Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memaparkan capaian atas kebijakan mengenai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) pada 2025 hingga fokus BSPI 2030.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan jelang 5 tahun BSPI 2025, beberapa capaian telah dicapai, salah satunya transaksi digital payment di Indonesia yang telah menembus Rp60,3 ribu triliun. Besarnya tiga kali lipat dari nilai produk domestik bruto 2023. Bahkan, tumbuh sekitar 120% dibandingkan dengan realisasi 2019.

“BSPI 2025 tidak setop di situ saja. Kami belum lama ini mengeluarkan kembali BSPI untuk 5 tahun ke depan yaitu BSPI 2030 yang merupakan kelanjutan dari BSPI 2025,” ujarnya dalam Banking AI Day, Senin (9/9/2024).

Adapun, BI bakal memfokuskan BSPI 2030 pada lima inisiatif utama. Pertama adalah modernisasi infrastruktur pembayaran. Kedua, konsolidasi industri pembayaran nasional.

Ketiga, inovasi dan akseptasi digital, keempat perluasan kerja sama internasional, serta yang terakhir adalah pengembangan rupiah digital.

Lebih lanjut, Destry menjelaskan pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) saat ini tercatat mencapai 50 juta jiwa, termasuk merchant yang mencapai 33,7 juta, dengan 90% lebih adalah UMKM.

Menurutnya, perkembangan keuangan digital saat ini sangatlah pesat, terdorong dari total populasi generasi muda yang mencapai 60%-70% dan pengguna internet di Indonesia mencapai 213 juta orang atau sekitar 77% dari total populasi.

Berdasarkan laporan Google, Temasek, dan Bain & Company, Indonesia menyumbang sekitar 40% dari nilai total transaksi ekonomi digital di Asean pada 2023.

Selanjutnya, ddiproyeksikan Gross Merchandise Value atau GMF dari Aktifitas Ekonomi Digital Indonesia pada tahun 2030 akan mencapai US$210 hingga US$360 miliar, meningkat 4 kali lipat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar US$82 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) akan melakukan uji coba penggunaan rupiah digital dengan teknologi blockchain atau distributed ledger technology (DLT). Para ekonom berpendapat, terdapat banyak keunggulan mata uang digital dengan teknologi blockchain.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David E. Sumual menjelaskan, dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, pengembangan rupiah digital oleh BI akan difokuskan untuk wholesale alias transaksi antar institusi hingga pelaku dan pengguna sektor keuangan.

David berpendapat, rupiah digital dengan teknologi blockchain/DLT akan mendapatkan kepercayaan yang lebih baik oleh pelaku pasar. Alasannya, teknologi blockchain yang terdesentralisasi jauh lebih aman daripada sistem keuangan yang tersentralisasi seperti yang selama ini dilakukan BI.

Dia menerangkan, teknologi blockchain akan melakukan pencatatan atau note secara permanen terhadap setiap transaksi. Note tersebut terletak dalam ledger alias buku besar yang bisa diakses publik sehingga akan lebih aman.

"Kekhawatiran kepada keamanan [sistem keuangan] bisa dikurangi, serangan siber dan lain-lain. Itukan kalau multi note gitu, akan lebih sulit [diretas] daripada sistem yang tersentralisasi, dan itu kan enggak bisa diubah ya kalau namanya blockchain itu. Kalau sudah terjadi transaksi, dikonfirmasi oleh semua note, dan itu unchangeable, enggak bisa diubah," jelas David kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Kendati demikian, dia tidak menampik teknologi blockchain juga memiliki dampak negatif karena bisa digunakan untuk pencucian uang hingga pendanaan aksi terorisme. Akibat tak lagi tersentralisasi, akan lebih sulit melacaknya.

David pun menyarankan agar BI lebih fokus ke penguatan dasar sistem rupiah digital dengan teknologi blockchain tersebut terutama hubungan antar institusi dan pelaku sektor keuangan.

"Jadi paling enggak itu [institusi terkait dan pelaku sektor keuangan] juga jadi pilot juga ya, untuk memantaunya [pencucian uang hingga pendanaan teroris] bisa saja," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede meyakini penerbitan rupiah digital akan membuat BI lebih memiliki kontrol langsung atas pasokan uang dan suku bunga. Menurutnya, mata uang digital memungkinkan penyesuaian kebijakan moneter secara real-time alias langsung.

"Karena bank sentral dapat langsung menyuntikkan atau menarik mata uang digital dari perekonomian," ujar Josua kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Tak hanya itu, dia melihat rupiah digital juga dapat meningkatkan inklusi keuangan, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan efisiensi pembayaran. Bahkan, sambungnya, BI akan memiliki data yang lebih lengkap tentang kegiatan ekonomi.

"[Sehingga] membantu dalam peramalan ekonomi dan pembuatan kebijakan yang lebih akurat," jelasnya.

Di samping itu, Josua menekankan kesuksesan rupiah digital sangat berpengaruh atas kepercayaan penggunanya. Oleh sebab itu, BI perlu memberikan jaminan keamanan atas rupiah digital terutama keamanan datanya.

Proyeksi Bank Indonesia soal Rupiah Digital

Sebelumnya, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy menjelaskan penerbitan rupiah digital dinavigasi dalam Proyek Garuda. BI, sambungnya, sudah selesai melakukan uji coba rupiah digital dalam bentuk cash ledger.

Rupiah digital dalam bentuk cash ledger memungkinan perpindahan dari satu tangan ke tangan lain hingga pemusnahan. Kini, BI akan melanjutkan ke tahap pengembangan securities ledger.

Pada tahap securities ledger, rupiah digital akan diuji coba untuk operasi moneter dan transaksi ke pasar keuangan sehingga memberikan petunjuk mengenai kemampuan teknologi blockchain/DLT—apakah dapat mereplikasi fungsi-fungsi pokok kebanksentralan.

Kendati demikian, Ryan menegaskan uji coba penggunaan rupiah digital dalam teknologi blockchain/DLT tersebut hanya secara eksperimental. BI, tegasnya, belum akan menerbitkan rupiah digital dalam teknologi blockchain sebelum punya data-data yang jelas.

"Yang sedang kami coba di sini kalau basisnya distributed ledger atau blockchain kira-kira bagaimana, cocok enggak dengan cara kerja bank sentral," jelas Ryan dalam forum Pelatihan Wartawan BI di Badung, Bali, dikutip pada Senin (26/8/2024).

Selanjutnya, jika tahap eksperimen rupiah digital dalam teknologi blockchain/DLT selesai maka BI akan melanjutkan ke tahap uji coba penggunaan ke level crossborder atau internasional. Ryan menjelaskan, pengembangan rupiah digital merupakan satu dari enam arah strategi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo secara resmi telah meluncurkan blueprint sistem pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 pada Jumat (2/8/2024). Dalam paparannya, Perry mengungkapkan lima inisiatif dalam implementasinya yang disingkat dalam akronim 4I + 1RD.

“Lima inisiatif 4I + 1RD adalah infrastruktur, industri, inovasi, internasionalisasi, dan rupiah digital,” kata Perry saat merilis BSPI 2030 dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) x Karya Kreatif Indonesia (KKI) di Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Perry memerinci lima poin inisiatif dalam BSPI 2025—2030 tersebut. Pertama mengenai infrastruktur. Ia menyebut akan terus melakukan modernisasi infrastruktur ritel, yakni dengan mengolaborasikan BI Fast Payment dengan industri ritel.

“Wholesale RTGS (real time gross settlement) kami akan terus memodernisasi dengan ISO 2022, internasional standar. Sehingga bisa cross border RTGS dan harus juga multicurrency, harus interkoneksi, integrasi, baik nasional maupun internasional,” ujarnya.

Dalam poin ini, Perry mengungkapkan pihaknya akan mengeluarkan payment ID untuk setiap transaksi pembayaran. Hal itu berguna untuk diantara meng-capturing data, serta untuk fraud detection system.

Kedua, industri. Perry menjelaskan akan melakukan konsolidasi industri dengan perbankan digital tetap menjadi center, tetapi akan dilakukan interlink dengan non perbankan. Interlink itu bisa dilakukan dengan melihat kemampuan manajemen risiko, investasi teknologi, serta kapabilitas SDM.

Ketiga, inovasi. Perry menuturkan, inovasi tersebut berkenaan dengan akseptasi digital. Inovasi perbankan dan non perbankan perlu dilakukan dalam pengembangan produk dan pelayanan, manajemen risiko, dan penguatan bisnis proses, serta fraud detection system. Termasuk dalam pemanfaatan teknologi AI.

“Di BI kami banyak gunakan AI, diantaranya untuk prediksi inflasi, growth, kredit, dan lain-lain,” ujar dia.

Keempat, internasionalisasi. Perry menjelaskan, pihaknya fokus bekerjasama dengan delapan negara, kaitannya dengan pemanfaatan QR code. Yakni dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filiphina. Serta empat negara lainnya yang menyusul yakni Jepang, India, Korea Selatan, dan UEA.

“Kita masih akan koordinasi dengan Tiongkok, Tiongkok sistemnya agak beda jadi perlu waktu. Tapi delapan negara itu yang mitra dagang utama akan cross border payment, baik dalam QR, juga ritel, wholesale akan terkoneksi,” terangnya.

Adapun yang kelima adalah rupiah digital. Perry melihat adanya peluang dalam digitalisasi rupiah, melihat perkembangan zaman dimana ada generasi-generasi seperti Y, Z, dan Alpha yang lifestyle-nya bergeser ke digital.

“Sehingga the next five years ada tiga jenis uang yang BI perlu keluarkan, yakni uang kertas, uang elektronik, dan uang digital,” tuturnya.

Perry optimistis dengan menjalankan lima inisiatif tersebut dalam mendorong digitalisasi ekonomi Indonesia, diyakinkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara luas. Ditargetkan, ekonomi digital akan tumbuh empat kali lipat pada 2030 mencapai 210—360 miliar dolar AS atau Rp5.800 triliun. Pembayaran digital juga diprediksi akan tumbuh 2,5 kali pada 2030 mencapai 760 miliar dolar AS atau Rp12.300 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) meluncurkan BlueprintSistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Gubernur BI Perry Warjiyo menerangkan, BSPI 2030 merupakan lanjutan dari BSPI 2025 yang telah diluncurkan sebelumnya. Adapun, BSPI 2030 memiliki 5 inisiatif utama.

"Ada lima inisiatif, disingkat 4 i plus RD, yaitu adalah infrastuktur, inflasi, industri, internasionalisasi, dan rupiah digital," ujar dia dalam acara GBI Talk on Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030, Jumat (2/8/2024).

Pertama, Perry menerangkan, BSPI 2030 akan mengakselerasi digitalisasi pembayaran nasional ke depan akan fokus pada lima inisiatif utama, yakni modernisasi infrastruktur pembayaran ritel, wholesale, dan data.

Dalam kaitannya dengan data, BI ke depan akan mengeluarkan payment ID.

"ID untuk setiap transaksi, setiap orang ada payment ID, tentu saja akan digabungan dengan NIK dan ID yang lain," imbuh dia.

Hal tersebut penting untuk dapat merekam data dan informasi mengenai transaksi yang dilakukan. Hal tersebut juga dapat mendukung sistem deteksi kecurangan (fraud)

Inisiatif BSPI 2030 kedua adalah konsolidasi industri pembayaran nasional. Perbankan tetap menjadi pusat dengan interlink dengan industri non-perbankan. Hal tersebut juga melingkupi kepesertaan.

Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 juga mencakup inovasi dan akseptasi digital, termasuk di dalamnya pelindungan konsumen.

Inisiatif keempat adalah perluasan kerja sama internasional. Saat ini BI telah bekerja sama dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.

Selanjutnya, Perry bilang akan melakukan kerja sama juga dengan Korea Selatan, Jepang, India, dan Uni Emirat Arab. Harapannya delapan negara mitra dagang utama ini akan dapat lintas batas baik dalam QR, ritel fast payment, dan wholesale akan terkoneksi.

"Kami juga akan koordinasi dengan Tiongkok, tapi Tiongkok sistemnya memang agak beda memerlukan waktu," ujar dia.

Seiring dengan itu, BI juga akan melakukan pengembangan rupiah digital dalam BSPI 2030. Hal tersebut akan fokus pada distribusi, cash ledger, dan Central Bank Digital Currency (CBDC).

"Kami fokus menjadi wholesale dan whole seller nanti kami beri lisensi untuik ritel," tutup dia.

Sebelumnya, dalam BSPI 2019-2025, BI telah mencatat beberapa pencapaian di antaranya dengan jumlah pengguna QRIS yang mencapai 50 juta pengguna yang sebagian besar adalah UMKM.

Selain itu, BSPI 2019-2025 juga mencatat transaksi BI-FAST yang tumbuh pesat, elektronifikasi program sosial pemerintah, dan Kartu Kredit Indonesia yang memperlancar transaksi keuangan Pemerintah, serta reformasi regulasi untuk memperkuat industri pembayaran nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) meluncurkan BlueprintSistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Gubernur BI Perry Warjiyo menerangkan, BSPI 2030 merupakan lanjutan dari BSPI 2025 yang telah diluncurkan sebelumnya. Adapun, BSPI 2030 memiliki 5 inisiatif utama.

"Ada lima inisiatif, disingkat 4 i plus RD, yaitu adalah infrastuktur, inflasi, industri, internasionalisasi, dan rupiah digital," ujar dia dalam acara GBI Talk on Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030, Jumat (2/8/2024).

Pertama, Perry menerangkan, BSPI 2030 akan mengakselerasi digitalisasi pembayaran nasional ke depan akan fokus pada lima inisiatif utama, yakni modernisasi infrastruktur pembayaran ritel, wholesale, dan data.

Dalam kaitannya dengan data, BI ke depan akan mengeluarkan payment ID.

"ID untuk setiap transaksi, setiap orang ada payment ID, tentu saja akan digabungan dengan NIK dan ID yang lain," imbuh dia.

Hal tersebut penting untuk dapat merekam data dan informasi mengenai transaksi yang dilakukan. Hal tersebut juga dapat mendukung sistem deteksi kecurangan (fraud)

Inisiatif BSPI 2030 kedua adalah konsolidasi industri pembayaran nasional. Perbankan tetap menjadi pusat dengan interlink dengan industri non-perbankan. Hal tersebut juga melingkupi kepesertaan.

Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 juga mencakup inovasi dan akseptasi digital, termasuk di dalamnya pelindungan konsumen.

Inisiatif keempat adalah perluasan kerja sama internasional. Saat ini BI telah bekerja sama dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.

Selanjutnya, Perry bilang akan melakukan kerja sama juga dengan Korea Selatan, Jepang, India, dan Uni Emirat Arab. Harapannya delapan negara mitra dagang utama ini akan dapat lintas batas baik dalam QR, ritel fast payment, dan wholesale akan terkoneksi.

"Kami juga akan koordinasi dengan Tiongkok, tapi Tiongkok sistemnya memang agak beda memerlukan waktu," ujar dia.

Seiring dengan itu, BI juga akan melakukan pengembangan rupiah digital dalam BSPI 2030. Hal tersebut akan fokus pada distribusi, cash ledger, dan Central Bank Digital Currency (CBDC).

"Kami fokus menjadi wholesale dan whole seller nanti kami beri lisensi untuik ritel," tutup dia.

Sebelumnya, dalam BSPI 2019-2025, BI telah mencatat beberapa pencapaian di antaranya dengan jumlah pengguna QRIS yang mencapai 50 juta pengguna yang sebagian besar adalah UMKM.

Selain itu, BSPI 2019-2025 juga mencatat transaksi BI-FAST yang tumbuh pesat, elektronifikasi program sosial pemerintah, dan Kartu Kredit Indonesia yang memperlancar transaksi keuangan Pemerintah, serta reformasi regulasi untuk memperkuat industri pembayaran nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030. Peluncuran langsung dilakukan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo di agenda Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) x Karya Kreatif Indonesia (KKI) di Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024).

"Kita harus lanjutkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2019-2025 ke 2030. Ada lima inisiatif yaitu disingkat 4I + 1RD," kata Perry dalam acara Peluncuran BSPI 2030 di kawasan JCC Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Perry menjelaskan, 4I + 1RD merupakan akronim dari infrastruktur, industri, inovasi, dan internasionalisasi pada 4I. Kemudian 1RD adalah rupiah digital. Dia menjelaskan, arah BSPI 2030 yakni pertama mengenai modernisasi infrastruktur pembayaran ritel, wholesale, dan data sistem pembayaran.

Kedua, konsolidasi industri nasional yang mencakup kepesertaan, reklasifikasi aktivitas, dan reformasi regulasi. Selanjutnya yang ketiga adalah inovasi dan akselerasi digital. Adapun yang keempat adalah perluasan kerja sama internasional yang berupa pembayaran QR code, BI fast payment, dan wholesale.

Kelima, tidak lain mengenai pengembangan rupiah digital. Dalam kesempatan itu, Perry menyampaikan dalam BSPI 2019-2025, terjadi akselerasi transformasi digital yang pesat.

Di antaranya, penggunaan QRIS yang mencapai lebih dari 50 juta pengguna yang sebagian besar UMKM, transaksi BI-Fast yang tumbuh pesat, elektronifikasi program sosial pemerintah, dan kartu kredit Indonesia yang memperlancar transaksi keuangan pemerintah. Selain itu, reformasi regulasi untuk memperkaya industri pembayaran nasional.

"Mari kita optimis ke depan, melihat lima tahun ke depan kayak apa digitalisasi itu dan bagaimana kita bersama mendigitalkan Indonesia, mendigitalkan ekonomi rakyat, dan sistem pembayaran serta pasar keuangan dan perbankan," ujar Perry.

Pemerintah menargetkan pembayaran digital akan tumbuh 2,5 kali lipat pada 2030 mencapai 760 miliar dolar AS atau sekitar Rp 12.300 triliun. Target itu diyakini dapat dicapai didukung dengan puncak bonus demografi pada 2030 yaitu 68 persen berusia produktif.

JAKARTA, investor.id – Bank Indonesia (BI) meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Langkah ini merupakan kelanjutan dari BSPI 2019-2025. BI mendorong seluruh elemen pemerintahan, otoritas, asosiasi dan industri, serta masyarakat untuk terus memperkuat sinergi transformasi digital nasional dalam memajukan ekonomi keuangan digital nasional.

Adapun akselerasi digitalisasi pembayaran nasional ke depan difokuskan pada lima inisiatif utama yaitu, modernisasi infrastruktur pembayaran ritel, wholesale dan data, konsolidasi industri pembayaran nasional, inovasi dan akseptasi digital, perluasan kerjasama internasional, dan pengembangan rupiah digital.

“Peluncuran blueprint sistem pembayaran Indonesia 2030 pada hari ini, sebagai kelanjutan BSBI 2025 akselerasi digitalisasi sistem pembayaran keuangan nasional,” ucap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDI x KKI) 2024 di Jakarta Convention Center pada Kamis (1/8/2024).

Pada tahun ekonomi digital 2030 diproyeksikan akan tumbuh 4 kali lipat menjadi Rp 5.800 triliun, pembayaran digital akan tumbuh 2,5 kali lipat menjadi Rp.12.300 triliun, dan puncak bonus demografi gen Y, Z, dan Alpha yang akan mencapai usia produktif sebanyak 68%. Oleh karena itu, transformasi digital perlu terus diperkuat untuk mengakselerasi pertumbuhan berbagai sektor ekonomi, termasuk UMKM. Digitalisasi pada proses produksi, pemasaran, serta pembayaran akan mendorong kemajuan UMKM di tingkat domestik dan global.

Dalam implementasi BSPI 2019 sampai 2025 tercatat ada 50 juta pengguna QRIS yang sebagian besar adalah UMKM. Begitu juga dengan transaksi BI Fast yang tumbuh pesat karena digemari masyarakat dengan biaya yang murah. Selanjutnya juga berjalan kebijakan elektronifikasi program sosial pemerintah, transaksi keuangan pemerintah, bahkan juga kartu kredit Indonesia memperlancar transaksi keuangan pemerintah.

Layanan perbankan maupun keuangan secara digital sekarang sudah menjadi kemajuan industri perbankan dan sistem pembayaran. Demikian juga fintech, e-commerce, marketplace juga telah berkembang pesat, sehingga reformasi regulasi dibutuhkan untuk memperkuat industri pembayaran nasional.

“Kami di BI berbahagia dapat berkontribusi nyata dalam digitalisasi nasional terutama melalui blueprint sistem pembayaran Indonesia yang kami luncurkan tahun 2019 sampai 2025,” kata dia.

BI juga terus memperluas kerjasama QRIS antar negara. Setelah terealisasi dengan Malaysia, Thailand, dan juga Singapura, BI juga sudah menandatangani nota kesepahaman kerjasama QR dengan negara Korea Selatan, Uni Arab Emirat, Jepang, dan India. “Ke depan Asia akan terintegrasi pembayaran melalui QR dan juga melalui fast payment,” terang Perry.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 pada hari ini, Kamis (1/8/2024).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan peluncuran BSPI tersebut merupakan kelanjutan dari BSPI 2019-2025. Peluncuran dilakukan dalam acara pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Perry mengatakan, dalam BSPI 2030, akselerasi digitalisasi pembayaran nasional akan difokuskan pada lima inisiatif utama, mulai dari modernisasi infrastruktur pembayaran retail hingga pengembangan rupiah digital.

"Modernisasi infrastruktur pembayaran retail, wholesale, dan data, konsolidasi industri pembayaran nasional, inovasi dan akselerasi digital, perluasan kerjasama internasional, dan pengembangan rupiah digital," katanya.

Perry mengatakan, ke depan, kerja sama sistem pembayaran berbasis QR code antarnegara juga akan terus diperluas.

Dia menjelaskan, perluasan kerja sama QR Indonesian Standard (QRIS) antar negara, setelah direalisasi dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura, BI juga telah mendatangi nota kesepakaman kerja sama QR dengan Korea Selatan, Uni Arab Emirat, Jepang, dan India.

"Ke depan, Asia akan terintegrasi pembayaran melalui QR dan juga melalui fast payment," jelasnya.

Selanjutnya, pada momentum penyelenggaraan FEKDI 2024, Perry mengatakan bahwa BI juga akan meluncurkan pengembangan kartu kredit Indonesia segmen pemerintah dengan fitur online payment virtual card tokenisasi.

"Fitur QRIS dalam kartu kredit Indonesia ini akan diperluas untuk memudahkan transaksi belanja pemerintah tidak hanya untuk perjalanan, tapi juga untuk membeli produk-produk UMKM karya-karya bangsa dan dengan demikian mendorong inklusivitas dan digitasi UMKM," kata dia.