Sumber: Reuters | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Kementerian Perdagangan Indonesia berencana untuk merevisi aturan kewajiban pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) untuk minyak kelapa sawit.

Menurut Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto pada Senin (29/7) revisi aturan ini berpotensi mengubah harga untuk porsi dan jenis produk yang dijual ke pasar lokal.

Seperti kita tahu di bawah aturan 'kewajiban pasar domestik' (DMO), produsen minyak kelapa sawit harus menjual sebagian dari hasil produksi mereka ke pasar lokal dengan harga yang dibatasi untuk mendapatkan izin ekspor. Dengan aturan ini agar pemerintah dapat memastikan pasokan minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Hanya saja Bambang tidak memberikan perincian lebih lanjut soal aturan baru ini. Tapi ia mengatakan kementerian menargetkan agar revisi aturan ini diterbitkan minggu ini.

Kuota ekspor saat ini ditetapkan empat kali lipat dari volume minyak kelapa sawit yang telah dipasok perusahaan secara lokal di bawah skema DMO, dengan jatah tambahan diberikan kepada perusahaan yang menjual dalam ukuran yang lebih kecil dan ramah rumah tangga, bukan dalam jumlah besar.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Seminar dan pameran "2nd Technology and Talent Palm Oil Mill Indonesian (2nd TPOMI S2024)" yang berlangsung pada 18-19 Juli di Bandung telah berakhir dengan sukses.

Acara ini bertujuan untuk memperbarui teknologi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan dihadiri oleh 478 praktisi pabrik sawit dari seluruh Indonesia. Sebanyak 35 perusahaan berpartisipasi dalam pameran, yang dikunjungi oleh sekitar 200 orang.

Acara ini didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan diselenggarakan Media Perkebunan serta Praktisi Profesional Perkebunan Indonesia (P3PI).

Dalam pembukaan, Direktur Industri Hasil Laut dan Perkebunan, Ditjen Industri Agro, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Setiadi Diarta, mewakili Dirjen Industri Agro, Putu Juli Ardika, mengapresiasi acara bertema “Updating Technology and Talent on Palm Oil Mill Indonesia”.

Ia menekankan pentingnya teknologi tinggi dan adaptif untuk mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit nasional.

Menurut Setiadi, kelapa sawit adalah komoditas yang siap mendukung pencapaian Net Zero Emission (NZE) sektor industri tahun 2050.

Kemenperin sedang menyusun Peta Jalan Sawit Indonesia Emas 2045 untuk mencapai industri kelapa sawit yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Industri ini bernilai lebih dari Rp 750 triliun per tahun, setara dengan 3,5% Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional tahun 2023.

Posma Sinurat, Ketua Panitia dan Ketua Bidang PKS P3PI, menyatakan bahwa acara ini memperkenalkan inovasi terbaru dalam teknologi dan sumber daya manusia di industri kelapa sawit.

Achmad Mangga Barani, Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB), menambahkan bahwa teknologi dan digitalisasi seperti Artificial Intelligence (AI) sangat penting untuk efisiensi produksi pabrik kelapa sawit.

Tatang Hernas Soerawidjaja, Ketua Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia (IKABI), mengkritik penggunaan teknologi produksi CPO yang sudah berumur lebih dari 100 tahun dan menyerukan pengembangan teknologi yang lebih hemat air dan energi.

Sahat Sinaga, Plt Ketua DMSI, juga menyarankan perubahan teknologi pengolahan TBS dari “wet-process” ke “dry-process” untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

Edi Wibowo, Direktur Bioenergi, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Sumber Daya Mineral dan Energi, menyatakan bahwa penggunaan biodiesel dapat mengurangi ketergantungan impor BBM, meningkatkan kesejahteraan petani, mendukung komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, dan memperbaiki neraca perdagangan.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah berupaya menyelesaikan masalah legalitas lahan sawit di dalam kawasan hutan.

Dewan Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengusulkan penyelesaian sawit rakyat dalam kawasan hutan berdasarkan tipologi yang ada di lapangan.

Tipologi tersebut setidaknya dapat diklasifikasi menjadi tujuh jenis.

Pertama, petani dari desa yang sudah ada sebelum penetapan kawasan hutan.

Kedua, petani dari desa dalam kawasan hutan setelah adanya penetapan kawasan hutan.

Ketiga, petani dari desa yang memiliki klaim tanah ulayat yang kuat atau telah ada/proses pengakuan sebagai masyarakat hukum adat (MHA).

Keempat, petani pendatang yang tanahnya diperoleh dari pembelian.

Kelima, petani yang memiliki kebun hanya untuk pemenuhan livelihood.

Keenam, kebun tumpang tindih dengan pemegang izin kehutanan.

Ketujuh, kebun tumpang tindih dengan kawasan lindung/konservasi.

"Proses penyelesaian sawit dalam kawasan hutan jangan diseragamkan. Boleh saja mau kejar target satu bulan menurut presiden, tetapi perlu di klaster di lapangan berdasarkan tipologi itu. Masing-masing tipology itu berbeda historisnya. Jadi jangan diseragamkan," ujar Darto kepada Kontan, Rabu (10/7).

Menurut Darto, pola penyelesaian sawit dalam kawasan hutan oleh negara hanya pake 1 indikator saja. Yakni berdasarkan jumlah tahun penguasaan tanah yakni kurang dari 20 tahun dengan Perhutanan sosial dan lebih dari 20 tahun dengan reforma agraria.

"Sayangnya, data tidak ada soal sawit rakyat. Data yang kami miliki, 1,1 juta hektare sawit kurang dari 25 ha (petani) dalam kawasan hutan. Itu punya siapa saja, dan klasterkan berdasarkan 7 typologi yang ada. Jangan di seragamkan solusinya," jelas Darto.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, banyak penerimaan negara potensial yang belum diambil, salah satunya dari sektor kelapa sawit.

"Dari data yang saya terima, ada banyak perusahaan kelapa sawit yang belum memiliki NPWP, hal ini menyebabkan kita tidak bisa menagih PPh badan," ujar Luhut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat internal dengan sejumlah menteri membahas tata kelola sawit.

Airlangga mengatakan, penyelesaian keterlanjutan lahan sawit di dalam kawasan hutan akan diselesaikan dalam satu bulan ke depan.

"Pada prinsipnya mengenai keterlanjuran dan terkait dengan lahan yang digunakan untuk sawit, nah itu yang dibahas dan masih diberi waktu, bapak presiden minta satu bulan untuk diselesaikan," ucap Airlangga.