Ada lima inisiatif yang disingkat 4I-RD, yaitu infrastruktur, industri, inovasi, internasional, dan rupiah digital

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mengatakan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 fokus pada penguatan infrastruktur, inovasi hingga rupiah digital.

"Kita harus lanjutkan BSPI 2019-2025 ke 2030. Ada lima inisiatif yang disingkat 4I-RD, yaitu infrastruktur, industri, inovasi, internasional, dan rupiah digital," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Talk on BSPI 2030 di Jakarta, Jumat.

Perry mengatakan BSPI 2030 mengusung lima inisiatif sebagai tindak lanjut dari Visi BSPI 2030, yaitu infrastruktur, industri, inovasi, internasional, dan rupiah digital, atau disingkat 4I-RD.

Pada inisiatif infrastruktur, dilakukan modernisasi infrastruktur untuk semakin meningkatkan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam bertransaksi melalui sistem pembayaran digital.

"Kita terus memodernisasi infrastruktur ritel yaitu BI-FAST, tentu saja harus kolaborasi nanti kita akan bangun, juga meng-invite industri retail payment supaya betul-betul bersama dengan policy maker Bank Indonesia," ujarnya

Inisiatif industri terkait dengan konsolidasi struktur melalui penataan akses dan entry policy sesuai profil risiko pelaku, penguatan manajemen risiko, dan reformasi regulasi.

Sementara, inisiatif inovasi berorientasi pada upaya menjamin keseimbangan antara inovasi dengan pelindungan konsumen, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat secara kolaboratif.

Sedangkan inisiatif internasional diarahkan pada perluasan konektivitas pembayaran antarnegara dengan menjaga kepentingan nasional melalui perluasan cakupan kerjasama QRIS antar negara dan interkoneksi sistem pembayaran ritel maupun wholesale.

Rupiah Digital berorientasi pada penguatan kapabilitas melalui eksperimentasi sekuritas digital untuk berbagai kasus penggunaan di pasar keuangan.

"Mari kita konsolidasi industri kita. Perbankan digital tetap menjadi center tetapi interlink dengan nonbank apakah kepesertaan atau yang lain tapi everybody harus on board sesuai dengan kemampuan manajemen, digital technology, maupun kapabilitas sumber daya manusia," ujarnya.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – Bank Indonesia (BI) meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Langkah ini merupakan kelanjutan dari BSPI 2019-2025. BI mendorong seluruh elemen pemerintahan, otoritas, asosiasi dan industri, serta masyarakat untuk terus memperkuat sinergi transformasi digital nasional dalam memajukan ekonomi keuangan digital nasional.

Adapun akselerasi digitalisasi pembayaran nasional ke depan difokuskan pada lima inisiatif utama yaitu, modernisasi infrastruktur pembayaran ritel, wholesale dan data, konsolidasi industri pembayaran nasional, inovasi dan akseptasi digital, perluasan kerjasama internasional, dan pengembangan rupiah digital.

“Peluncuran blueprint sistem pembayaran Indonesia 2030 pada hari ini, sebagai kelanjutan BSBI 2025 akselerasi digitalisasi sistem pembayaran keuangan nasional,” ucap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDI x KKI) 2024 di Jakarta Convention Center pada Kamis (1/8/2024).

Pada tahun ekonomi digital 2030 diproyeksikan akan tumbuh 4 kali lipat menjadi Rp 5.800 triliun, pembayaran digital akan tumbuh 2,5 kali lipat menjadi Rp.12.300 triliun, dan puncak bonus demografi gen Y, Z, dan Alpha yang akan mencapai usia produktif sebanyak 68%. Oleh karena itu, transformasi digital perlu terus diperkuat untuk mengakselerasi pertumbuhan berbagai sektor ekonomi, termasuk UMKM. Digitalisasi pada proses produksi, pemasaran, serta pembayaran akan mendorong kemajuan UMKM di tingkat domestik dan global.

Dalam implementasi BSPI 2019 sampai 2025 tercatat ada 50 juta pengguna QRIS yang sebagian besar adalah UMKM. Begitu juga dengan transaksi BI Fast yang tumbuh pesat karena digemari masyarakat dengan biaya yang murah. Selanjutnya juga berjalan kebijakan elektronifikasi program sosial pemerintah, transaksi keuangan pemerintah, bahkan juga kartu kredit Indonesia memperlancar transaksi keuangan pemerintah.

Layanan perbankan maupun keuangan secara digital sekarang sudah menjadi kemajuan industri perbankan dan sistem pembayaran. Demikian juga fintech, e-commerce, marketplace juga telah berkembang pesat, sehingga reformasi regulasi dibutuhkan untuk memperkuat industri pembayaran nasional.

“Kami di BI berbahagia dapat berkontribusi nyata dalam digitalisasi nasional terutama melalui blueprint sistem pembayaran Indonesia yang kami luncurkan tahun 2019 sampai 2025,” kata dia.

BI juga terus memperluas kerjasama QRIS antar negara. Setelah terealisasi dengan Malaysia, Thailand, dan juga Singapura, BI juga sudah menandatangani nota kesepahaman kerjasama QR dengan negara Korea Selatan, Uni Arab Emirat, Jepang, dan India. “Ke depan Asia akan terintegrasi pembayaran melalui QR dan juga melalui fast payment,” terang Perry.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mengatakan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang diluncurkan dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital (FEKDI) 2024 mendukung akselerasi digitalisasi pembayaran nasional ke depan.

"Peluncuran Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 pada hari ini sebagai kelanjutan dari BSPI 2025, akselerasi digitalisasi pembayaran nasional ke depan difokuskan kepada lima inisiatif utama," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam FEKDI dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024 di Jakarta, Kamis.

Lima inisiatif utama meliputi modernisasi infrastruktur pembayaran ritel, wholesale dan data, konsolidasi industri pembayaran nasional, inovasi dan akselerasi digital, perluasan kerja sama internasional, serta pengembangan rupiah digital.

Selain itu, BI juga meluncurkan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah Online Payment untuk mendukung digitalisasi dan kelancaran transaksi keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah dikembangkan dengan Fitur Online Payment Virtual Card Tokenization.

Selain memudahkan transaksi belanja pemerintah, penggunaan kartu kredit tersebut juga akan mendorong inklusifitas dan digitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Selain itu, terdapat pameran 350 UMKM Unggulan Indonesia dan business matching dalam FEKDI 2024.

"Fitur QR Indonesian standard dalam kartu kredit Indonesia ini akan diperluas untuk memudahkan transaksi belanja pemerintah, tidak hanya untuk perjalanan tapi juga untuk membeli produk UMKM karya-karya bangsa," ujarnya.

Pada FEKDI dan KKI 2024, diumumkan juga pemenang dari kompetisi inovasi digital para pemuda Indonesia dalam Hackathon 2024 dalam tiga area, yakni penggunaan kecerdasan artifisial dalam produk and services, proses bisnis yang efisien dan manajemen risiko termasuk perlindungan konsumen dan serangan siber.

"Dari 2.133 peserta dan 456 proposal pada hari ini akan diumumkan pemenang dari 10 finalis. Apresiasi dan selamat kepada para peserta dan pemenang yang telah melahirkan ide inovasi digital berbasis artificial intelligence, machine learning karya putra-putri terbaik Indonesia," ujarnya.

Selain itu, dalam festival tersebut, juga diumumkan pemenang QR Indonesian Standard Jelajah Indonesia sebagai terobosan kampanye akselerasi dan literasi digital di seluruh Indonesia melalui 46 kantor Bank Indonesia di seluruh wilayah RI.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024