Bisnis.com, JAKARTA - Kelompok peretas yang diduga disponsori negara China telah membobol Singapore Telecommunications (SingTel). Menjadi ancaman baru di mana obyek vital telekomunikasi menjadi incaran peretas.

SingTel merupakan konglomerat telekomunikasi Singapura, operator jaringan tetap utama di negara tersebut, dan salah satu dari empat operator jaringan seluler utama yang beroperasi di Singapura.

Melansir dari Reuters, Rabu (6/11/2024) berdasarkan laporan Bloomberg serangan ini seakan menjadi tonggak awal peretasan yang menargetkan perusahaan telekomunikasi serta operator infrastruktur penting.

Dalam kasus ini, penyidik percaya bahwa serangan tersebut dilakukan oleh kelompok peretas yang dikenal dengan nama Volt Typhoon.

Meski begitu, pihak perusahaan memastikan bahwa tidak ada data yang dicuri dan tidak ada gangguan pada layanan.

“Ada malware yang terdeteksi pada bulan Juni, yang kemudian ditangani dan dilaporkan ke otoritas terkait. Tidak ada data yang dicuri dan tidak ada dampak pada layanan," ungkap pihak SingTel.

Di sisi lain, juru bicara Kedutaan Besar China di Washington Liu Pengyu mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki informasi terkait insiden tersebut.

“China dengan tegas menentang dan memerangi serangan siber serta pencurian siber dalam segala bentuk," tegas Pengyu.

Volt Typhoon sendiri telah terlibat dalam berbagai serangan terhadap sektor infrastruktur penting di AS, termasuk telekomunikasi dan energi. Serangan Volt ke SingTel diyakini sebagai bentuk uji coba sebelum mereka melakukan serangan siber terhadap perusahaan telekomunikasi AS.

Bloomberg mengungkapkan bahwa informasi yang diperoleh dari pelanggaran ini memberikan wawasan tambahan mengenai pola serangan yang mungkin akan ditargetkan pada infrastruktur kritis di luar negeri oleh kelompok tersebut.

China sebelumnya membantah terlibat dalam serangan-serangan tersebut, meskipun ada bukti yang mengaitkan kelompok Volt Typhoon dengan badan-badan keamanan siber internasional dan kelompok ransomware.

Jakarta: Kabar peretasan di sebuah platform perdagangan kripto di Indonesia yang membuat lebih dari Rp340 miliar aset kripto hilang telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan investor. Peretas dilaporkan telah berhasil menguras berbagai token dari hot wallet platform tersebut, termasuk Toko Token (TOKO).

Senior Analyst Hyperionx Capital Welesiang Salim mengatakan, dampak buruk dari peretasan ini bukan hanya pada hilangnya token milik pengguna, tetapi juga potensi dampak lebih luas bagi pasar token berkapitalisasi kecil. Untuk itu, ia mengimbau agar keamanan dari investasi aset kripto bisa diperketat.

"Jika langkah cepat tidak diambil, seperti buyback token yang dicuri, maka pasar token kecil seperti Toko Token berisiko menghadapi tekanan jual yang sangat besar. Likuiditas bisa cepat menguap, harga bisa jatuh drastis akibat aksi panik jual dari investor yang khawatir token mereka tak lagi bernilai,” kata Salim dalam keterangannya, Senin, 4 November 2024.
Salim memperingatkan bahwa jika bank run terjadi di mana pengguna menarik aset mereka dalam jumlah besar karena ketidakpercayaan, maka harga token dapat jatuh lebih cepat. Tak hanya itu, situasi ini dikhawatirkan dapat merusak reputasi bursa dan menambah volatilitas.

"Ini bukan sekadar soal kehancuran harga, tapi bisa menjadi krisis kepercayaan besar di dunia kripto Indonesia,” tuturnya.

Baca juga: AI dan Kripto Berkembang Pesat, Edukasi Jadi Fokus Utama

Untuk menghadapi hal ini, perlu ada langkah yang jelas seperti audit keamanan publik, kerjasama dengan penegak hukum, dan mekanisme ganti rugi bagi pengguna yang terdampak. Menurutnya, dengan langkah cepat akan menjaga stabilitas industri kripto di Tanah Air.

"Tanpa langkah cepat, dampak negatif ini dapat mengganggu stabilitas industri kripto di Indonesia," ungkapnya.

Ia juga membeberkan potensi token berkapitalisasi kecil dalam tekanan beli di antaranya, Toko Token (TOKO), DGX Token (DGX), BotXcoin (BOTX), KOK (KOK), dan Attilla (ATT). Token berkapitalisasi kecil ini dapat menarik perhatian investor spekulatif jika ada peluang di tengah buyback atau peningkatan likuiditas.

"Peretasan ini adalah peringatan keras bahwa keamanan adalah prioritas di dunia kripto yang sangat fluktuatif,” tutup dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Seorang peretas yang sebelumnya berhasil melakukan peretasan kripto dari dompet milik pemerintah AS secara mengejutkan mengembalikan dana sebesar US$19,3 juta dari total US$20 juta yang dicurinya dalam waktu kurang dari 24 jam setelah serangan terjadi. 

Peretas Kembalikan Aset Curian Milik Pemerintah AS – Arkham Intelligence

Dompet kripto milik pemerintah yang berhasil diretas berisi hasil penyitaan dari beberapa kasus terkait kriminal kripto besar, termasuk kasus peretasan Bitfinex. 

ZachXBT, salah satu investigator kripto terkemuka juga melaporkan bahwa para pelaku peretasan kripto belum sepenuhnya mengembalikan aset yang dicuri. Beberapa aset yang telah dikirim ke bursa kripto tertentu masih tetap dipegang oleh mereka.

“Jumlah ini tidak termasuk dana yang sudah ditransfer ke bursa instan (Switchain, HitBTC, N Exchange),” jelasnya pada saluran telegram.

Beberapa pengguna media sosial berspekulasi bahwa peretas tersebut mungkin tidak berniat mencuri dana secara permanen, tetapi lebih ingin menguji atau mengeksploitasi kerentanan keamanan dari dompet pemerintah, sebelum mengembalikan dana sebagai “pemberitahuan”. 

Ada juga dugaan bahwa peretas tersebut sadar akan kemampuan pemerintah AS untuk melacak transaksi kripto, yang membuat mereka merasa terpaksa mengembalikan dana tersebut demi menghindari konsekuensi hukum yang lebih besar.

Spekulasi di Balik Tindakan Pelaku Peretasan Kripto

Pengembalian dana yang dilakukan oleh peretas memicu spekulasi tentang motivasi sebenarnya. Beberapa pihak berpendapat bahwa pelaku tersebut mungkin hanya ingin menunjukkan kelemahan keamanan yang ada pada dompet pemerintah, tanpa niat untuk melakukan pencurian permanen. 

Namun, ada juga dugaan bahwa hacker tersebut merasa tertekan karena transaksi di blockchain bersifat transparan dan mudah dilacak, terutama oleh otoritas penegak hukum yang memiliki akses ke alat pelacakan canggih. 

Selain itu, terdapat juga teori yang mengindikasikan motif lain di balik pengembalian aset tersebut. Spekulasi mengenai hal ini muncul di media sosial, terutama di X, di mana berbagai pengguna memberikan teori mereka.

Salah satu teori menarik datang dari seorang pengguna bernama Agent Wiz, yang menyatakan bahwa ini mungkin adalah “permainan orang dalam.” 

Ia berpendapat bahwa ada agen yang awalnya mencoba mencuri dana tersebut melalui skenario peretasan kripto. Namun, karena pengawasan yang ketat di platform seperti X, mereka merasa terdesak untuk mengembalikan uang itu.

“Sepertinya ada agen yang mencoba mengambil dana, lalu melihat transparansi di Twitter, dan akhirnya memutuskan untuk mengembalikannya,” tulisnya di X.

Meskipun terdengar spekulatif, teori ini sebenarnya tidak sepenuhnya mustahil. Ada kemungkinan bahwa si “peretas” berasumsi pemerintah AS akan melihat pengembalian coin crypto curian tersebut sebagai bentuk “bounty“. 

Begini Cara Membuat Meme Coin Crypto Sendiri di Pump Fun

Pada akhirnya, pemerintah bisa saja memilih untuk melepaskan peretas tanpa konsekuensi hukum, yang membuka peluang bahwa pelaku “peretasan” ini berhasil lolos tanpa konsekuensi apapun.

Motif di Balik Pengembalian Aset Curian yang Masih Misterius

Pengembalian dana sebesar US$19,3 juta oleh hacker yang meretas dompet pemerintah AS menimbulkan berbagai spekulasi mengenai motifnya. Apakah karena takut terlacak, sekadar menguji sistem keamanan, atau ada faktor lain yang tidak terlihat? 

Kasus ini tidak hanya menjadi pengingat bahwa bahkan pemerintah dengan keamanan tinggi bisa menjadi target, tetapi juga memberikan pelajaran penting bagi para pengguna, termasuk kita semua, bahwa keamanan dalam dunia kripto harus selalu diutamakan. 

Di balik inovasi dan keuntungan yang ditawarkan oleh cryptocurrency, risiko peretasan kripto selalu mengintai, mengingatkan kita untuk terus waspada. [dp]

Jakarta -

Pemerintah Hong Kong membuat aturan yang melarang pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan layanan WeChat dan WhatsApp di perangkat komputer kerjanya. Layanan cloud storage seperti Google Drive juga dilarang.

Melansir detikInet yang mengutip SCMP, Rabu (23/10/2024), Menteri Inovasi, Teknologi, dan Industri Hong Kong Sun Dong mengatakan regulasi yang mereka terapkan ini mirip dengan aturan di Amerika Serikat dan China Daratan.

Penggunaan aplikasi-aplikasi ini dilarang karena bisa memicu risiko keamanan internet yang berat. Larangan diberlakukan secara penuh mulai bulan ini.

"Tahun lalu kami menghadapi banyak tantangan, peretasan semakin parah. Komputer yang dipakai secara internal di kantor tidak boleh menggunakan layanan WhatsApp dan WeChat karena punya risiko keamanan yang serius," ucap Menteri Sun Dong dalam sebuah wawancara di radio.

Dia mengakui kalau aturan baru ini mungkin membuat PNS menjadi tak nyaman. Namun pembatasan ini perlu dilakukan untuk meningkatkan keamanan siber. Ia juga menegaskan kalau PNS tetap boleh menggunakan aplikasi tersebut di ponsel pribadinya.

"Aplikasi ini tidak dilarang di ponsel mereka. Saya yakin kalau setiap departemen akan menemukan pengganti layanannya masing-masing. Saya percaya akan ada solusi untuk tantangan ini," tambahnya.

Artikel ini sudah tayang di detikInet, baca selengkapnya di sini.

(afb/afb)

Eric Council Jr., seorang pria berusia 25 tahun asal Athens, Alabama, ditangkap hari ini terkait peretasan akun SEC di X yang menyebabkan lonjakan harga Bitcoin lebih dari US$1.000 pada Januari 2024. Council didakwa dengan tuduhan konspirasi untuk melakukan pencurian identitas dan akses perangkat secara ilegal. 

Menurut dakwaan tersebut, pada 9 Januari 2024, ia bersama beberapa orang lainnya mengambil alih akun X milik SEC dan mengunggah pernyataan palsu atas nama Ketua SEC, Gary Gensler, yang mengklaim bahwa Bitcoin Spot ETF telah disetujui untuk diperdagangkan di bursa saham nasional. 

“Konspirator diduga menggunakan akses ilegal mereka untuk memanipulasi pasar keuangan,” ungkap Jaksa Graves pada dakwaan tersebut, Kamis (17/10/2024). 

Pernyataan palsu ini menyebabkan lonjakan harga Bitcoin, namun harga tersebut segera anjlok setelah SEC mengklarifikasi bahwa pengumuman tersebut tidak sah.

Peretasan ini dilakukan melalui teknik “SIM swap,” di mana peretas berhasil mengalihkan nomor telepon korban ke kartu SIM yang mereka kontrol. Dengan akses ini, mereka dapat melampaui lapisan keamanan seperti otentikasi dua faktor yang biasa digunakan untuk melindungi akun penting. 

“Penyerangan melalui metode SIM swap ini memungkinkan pelaku untuk mengakses informasi sensitif dari individu atau perusahaan, yang kemudian digunakan untuk melakukan kejahatan,” jelas David Geist, agen FBI.

Menurut dakwaan, Council menggunakan identitas curian untuk melakukan peretasan akun SEC. Dengan mencetak kartu identitas palsu menggunakan data pribadi korban, ia berhasil memperoleh kartu SIM baru di toko telepon di Huntsville, Alabama, yang terhubung ke nomor telepon korban. 

Setelah itu, ia membeli iPhone baru dan menggunakan perangkat tersebut untuk melakukan peretasan akun SEC. Council kemudian membagikan kode akses kepada para konspiratornya, yang kemudian mempublikasikan cuitan palsu yang mengumumkan persetujuan Bitcoin Spot ETF. 

“Council menerima bayaran dalam bentuk Bitcoin setelah berhasil melakukan SIM swap ini,” kata Argentieri, Wakil Asisten Utama Jaksa Agung. 

Hal ini menegaskan komitmen Departemen Kehakiman untuk melawan kejahatan siber yang mengancam integritas pasar keuangan.

Meskipun pihak berwenang segera mengambil alih kembali kendali akun mereka dan mengklarifikasi situasinya, kerusakan telah terjadi pada pasar. Manipulasi yang terjadi karena peretasan akun SEC menunjukkan betapa besar dampak yang dapat ditimbulkan oleh tindakan ilegal seperti ini.

Kasus Council ini menggarisbawahi betapa pentingnya keamanan siber saat ini, khususnya di lingkungan yang sangat sensitif seperti pasar kripto dan keuangan yang biasanya menjadi target utama para peretas.. 

Teknik peretasan seperti “SIM swap” dan pencurian identitas memberikan peretas akses untuk menyebabkan gangguan besar pada pasar, dan pemerintah bekerja keras untuk mencegah kejahatan semacam ini berulang.

Sementara itu, kasus peretasan akun resmi pemerintah bukan hal yang baru. Pada September lalu, saluran YouTube resmi Mahkamah Agung India diretas dan digunakan untuk mempromosikan kripto scam. 

Hacker mengubah nama saluran tersebut menjadi akun Ripple dan menggunakan video yang dibuat melalui deepfake dari CEO Ripple untuk meyakinkan penonton berinvestasi dalam token palsu. 

Meski serangan tersebut berhasil dihentikan dengan cepat oleh YouTube, peristiwa ini kembali menegaskan bahwa akun resmi pemerintah masih menjadi target yang para peretas, terutama dalam skema penipuan yang melibatkan cryptocurrency.

Melihat peretasan akun SEC dan Mahkamah Agung India mengingatkan betapa pentingnya keamanan digital, tidak hanya bagi organisasi tertentu, tetapi juga bagi setiap individu, karena peretas dapat menyalahgunakan data atau akun media sosial seseorang untuk tujuan yang merugikan. [dp]

Sebuah perusahaan menjadi korban peretasanhacker dari Korea Utara (Korut), yang secara tidak sengaja direkrut menjadi pegawainya. Penjahat siber itu dipekerjakan sebagai karyawan teknologi informasi (information technology/IT).

Pelaku rupanya telah memalsukan identitas dan riwayat kerjanya. Korporasi mempekerjakan teknisi palsu tersebut dengan sistem kerja jarak jauh (remote).

Sebagai pegawai IT, hacker Korut itu diberi akses ke jaringan komputer perusahaan. Akses tersebut disalahgunakan untuk mencuri sebanyak mungkin data penting organisasi dan meminta tebusan sejumlah uang kripto.

Perusahaan yang menjadi korbannya, dan memiliki kantor di Inggris, AS, dan Australia, memilih untuk merahasiakan identitasnya.

Secureworks, penyedia layanan keamanan siber, mengatakan kasus pekerja remote yang terungkap kedoknya sebagai warga Korea Utara sering terjadi di perusahaan-perusahaan Barat.

"Ini merupakan peningkatan risiko serius dari skema penipuan pekerja IT Korea Utara," kata Rafe Pilling, Direktur Threat Intelligence di Secureworks, dikutip BBC.

"Mereka tidak lagi hanya mengejar gaji tetap, tetapi juga mencari uang dalam jumlah yang lebih besar, lebih cepat, melalui pencurian data dan pemerasan, dari dalam pertahanan perusahaan."

Untuk kasus terbaru, pegawai IT yang diduga pria itu direkrut sebagai karyawan kontrak pada musim panas. Pelaku bekerja selama empat bulan dan menerima gaji.

Setelah memecatnya karena kinerja buruk, perusahaan menerima email tebusan berisi sejumlah data yang dicuri dan tuntutan untuk ditebus dengan enam digit uang kripto. Jika tidak dibayar, peretas akan mempublikasikan atau menjual data yang dicuri secara online.

Perusahaan tidak mengungkap apakah uang tebusan itu dibayar atau tidak.

Kasus peretasan menggunakan metode phishing kripto kembali terjadi dengan korban terbaru yang diduga sebagai Shixing Mao, pendiri F2Pool, yang kehilangan aset senilai jutaan dolar.

Dompet kripto yang diduga milik Mao tersebut dengan akhiran “e57” menjadi target serangan phishing canggih pada 27 September lalu. 

Serangan ini dilaporkan pertama kali oleh firma keamanan Certik, dompet tersebut terkuras sebanyak 12.083 Spark Wrapped Ethereum (spWETH) yang bernilai sekitar US$32 juta. 

“Baru-baru ini, EOA 0xaa1582084c4f588ef9be86f5ea1a919f86a3ee57 terkuras sebanyak 12.083 spWETH (~US$32 juta),” tulis mereka di X.

Hal ini menambah kekhawatiran tentang betapa mudahnya peretas memanfaatkan mesin pencari untuk menyebarkan serangan phishing kripto. Scam Sniffer memperingatkan bahwa hasil pencarian di Search Engine manapun tidak sepenuhnya aman, dan pengguna harus berhati-hati agar tidak menghubungkan dompet mereka ke situs yang mencurigakan. 

Bahkan mesin pencari Bing juga dilaporkan menampilkan situs phishing yang serupa pada bulan lalu sebelumnya.

Serangan phishing kripto yang diduga menyerang pendiri dari F2Pool menunjukkan betapa pentingnya kewaspadaan dalam bertransaksi di dunia digital. Pengguna harus lebih berhati-hati apabila ingin menghindariphising, terutama ketika berhadapan dengan situs web yang tampak seperti platform resmi. [dp]

Lonjakan kerugian akibat peretasan Centralized Finance (CeFi) telah mencapai angka yang mencengangkan, meningkat hingga 66 persen pada Q3 2024. Kerugian total di sektor ini kini mencatatkan angka sekitar US$309 juta, sebuah lonjakan signifikan dari US$185 juta pada tahun sebelumnya. 

Meskipun beberapa platform CeFi, termasuk Indodax, menjamin dana pengguna, insiden ini memberikan pelajaran berharga bahwa keamanan dalam penyimpanan aset kripto tidak bisa dipandang remeh. 

Kejadian ini menyoroti risiko yang melekat dalam menyimpan aset di bursa pihak ketiga, di mana pengguna memang tidak memiliki kendali atas private key dompet aset mereka. 

Lonjakan KerugianCeFiMeningkat Hingga 66 Persen

Menurut laporan dari riset yang dilakukan oleh Immunefi, total kerugian yang dialami oleh bursa kripto terpusat (CeFi) telah mencatatkan peningkatan yang cukup besar pada Q3 2024, yaitu sekitar US$309 juta. Angka ini meningkat sekitar 66,4 persen dari hanya US$185 juta pada tahun Q3 2023.

Di sisi lain, DeFi mengalami penurunan kerugian yang lebih sedikit, yaitu hanya sekitar US$100 juta pada Q3 2024, turun lebih dari 79,2 persen dibandingkan Q3 2023 sebelumnya yang mengalami kerugian US$500 juta.

Insiden ini menarik perhatian tidak hanya dari pengguna di Indonesia, tetapi juga dari investor global yang khawatir tentang keamanan platform bursa kripto.

Langkah-langkah cepat diambil oleh Indodax untuk merespons insiden tersebut. Pihak manajemen melakukan investigasi menyeluruh terhadap sistem yang ada dan mengumumkan bahwa platform dan aplikasi mereka tidak dapat diakses selama proses pemeliharaan. 

Oscar Darmawan, CEO Indodax, menjelaskan bahwa saldo pelanggan akan tetap aman.

“Selama proses ini, platform web dan aplikasi Indodax tidak dapat diakses. Namun, tidak perlu  khawatir, karena kami pastikan bahwa saldo pelanggan akan aman, baik secara kripto maupun rupiah,” ungkap Oscar dalam siaran pers Kementerian Perdagangan, Rabu (11/9/2024).

Meskipun demikian, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya menghapus kekhawatiran pengguna tentang keamanan aset mereka.

CeFiTidak Sepenuhnya Aman

Insiden peretasan ini menekankan pentingnya keamanan bagi pengguna aset kripto. Menyimpan aset di bursa pihak ketiga seperti hot wallet meningkatkan risiko serangan siber, karena selalu terhubung ke internet. 

Ketergantungan pada pihak ketiga untuk mengelola private key juga berpotensi mengakibatkan kehilangan aset. Pengguna harus memahami bahwa melindungi aset bukan sepenuhnya tanggung jawab platform. 

Kasus peretasan Indodax menunjukkan bahwa tidak semua bursa dapat memberikan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan penggunaan hardware wallet.

Hardware wallet menyimpan private key secara offline, memberikan perlindungan yang lebih baik. Peretasan beberapa platform CeFi besar menjadi pengingat bahwa perhatian terhadap keamanan aset kripto harus selalu diutamakan. [dp]

Guru SD di Jawa Timur berinisial BAG (25) ditangkap polisi kerena meretas data milik Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Data tersebut dijual pelaku melalui breachforum.st seharga USD 8.000 atau setara Rp 121.572.800 (kurs Rp 15.196).

"Modus operandi tersangka yaitu melakukan ilegal akses dan menjual data tersebut melalui breachforum.st untuk keuntungan pribadi dan tersangka mendapat keuntungan sejumlah 8.000 dolar Amerika dari hasil penjualan data-data tersebut," Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, saat jumpa pers di Mabes Polri, Selasa (24/9).

Himawan menyebut pelaku seorang diri dalam menjalankan aksinya. Meski begitu, polisi masih melakukan pengembangan terkait kasus ini.

"Apakah yang bersangkutan tersangka ada komunikasi atau kolaborasi kerja sama pelaku lain, maka kita sedang dalami. Sementara hasil pemeriksaan itu dia melakukan sendiri. Tetapi kita akan lihat nanti jejak digitalnya apakah itu akan ada komunikasi dengan pelaku lain, kemungkinan pelaku lain," ujarnya.

Himawan mengatakan motif pelaku melakukan peretasan dilatarbelakangi masalah ekonomi.

"Motif yang dilakukan berdasarkan motif ekonomi, menjual untuk mendapatkan keuntungan, kemudian keuntungannya sementara USD 8 ribu, yang sekarang di sita Rp 4,1 juta, ini sedang diselidiki kembali, di dalam rekening-rekening yang ada, yang disita sampai dengan rekening yang lain yang mereka miliki," ungkapnya.

Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti di antaranya laptop yang digunakan untuk meretas, sejumlah flashdisk, uang tunai dan HP. Polisi juga menyita sepeda motor Honda GL 160 D yang dibeli pelaku dari uang hasil penjualan data.

Atas perbuatannya BAG dijerat Pasal 65 ayat 1 UU Perlindungan Data Pribadi.

"Sanksi pidananya penjara selama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar," pungkas Himawan.

Jakarta: Jagat aset kripto dihebohkan dengan adanya aksi pembobolan pada exchange crypto lokal, Indodax, beberapa waktu lalu. Namun ternyata, hal ini bukan yang pertama kalinya terjadi. Selain Indodax, sejumlah exchangecrypto juga pernah terkena serangan hacker.

Influencer kripto Angga Andinata mengungkapkan, kejadian pembobolan juga pernah terjadi di beberapa exchange lain. Dia menyebutkan seperti Binance, Hotbit, CoinX, serta crypto exchange lainnya.

"Indodax berhasil mengembalikan sistem selama 80 jam. Ini sebuah kabar baik karena berbeda dengan exchanges lainnya. Bahkan, ada exchanges yang tutup tidak bisa meng-handle hal ini," kata Angga dalam acara 'Indodax Talkshow: Bangkit Lebih Cepat, Pulih Lebih Kuat', Senin, 23 September 2024.

Angga melanjutkan, apa yang dilakukan Indodax dalam menangani peretasan tersebut merupakan langkah yang tepat. Ini terbukti dari meningkatnya kepercayaan para member. Karena setelah insiden tersebut, volume transaksi di Indodax meningkat menjadi Rp547 miliar.

Bahkan, menurutnya, followers di media sosial Indodax juga meningkat. Karena pada saat maintenance 80 jam, Indodax aktif memberikan giveaway kepada pengikutnya.

Angga mengapresiasi langkah yang dilakukan tim Indodax dan berharap exchange crypto lain dapat meniru langkah ini. Dia juga berpesan agar trader kripto juga menerapkan keamanannya sendiri, karena potensi ini bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan siapa saja.

Baca juga: Pascadiretas, Indodax Cetak Volume Transaksi Rp547 Miliar

Indodax gandeng 6 auditor forensic

Sementara itu, CEO Indodax Oscar Darmawan mengaku tak menyangka kejadian itu cepat teratasi. Oscar mengungkapkan, Indodax bekerja sama dengan enam auditor forensic dengan mengeluarkan biaya yang tidak murah. "Kita membayar auditor itu tidak lebih dari Rp2 miliar per satu tim," sebut dia.

Menurutnya, dalam mengatasi masalah ini pada 24 jam pertama, tim memetakan pola serangan hacker tersebut. Dia mengaku serangan tersebut berasal dari Korea Utara. "Ini yang harus dicari tahu terlebih dahulu. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mencegah hal ini bisa terjadi lagi," jelas Oscar.

Setelah itu, barulah Indodax memulihkan sistem dan kembali memulihkan seluruh sistemnya dalam kurun waktu 80 jam. "Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa cepat 80 jam. Kita sangat mengapresiasi tim yang bekerja sama dalam mengatasi hal ini," jelas dia.

Selain itu, untuk memastikan perlindungan kepada masyarakat, hingga saat ini Indodax juga berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Cyber Mabes Bareskrim untuk memastikan pihak regulator terus mendapatkan update tentang insiden ini.

Oscar mengatakan, kedepannya Indodax akan membuat sistem keamanan tanpa celah sehingga membuat aktivitas jual beli aset kripto seperti bitcoin dan lain-lain bisa lebih aman.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

JAKARTA - Indodax adalah satu-satunya crypto exchanges di Indonesia yang berani mempublikasikan proof of reserve atau dana cadangan. Hal ini menjadi kunci bagi Indodax mengembalikan kepercayaan membernya dalam mengatasi insiden peretasan atau hack di Indodax. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Indodax memiliki dana cadangan sekitar Rp11,5 triliun dalam bentuk aset kripto.

Crypto analyst, Angga Andinata, mengatakan bahwa hal tersebut menjadi poin menarik bagi masyarakat Indonesia. Di mana member dan pegiat kripto melihat transparansi dari Indodax.

"Proof of reserve adalah poin yang menarik dan merupakan sebuah bentuk tanggung jawab dari Indodax. Ini juga menjadi cara mitigasi atau penanganan yang baik," kata dia dalam acara Talk Shaw bertajuk 'Bangkit Lebih Cepat, Pulih Lebih Kuat', di Jakarta, dikutip Selasa (24/9/2024).

Oscar Darmawan menilai hal ini perlu diterapkan oleh exchanges lainnya. Ini demi menciptakan iklim investasi aset kripto yang transparan, aman dan terpercaya.

Dia juga mengaku sudah mengajak crypto exchanges lain semenjak dua tahun yang lalu. Bahkan, dia juga mengakui telah menyampaikan hal ini kepada regulator. Namun, sampai saat ini belum ada jawaban dari mereka semua. Dia enggan berkomentar mengapa crypto exchanges enggan menerapkan hal tersebut.

Namun, yang dikhawatirkan adalah bagaimana peretasan nantinya bila menyerang exchanges yang lain. "Kalau memang terjadi lagi, ya kita kembalikan saja kepada aturan yang berlaku," kata Oscar.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP masyarakat Indonesia telah bocor dan Menkeu Sri Mulyani memberikan pernyataan.

Menurut Pengamat keamanan siber Teguh Apriyanto, pembobolan data NPWP tersebut diduga dilakukan oleh Bjorka. Korban kebocoran data tersebut juga bukan main-main yaitu Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Di dalam sampel, anda akan menemukan informasi pribadi tentang Presiden Indonesia dan anak-anaknya serta pejabat di Kementerian Keuangan dan menteri lainnya yang juga tidak berguna,” demikian tertulis dalam narasi berbahasa Inggris pada halaman berjudul “6 Juta Nomor Pembayar Pajak Indonesia (NPWP)” yang diunggah oleh Teguh.

Data lainnya yang ikut tersebar adalah Nomor Induk Kependudukan atau NIK, alamat, nomor handphone, dan email. Kemudian, telah diketahui bahwa data-data tersebut dijual dengan harga Rp150 juta.

“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, dan menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” kata Teguh Apriyanto, melalui postingan di akun X pribadinya pada Rabu, 18 September 2024. Teguh membolehkan Tempo menggunakan cuitan tersebut.

Teguh juga membagikan 25 nama teratas yang menjadi korban kebocoran data. berikut 25 nama teratas tersebut:

1. Joko Widodo

2. Gibran Rakabuming Raka

3. Kaesang Pangarep

4.Budi Arie Setiadi

5.Sri Mulyani Indrawati

6. Askolani

7.Yustinus Prastowo

8. Farchan Noor Rachman

9. Pratikno

10. Erick Thohir

11. Muhadijir Effendy

12. Yaqut Cholil Qoumas

13. Zulkifli Hasan

14. Hadi Tjahyanto

15. Airlangga Hartanto

16. Madu Situmeang

17. Catur Lestiyo Utomo

18. Muhammad Abdul Jakin

19. Syahrul Ramadhan

20. Rotama Yasa Rosario Samosir

21. Mohammad Misbahul Munir

22. Tukimin

23. Vera Devita Siregar

24. Mulyadi

25.Lukas Ade Wismaji

Respon Sri Mulyani Terkait Kebocoran Data NPWP

Setelah mendengar kabar bahwa ada kebocoran data NPWP termasuk data dirinya, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan meminta Dirjen Pajak untuk melakukan evaluasi terkait dengan persoalan tersebut.

"Saya sudah minta Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya," ujar Sri Mulyani usai menghadiri Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025, di Jakarta, Kamis, 19 September 2024, seperti dikutip dari Antara.

Kemudian, Sri Mulyani mengatakan hasil evaluasi tersebut akan diumumkan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Tim Teknologi Informatika dari Kementerian Keuangan. "Nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya Kemenkeu," ujarnya.