Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mendukung upaya penertiban di kawasan Puncak, Bogor oleh Pemkab Bogor.

Bey memastikan hal tersebut menanggapi pemberitaan pembangunan bianglala oleh BUMD PT Jaswita yang dihentikan karena tidak mengantongi izin. Menurutnya persoalan ini sudah diluruskan oleh Direktur PT Jaswita.

"Dirut Jaswita sudah sampaikan ke saya kronologisnya, ini bukan Jaswitanya tapi ini anak perusahaannya. Saya ingin pelajari betul, baik Jaswita dan saya minta Bupati Bogor kalau memang melanggar ditindaklanjuti secara aturan," katanya di Bandung, Rabu (17/7/2024).

Menurutnya pihak Jaswita dan anak perusahaannya harus menjelaskan beberapa hal terkait pembangunan di Puncak.

"Pertama katanya masalah keamanan, sudah dapat izin tapi izin dari siapa? Terus kemudian masalah keamanan atlet paralayang katanya perubahan rute dan sebagainya," katanya.

Namun Bey menilai urusan ini tak hanya soal perizinan namun terkait kesesuaian ruang dan aturan. Karena itu pihaknya mendukung pembangunan tersebut dihentikan.

"Pertama aturan harus ditegakkan dan kedua jangan sampai belajar dari KBU [Kawasan Bandung Utara] yah itu kan satu muncul, muncul yang lain di tempat harus hijau muncul satu, apa yang lain tidak sirik? Kok itu boleh kita enggak? Jangan seperti itu," tuturnya.

Pihaknya sudah meminta Pj Bupati Bogor menegakkan aturan. Bey juga memastikan pihaknya akan memanggil Direktur Utama PT Jaswira dan anak perusahaannya.

Terkait penataan dan penertiban jalur Puncak pihaknya akan mendukung penuh. Termasuk dukungan yang datang dari Presiden Joko Widodo.

"Pak Presiden sudah beri dukungan melalui menteri PU agar segera dibangun trotoar secepatnya. Jadi artinya pak presiden memberi dukungan apalagi kami, pastikan akan beri dukungan kepada Kabupaten Bogor, intinya kami ingin semua tegak aturan," tuturnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Pembangunan wahana bianglala oleh BUMD PT Jaswita ditertibkan Pemerintah Kabupaten Bogor karena belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan pihaknya baru mendapatkan kabar tersebut dari media. Pihaknya berjanji akan segera melakukan pemeriksaan terkait status perizinan pihak Jaswita.

“Saya baru tahu, nanti kami akan kroscek. Tentu ke BUMD yang bersangkutan, terkait wahana yang disampaikan. Kami akan cek ricek juga ke Pemerintah Kabupaten Bogor seperti apa," katanya di Gedung Sate, Bandung, Selasa (16/7/2024).

Menurutnya jika dari hasil pemeriksaan benar adanya Jaswita tidak mengantongi izin maka pihaknya sepakat wahana tersebut harus dihentikan dan diurus perizinannya. "Kalau tidak berizin, harus dihentikan dan kemudian urus izinnya,” ujarnya.

Herman menilai BUMD selaku badan usaha milik pemerintah daerah sejatinya harus memberikan contoh baik bagi masyarakat. Menurutnya dengan kejadian ini, mencoreng pemerintah karena tidak taat regulasi.

Sementara satu sisi, pemerintah selalu mendorong supaya masyarakat menaati peraturan. Sekda meminta jika terbukti Jaswita Jabar melanggar perizinan, dapat menjadi pelajaran BUMD lain untuk tidak melakukan hal serupa kala membangun usaha.

“Apalagi BUMD, milik Pemda harus memberikan contoh. Harus memberikan contoh BUMD, agar dunia usaha yang lainnya taat aturan supaya kegiatan usahanya berkah kalau ikuti aturan,” katanya.

Dukungan Pemprov Jabar dan Pemkab Bogor, dalam penertiban bangunan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalur Puncak, termasuk menertibkan bangunan tak berizin sebelumnya sudah disampaikan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.

Menurut Bey, selama penertiban dilakukan untuk menegakkan aturan maka Pemprov Jabar akan selalu mendukung, termasuk menghentikan pembangunan kawasan wisata yang dibangun oleh BUMD Jawa Barat.

"Kami tahu di sana (Puncak) ada satu objek yang dibangun oleh BUMD kami. Kalau memang menyalahi aturan silakan ditindak tegas," katanya.

Diketahui, objek wisata itu berada di Kampung Pensiunan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Pembangunan berada di atas lahan seluas 16 hektare milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bekerja sama dengan PT Jaswita.