TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) membuka pintu bagi konsumen yang hendak mengadukan dugaan pelanggaran hak konsumen akibat pembatalan konser grup musik Korea Selatan, BTOB. Ketua Komisi Advokasi BPKN, Fitrah Bukhari, mempersilakan konsumen mengirim aduan melalui laman resmi BPKN di Aplikasi BPKN153 atau call center 08153 153 153.

"Kami welcome terhadap konsumen yang merasa dirugikan akibat pembatalan konser tersebut," kata Fitrah melalui keterangan tertulis, Rabu, 4 September 2024.

Sebelumnya, selama sepekan kemarin, BPKN sudah menerima puluan aduan. Saat ini, Fitrah menuturkan, pihaknya sedang melakukan verifikasi ke konsumen. Selain itu, meminta klarifikasi kepada pelaku usaha yang terlibat dalam proses perencanaan konser, penyedia jasa tiket. "Kami juga tidak menutup kemungkinan untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait," ujarnya.

Melalui penanganan aduan di BPKN, Fitrah berharap para fans BTOB tidak terlalu kecewa atas batalnya konser tersebut. Ia berjanji BPKN akan berupaya semaksimal mungkin untuk memulihkan hak konsumen yang terlanggar. "Karena posisi konsumen ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, sudah gagal bertemu idola, ditambah tercederai haknya sebagai konsumen," kata dia.

Sebelumnya, Fan Concert BTOB di Jakarta bakal digelar pada 13 Juli 2024. Namun, pada 2 Juli 2024, APlanet Entertainment selalu penyelenggara mengumumkan pembatalan konser melalui media sosialnya.

"Halo, ini Aplanet Entertainment, dengan berat hati, kami ingin menginformasikan kepada Anda bahwa BTOB FANCON [OUR DREAM] DI JAKARTA, yang semula dijadwalkan pada 13 Juli, pukul 15.00 telah dibatalkan," tulis APlanet Entertainment di Instagram pada Selasa, 2 Juli 2024.

Ihwal alasan pembatalan konser, APlanet Entertainment menjelaskan alasan di balik pembatalan fancon BTOB. Menurut pernyataan APlanet Entertainment, ini adalah hasil yang disepakati bersama setelah diskusi internal yang mendalam dan pertimbangan dengan BTOB COMPANY.

"Dengan menyesal kami informasikan kepada Anda bahwa kami telah memutuskan untuk membatalkan acara ini karena keadaan yang tidak terduga. Pertunjukan tersebut telah dibatalkan karena masalah kontrak seperti persiapan lokal yang tidak memadai dan tidak terpenuhinya kewajiban kontrak," tulis APlanet Entertainment.

Promotor meminta maaf kepada seluruh penggemar BTOB yang akrab disapa Melody sekaligus menyampaikan perihal proses pengembalian dana atau refund yang akan dilakukan melalui sistem refund loket.com. Tiket fancon BTOB dijual dengan harga mulai dari Rp 1,2 juta hingga Rp 2,8 juta.

Marvela berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyatakan akan mendampingiclass actionbagi konsumen yang dirugikan oleh roti Okko (PT Abadi Rasa Food). Hal ini merupakan bentuk tindak lanjut dari pernyataan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mengumumkan adanya kandungan senyawa berbahaya dalam komposisi roti Okko.

Mengenai keluhan kerugian yang disebabkan oleh produk roti Okko, Ketua BPKN, Muhammad Mufti Mubarok, menghimbau kepada konsumen dan pelaku usaha kecil yang terdampak dan dirugikan oleh persoalan ini untuk segera melapor ke BPKN. Lembaga negara tersebut sudah membuka posko pengaduan untuk konsumen dan pelaku usaha yang mengalami kerugian, termasuk jika ada konsumen yang mengalami gejala sakit dan membutuhkan pertolongan medis usai mengkonsumsi produk roti Okko.

Ini berarti konsumen yang dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap pihak perusahaan roti tersebut. Namun, Mufti mengingatkan, perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu. Jika memang keluhan sakit tersebut terbukti diakibatkan oleh konsumsi produk roti Okko, maka BPKN siap mendampingi konsumen untuk meminta pertanggung jawaban perusahaan dan pemerintah.

“BPKN akan mendampingi melakukanclass actionuntuk minta pertanggung jawaban perusahaan. Dan juga pemerintah dalam hal ini BPOM dan Kemenkes,” ujar Mufti ketika dihubungi Tempo pada Jumat, 26 Juli 2024.

Sebelumnya, BPOM telah merilis hasil uji kandungan natrium dehidroasetat pada produk roti Aoka (PT Indonesia Bakery Family) dan roti Okko. Setelah diuji di laboratorium BPOM, roti Okko terbukti mengandung zat natrium dehidroasetat.

“Hasil pengujian terhadap sampel roti Okko dari sarana produksi dan peredaran menunjukkan adanya natrium dehidroasetat (sebagai asam dehidroasetat) yang tidak sesuai dengan komposisi pada saat pendaftaran produk dan tidak termasuk BTP yang diizinkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan,” ungkap Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM melalui keterangan resmi, dikutip Rabu, 24 Juli 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyatakan akan mendampingiclass actionbagi konsumen yang dirugikan oleh roti Okko (PT Abadi Rasa Food). Hal ini merupakan bentuk tindak lanjut dari pernyataan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mengumumkan adanya kandungan senyawa berbahaya dalam komposisi roti Okko.

Mengenai keluhan kerugian yang disebabkan oleh produk roti Okko, Ketua BPKN, Muhammad Mufti Mubarok, menghimbau kepada konsumen dan pelaku usaha kecil yang terdampak dan dirugikan oleh persoalan ini untuk segera melapor ke BPKN. Lembaga negara tersebut sudah membuka posko pengaduan untuk konsumen dan pelaku usaha yang mengalami kerugian, termasuk jika ada konsumen yang mengalami gejala sakit dan membutuhkan pertolongan medis usai mengkonsumsi produk roti Okko.

Ini berarti konsumen yang dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap pihak perusahaan roti tersebut. Namun, Mufti mengingatkan, perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu. Jika memang keluhan sakit tersebut terbukti diakibatkan oleh konsumsi produk roti Okko, maka BPKN siap mendampingi konsumen untuk meminta pertanggung jawaban perusahaan dan pemerintah.

“BPKN akan mendampingi melakukanclass actionuntuk minta pertanggung jawaban perusahaan. Dan juga pemerintah dalam hal ini BPOM dan Kemenkes,” ujar Mufti ketika dihubungi Tempo pada Jumat, 26 Juli 2024.

Sebelumnya, BPOM telah merilis hasil uji kandungan natrium dehidroasetat pada produk roti Aoka (PT Indonesia Bakery Family) dan roti Okko. Setelah diuji di laboratorium BPOM, roti Okko terbukti mengandung zat natrium dehidroasetat.

“Hasil pengujian terhadap sampel roti Okko dari sarana produksi dan peredaran menunjukkan adanya natrium dehidroasetat (sebagai asam dehidroasetat) yang tidak sesuai dengan komposisi pada saat pendaftaran produk dan tidak termasuk BTP yang diizinkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan,” ungkap Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM melalui keterangan resmi, dikutip Rabu, 24 Juli 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) akan membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang terdampak sebagai bentuk tindak lanjut pernyataan resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menyatakan adanya kandungan zat natrium dehidroasetat di produk roti Okko yang diproduksi PT Abadi Rasa Food.

Ketua BPKN, Muhammad Mufti Mubarok, mengatakan lembaga negara ini akan melayani pengaduan konsumen dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dirugikan oleh perusahaan pembuat roti asal Bandung tersebut.

“Kita akan membuka posko pengaduan konsumen atau masyarakat terdampak roti Okko. Pengaduan dapat dilakukan melalui aplikasi 'BPKN 153',” ujar Mufti dalam keterangan resmi yang diterima Tempo pada Jumat, 26 Juli 2024. Aplikasi tersebut, ia menambahkan, dapat diunduh di Android dan iOS.

BPKN menghimbau kepada konsumen dan pelaku usaha kecil terdampak dan dirugikan oleh persoalan ini untuk segera melapor ke BPKN.

Selain itu, BPKN juga mendesak pihak PT Abadi Rasa Food untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pelaku usaha akibat penarikan produk roti Okko. “Kita meminta kepada PT Abadi Rasa Food untuk juga memberikan ganti rugi kepada pelaku UMKM,” tambahnya.

Sebelumnya, BPOM secara resmi merilis hasil uji laboratorium terhadap produk roti Aoka (PT Indonesia Bakery Family) dan roti Okko (PT Abadi Rasa Food). Hasilnya, roti Okko terbukti mengandung senyawa natrium dehidroasetat. Terhadap hasil pengujian dan penemuan ini, BPOM mendesak produsen roti Okko untuk menarik produk dari pasaran, memusnahkan, dan melaporkan hasilnya kepada BPOM.

Sejalan dengan perintah BPOM, Mufti juga meminta penarikan roti Okko dari peredaran. “Untuk melindungi konsumen, tarik total semua roti Okko,” ujar Mufti.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI Muhammad Mufti Mubarok mengusulkan pembentukan kementerian khusus yang menangani soal haji dan umrah serta wakaf. usulan ini ditujukan kepada pemerintahan baru yang dinakhodai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Apa alasannya? Mufti menjelaskan persoalan haji dari tahun ke tahun salah satu sebabnya adalah pengelolaan haji dan umrah cukup kompleks dan melibatkan banyak pihak serta menyangkut kepentingan publik. Hal itu tentu berkaitan dengan pelayanan konsumen secara utuh.

"Ini tentu menjadi sangat kompleks sehingga memerlukan kementerian khusus yang menangani persoalan haji, termasuk umrah dan waqaf. Sehingga kami mengusulkan agar pemerintah membentuk Kementerian Haji, Umrah dan Waqaf," kata Mufti dalam keterangan tertulis, dikutip, Jumat (19/7/2024).

Keterangan ini disampaikan dalam sambutannya di acara Webinar 'Jalan Terjal Haji Ramah Konsumen', Kamis 17 Juli 2024 kemarin.

Menurut Mufti dari sisi perlindungan konsumen pihaknya melihat ada lima poin utama yang diinginkan oleh konsumen dalam hal pelaksanaan haji yaitu, cepat, murah, nyaman, aman, dan selamat.

Mufti juga menuturkan,alasan lain yaitu melihat potensi porsi anggaran yang sangat besar yang bisa terkelola dengan baik.

"Potensi angka pengelolaan anggaran bisa sampai Rp 700 triliun. Tentu sangat ideal jika menghadirkan satu kementerian sendiri yang menanganinya," beber Mufti.

Selain itu, lanjut Mufti saat ini pemerintahan Arab Saudi sudah memiliki kementerian haji dan umrah yang menangani persoalan haji dan umrah, sehingga pihaknya mengusulkan kepada pemerintahan baru nantinya mengadakan kementerian sendiri agar lebih maksimal dalam pelayanan haji dan umrah.

"Sehingga urusan haji dan umrah nantinya akan diurus antar kementerian haji dan umrah di Indonesia dan kementerian haji di Arab Saudi," ungkap Mufti.

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

Terkait dengan evaluasi haji tahun 2024 kali ini, secara umum BPKN memberikan apresiasi kepada Kementerian terkait yang menangani haji, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) yang telah berusaha semaksimal mungkin menghadirkan pelayanan yang baik bagi jamaah haji dari tahun ke tahun.

Namun, pihaknya tidak memungkiri ada beberapa catatan yang mesti menjadi perbaikan dan evaluasi bersama stakeholder terkait dalam pelaksanaan haji tahun ini.

"Kami apresiasi Kemenag luar biasa upayanya, tentu kerja keras kami apresiasi, dengan catatan misalnya di BPKN kami menerima adanya pengaduan konsumen terkait pelaksanaan haji mulai haji regular, haji plus, haji furoda, catatan kami soal tiket, kenapa harga tiket tinggi, penginapan cukup mahal, kuota haji, termasuk soal keselamatan jamaah haji tentu perlu ada penjelasan di pansus yang saat ini digulirkan oleh DPR," ujar Mufti.

Selain itu, Mufti berharap perlu ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan serta kegiatan jamaah haji sesuai syariat selama di tanah suci.

"Mulai dari padang arafah, musdalifah sampai pada jamarot di Mina," jelas Mufti.

Mufti berharap, dengan beberapa catatan tersebut ke depan penyelenggaraan haji bisa lebih baik dan naik kelas. "2025 kita perlu pembenahan, kami bersama DPR dan BPK akan mengawal pelaksanaan haji agar pelaksanaan haji dan umrah yang ramah konsumen. " pungkas Mufti.

JAKARTA, Investor.id -Peretasan dan ransomware yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara 2 di Surabaya tentunya cukup meresahkan. Masyarakat bisa mengajukan class action bila tidak ada langkah perbaikan dari pemerintah.

Hal ini terungkap dalam webinar dengan tema “Peretasan Data Nasional: Dapatkah Konsumen Ajukan Class Action?” Terungkap bahwa lumpuhnya 282 layanan publik cukup meresahkan masyarakat dan mempertanyakan bagaimana solusi dari Pemerintah.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN-RI).M. Mufti Mubarok menerangkan, BPKN berharap respon pemerintah khususnya melalui Kominfo, agar terus mencari jalan keluar agar mencegah tidak terjadinya peretasan data yang berlarut-larut. “Kami dari BPKN-RI terus mengadvokasi masyarakat dan bilamana diperlukan juga melakukan gugatan konsumen dalam class action untuk memulihkan hak konsumen,” kata dia melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Sementara itu, Ketua Komisi Advokasi BPKN-RI Fitrah Bukhari mengungkapkan, diskusi yang dilakukan BPKN guna melihat langkah-langkah strategis yang ditawarkan kepada publik. “Karena perlindungan data pribadi ini merupakan hak warga negara sekaligus hak konsumen. Saat ini, bukan hanya pribadi saja yang dirugikan melainkan organisasi-organisasi yang ada di masyarakat juga menjadi korban," kafa dia.

Wakil Ketua Komisi Advokasi BPKN-RI, Intan Nur Rahmawanti menambahkan, pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur mengenai gugatan perwakilan kelompok (class action) dalam penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan oleh sekelompok konsumen/LPKSM. Ini menjadi opsi atau jalan menempuh upaya hukum dalam mengajukan ganti rugi. “Karena untuk konsumen, gugatan class action ini memiliki keuntungan keuntungan khususnya dari efisiensi, biaya, tenaga, dan waktu,” kata dia.

Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN-RI Heru Sutadi menambahkan, konsumen di era digital memiliki peran penting dan perkembangan teknologi yang mengubah pola komunikasi, berbelanja dan penggunaan layanan, termasuk terdapatnya tantangan keamanan siber dan perlindungan data.

Mengenai PDNS, dengan banyaknya layanan terganggu sebagai dampak dari ransomware, yang juga bukan merupakan peristiwa pertama kali terjadi di Indonesia, menjadi pertanyaan adalah bagaimana tata kelola keamanan siber dan perlindungan data di Indonesia. “Ini perlu perbaikan dengan mengadopsi best practice dan standar internasional serta perlu mengedukasi masyarakat baik konsumen maupun pelaku usaha akan hak dan kewajiban untuk menjaga keamanan siber dan concern dalam perlindungan data pribadi,” ucap dia.

Lebih lanjut dari Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, Ismail Fahmi menyampaikan, masyarakat melalui media sosial menuai kritik kepada Pemerintah terkait kurangnya pemaksimalan upaya antisipasi dan penanggulangan gangguan teknis terhadap keamanan siber.

Respon publik 24% menyatakan Kominfo pastikan pemerintah bertanggung jawab, 39% menyatakan adanya indikasi birokrasi yang berantakan saat bangun PDN, 6% media dan publik amplifikasi Pemerintah melalui Kominfo akan bertanggung jawab atas kasus peretasan PDN dan 64% publik menilai hanya masalah waktu data publik dapat terkena ransomware. Sehingga rekomendasinya yaitu Pemerintah untuk dapat mengimplementasikan regulasi yang ketat terkait perlindungan data pribadi konsumen.”

Sebagai penutup, semua narasumber memberikan pesan kepada seluruh konsumen Indonesia atas isu peretasan data nasional. “Kita harus memberikan perhatian terhadap keamanan siber dan data, karena konsumen nantinya yang akan menggunakan layanan. Kita berharap kepercayaan konsumen dijaga karena akan memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi lewat konsumsi layanan atau produk,” ujar Heru.

Untuk mencermati regulasi serta penanganan dugaan pelanggaran PDP pada PDNS, mewakili Kominfo RI, Rindy menyampaikan bahwa dasar hukum Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang saat ini menjadi salah satu payung hukum di Kominfo sejatinya UU PDP yang sudah diterbitkan, namun pelaksanaannya baru dapat dijalankan pada 18 Oktober 2024. Sebelumnya tahun 2019 itu sudah ada PP 71/2019 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik. Kominfo sendiri sudah menyediakan kanal untuk melaporkan dugaan kebocoran data pribadi. “Untuk proses penanganan dugaan pelanggaran PDP, Kominfo masih menindaklanjuti dengan menunggu info dari PDNS untuk tenantnya yang memproses data pribadi,” kata dia.

Rindy menyampaikan, risiko untuk keamanan itu memang sulit untuk dihindari. Dalam memelihara sistem atau keamanan itu penyelenggara sistem elektronik, kami selaku Kominfo berkewajiban mengatasi kasus-kasus tersebut. “Untuk meningkatkan perlindungan, perlu juga peran aktif semua stakeholder untuk sama-sama mewujudkan perlindungan data pribadi,” kata dia.

Editor: Leonard (severianocruel@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News