Bisnis, JAKARTA — Pemerintah akan membangun sejumlah infrastruktur sebagai respons banjir rob yang kerap terjadi di pantai utara (pantura) Jawa, termasuk pesisir Jakarta. Upaya penyelamatan Jakarta dari ancaman tenggelam melalui pembangunan infrastruktur yakni berupa tanggul laut raksasa atau giant sea wall dan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merampungkan pembangunan sejumlah tanggul pantai melalui proyek NCICD, salah satunya Kalibaru NCICD yang memiliki tinggi 4,8 meter, tetapi infrastruktur ini diperkirakan tak bertahan lama. Kondisi ini turut mendukung kebutuhan tanggul laut raksasa. Berita tersebut adalah satu dari lima berita dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id, Rabu (5/11/2024). Simak ulasan singkatnya berikut ini.

Menilik Urgensi Rencana Pembangunan Tanggul Laut di Pesisir Utara Jawa
Perubahan tinggi muka tanah memperburuk potensi banjir rob. Tercatat, penurunan muka tanah (land subsidence) di wilayah pesisir Jakarta mencapai satu meter per 10 tahun. Kondisi ini bakal mengancam hidup sekitar hampir dari 20.000 Kepala Keluarga (KK).
Aturan baru pun akan dirilis untuk mengatur penggunaan air tanah bagi masyarakat Jakarta untuk menahan laju land subsidence.

Sambil menanti pembuatan beleid anyar, pemerintah bakal terlebih dahulu mengebut pembangunan infrastruktur air, salah satunya pengadaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Kementerian PU diminta untuk segera membangun infrastruktur penunjang yang mampu mendistribusi air permukaan yang bersumber dari Bendungan Jatiluhur hingga Karian.

Langkah apa lagi yang ditempuh sejalan dengan rencana pembangunan tanggul laut raksasa? Berita terkait bisa diakses di Bisnisindonesia.id.

Perombakan Direksi Pertamina dan Energi Baru Holding Migas
Dimulainya rezim pemerintahan baru turut membawa dampak terhadap pengisi jabatan direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perombakan susunan pimpinan pun menyentuh tubuh PT Pertamina (Persero).

Simon Aloysius sebagai nakhoda baru Pertamina, menggantikan Nicke Widyawati diharapkan dapat mendorong terobosan di tubuh BUMN migas itu. Terlebih, pekerjaan rumah Pertamina cukup tebal yang mencakup ketahanan dan kemandirian energi nasional.
Apa saja pekerjaan rumah Pertamina dengan masuknya orang baru di balik deretan direksi dan komisaris? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

Ancaman Bom Waktu Kebijakan Tarif Donald Trump
Perebutan kursi nomor satu di Gedung Putih antara Donald Trump dan Kamala Harris akan menentukan arah perekonomian global seiring dengan kebijakan terkait dengan tarif yang bakal mengguncang dunia bisnis.

Terlebih, Donald Trump menggunakan tarif sebagai senjata untuk memenangkan Pilpres tahun ini. Trump telah mengancam pesaingnya dengan mengenakan tarif tinggi seperti yang dilakukannya kepada China. Tarifnya akan berlaku pada hampir semua impor AS dengan nilai lebih dari US$3 triliun. Perang tarif menjadi jalan tengah untuk menarik investor agar industri manufaktur kembali ke negaranya sehingga bea masuk negara pesaing menjadi lebih tinggi.

Partai Republik telah menyerukan tarif minimum antara 10% hingga 20% untuk semua barang impor, dan naik menjadi 60% atau lebih tinggi untuk impor dari China. Bagaimana potret kebijakan Trump yang akan memberikan dampak signifikan terhadap iklim ekonomi global? Berita selengkapnya bisa diakses di Bisnisindonesia.id.

Cuan Tebal Bank Menengah hingga Kuartal III/2024
Sejumlah bank menengah membukukan cuan tebal sepanjang sembilan bulan pertama 2024, dengan beberapa di antaranya mencetak pertumbuhan tahunan dobel digit, tertinggi sebesar 33,33%.

Berdasarkan kinerja keuangan sejumlah bank menengah yang dihimpun Bisnis, Senin (4/11/2024), laba bersih paling tebal dikumpulkan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) dengan nilai Rp5,1 triliun. Kemudian, diikuti oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) sebesar Rp4,98 triliun. Lalu, terdapat PT Bank OCBC Indonesia Tbk. (OCBC) dengan laba bersih pada periode yang sama sebesar Rp3,8 triliun.

Artikel selengkapnya tentang kinerja bank menengah hingga kuartal III/2024 tersedia di Bisnisindonesia.id.

Kontras Aliran Dana Bank dan Individu di Pinjaman Tekfin P2P Lending
Pinjaman beredar atau outstanding di industri teknologi finansial peer-to-peer (P2P) lending menunjukkan tren berbeda antara pemberi pinjaman dari kalangan bank dan individu. Dana dari bank terus menanjak, sebaliknya dana individu tergerus.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), secara total, outstanding pinjaman tekfin P2P lending atau pemberi pinjaman pribadi mencapai Rp72,03 triliun atau naik 35,08% secara tahunan (year-on-year/YoY). Adapun, Rp58,07 triliun di antaranya berasal dari dalam negeri dengan perbankan yang mendominasi dengan Rp40,54 triliun.

Outstanding pinjaman dari bank pun tumbuh melampaui tren secara total dengan lonjakan 61% YoY. Di sisi lain, platform pinjaman pribadi yang turut mengandalkan peran pemberi pinjaman dari kalangan individu tak mengalami perubahan signifikan dengan koreksi 7,64% YoY. Secara nilai, outstanding pinjaman dari pemberi dana individu mencapai rentang Rp4,4 triliun hingga Rp6,21 triliun, tetapi mencapai Rp5,24 triliun pada akhir Agustus 2024.

Bagaimana pandangan pakar dan pelaku usaha terkait kondisi industri tekfin P2P lending? Berita selengkapnya bisa diakses di Bisnisindonesia.id.

Pertamina tidak mungkin menaikkan harga semaunya

Jakarta (ANTARA) - Pakar ekonomi bisnis Profesor Hamid Paddu menilai Pertamina perlu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax.

"Mandat pertama yaitu korporasi. Dalam hal ini, Pertamina harus menyelamatkan juga korporasinya untuk negara. Kalau tidak dinaikkan, bisa berdampak serius pada keuangan BUMN tersebut,” katanya melalui sambungan telepon di Jakarta, Kamis.

Sejak Maret 2024 BBM nonsubsidi RON 92 tersebut belum disesuaikan, sementara itu pada awal Agustus lalu SPBU swasta kembali menaikkan harga BBM sejenis.

Hamid menyatakan Pertamina sebagai BUMN tidak hanya menjalankan mandat dari pemerintah tetapi juga merupakan korporasi yang memiliki kewajiban mendapatkan keuntungan.

"Itu sebabnya, dalam kondisi harga minyak berfluktuasi serta nilai tukar mata uang yang tertekan seperti sekarang, mau tidak mau Pertamina harus menyesuaikan harga Pertamax agar tidak merugi," ujarnya.

Pengelolaan BBM nonsubsidi seperti Pertamax, lanjutnya menjadi kewenangan Pertamina karena Pertamax mengacu kepada pasar.

Dalam kondisi demikian, tambahnya, jika perusahaan terus menahan harga Pertamax, tentu akan berdampak langsung kepada Pertamina, oleh karena itu harus dinaikkan sesuai mekanisme pasar.

Dibandingkan harga BBM RON 92 SPBU lain, Pertamax di DKI Jakarta yang saat ini djiual Rp12.950/liter memang jauh lebih rendah. Revvo 92 dari Vivo misalnya, sudah dibanderol Rp14.320/liter dan Super dari Shell Rp14.520 per liter. Bahkan dibandingkan BP 92 (BP AKR) yang dijual Rp13.850/liter, Pertamax juga jauh lebih murah.

Hamid menyatakan keyakinannya kalau pun Pertamina menaikkan Pertamax, tentu harga yang dibanderol masih kompetitif sesuai dengan hasil penghitungan cost-nya.

"Pertamina tidak mungkin menaikkan harga semaunya," katanya.

Sementara itu, guna mencegah migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite, dia berharap agar BUMN migas itu terus meningkatkan sistem targeting.

"Sekarang kalau mau isi Pertalite kan dipantau dengan alat digital. Dari situ akan ketahuan setiap penggunaan Pertalite pada setiap mobil itu. Tetapi, sistem tersebut harus terus di-improve, diperbaiki terus karena berkaitan dengan informasi data yang dinamis," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024