• Mempromosikan kekerasan di channel, bot, dll. Telegram yang dapat dilihat secara publik.
• Memposting konten pornografi ilegal di channel, bot, dll. Telegram yang dapat dilihat secara publik.
• Terlibat dalam aktivitas yang dianggap ilegal di sebagian besar negara. Hal ini termasuk kekerasan/pelecehan terhadap anak, penjualan atau penawaran barang dan jasa ilegal (narkoba, senjata api, dokumen palsu), dan lain-lain.

Perbarui kebijakan setelah sang CEO ditangkap

Telegram tak mengumbar secara rinci mengapa mereka memperbarui kebijakan di platformnya. Hal ini mungkin bertujuan untuk membuat Telegram lebih aman dari para kriminal dan aksi-aksi yang mereka lancarkan.

Namun yang jelas, perubahan kebijakan Telegram ini diterapkan sekitar satu bulan setelah CEO Telegram, Pavel Durov ditangkap di bandara Le Bourget, Perancis pada 24 Agustus lalu.

Durov ditangkap karena otoritas Perancis menganggap Telegram sebagai platform yang sengaja dibuat bebas dan kurang moderasi, lantaran banyak aksi kriminal, seperti narkoba hingga distribusi konten ilegal, yang dilakukan dan tersiar di platform tersebut.

Beberapa hari kemudian, Durov bebas bersyarat pada 28 Agustus lalu dengan uang jaminan sebesar 5 juta euro (sekitar Rp 84,2 miliar).

Meski bebas, kegiatan Durov akan dipantau secara berkala, dan ia dilarang meninggalkan Perancis hingga proses investigasi dan hukum yang melibatkannya rampung, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari TheRegister, Rabu (25/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Aplikasi perpesanan Telegram akan merevisi kebijakan moderasi konten dan beberapa fitur lain untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan platform tersebut.

Melalui saluran pribadinya, Pendiri Telegram, Pavel Durov, mengatakan, meskipun 99,999% pengguna Telegram tidak ada hubungannya dengan kejahatan, 0,001% pengguna lain yang terlibat dalam aktivitas terlarang menciptakan citra buruk bagi seluruh platform, sehingga membahayakan kepentingan mayoritas pengguna.

“Itu sebabnya tahun ini kami berkomitmen untuk mengubah moderasi di Telegram dari area kritik menjadi pujian,” jelas Durov dalam unggahan tersebut, Sabtu (7/9/2024).

Dalam pengumuman tersebut, Durov juga mengatakan Telegram telah menghapus fitur People Nearby, yang digunakan oleh kurang dari 0,1% pengguna. Durov menyebut, fitur ini memiliki masalah dengan bot dan penipu.

Sebagai gantinya, Telegram akan meluncurkan “Business Nearby”, menampilkan bisnis yang sah dan terverifikasi. Bisnis-bisnis ini akan dapat menampilkan katalog produk dan menerima pembayaran dengan lancar.

Selanjutnya, pihaknya juga telah menonaktifkan unggahan media baru ke Telegraph, alat blogging mandiri milik Telegram, yang tampaknya telah disalahgunakan oleh pelaku anonim.

Durov mengatakan, klaim di beberapa media bahwa Telegram adalah semacam surga anarkis sama sekali tidak benar.

Durov mengatakan, pihaknya menghapus jutaan postingan dan saluran berbahaya setiap hari. Telegram juga menerbitkan laporan transparansi harian dan memiliki hotline langsung dengan LSM untuk memproses permintaan moderasi mendesak dengan lebih cepat.

Dia mengatakan, lonjakan jumlah pengguna Telegram yang mencapai 950 juta menyebabkan para penjahat untuk menyalahgunakan platform ini. Oleh karena itu, Durov berkomitmen untuk memastikan Telegram meningkatkan banyak hal dalam hal ini.

“Kami telah memulai proses tersebut secara internal, dan saya akan segera membagikan detail lebih lanjut mengenai kemajuan kami kepada anda,” kata Durov.

Bisnis.com, JAKARTA - Pendiri aplikasi TelegramPavel Durov buka suara usai dirinya ditangkap dan diperiksa oleh otoritas Prancis.

Dalam saluran Telegram pribadinya, Durov mengaku terkejut dengan penangkapan dan penyelidikan Telegram.

Pasalnya, Durov membantu pihak berwenang Prancis menyiapkan akses langsung ke saluran hotline Telegram yang memungkinkan mereka menghubungi perwakilan platform tersebut di Uni Eropa kapan saja.

"Telegram memiliki perwakilan resmi di Uni Eropa yang menerima dan membalas permintaan Uni Eropa. Alamat emailnya telah tersedia untuk umum bagi siapa saja di Uni Eropa yang mencari di Google dengan kata kunci 'Telegram EU address for law enforcement'" tulis Durov di saluran tesmi Telegram-nya, dikutip Sabtu (7/9/2024).

Durov mengatakan pihak berwenang Prancis seharusnya menyampaikan keluhan mereka kepada perusahaannya daripada menahannya, dan menyebut penangkapan itu salah arah.

Dalam pesannya, Durov yang kini berkewarganegaraan Prancis mengatakan, jika sebuah negara tidak puas dengan layanan internet, praktik yang lazim dilakukan adalah memulai tindakan hukum terhadap layanan itu sendiri.

"Menggunakan undang-undang sebelum adanya ponsel pintar untuk menuntut seorang CEO atas kejahatan yang dilakukan oleh pihak ketiga pada platform yang dia kelola adalah pendekatan yang salah arah,” jelas Durov.

Durov melanjutkan, membangun keseimbangan yang tepat antara privasi dan keamanan tidaklah mudah. Untuk melakukan hal tersebut, harus ada penyelarasan undang-undang privasi dengan persyaratan penegakan hukum, dan undang-undang setempat dengan undang-undang Uni Eropa serta memperhitungkan keterbatasan teknologi.

Sebagai sebuah platform, Durov mengatakan Telegram menginginkan proses tersebut konsisten secara global, sekaligus memastikan proses tersebut tidak disalahgunakan di negara-negara dengan supremasi hukum yang lemah.

Dia juga menambahkan, Telegram telah berkomitmen untuk berinteraksi dengan regulator untuk menemukan keseimbangan yang tepat.

“Ya, kami berpegang pada prinsip kami: pengalaman kami dibentuk oleh misi kami untuk melindungi pengguna kami di rezim otoriter. Namun kami selalu terbuka untuk berdialog,” kata Durov.

Lebih lanjut, dia mengakui bahwa Telegram masih tidak sempurna sebagai platform. Namun, dia menegaskan klaim di beberapa media bahwa Telegram adalah semacam surga anarkis sama sekali tidak benar.

Durov mengatakan, pihaknya menghapus jutaan postingan dan saluran berbahaya setiap hari. Telegram juga menerbitkan laporan transparansi harian dan memiliki hotline langsung dengan LSM untuk memproses permintaan moderasi mendesak dengan lebih cepat.

Durov ditahan akhir bulan lalu di Prancis di tengah penyelidikan kejahatan terkait gambar pelecehan seksual terhadap anak-anak, perdagangan narkoba, dan transaksi penipuan yang terkait dengan aplikasi tersebut.

Dia telah didakwa oleh pengadilan Prancis karena diduga mengizinkan aktivitas kriminal di aplikasi perpesanan tetapi menghindari penahanan di penjara sebelum kasusnya disidangkan dengan jaminan 5 juta euro. Dia diberikan pembebasan dengan syarat dia melapor ke kantor polisi dua kali seminggu dan tetap berada di Prancis.

Tuduhan terhadap Durov termasuk keterlibatan dalam penyebaran gambar seksual anak-anak dan serangkaian dugaan pelanggaran lainnya pada aplikasi perpesanan.

Penangkapannya yang mengejutkan telah menyoroti pertanggungjawaban pidana Telegram, aplikasi populer dengan sekitar 1 miliar pengguna, dan telah memicu perdebatan mengenai kebebasan berpendapat dan sensor pemerintah.

CEO Telegram Pavel Durov mengkritik otoritas Prancis buntut penangkapan dirinya. Ia menganggap tuntutan pidana yang dilayangkan kepadanya itu, ‘salah arah.’

Dalam sebuah postingan di Telegram, Durov kaget. bukan tanpa sebab, ini karena dia dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, atas aktivitas ilegal yang dilakukan orang lain di Telegram.

“Jika suatu negara tidak puas dengan layanan internet, praktik yang berlaku adalah mengambil tindakan hukum terhadap layanan itu sendiri,” tulis Durov dilansir Al Jazeera.

[insert fitur quote]

Durov mengatakan bahwa otoritas Prancis memiliki “banyak cara” untuk menghubunginya secara pribadi. Penanganan kasus ini oleh Prancis berisiko menghambat inovasi di bidang teknologi, katanya.

"Membangun teknologi sudah cukup sulit. Tidak ada inovator yang akan membangun alat baru jika mereka tahu bahwa mereka dapat bertanggung jawab secara pribadi atas potensi penyalahgunaan alat tersebut."

Penangkapan Durov memicu reaksi dari sejumlah pihak. Bukan cuma satu, Durov, WN Rusia, Prancis, Uni Emirat Arab hingga Saint Kitts dan Nevis, juga mengecam anggapan bahwa Telegram adalah “surga anarkistis”.

Secara internal, Telegram sudah melakukan penyelidikan dan tindakan terhadap potensi aktivitas kriminal di platform.

Pihak berwenang Prancis menangkap Durov bulan lalu sebagai bagian dari penyelidikan terhadap aktivitas kriminal di Telegram dan dugaan kurangnya kerja sama platform tersebut dengan penegak hukum.

Otoritas kehakiman minggu lalu memerintahkan penyelidikan formal atas 12 tuduhan terhadap Pavel Durov. Ia dituduh menyediakan layanan kriptografi untuk penjahat dan keterlibatan dalam menjalankan platform daring yang memungkinkan transaksi terlarang, gambar pelecehan seksual anak, perdagangan narkoba, dan penipuan.

Durov, telah dibebaskan dari tahanan usai membayar jaminan bernilai fantastis pada Rabu (28/8) waktu setempat. Durov ditangkap di bandara Le Bourget, Paris, pada 24 Agustus 2024. Penahanan ini langkah awal dari penyelidikan polisi karena Telegram dinilai kurang tegas dalam moderasi konten negatif yang bisa memicu aksi kriminal.

Hakim investigasi Prancis telah mengajukan dakwaan awal terhadap Durov dan memerintahkannya untuk membayar jaminan sebesar 5 juta euro atau sekitar Rp 86 miliar (kurs Rp 17.152,5). Ia juga dilarang meninggalkan Prancis sembari menunggu penyelidikan lebih lanjut, dan wajib melapor ke kantor polisi dua kali seminggu.

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memanggil Telegram di Indonesia. Apakah ini terkait dengan penangkapan CEO Telegram Pavel Durov di Prancis?

“Kami sudah memanggil pihak Telegram. Telegram sudah merespons. Pertemuan akan dilakukan secepatnya,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Prabu Revolusi dalam pesan singkat pada Katadata.co.id, Selasa (3/9).

Akan tetapi, pemanggilan tersebut bukan terkait penangkapan CEO Telegram Pavel Durov di Prancis. Pemanggilan ini terkait konten judi online dan pornografi.

Minggu lalu, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi mengancam bakal memblokir Telegram karena konten judi online dan pornografi. "Telegram sudah kami beri peringatan hampir dua kali karena dia platform memfasilitasi judi online dan pornografi," kata dia di Kantor Kominfo, Rabu (28/8).

Terkait keberlanjutan operasional Telegram di Indonesia, Budi Arie masih menunggu hasil kajian dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo. "Kami akan melakukan langkah-langkah yang bijaksana dan tegas. Kami akan selesaikan secara kekeluargaan, sesuai hukum ruang digital Indonesia," ujar dia.

Sementara itu, CEO Telegram Pavel Durov ditangkap oleh kepolisian Prancis di Bandara Le Bourget pada dua pekan lalu (24/8). Penangkapan ini berdasar surat perintah terkait kurangnya moderasi Telegram.

Empat hari berselang, Durov bebas dari penahanan tersebut usai didakwa pengadilan Prancis pada Rabu (28/8). Ia bebas bersyarat dengan jaminan lima juta Euro atau Rp 85,7 miliar.

Durov wajib lapor dua kali seminggu ke kepolisian setempat dan tidak meninggalkan wilayah Prancis.

Dalam sidang, Durov didakwa terlibat dalam kejahatan yang melibatkan kelompok terorganisasi dan Telegram diduga memungkinkan transaksi terlarang. Ia juga didakwa karena menolak membagikan dokumen yang diminta pihak berwenang.

Indonesia pernah memblokir Telegram pada Juli 2017, lantaran Kominfo menemukan banyak kanal memuat konten propaganda radikalisme, terorisme hingga disturbingimages yang bertentangan dengan perundang-undangan di Indonesia.

Harga Toncoin (TON) tampak terjebak dalam tren penurunan jangka pendek dan berpotensi berbalik arah usai kemungkinan akan adanya konsolidasi.

Setelah hampir sepekan pasca penangkapan Pavel Durov selaku Pendiri dan CEO Telegram, yang juga dikenal sebagai pelopor blockchain TON (kripto Toncoin), harga TON semakin terjerembab. Kabar teranyar, Durov memang bebas bersyarat dan dilarang keluar dari Prancis dan diwajibkan membayar jaminan sebesar 5 juta euro.

Pada grafik mingguan melalui indikator Squeeze Momentum, harga harga Toncoin yang popular ini cenderung terjebak dalam tren penurunan pendek.

Pelemahan harga Toncoin  sebenarnya sudah terindikasi beberapa hari sebelum Pavel Durov ditahan di Prancis. Pada 21 Agustus 2024 misalnya, momentum pergerakan TON sudah berpuncak dan ditutup turun di US$6,495. Pembalikan arah itu usai reli apik yang dimulai dari US$4,738 sejak 5 Agustus 2024, di mana indikator Squeeze Momentum mulai menunjukkan adanya kenaikan momentum beli dari pasar.

Pada grafik harian, harga TON berpucuk reli di US$7,250 pada 14 Agustus 2024 lalu, sekaligus menjadi resistansi penting yang beberapa kali menjadi penghalang besar.

Salah satu interpretasi dari kondisi ini adalah adanya akumulasi posisi oleh pelaku pasar yang percaya bahwa harga Toncoin mungkin akan segera berbalik arah atau mengalami pemulihan setelah penurunan ini.

Peningkatan OI juga menunjukkan bahwa ada lebih banyak kontrak baru yang dibuka, yang bisa berarti para investor sedang mengambil posisi long atau short dalam jumlah yang signifikan.

Dalam konteks ini, mereka yang membuka posisi short mungkin percaya bahwa harga Toncoin akan terus menurun, sehingga mereka ingin memanfaatkan penurunan harga tersebut. Sebaliknya, mereka yang membuka posisi long mungkin merasa bahwa penurunan harga saat ini adalah kesempatan untuk membeli di harga rendah sebelum harga kembali naik. [ps]

Jakarta -

Penangkapan CEO Telegram Pavel Durov di Prancis membuat aplikasi dan pendirinya yang misterius menjadi sorotan. Durov ditahan hari Sabtu di Bandara Bourget, Paris atas surat perintah terkait kurangnya moderasi di aplikasi yang dibuatnya.

Dilansir dari CNN, Jumat (30/8/2024), jaksa Prancis Laure Beccuau menuduh Telegram terlibat dalam serangkaian kejahatan penipuan, pencucian uang, pengedaran narkoba, dan konten eksploitasi seksual terhadap anak.

Jaksa penuntut Perancis mengatakan Durov ditempatkan dalam penyelidikan formal dan tidak akan diizinkan meninggalkan Perancis. Dia harus tetap berada di negara itu di bawah pengawasan pengadilan dengan jaminan sebesar US$ 5,56 juta, dan diwajibkan melapor ke kantor polisi Prancis dua kali seminggu.

Penangkapan Durov terjadi ketika aplikasi tersebut menghadapi pengawasan yang semakin ketat karena penggunaannya oleh kelompok teroris dan ekstrimis sayap kanan. Muncul perdebatan tentang kebebasan berpendapat dan siapa yang bertanggung jawab atas konten terlarang di internet.

Anggota parlemen Rusia Maria Butina yang dihukum di AS atas tuduhan mata-mata dan dideportasi ke Rusia pada tahun 2019 menyebut Durov kini menjadi tahanan politik. Meskipun anggapan itu dibantah langsung Presiden Prancis Emmanuel Macron.

"Saya membaca informasi palsu tentang Prancis setelah penangkapan Pavel Durov," kata Macron. Sementara itu, Telegram menyatakan pihaknya mematuhi kasus hukum yang berlangsung dan menyebut Durov tidak menyembunyikan apa pun.

Apa itu Telegram?

Telegram adalah layanan pesan terenkripsi yang diluncurkan pada tahun 2013 oleh Durov dan saudaranya, Nikolai. Aplikasi ini kini dipakai lebih dari 950 juta pengguna. Telegram berkembang menjadi layanan penting di banyak negara untuk kebutuhan perpesanan, mengirim file, foto, dokumen, dan menyebarkan pesan-pesan pemerintah.

Karena percakapan di aplikasi dienkripsi, penegak hukum dan Telegram sendiri hanya memiliki sedikit pengawasan terhadap apa yang dikirim oleh pengguna. Privasi tersebut menjadikan Telegram sebagai alat komunikasi penting di negara-negara yang membatasi kebebasan berpendapat, seperti Rusia, Iran, dan India.

Aplikasi ini juga populer di Ukraina, dan telah menjadi platform penting untuk berbagi berita tentang perang dan peringatan tentang serangan udara. Namun ketatnya privasi membuat layanan ini populer di kalangan penyelundup narkoba, pencuci uang, ekstremis, dan kelompok teror seperti ISIS.

Telegram mengizinkan 200.000 pengguna bergabung di suatu grup sehingga berita palsu dapat menyebar dengan cepat. Aplikasi serupa seperti WhatsApp punya batasan ukuran grup yang jauh lebih kecil.

Pada bulan Maret, Durov mengatakan kepada Financial Times bahwa aplikasi tersebut mendekati profitabilitas setelah memperkenalkan penawaran iklan dan fasilitas langganan dua tahun lalu. Ia juga mempertimbangkan perusahaannya melakukan penawaran umum perdana.

Selain penggunaannya oleh penjahat dan ekstremis, Telegram juga menghadapi pengawasan ketat karena perannya dalam konflik besar dan peristiwa politik. Namun, Durov bersikukuh menolak meninggalkan komitmennya terhadap enkripsi.

Moskow pada tahun 2018 berusaha melarang Telegram karena Durov menolak membuka enkripsi ke pemerintahan Presiden Vladimir Putin. Durov memilih menolak permintaan tersebut dan pergi meninggalkan negara kelahirannya.

(ily/das)

CEO Telegram, Pavel Durov, telah dibebaskan dari tahanan dengan membayar jaminan bernilai fantastis pada Rabu (28/8) waktu setempat, setelah ditangkap di Prancis dan menjalani pemeriksaan selama empat hari. Meski begitu, ia belum boleh meninggalkan Prancis.

Durov ditangkap di bandara Le Bourget, Paris, pada 24 Agustus 2024. Penahanan ini langkah awal dari penyelidikan polisi karena Telegram dinilai kurang tegas dalam moderasi konten negatif yang bisa memicu aksi kriminal.

Hakim investigasi Prancis telah mengajukan dakwaan awal terhadap Durov dan memerintahkannya untuk membayar jaminan sebesar 5 juta euro atau sekitar Rp 86 miliar (kurs Rp 17.152,5). Ia juga dilarang meninggalkan Prancis sembari menunggu penyelidikan lebih lanjut, dan wajib melapor ke kantor polisi dua kali seminggu.

Salah satu dakwaan awal adalah keterlibatan dalam mengelola platform online untuk mengizinkan transaksi terlarang oleh kelompok terorganisasi. Jaksa penuntut Prancis mengatakan pelanggaran ini bisa dikenakan hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda 500 ribu euro (setara Rp 8,6 miliar).

Pria berusia 39 tahun itu juga diduga telah mengizinkan Telegram digunakan untuk konten pelecehan seksual anak dan perdagangan narkoba, termasuk penerapan teknologi terenkripsi tanpa deklarasi yang tepat. Telegram pun disebut menolak untuk berbagi informasi atau dokumen dengan penyelidik ketika diharuskan oleh hukum.

"Sangat tidak masuk akal jika seseorang yang bertanggung jawab atas sebuah jaringan sosial bisa terlibat dalam tindakan kriminal yang tidak berkaitan dengan dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung," kata David-Olivier Kaminski, pengacara Durov, dikutip dari Associated Press.

Telegram sendiri sudah angkat bicara soal penahanan CEO-nya. Perusahaan menegaskan mereka mematuhi hukum Uni Eropa dan Durov 'tidak menyembunyikan apa pun'.

Paris: Pavel Durov, pendiri aplikasi Telegram, kini menghadapi investigas resmi di Prancis. Ia tidak diperbolehkan meninggalkan negara tersebut setelah pengadilan menetapkan jaminan sebesar USD5,56 juta atau setara Rp85 miliar.

Investigasi ini menyoroti berbagai kejahatan yang diduga melakukan penipuan, perdagangan narkoba, dan penyebaran pornografi anak. Meskipun begitu, dalam sistem hukum Prancis, pengumuman investigasi resmi tidak berarti bahwa ia telah dinyatakan bersalah.

Jaksa Prancis menambahkan bahwa Kantor Nasional Prancis untuk urusan anak-anak telah melaporkan “hampir tidak ada respons” dari Telegram terkait permintaan pengadilan tentang kejahatan seperti perdagangan manusia, ujar kebencian online, dan kejahatan pedofila.
Telegram, yang diluncurkan oleh Durov dan saudaranya Nikolai pada tahun 2013, kini memiliki lebih dari 950 juta pengguna di seluruh dunia.

Meskipun platform ini dipuji oleh kelompok kebebasan berpendapat karena enkripsinya yang kuat, banyak pihak mengkritiknya karena dianggap menjadi tempat aman bagi aktivitas ilegal, termasuk kelompok teroris dan ekstremis.

Penahanan Durov telah memicu perdebatan tentang kebebasan berpendapat, terutama di Rusia dan Ukraina, dimana Telegram sangat populer. Akhirnya, Juru bicara Rusia Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova mengkritik Paris pada hari Rabu.

"Bagi saya, hal ini kembali menunjukkan sikap sebenarnya dari pemerintah Prancis, yang dengan jelas mengabaikan norma-norma internasional terkait perlindungan kebebasan berbicara dan berekspresi. Alasannya sederhana, jika mereka ingin mempertahankan standar tertentu, mereka tidak hanya harus mematuhinya, tetapi juga melindungi dan menerapkannya," ujar Zakharova, seperti dikutip Anadolu, Kamis 29 Agustus 2024.

Kremlin berusaha meredakan kekhawatiran di Rusia tentang masa depan aplikasi tersebut. Juru bicara pemerintah Rusia, Dmitry Peskov, mencoba meyakinkan pengguna untuk tidak menghapus pesan-pesan sensitif mereka di aplikasi itu.

Sementara Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menegaskan pada hari Senin bahwa tindakan tersebut “tidak bermotif politik”. (Nithania Septianingsih)

(FJR)

Paris: Pendiri dan CEO Telegram Pavel Durov telah resmi dibebaskan dan resmi ditempatkan dibawah penyelidikan resmi investigasi pihak berwajib Prancis terkait kejahatan terorganisir yang berkaitan dengan aplikasi sosial media yang dia kembangkan, pada hari Rabu, 28 Agustus 2024.

Durov diselidiki atas investigasi terkait organisasi kejahatan, membiarkan distribusi materi kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, perdagangan narkoba, pencucian uang, penipuan, dan layanan kriptografi untuk pelanggar hukum dalam aplikasinya, serta menolak untuk bekerja sama dengan pihak berwajib, dia saat ini menghadapi ancaman 10 tahun penjara.

Jaksa Paris, Laure Beccuau menyatakan dalam keterangannya bahwa hakim menemukan landasan untuk secara resmi menginvestigasi Durov atas semua tuduhan yang menjadi alasan penahanannya.
Melansir Al-Jazeera, "hampir ketiadaan respons," dari Telegram atas permintaan pihak berwajib untuk bekerja sama dalam investigasi mereka membuat kantor kejaksaan unit kejahatan siber Paris untuk membuka investigasi pada Februari 2024, berdasarkan keterangan Beccuau.

Berdasarkan keterangan tersebut, pihak berwajib di Belgium dan negara-negara Eropa lainnya "memiliki observasi yang sama," dengan pihak berwajib di Prancis terhadap CEO Telegram.

Sedangkan kuasa hukum Durov, David-Oliver Kaminski, memberitahu AFP bahwa "tidak masuk akal" untuk menyatakan bahwa pendiri Telegram melakukan tindakan kejahatan apapun terkait aplikasinya.

"Telegram mematuhi dengan hormat segala aturan Eropa terkait teknologi digital," ujar Kaminski.

Pembelaan yang sama digunakan oleh perusahaan Telegram Messenger yang di posting di X pada hari Senin, 26 Agustus, bahwa mereka "menaati hukum UE, termasuk hukum pelayanan digital - moderasinya dalam standar industri dan terus berkembang,".

Durov yang ditahan dari hari Sabtu, 24 Agustus lalu, telah dibebaskan dari tahanan polisi dan harus membayar uang jaminan sebesar 5 Juta Euro atau Rp85,8 miliar.

Durov yang memiliki kewarganegaraan negara UEA, Prancis, Rusia, serta negara kepulauan Karibia St Kitts dan Nevis, tidak diizinkan meninggalkan Prancis selama penyelidikan berlangsung dan diwajibkan melapor ke kepolisian dua kali seminggu.

Melansir Al-Jazeera, ditempatkan dibawah investigasi resmi di Prancis bukan berarti menjadi terdakwa, bersalah, atau akan mengarah pada pengadilan, melainkan menunjukkan bahwa hakim menganggap ada cukup landasan melanjutkan penyelidikan. Investigasi dapat berlangsung bertahun-tahun sebelum kasus tersebut dibawa ke pengadilan atau dihentikan.

Baca Juga:
UEA: Kami Memantau dengan Cermat Kasus Pavel Durov

(WAN)

Bisnis.com, JAKARTA — CEO Telegram Pavel Durov didakwa atas keterlibatan dalam menyebarkan pornografi anak-anak dan dugaan kejahatan lainnya, usai 4 hari dalam tahanan polisi Prancis.

Dilansir dariWired, Kamis (29/8/2024), Durov dilarang meninggalkan wilayah Prancis setelah didakwa karena terlibat dalam menjalankan platform online yang diduga memungkinkan penyebaran pornografi anak-anak.

Durov ditangkap pada Sabtu pukul 8 malam waktu setempat setelah jet pribadinya mendarat di bandara dekat Paris. Dia kemudian ditahan selama empat hari sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan aktivitas kriminal yang terjadi di Telegram.

Menurut pernyataan yang dirilis oleh Jaksa Penuntut Paris, bos Telegram didakwa dan dilarang meninggalkan Paris pada Rabu malam waktu setempat.

Durov dibebaskan di bawah pengawasan peradilan dan harus membayar jaminan sebesar 5 juta euro (US$5,5 juta) atau sekitar Rp84,71 miliar (asumsi kurs Rp15.402 per dolar AS). Pria usia 39 tahun itu juga harus melapor ke kantor polisi di Prancis dua kali seminggu.

Jaksa Paris Laure Beccuau mengatakan Durov ditempatkan di bawah penyelidikan formal untuk berbagai tuduhan yang terkait dengan materi pelecehan seksual anak, perdagangan narkoba, mengimpor kriptologi tanpa deklarasi sebelumnya, serta “hampir tidak ada total” kerja sama dengan otoritas Prancis.

Pihak berwenang Prancis mencatat “hampir total kurangnya tanggapan dari Telegram terhadap permintaan hukum,” kata Beccuau.

“Inilah yang menyebabkan JUNALCO [Yurisdiksi Nasional untuk Memerangi Kejahatan Terorganisir] untuk membuka penyelidikan atas kemungkinan tanggung jawab pidana dari para eksekutif layanan pesan ini dalam komisi pelanggaran ini,” ujarnya.

Investigasi awal dimulai pada Februari 2024 dan investigasi awal dikoordinasikan oleh OFMIN, sebuah lembaga yang dibentuk untuk mencegah kekerasan terhadap anak di bawah umur.

Sejak penangkapannya, baik UEA maupun Rusia telah meminta akses konsuler ke Durov, yang memiliki kewarganegaraan di kedua negara. Tidak jelas mengapa Durov, yang juga memperoleh paspor Prancis setelah meninggalkan Rusia, berada di Prancis.

Di sisi lain, Rusia telah mengklaim, tanpa bukti, bahwa penangkapan Durov adalah upaya Amerika Serikat untuk mengerahkan pengaruh atas platform melalui Prancis.

“Telegram adalah salah satu dari sedikit dan pada saat yang sama platform Internet terbesar di mana Amerika Serikat tidak memiliki pengaruh,” kata Ketua Duma Negara Rusia Vyacheslav Volodin.

Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pada hari Senin bahwa penahanan Durov sama sekali bukan keputusan politik.

“Terserah peradilan, dalam kemerdekaan penuh, untuk menegakkan hukum,” ungkapnya di media sosial X (sebelumnya Twitter).

Perlu diketahui, Telegram diluncurkan pada 2013 karena hubungan antara Durov dan pemerintah Rusia terus memburuk.

Tahun berikutnya, pihak berwenang menggeledah kantor VK dan polisi menuduh Durov menabrak dan melukai seorang polisi lalu lintas dengan Mercedes putih, memaksanya untuk bersembunyi.

Dia akhirnya mengundurkan diri dari VK pada April 2014. Keputusan itu membuatnya bebas untuk fokus pada Telegram, pertama di Rusia dan kemudian di UEA, di mana dia mendirikan kantor pusat resmi platform di Dubai.