Bisnis.com, BANDUNG—Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meminta seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serius menerapkan tata kelola perusahaan lewat penguatan integritas internal.

Bey mengatakan tata kelola dalam pengertiannya adalah sistem atau rangkaian aturan, kebijakan, dan praktik yang terdokumentasikan serta digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi, baik di sektor publik maupun swasta, agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tata kelola melibatkan pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, dan beretika, serta bertanggung jawab terhadap para pemangku kepentingan (stakeholders), seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas.

“Kita sering mendengar istilah tata kelola diucapkan, bahkan dijadikan jargon di banyak kesempatan. Sayangnya, tata kelola ini kerap hanya dipahami sebagai sekumpulan prosedur yang cukup disusun, dibuat dalam bentuk SOP, kemudian dijalankan. Dan setelah itu, kita menganggap tata kelola telah diterapkan dengan baik,” katanya saat membuka Workshop Penguatan Tata Kelola BUMD, BLU/BLUD di BPKP Jabar, Bandung, Kamis (26/9/2024).

Menurutnya pemahaman terkait tata kelola ini harus diluruskan, mengingat hal tersebut bukanlah aturan tertulis yang dijalankan sesuai alur SOP. Menurutnya tata kelola yang baik harus diawali dari kesadaran diri kita sendiri.

“Harus ada integritas di dalam hati dan pikiran kita, melepaskan diri dari segala kepentingan pribadi atau kelompok. Jangan sampai kita, misalnya, di dalam proses pengadaan barang, berupaya memenangkan satu pihak,” paparnya.

“Kita mungkin tidak pernah mengakuinya, tapi prosesnya dijalankan sesuai tata kelola pengadaan, dan akhirnya kita menyatakan tata kelola telah dijalankan dengan baik. Inilah yang saya sebut sebagai tata kelola fatamorgana," tuturnya.

Bey menegaskan tata kelola seperti ini hanyalah ilusi yang menyilaukan, seolah-olah ada, tetapi sebenarnya tidak ada. Menurutnya BUMD menjalankan tata kelola bukan hanya untuk menghindari temuan BPKP atau BPK, apalagi sampai melakukan "negosiasi" untuk menutupi kekurangan atau kesalahan atau bahkan menghapus dari dokumen laporan hasil pemeriksaan.

“Bagi saya, praktik seperti itu sama saja dengan kita membohongi publik dan, lebih parah lagi, membohongi diri kita sendiri. Sikap dan sifat seperti ini harus dihindari oleh kita semua,” tegasnya.

Menurutnya pelayanan yang diberikan oleh BUMD juga harus diperbaiki karena didirikan bukan hanya untuk mengejar keuntungan, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan masyarakat. BUMD harus mampu menciptakan lapangan kerja, bukan sebaliknya menjadi beban yang terus meminta suntikan modal dari Pemprov setiap saat akibat kinerja dan daya saing yang lemah.

“Hal ini sebetulnya adalah cerminan dari ketidakmampuan kita membaca dan menterjemahkan persaingan dunia usaha yang semakin kompetitif,” paparnya.

Pihaknya berharap workshop yang digelar BPKP Jabar ini membuat pengelolaan BUMD, BLU/BLUD, dan BUMDes dapat semakin optimal, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi peningkatan perekonomian Jawa Barat.

”Saya yakin, dengan semangat kerja sama kita semua, tantangan yang ada akan mampu kita hadapi bersama,” katanya.

Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mendukung upaya penertiban di kawasan Puncak, Bogor oleh Pemkab Bogor.

Bey memastikan hal tersebut menanggapi pemberitaan pembangunan bianglala oleh BUMD PT Jaswita yang dihentikan karena tidak mengantongi izin. Menurutnya persoalan ini sudah diluruskan oleh Direktur PT Jaswita.

"Dirut Jaswita sudah sampaikan ke saya kronologisnya, ini bukan Jaswitanya tapi ini anak perusahaannya. Saya ingin pelajari betul, baik Jaswita dan saya minta Bupati Bogor kalau memang melanggar ditindaklanjuti secara aturan," katanya di Bandung, Rabu (17/7/2024).

Menurutnya pihak Jaswita dan anak perusahaannya harus menjelaskan beberapa hal terkait pembangunan di Puncak.

"Pertama katanya masalah keamanan, sudah dapat izin tapi izin dari siapa? Terus kemudian masalah keamanan atlet paralayang katanya perubahan rute dan sebagainya," katanya.

Namun Bey menilai urusan ini tak hanya soal perizinan namun terkait kesesuaian ruang dan aturan. Karena itu pihaknya mendukung pembangunan tersebut dihentikan.

"Pertama aturan harus ditegakkan dan kedua jangan sampai belajar dari KBU [Kawasan Bandung Utara] yah itu kan satu muncul, muncul yang lain di tempat harus hijau muncul satu, apa yang lain tidak sirik? Kok itu boleh kita enggak? Jangan seperti itu," tuturnya.

Pihaknya sudah meminta Pj Bupati Bogor menegakkan aturan. Bey juga memastikan pihaknya akan memanggil Direktur Utama PT Jaswira dan anak perusahaannya.

Terkait penataan dan penertiban jalur Puncak pihaknya akan mendukung penuh. Termasuk dukungan yang datang dari Presiden Joko Widodo.

"Pak Presiden sudah beri dukungan melalui menteri PU agar segera dibangun trotoar secepatnya. Jadi artinya pak presiden memberi dukungan apalagi kami, pastikan akan beri dukungan kepada Kabupaten Bogor, intinya kami ingin semua tegak aturan," tuturnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Pembangunan wahana bianglala oleh BUMD PT Jaswita ditertibkan Pemerintah Kabupaten Bogor karena belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan pihaknya baru mendapatkan kabar tersebut dari media. Pihaknya berjanji akan segera melakukan pemeriksaan terkait status perizinan pihak Jaswita.

“Saya baru tahu, nanti kami akan kroscek. Tentu ke BUMD yang bersangkutan, terkait wahana yang disampaikan. Kami akan cek ricek juga ke Pemerintah Kabupaten Bogor seperti apa," katanya di Gedung Sate, Bandung, Selasa (16/7/2024).

Menurutnya jika dari hasil pemeriksaan benar adanya Jaswita tidak mengantongi izin maka pihaknya sepakat wahana tersebut harus dihentikan dan diurus perizinannya. "Kalau tidak berizin, harus dihentikan dan kemudian urus izinnya,” ujarnya.

Herman menilai BUMD selaku badan usaha milik pemerintah daerah sejatinya harus memberikan contoh baik bagi masyarakat. Menurutnya dengan kejadian ini, mencoreng pemerintah karena tidak taat regulasi.

Sementara satu sisi, pemerintah selalu mendorong supaya masyarakat menaati peraturan. Sekda meminta jika terbukti Jaswita Jabar melanggar perizinan, dapat menjadi pelajaran BUMD lain untuk tidak melakukan hal serupa kala membangun usaha.

“Apalagi BUMD, milik Pemda harus memberikan contoh. Harus memberikan contoh BUMD, agar dunia usaha yang lainnya taat aturan supaya kegiatan usahanya berkah kalau ikuti aturan,” katanya.

Dukungan Pemprov Jabar dan Pemkab Bogor, dalam penertiban bangunan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalur Puncak, termasuk menertibkan bangunan tak berizin sebelumnya sudah disampaikan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.

Menurut Bey, selama penertiban dilakukan untuk menegakkan aturan maka Pemprov Jabar akan selalu mendukung, termasuk menghentikan pembangunan kawasan wisata yang dibangun oleh BUMD Jawa Barat.

"Kami tahu di sana (Puncak) ada satu objek yang dibangun oleh BUMD kami. Kalau memang menyalahi aturan silakan ditindak tegas," katanya.

Diketahui, objek wisata itu berada di Kampung Pensiunan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Pembangunan berada di atas lahan seluas 16 hektare milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bekerja sama dengan PT Jaswita.