SURABAYA, iNews.id - Mantan Bupati SidoarjoAhmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) didakwa menerima dana potongan insentif ASN Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo. Hal itu terungkap dalam sidang peradana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Juanda, Sidoarjo, Senin (30/9/2024).

Dalam sidang itu terungkap bahwa peran Gus Muhdlor tak dominan. Dalam kasus itu, Ari Suryono (Kepala BPPD Sidoarjo) menerima potongan insentif ASN hingga Rp7,4 miliar sejak 2021. 

Dalam pembacaan surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK Arif Usman menyebut Gus Muhdlor melanggar Pasal 12 huruf F UU Tipikor. 

“Bersama Ari Suryono (Kepala BPPD Sidoarjo) dan Siskawati (Kasubag Kepegawaian Umum BPPD Sidoarjo) meminta atau menerima potongan pembayaran pegawai negeri senilai Rp 8,5 miliar," ujarnya.

Uang potongan itu diberikan oleh Siskawati kepada staf Gus Muhdlor. "Terdakwa mendapat Rp50 juta per bulan yang diberikan Siskawati kepada sopir terdakwa, Ahmad Masruri," kata Arif.

Usai dakwaan dibacakan, pengacara Gus Muhdlor, Mustofa Abidin menyebut bahwa pihaknya menghormati JPU. Gus Muhdlor tidak akan mengajukan eksepsi. 

"Kami lihat secara formil (surat dakwaan) sudah memenuhi. Kami tidak menyiapkan waktu untuk mengajukan eksepsi dan meminta majelis hakim untuk melanjutkan sidang," ungkap Mustofa.

Dia akan berpatokan pada fakta-fakta di persidangan. Mustofa memprediksi akan ada tambahan saksi-saksi yang akan dihadirkan di persidangan, yang tidak ada saat sidang Ari dan Siskawati.

"Kalau dari kami menyiapkan 126 saksi, tapi kalau dari jaksa belum tahu. Itu semua kewenangan jaksa untuk membuktikan dakwaan. Kami standar aja, artinya kami pasti akan melihat keterangan saksi-saksi dalam persidangan," pungkasnya.

Diketahui, kasus ini berawal dari adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di kantor BPPD Sidoarjo, 25 Januari lalu. Saat itu KPK mengamankan 11 orang, termasuk Ari dan Siskawati. Keduanya diduga terlibat dalam pemotongan intensif ASN BPPD Sidoarjo 10 hingga 30 persen.

KPK lalu mengembangkan kasus itu dengan memeriksa Gus Muhdlor. Gus Muhdlor lalu ditetapkan sebagai tersangka bersama Ari dan Siskawati.

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA, iNews.id - Wakil Bupati Sidoarjo Subandi menerima Pemimpin Daerah Awards (PDA) 2024 untuk Kategori Pelayanan Publik sub kategori Layanan Terpadu Kemasyarakatan dari iNews Media Group. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, di Concert Hall (JCH), iNews Tower, Jakarta, Kamis (8/9/2024).

iNews Media Group memberikan penghargaan terhadap program inovatif yang dilakukan Wakil Bupati Sidoarjo H. Subandi beserta jajarannya yang dinilai telah sukses melakukan kemajuan bagi daerah, yakni program Smart City.

Dalam kesempatan tersebut, Subandi mengucapkan terima kasih terutama kepada seluruh ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemkab Sidoarjo.

“Inovasi kami dalam pelayanan KTP adalah dengan jemput bola, kami masuk ke desa-desa menggunakan mobil, sehingga kita langsung cetak. Mudah-mudahan dengan percepatan pelayanan Dukcapil ini kami memudahkan masyarakat Sidoarjo dalam mengurus KTP dan perijinan usaha,” tuturnya.

Pemkab Sidoarjo memiliki program Smart City. Dengan program ini, kata Subandi, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat terpantau. “Sidoarjo adalah kota industri, kami mendorong kemudahan perizinan. Masyarakat dapat melihat berbagai layanan melaluin web kami,” katanya.

Pemimpin Daerah Awards 2024 digelar oleh iNews Media Group sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan bagi para pemimpin daerah yang telah menunjukkan kinerja dan inovasi terbaik di Indonesia. Acara ini merupakan bukti komitmen iNews dalam mendukung kemajuan dan pembangunan daerah di Indonesia dengan memberikan penghargaan dalam berbagai kategori.

Kategori-kategori penghargaan PDA 2024, yaitu Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, Percepatan Pembangunan, Peningkatan Ekonomi Daerah, Kerjasama Strategis, Inovasi Daerah, Pengembangan Pariwisata, dan Tokoh Daerah.

Selain MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas, hadir pada kesempatan tersebut sejumlah tokoh nasional, seperti Bambang Soesatyo (Ketua MPR RI), dan Angela Tanoesoedibjo (Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), dan lainnya.

Dalam sambutannya, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan bahwa penghargaan ini diberikan dalam rangka memberikan apresiasi kepada kepala daerah. Selain itu, juga untuk memotivasi kepala-kepala daerah lainnya. 

“Award ini ditunjukkan dan memiliki dua tujuan yang pertama menentukan apresiasi dari kepala atau pemimpin daerah yang berprestasi, Kedua untuk memberikan contoh kepada pemimpin daerah yang lain agar termotivasi untuk juga memberikan kontribusi yang lebih,” ujarnya. 

Dia juga mengucapkan selamat kepada para pemenang dalam ajang 'Pemimpin Daerah Awards 2024' dan mengaku bangga, karena di tengah suasana apapun yang kita hadapi saat ini, masih muncul pemimpin daerah yang memberi kontribusi dalam pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Sebanyak 27 tokoh dan pemimpin daerah lainnya baik bupati, wali kota, maupun gubernur se-Indonesia juga mendapatkan penghargaan dalam berbagai kategori sesuai dengan peran dan kontribusinya dalam memajukan daerah masing-masing.

Selain sebagai bentuk apresiasi terhadap pencapaian para pemimpin daerah, Pemimpin Daerah Awards 2024 juga diharapkan dapat menginspirasi pemimpin lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan berinovasi demi kemajuan bangsa dan negara.  

Editor: Rizqa Leony Putri

SIDOARJO, iNews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menerima penghargaan Pemimpin Daerah Awards2024 untuk kategori Inovasi Layanan Publik yang mudah, cepat, serta bebas dari pungli dan korupsi. 

Penghargaan ini diserahkan langsung Menteri PAN RB Azwar Anas dalam acara penyerahan penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2024 di Jakarta Concert’ Hall lantai 14 iNews Tower Jakarta, Kamis (8/8/2024) malam.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kami sangat berterima kasih atas penghargaan ini dan akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kami untuk masyarakat Kabupaten Sidoarjo," ujar Plt Bupati Sidoarjo, Subandi SH, MKn usai menerima penghargaan tersebut.

Penghargaan yang diraih Kabupaten Sidoarjo tersebut berkat pelayanan kemasyarakatan. Subandi mengatakan Sidoarjo terus bertransformasi menjadi kabupaten yang lebih maju dan melayani. Berkat inovasi digital yang digalakkan, berbagai sektor mengalami peningkatan signifikan. 

“Evaluasi kinerja langsung oleh Kementerian PAN RB ini nanti bisa menjadi pemicu utama perubahan," ujar Subandi. 

Dengan sistem yang berbasis elektronik, pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Dampaknya pun terasa langsung pada masyarakat, mulai dari kemudahan dalam mengurus berbagai perizinan hingga peningkatan investasi.

Subandi menjelaskan, data dari BPS Sidoarjo, presentase penduduk Miskin di Kabupaten Sidoarjo, tahun lalu 5 persen, di tahun 2024 semeser 1 turun menjadi 4,53 Persen. Program bantuan pangan dari pusat dalam rangka menekan inflasi, juga  pihaknya monitoring langsung, termasuk pelaksanaan UHC.  

“Semua program terkait layanan kemasyarakatan, baik itu program pemda maupun program dari pusat, Insyaallah sudah kita laksanakan dengan baik. Kita juga turun langsung memonitor,” kata Subandi. 

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) menjelaskan, Pemimpin Daerah Award 2024 ini tidak hanya merupakan ajang penghargaan dan apresiasi bagi kepala daerah saja, tapi juga pimpinan daerah lainnya, termasuk TNI dan Polri.

"Award ini memiliki dua tujuan, pertama apresiasi bagi kepala daerah atas inovasi dan perkembangan daerahnya, kedua memberi contoh kepada daerah lain agar termotivasi untuk lebih maju lagi," ujarnya.

Selain Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Polresta Sidoarjo juga menerima penghargaan untuk inovasi digital pelayanan publik bidang hukum. 

Dengan penghargaan ini, Kabupaten Sidoarjo dan Polresta Sidoarjo diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong kemajuan birokrasi.

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pendapatan sah Bupati nonaktif Sidoarjo, Jawa Timur, Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor untuk dibandingkan dengan jumlah uang yang dikeluarkan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, penyidik telah mendalami materi tersebut kepada dua orang saksi dari pihak Sekretaris Daerah (Setda) Sidoarjo.

"Terkait penerimaan sah bupati untuk dibandingkan dengan pengeluarannya," kata Tessa Dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (11/7/2024).

Adapun kedua saksi tersebut adalah Kepala Bagian (Kabag) Perencanaan dan Keuangan Setda Sidoarjo, Happy Setyaningtyas Astrawati dan Bendahara Gaji Setda Sidoarjo, Moch. Hidayat.

Keduanya diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pemotongan dana insentif pegawai yang menjerat Gus Muhdlor di Gedung Merah Putih KPK.

"Ditanyakan terkait dengan penerimaan penerimaan bupati yang sah," ujar Tessa.

Gus Muhdlor ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.

Ia diduga ikut menikmati uang korupsi dari pemotongan insentif para bawahannya itu.

Perkara ini terungkap setelah ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 25-26 Januari lalu. Penyelidik dan penyidik menangkap belasan orang, termasuk kakak ipar Gus Muhdlor.

Akan tetapi, KPK hanya menetapkan satu orang sebagai tersangka yakni Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sekaligus Bendahara BPPD Sidoarjo, Siska Wati.

Beberapa waktu kemudian, KPK menetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono sebagai tersangka, kemudian juga Gus Muhdlor.