IDXChannel - Pemerintah resmi mengubah, nama, peran, dan fungsi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kini namanya menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) atau Badan Pengelola Dana (BPD)

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan yang diteken Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober 2024.

Dikutip MNC Portal Indonesia, Rabu (23/10/2024), dalam pasal 1 ayat 7 beleid itu disebutkan, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana.

Perubahan ini membuat BPDP juga bakal mengurusi komoditas lain, seperti kakao dan kelapa. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat 3, di mana tertulis bahwa perkebunan dan komoditas prkebunan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini meliputi kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Selanjutnya pada Pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa Badan Pengelola Dana melakukan rekonsiliasi pembayaran Pungutan atas ekspor komoditas dengan data pemberitahuan pabean.

"Dalam melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Dana melakukan pertukaran data dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan," demikian tertulis Pasal 6 Ayat 2.

Kemudian dalam Pasal 11 juga diatur mengenai penggunaan dana tersebut, mulai dari pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan hingga sarana dan prasarana perkebunan.

Selain itu, penggunaan dana juga bisa dilakukan untuk pemenuhan hasil perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri perkebunan.

"Badan Pengelola Dana menetapkan prioritas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Pengarah dan memerhatikan program pemerintah," tulis Pasal 11 ayat 3 masih dalam beleid yang sama.

(Fiki Ariyanti)

JAKARTA, investor.id–Pemerintah akan menyerahkan pengelolaan komoditas kakao dan kelapa kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan yang mengurusi sawit. Nantinya, di BPDPKS akan dibentuk divisi khusus yang menangani kakao dan kelapa.

Demikian disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan di Jakarta, Rabu (10/07/2024). Rapat itu memutuskan kakao dan kelapa akan dikelola BPDPKS, hal itu untuk merespons penurunan produksi kakao dan kelapa yang selama ini dihasilkan dari perkebunan rakyat. “(Awalnya) diusulkan untuk membuat badan (baru), tetapi tadi akhirnya diputuskan badannya digabung dengan BPDPKS. Digabung di situ, ditambah satu divisi yaitu kakao dan kelapa,” kata Mendag seperti dikutip dari Antara.

Pembentukan divisi khusus kakao dan kelapa di BPDPKS ditujukan guna membantu pelaksanaan pembibitan serta riset dalam pengembangan kedua komoditas pertanian itu. “Jadi (diharapkan) ada subsidi silang untuk pembibitan, riset, dan segala macam hal mengenai kakao dan kelapa ini nanti digabungkan ke BPDPKS,” kata dia.

Dengan bergabungnya pengelolaan kakao dan kelapa ke BPDPKS, eksportir kedua produk tersebut dipastikan tidak perlu membayar iuran tambahan. “Kakao (kalau dibentuk) badan sendiri, dipunguti lagi kan enggak mungkin. Berat. Kalau di BPDPKS, dananya (ada) Rp 50 triliun lebih. Ya tadi saya bilang, saya usulkan tidak boleh ditambah lagi (iurannya),” ujar Mendag.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi biji kakao RI 641.700 ton sepanjang 2023, turun 1,36% dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Kakao Indonesia paling banyak dihasilkan provinsi-provinsi di Sulawesi dan Sumatra. Pada 2020, RI berpredikat sebagai produsen kakao terbesar ketiga di dunia, setelah Pantai Gading dan Ghana.

Digitalisasi Sawit

Pada bagian lain, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah mendorong digitalisasi dalam pengelolaan industri sawit nasional guna memaksimalkan potensi penerimaan negara. Sekarang ini, pemerintah mulai menerapkan sistem semacam Simbara (Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara) untuk sawit, mengingat banyak penerimaan negara yang potensial belum diambil dari sektor tersebut.

“Dari data yang saya terima, ada banyak perusahaan sawit yang belum memiliki NPWP, hal ini menyebabkan kita tidak bisa menagih PPh badan. Jika sistem ini sudah bisa di implementasikan, penerimaan pajak bisa ditingkatkan,” kata Luhut.

Dalam akun media sosialnya, Menko Luhut menuturkan, defisit APBN 2024 diproyeksikan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Hal itu seiring pendapatan negara yang diperkirakan tidak mencapai target. Penurunan penerimaan terutama karena merosotnya setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas yang terdampak penurunan harga secara tajam.

“Sebetulnya, pemerintah sudah mengantisipasi hal ini dengan menerapkan digitalisasi di semua sektor, contoh Simbara yang dapat menekan selisih angka terkait data mineral. Kian kecil selisih perbedaan tersebut, tentu akan menekan pula potensi kerugian negara,” jelas dia.

Menko Luhut melihat bahwa lesunya penerimaan negara karena inefisiensi di berbagai sektor. Hal itu sebetulnya sudah mulai ditanggulangi bertahap melalui digitalisasi yang telah diterapkan dalam kegiatan pemerintahan dan bisnis. Jika semua sektor pemerintahan sudah menerapkan digitalisasi, efisiensi bisa diciptakan, celah berkorupsi bisa berkurang, dan yang paling penting penerimaan negara bisa meningkat lagi.

Pemerintah juga sedang berencana mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol. Selain mampu mengurangi kadar polusi udara, tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif itu tergolong rendah. Jika Indonesia mampu melakukan itu, penderita ISPA bisa ditekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa hemat Rp 38 triliun.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News