Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) terus memperkuat kolaborasinya dengan Pemerintah Daerah (Pemda) guna mempermudah investor dalam mengakses fasilitas perbankan dan pembiayaan.

Salah satu upaya yang diutamakan BNI adalah pengembangan layanan Smart City, yang diharapkan dapat mendorong investasi daerah melalui transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.

Direktur Enterprise and Commercial Banking BNI I Made Sukajaya menyampaikan, BNI memiliki peran strategis sebagai mitra pilihan (Partner of Choice) bagi Pemda dalam menjalankan transformasi digital.

Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik, tetapi juga mampu menarik minat investor dengan memberikan akses yang lebih mudah ke fasilitas perbankan.

“Melalui layanan integrasi digital, kami mampu mempercepat proses pemberian kredit, yang pada akhirnya dapat menumbuhkan investasi di daerah,” ujar Made dalam keterangannya, Sabtu (12/10).

Made menekankan, kolaborasi perbankan dengan Pemda dalam hal pinjaman modal dapat berjalan lebih optimal dengan dukungan perizinan yang efisien, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang memberikan nilai tambah bagi calon investor.

Menurutnya, bangunan yang memiliki IMB tentu memiliki value lebih, sehingga lebih mudah mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan.

Selain perizinan, Made menekankan pentingnya laporan keuangan yang baik bagi pelaku usaha, terutama UMKM. Dengan data keuangan yang tercatat dengan baik, perbankan dapat dengan mudah melakukan penilaian terhadap kelayakan debitur.

“Penilaian calon debitur, terutama UMKM, sangat bergantung pada data keuangan mereka. Jika data-data tersebut sudah tersedia, proses assessment menjadi lebih mudah,” jelasnya.

BNI juga memperluas kerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk menjangkau UMKM di daerah-daerah. Inisiatif ini memungkinkan BNI untuk menyalurkan kredit dengan lebih optimal ke sektor UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

Made mengatakan bahwa pihaknya melihat pertumbuhan kredit di semua sektor. Di Bali, sektor pariwisata yang sempat terdampak pandemi kini menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Di Surabaya, kata dia, sektor perdagangan juga memberikan peluang besar untuk pertumbuhan. UMKM terus berkembang dan menjadi kontributor utama bagi perekonomian nasional.

Program Smart City yang dikembangkan BNI tidak hanya berfokus pada digitalisasi daerah tujuan investasi, tetapi juga mendukung berbagai program digitalisasi di kabupaten dan kota lainnya.

BNI menyediakan solusi pembayaran seperti Internet Banking Corporate atau BNIDirect, SP2D Online, dan Virtual Account Debit, serta layanan penerimaan seperti e-PBB, e-PDAM, e-PAD, e-Samsat, dan e-Retribusi.

Selain itu, BNI juga mendukung program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan memanfaatkan platform BNI Marketplace untuk mempromosikan pariwisata daerah serta produk-produk UMKM secara daring melalui program BNI Xpora yang memungkinkan UMKM menembus pasar internasional.

Dalam rangka menciptakan masyarakat yang semakin cashless, BNI juga menyediakan ekosistem uang elektronik melalui BNI TapCash dan QRIS, yang dapat digunakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. “Melalui program Smart City, kami yakin bahwa daerah-daerah potensial akan semakin menarik bagi investor,” pungkas Made.

Jakarta -

Saat ini kota-kota besar di dunia tengah berlomba-lomba untuk mewujudkan konsep 'smart city' atau kota cerdas di wilayah masing-masing. Indonesia pun seakan tak mau ketinggalan dengan program bersama 'Gerakan Menuju 100 Smart City' yang telah berjalan sejak tahun 2017.

RI Gencar Kembangkan Kota Pintar, Apa Itu?

Pemerintah tengah gencar mengembangkan 100 kota pintar di Indonesia. Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan tujuan program ini untuk memajukan kota serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan terpercaya.

Adapun konsep kota pintar atau smart city merujuk pada pengembangan kota yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kualitas hidup warganya. Selain itu, sebuah kota dapat dikatakan Smart City jika di dalamnya lengkap dengan infrastruktur dasar, juga memiliki sistem transportasi yang lebih efisien dan terintegrasi sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat. Hal ini sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenkominfo.

Namun, Jokowi menyebut kota pintar tidak hanya soal penggunaan teknologi atau pembangunan fisik semata.

"Yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat membangun pola pikir, sikap dan karakter masyarakat yang lebih baik," ujarnya dikutip dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Senin (7/10/2024).

Sejauh Mana Penerapan Smart City di RI?

Diketahui program 'Gerakan Menuju 100 Smart City' mencuat setelah pemerintah melihat adanya ketimpangan perkembangan jumlah penduduk yang tinggal di kota. Melansir website Indonesia Baik, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 mencatat sebanyak 59,35% penduduk Indonesia sudah hidup di kota ketimbang di perdesaan. Selanjutnya pada tahun 2045, diperkirakan mayoritas warga atau sekitar 82,37% masyarakat Indonesia hidup di kota.

Karena itu pemerintah pun mencoba membangun kota masa depan Indonesia sebagai kota berkelanjutan dan berdaya saing. Dari sanalah muncul inovasi pengembangan tata kelola smart city di Indonesia.

Sudah beberapa tahun berjalan, saat ini sejumlah kota besar di RI telah mengadopsi konsep smart city. Sebut saja Jakarta yang telah dimulai sejak tahun 2014 lalu. Jakarta Smart City bergerak berdasarkan 6 indikator, yakni smart governance, smart economy, smart environment, smart people, smart mobility, serta smart living.

Keenam indikator tersebut menjadi basis yang melahirkan produk dan layanan Jakarta Smart City. Salah satunya kehadiran aplikasi JAKI (Jakarta Kini), yang memungkinkan warga Jakarta maupun turis yang berkunjung dapat mengakses berbagai layanan hanya dalam satu genggaman saja.

Selanjutnya Kota Surabaya yang disebut-sebut menjadi pionir pembangunan kota pintar di Indonesia. Mengutip laman Antara, program Kota Pintar di ibu kota Jawa Timur ini telah berjalan sejak tahun 2002. Atau sejak masa kepemimpinan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono, lalu dilanjutkan Tri Rismaharini, dan berlanjut hingga kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi. Sejak saat itu, banyak kota-kota lain di Indonesia yang datang ke Surabaya untuk menimba ilmu terkait' penerapan program smart city di Kota Pahlawan.

Eri Cahyadi mengatakan konsep smart city yang diterapkan di Surabaya melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Hal itu dia sampaikan usai menerima penghargaan Smart Government dan Smart Environment dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI dalam kegiatan Forum Smart City Nasional, Pameran dan Awarding Gerakan Menjadi Smart City 2023.

"Dengan demikian, pemerintah berkomitmen penuh dalam memberikan peningkatan pelayanan yang ada di Kota Pahlawan," katanya dikutip dari laman Antara.

Penerapan Smart City yang sudah lama berjalan ini dinilai memberikan dampak positif bagi pembangunan tata ruang dan manajemen kota yang berkelanjutan.

IKN Jadi 'Kiblat' Penerapan Kota Pintar Berkelanjutan

Bicara soal smart city, maka proyek Ibu Kota Negara (IKN) patut dibahas. Ya, pembangunan IKN di Kalimantan Timur ini dikatakan mengusung konsep kota pintar, yang memanfaatkan teknologi canggih dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari transportasi, energi, hingga layanan publik.

"Kementerian PUPR ini telah merencanakan pembangunan infrastruktur dengan konsep smart city di semua kawasan, yang diawali dengan Ibu Kota Nusantara. Dengan demikian Ibu Kota Nusantara akan menjadi contoh penerapan smart city di Indonesia dengan tentunya kita akan memberikan manfaat untuk pemerintah dan masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup," ucap Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dalam acara Bedah Buku 10 Langkah Mencerdaskan Kota, beberapa waktu lalu.

Menurut Diana konsep smart city ini mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ada di dalam kota tersebut. Ia pun mencontohkan seperti pengurangan kesenjangan masyarakat, penggunaan transportasi publik, pengaturan manajemen limbah, polusi, hingga emisi karbon, yang semuanya harus terintegrasi satu sama lain.

(prf/ega)

Jakarta -

Saat ini kota-kota besar di dunia tengah berlomba-lomba untuk mewujudkan konsep 'smart city' atau kota cerdas di wilayah masing-masing. Indonesia pun seakan tak mau ketinggalan dengan program bersama 'Gerakan Menuju 100 Smart City' yang telah berjalan sejak tahun 2017.

RI Gencar Kembangkan Kota Pintar, Apa Itu?

Pemerintah tengah gencar mengembangkan 100 kota pintar di Indonesia. Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan tujuan program ini untuk memajukan kota serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan terpercaya.

Adapun konsep kota pintar atau smart city merujuk pada pengembangan kota yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kualitas hidup warganya. Selain itu, sebuah kota dapat dikatakan Smart City jika di dalamnya lengkap dengan infrastruktur dasar, juga memiliki sistem transportasi yang lebih efisien dan terintegrasi sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat. Hal ini sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenkominfo.

Namun, Jokowi menyebut kota pintar tidak hanya soal penggunaan teknologi atau pembangunan fisik semata.

"Yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat membangun pola pikir, sikap dan karakter masyarakat yang lebih baik," ujarnya dikutip dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Senin (7/10/2024).

Sejauh Mana Penerapan Smart City di RI?

Diketahui program 'Gerakan Menuju 100 Smart City' mencuat setelah pemerintah melihat adanya ketimpangan perkembangan jumlah penduduk yang tinggal di kota. Melansir website Indonesia Baik, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 mencatat sebanyak 59,35% penduduk Indonesia sudah hidup di kota ketimbang di perdesaan. Selanjutnya pada tahun 2045, diperkirakan mayoritas warga atau sekitar 82,37% masyarakat Indonesia hidup di kota.

Karena itu pemerintah pun mencoba membangun kota masa depan Indonesia sebagai kota berkelanjutan dan berdaya saing. Dari sanalah muncul inovasi pengembangan tata kelola smart city di Indonesia.

Sudah beberapa tahun berjalan, saat ini sejumlah kota besar di RI telah mengadopsi konsep smart city. Sebut saja Jakarta yang telah dimulai sejak tahun 2014 lalu. Jakarta Smart City bergerak berdasarkan 6 indikator, yakni smart governance, smart economy, smart environment, smart people, smart mobility, serta smart living.

Keenam indikator tersebut menjadi basis yang melahirkan produk dan layanan Jakarta Smart City. Salah satunya kehadiran aplikasi JAKI (Jakarta Kini), yang memungkinkan warga Jakarta maupun turis yang berkunjung dapat mengakses berbagai layanan hanya dalam satu genggaman saja.

Selanjutnya Kota Surabaya yang disebut-sebut menjadi pionir pembangunan kota pintar di Indonesia. Mengutip laman Antara, program Kota Pintar di ibu kota Jawa Timur ini telah berjalan sejak tahun 2002. Atau sejak masa kepemimpinan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono, lalu dilanjutkan Tri Rismaharini, dan berlanjut hingga kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi. Sejak saat itu, banyak kota-kota lain di Indonesia yang datang ke Surabaya untuk menimba ilmu terkait' penerapan program smart city di Kota Pahlawan.

Eri Cahyadi mengatakan konsep smart city yang diterapkan di Surabaya melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Hal itu dia sampaikan usai menerima penghargaan Smart Government dan Smart Environment dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI dalam kegiatan Forum Smart City Nasional, Pameran dan Awarding Gerakan Menjadi Smart City 2023.

"Dengan demikian, pemerintah berkomitmen penuh dalam memberikan peningkatan pelayanan yang ada di Kota Pahlawan," katanya dikutip dari laman Antara.

Penerapan Smart City yang sudah lama berjalan ini dinilai memberikan dampak positif bagi pembangunan tata ruang dan manajemen kota yang berkelanjutan.

IKN Jadi 'Kiblat' Penerapan Kota Pintar Berkelanjutan

Bicara soal smart city, maka proyek Ibu Kota Negara (IKN) patut dibahas. Ya, pembangunan IKN di Kalimantan Timur ini dikatakan mengusung konsep kota pintar, yang memanfaatkan teknologi canggih dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari transportasi, energi, hingga layanan publik.

"Kementerian PUPR ini telah merencanakan pembangunan infrastruktur dengan konsep smart city di semua kawasan, yang diawali dengan Ibu Kota Nusantara. Dengan demikian Ibu Kota Nusantara akan menjadi contoh penerapan smart city di Indonesia dengan tentunya kita akan memberikan manfaat untuk pemerintah dan masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup," ucap Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dalam acara Bedah Buku 10 Langkah Mencerdaskan Kota, beberapa waktu lalu.

Menurut Diana konsep smart city ini mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ada di dalam kota tersebut. Ia pun mencontohkan seperti pengurangan kesenjangan masyarakat, penggunaan transportasi publik, pengaturan manajemen limbah, polusi, hingga emisi karbon, yang semuanya harus terintegrasi satu sama lain.

(prf/ega)

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan anggota DPRD Kota Bandung, Yudi Cahyadi (YC), Jumat (27/9/2024). YC merupakan tersangka terkait pengembangan perkara suap program Bandung Smart City.

Sebelumnya, KPK telah menahan terlebih dahulu anggota DPRD Kota Bandung Riantono (RI); Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bandung, Achmad Nugraha (AH); anggota DPRD Kota Bandung (2019-2024), Ferry Cahyadi (FCR); dan eks Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna (ES), pada Kamis (26/9/2024). 

“Penyidik KPK melakukan penahanan terhadap tersangka YC selaku anggota DPRD Kota Bandung,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Tessa menyebut, keterkaitan Yudi dengan kasus tersebut yakni dalam fungsi dan kewenangannya selaku anggota DPRD Kota Bandung periode 2019-2024.

Penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka merupakan tindak lanjut atas fakta-fakta baru yang didapat pada proses penyidikan maupun persidangan kasus dugaan suap Bandung Smart City yang sebelumnya menjerat eks Wali Kota Bandung, Yana Mulyana (YM) dan kawan-kawan.

“Terkait kebutuhan penyidikan, tersangka ditahan oleh penyidik untuk 20 hari pertama terhitung mulai 27 September 2024 sampai 16 Oktober 2024 di rutan (rumah tahanan negara) KPK,” ujar Tessa.

Diketahui, KPK melakukan pengembangan atas kasus dugaan suap pengadaan CCTV Bandung Smart City yang menjerat mantan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Lewat pengembangan ini, lembaga antikorupsi itu telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.

Sebelumnya, KPK telah menjebloskan Yana Mulyana ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin. Dia telah dinyatakan bersalah oleh majelis hakim dalam kasus korupsi terkait program Bandung Smart City.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi pengadaan CCTV dalam program Bandung Smart City. Para tersangka saat ini ditahan di rumah tahanan KPK.

"Terkait kebutuhan penyidikan, para tersangka ditahan tim penyidik untuk 20 hari pertama terhitung mulai 26 September 2024 sampai dengan 15 Oktober 2024," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK seperti dikutip Jumat (27/9).

Menurut Asep penetapan status tersangka dilakukan pada ES, RI, AH dan FCR. Penetapan didasarkan pada pengembangan perkara operasi tangkap tangan (OTT) terhadap eks Wali Kota Bandung Yana Mulyana (YM).

Merujuk pemberitaan Antara, para tersangka tersebut adalah mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna. Tiga tersangka lain adalah Anggota DPRD Kota Bandung periode 2019-2024 Riantono, Achmad Nugraha, dan Ferry Cahyadi Rismafury.

Penetapan status tersangka terhadap keempat orang tersebut berawal dari fakta baru pada proses penyidikan hingga persidangan tersangka Yana Mulyana dan rekan-rekan terkait perkara Bandung Smart City. Temuan itu terus dikembangkan hingga naik ke tahap penyidikan.

Konstruksi perkara yang menjerat keempat tersangka berawal pada 2022. Saat itu terdapat pembahasan APBD Perubahan Kota Bandung. Dalam perubahan jtu disepakati terdapat anggaran yang diupayakan diberikan kepada Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk kegiatan yang berhubungan dengan Program Bandung Smart City.

Tersangka Ema Sumarna kemudian diketahui menerima gratifikasi dari Dinas Perhubungan dan dari Dinas lainnya secara rutin sejak tahun 2020 sampai dengan 2024. Selain itu tersangka Erna dengan kewenangannya membantu mempermudah penambahan anggaran pada pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Tambahan anggaran itu kemudian dialokasikan untuk kepentingan para anggota DPRD agar dapat mengerjakan proyek melalui penyedia yang bersumber dari anggaran di Dinas Perhubungan hasil ketok palu APBD Perubahan 2022. Tersangka Riantono, Achmad Nugraha, dan Ferry Cahyadi Rismafur, selaku anggota DPRD, menerima manfaat dengan mendapatkan Gratifikasi dari Dinas Perhubungan dan mendapat Pekerjaan-pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Dinas Perhubungan Kota Bandung serta dinas-dinas lainnya yang bermitra dengan DPRD pada Komisi C.

Atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dugaan penerimaan uang para tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan CCTV dan ISP Bandung Smart City. Total ada empat tersangka dalam kasus ini yang ditahan.

“Para tersangka diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan atau pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Bandung tahun anggaran 2020-2023 serta penerimaan lainnya sesuai fungsi dan kewenangannya,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur di gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/9/2024). 

Para tersangka dimaksud yakni anggota DPRD Kota Bandung, Riantono (RI); Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bandung, Achmad Nugraha (AH); anggota DPRD Kota Bandung (2019-2024), Ferry Cahyadi Rismafury (FCR); dan eks Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna (ES).

“Rincian penerimaan uang tersangka ES sekurang-kurangnya sebesar Rp 1 miliar dan para tersangka lainnya selaku anggota DPRD sekurang-kurangnya total berjumlah Rp 1 miliar beserta mendapatkan pekerjaan-pekerjaan di lingkungan Dinas Kota Bandung,” ungkap Asep.

Disampaikan Asep, pada 2022 dilakukan pembahasan APBD Perubahan Kota Bandung antara TAPD dan DPRD. Lalu disepakati ada anggaran yang diupayakan diberikan ke Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk berbagai kegiatan yang berhubungan dengan program Bandung Smart City. 

“Tersangka ES menerima gratifikasi dari Dinas Perhubungan dan dari dinas lainnya secara rutin sejak tahun 2020 sampai 2024,” ungkap Asep.

Tidak hanya itu, Ema selaku Ketua TAPD dengan kewenangannya diduga membantu mempermudah penambahan anggaran saat pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2022 pada Dinas Perhubungan Kota Bandung demi kepentingan para anggota DPRD.

Hal itu dilakukan agar anggota DPRD dapat mengerjakan pokir-pokir atau pekerjaan-pekerjaan melalui penyedia yang sumbernya dari anggaran di Dinas Perhubungan hasil ketok palu APBD Perubahan 2022. 

“Sedangkan para tersangka RI, AH, dan FCR selaku anggota DPRD, menerima manfaat dengan mendapatkan gratifikasi dari Dinas Perhubungan dan mendapat pekerjaan-pekerjaan yang bersumber dari anggaran Dinas Perhubungan Kota Bandung serta dinas-dinas lainnya yang bermitra dengan DPRD pada Komisi C,” ujar Asep.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, Investor.id -Menjelang World Expo 2025 Osaka, pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen mendorong partisipasi seluruh pemangku kepentingan dan swasta untuk terus menghadirkan berbagai inovasi di berbagai bidang, meliputi lingkungan, pendidikan, kesehatan, energi, teknologi, hingga manufaktur.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati menegaskan, kolaborasi pemerintah dan swasta ini menjadi kunci untuk memperkuat citra Indonesia, sebagai yang terdepan dalam inovasi berkelanjutan dan mampu bersaing secara global. “Dukungan para mitra strategis, baik dalam bentuk finansial maupun inovasi teknologi dan pengembangan sumber daya manusia, tidak hanya akan mendongkrak pengembangan dalam negeri, tetapi juga membuka peluang investasi dan memberikan dampak positif jangka panjang,”  jelas dia dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (15/9/2024).

Mengusung tema “Thriving in Harmony: Nature, Culture, Future”, Paviliun Indonesia akan menampilkan berbagai inisiatif keberlanjutan, seperti teknologi hijau dan energi terbarukan, pengembangan smart city, infrastruktur berkelanjutan, serta kemajuan di industri kreatif.

Bidang teknologi hijau dan energi terbarukan akan mengedepankan solusi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menurunkan jejak karbon, seperti panel surya, turbin angin, dan sistem bioenergi, serta sistem manajemen limbah dan pengolahan air limbah yang efisien sebagai upaya melestarikan sumber daya alam dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Sementara itu, smart city akan menampilkan model kota pintar yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi, seperti sistem transportasi cerdas, manajemen lalu lintas berbasis data, dan jaringan energi pintar. Platform digital untuk mempermudah akses informasi dan layanan publik, termasuk kesehatan, pendidikan, dan administrasi juga akan dipamerkan di Paviliun Indonesia.

Selain itu, desain dan konstruksi bangunan ramah lingkungan yang mengutamakan prinsip berkelanjutan yang meliputi penggunaan bahan bangunan daur ulang dan teknik konstruksi yang efisien energi, serta sistem transportasi berkelanjutan seperti kendaraan listrik yang mengurangi emisi karbon akan mewakili pameran infrastruktur berkelanjutan.

Kemajuan di industri kreatif akan terlihat dari sentuhan kontemporer dan teknologi modern di Paviliun Indonesia dan didukung melalui pameran interaktif dengan pengunjung yang ingin mengeksplorasi keunikan dan kekayaan budaya Indonesia.

“World Expo 2025 Osaka merupakan kesempatan penting untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia siap menghadapi masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Kehadiran inisiatif hasil sinergi antara pemerintah dan sektor swasta akan menjadi cerminan dari kekuatan dan potensi besar yang kita miliki,” tutup Deputi Vivi.

Editor: Leonard (severianocruel@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Pemerintah mengusung pembangunan hijau di Ibu Kota Nusantara (IKN) sekaligus menjadikannya sebagai kota pintar. Sebagai smart city dan green city, pembangunan IKN sejak awal didesain ramah terhadap lingkungan dengan meminimalkan produksi karbon untuk mencapai nol emisi (net zero emission/NZE).

Menurut Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada (UGM), Fahmy Radhi ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi IKN untuk menjadi smart city dan green city, salah satunya sumber energi listrik yang bersih.

"Syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai NZE adalah 100% pembangkit listrik menggunakan energi baru terbarukan (EBT), 0% karbon dari kendaraan bermotor dengan BBM fosil, dan 0% pencemaran lingkungan dari asap pabrik," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (14/8/2024).

Menurutnya, selama IKN dikembangkan sesuai dengan desain awal sebagai pusat pemerintahan, bukan sebagai kawasan industri, maka IKN sebagai smart city dan green city akan dapat diwujudkan. Namun, jika IKN bergeser menjadi kawasan industri, Fahmi menilai cita-cita tersebut mustahil tercapai.

"Namun, kalau design bergeser selain pusat pemerintahan, juga sebagai kawasan industri dengan mengundang sebanyak-banyaknya investor asing, smart city dan green city mustahil diwujudkan," sebut dia.

Alasannya, untuk meminimalkan ongkos produksi, pabrik akan tetap menghasilkan asap yang mencemari lingkungan. Pabrik akan membangun pembangkit listrik sendiri yang menggunakan energi batu bara, dan menggunakan kendaraan BBM fosil.

"Pada saat itulah, IKN sebagai smart city dan green city hanya tinggal impian belaka dan NZE tidak akan pernah tercapai di IKN," tegas dia.

Untuk mencapai 100% pembangkit EBT, kata Fahmi, PLN membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang tersebar dengan kapasitas sebesar 50 megawatt (MW) dan tambahan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Untuk mendukung operasional kendaraan listrik, PLN membangun ekosistem smart electric vehicle untuk mewujudkan sarana transportasi ramah lingkungan, yang menjangkau seluruh wilayah IKN. PLN juga membangun PLN Hub yang akan menjadi episentrum ekosistem transisi energi dan digitalisasi pertama sekaligus terbesar di Indonesia.

"Dalam mendukung hal tersebut, PLN melalui subholding PLN Icon Plus siap mengembangkan jaringan listrik dan telekomunikasi di kawasan IKN," pungkasnya.

(ily/ara)

JAKARTA, iNews.id - Wakil Bupati Sidoarjo Subandi menerima Pemimpin Daerah Awards (PDA) 2024 untuk Kategori Pelayanan Publik sub kategori Layanan Terpadu Kemasyarakatan dari iNews Media Group. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, di Concert Hall (JCH), iNews Tower, Jakarta, Kamis (8/9/2024).

iNews Media Group memberikan penghargaan terhadap program inovatif yang dilakukan Wakil Bupati Sidoarjo H. Subandi beserta jajarannya yang dinilai telah sukses melakukan kemajuan bagi daerah, yakni program Smart City.

Dalam kesempatan tersebut, Subandi mengucapkan terima kasih terutama kepada seluruh ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemkab Sidoarjo.

“Inovasi kami dalam pelayanan KTP adalah dengan jemput bola, kami masuk ke desa-desa menggunakan mobil, sehingga kita langsung cetak. Mudah-mudahan dengan percepatan pelayanan Dukcapil ini kami memudahkan masyarakat Sidoarjo dalam mengurus KTP dan perijinan usaha,” tuturnya.

Pemkab Sidoarjo memiliki program Smart City. Dengan program ini, kata Subandi, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat terpantau. “Sidoarjo adalah kota industri, kami mendorong kemudahan perizinan. Masyarakat dapat melihat berbagai layanan melaluin web kami,” katanya.

Pemimpin Daerah Awards 2024 digelar oleh iNews Media Group sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan bagi para pemimpin daerah yang telah menunjukkan kinerja dan inovasi terbaik di Indonesia. Acara ini merupakan bukti komitmen iNews dalam mendukung kemajuan dan pembangunan daerah di Indonesia dengan memberikan penghargaan dalam berbagai kategori.

Kategori-kategori penghargaan PDA 2024, yaitu Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, Percepatan Pembangunan, Peningkatan Ekonomi Daerah, Kerjasama Strategis, Inovasi Daerah, Pengembangan Pariwisata, dan Tokoh Daerah.

Selain MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas, hadir pada kesempatan tersebut sejumlah tokoh nasional, seperti Bambang Soesatyo (Ketua MPR RI), dan Angela Tanoesoedibjo (Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), dan lainnya.

Dalam sambutannya, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan bahwa penghargaan ini diberikan dalam rangka memberikan apresiasi kepada kepala daerah. Selain itu, juga untuk memotivasi kepala-kepala daerah lainnya. 

“Award ini ditunjukkan dan memiliki dua tujuan yang pertama menentukan apresiasi dari kepala atau pemimpin daerah yang berprestasi, Kedua untuk memberikan contoh kepada pemimpin daerah yang lain agar termotivasi untuk juga memberikan kontribusi yang lebih,” ujarnya. 

Dia juga mengucapkan selamat kepada para pemenang dalam ajang 'Pemimpin Daerah Awards 2024' dan mengaku bangga, karena di tengah suasana apapun yang kita hadapi saat ini, masih muncul pemimpin daerah yang memberi kontribusi dalam pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Sebanyak 27 tokoh dan pemimpin daerah lainnya baik bupati, wali kota, maupun gubernur se-Indonesia juga mendapatkan penghargaan dalam berbagai kategori sesuai dengan peran dan kontribusinya dalam memajukan daerah masing-masing.

Selain sebagai bentuk apresiasi terhadap pencapaian para pemimpin daerah, Pemimpin Daerah Awards 2024 juga diharapkan dapat menginspirasi pemimpin lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan berinovasi demi kemajuan bangsa dan negara.  

Editor: Rizqa Leony Putri

JAKARTA, investor.id – Keinginan pemerintah menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) berkonsep smart city menghadapi tantangan dalam pembiayaan. Pasalnya, smart city membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan pembangunan kota biasa atau konvensional.

Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menyebut pemerintah memerlukan dana di atas Rp 300-400 triliun untuk membangun kota berkonsep smart city, jika mengacu dari negara-negara maju.

“Misalnya saja smart city menggunakan konsep kendaraan listrik, salah satunya misal untuk kendaraan dinas maupun yang lain. Anggarannya akan lebih besar dibandingkan kendaraan konvensional,” tutur Tauhid Ahmad dalam Investor Market Today IDTV, Rabu (7/8/2024).

Kendati ada efisiensi penggunaan energi fosil, namun kata Tauhid, konsekuensi atas energi baru terbarukan adalah cost yang mahal. Begitu pun dengan biaya pemeliharaan (maintenance) sehingga dana yang telah dianggarkan oleh pemerintah senilai Rp 71,8 triliun dari 2022-2024 untuk pembangunan IKN sejauh ini dinilai belum cukup.

“Kalo hanya Rp 71 triliun ataupun nanti ada tambahan, saya kira kurang, smart city itu butuh anggaran yang jauh lebih besar dari konsepnya,” ujar dia.

Dikatakan Tauhid, dengan sisa jatah APBN untuk IKN yang dianggarkan tahun ini sekitar 17-18 triliun, perlu kebijakan baru dengan melibatkan BUMN, BUMD melalui penyertaan modal negara (PMN) maupun pihak swasta. Misalnya, dari BUMN dan BUMD sebesar Rp 123 triliun dan swasta Rp 250-an triliun.  Dengan skema tersebut, BUMN bisa membangun di wilayah-wilayah IKN.

“Swasta saya kira sudah dimulai tapi belum kelihatan nilai nominalnya yang tumbuh di daerah tersebut. Fisiknya juga masih belum kelihatan karena yang dibangun sekarang yang sudah real adalah infrastruktur pemerintah,” tandas dia.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Plh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri Amran mewakili Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan selaku National Representative (NR) memimpin delegasi Indonesia dalam Sidang Tahunan ke-7 ASEAN Smart City Network (ASCN) di Luang Prabang, Laos pada 30 Juli 2024.

Adapun anggota delegasi yang terdiri atas perwakilan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri, Ditjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri, KBRI Laos, Chief Smart City Officer (CSCO) dari Kabupaten Banyuwangi; Kota Makassar; Kabupaten Sumedang, serta perwakilan Universitas Katolik Parahyangan, dan ASECH Indonesia. 

Dalam sambutannya pada acara pembukaan Sidang, Amran menyampaikan ringkasan kegiatan ASCN selama Keketuaan Indonesia untuk ASCN tahun 2023. 

“Pertemuan ASCN Annual Meeting ke-6 telah sukses diselenggarakan pada bulan Juli 2023 yang di dalamnya diadakan juga Discussion Series yang terdiri dari 4 topik yaitu Industry and Innovation; Quality Environment; Safety, Security, and Built Infrastructure; dan Civic, Social, Health, and Well-Being," jelasnya dikutip dari keterangan resmi, Jumat (2/8/2024). 

Amran juga menambahkan bahwa pada pertemuan tersebut Indonesia telah resmi terpilih menjadi ASCN Shepherd untuk periode 2023-2025.

“Selama Keketuaan Indonesia, juga telah dilaksanakan kerja sama dengan mitra eksternal untuk memperluas peluang investasi melalui penyelenggaraan ASEAN-Norway Business, Policy and Stakeholder Engagement on Circular Economy and Smart Cities Solutions; dan the 5th ASEAN-Japan Smart Cities Network High-Level Meeting; the Smart City Professional Program (ASPP) Short-Term Training and Master’s Degree Course," tegas Amran.

Jaringan Kota Cerdas ASEAN (ASEAN Smart City Network/ASCN) adalah platform bagi kota-kota dari sepuluh negara anggota ASEAN bekerja sama mewujudkan pembangunan perkotaan yang cerdas dan berkelanjutan dengan menggunakan teknologi sebagai pendukung. 

Hingga saat ini ASCN telah memiliki 31 kota percontohan untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu pembangunan perkotaan yang cerdas dan berkelanjutan. 

Di antara kota-kota percontohan 4 di antaranya dari Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Kota Makassar, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Sumedang. 

Masing-masing dari kota-kota tersebut dipimpin oleh Chief Smart City Officer (CSCO) dan pada tingkat nasional akan diwakili oleh National Representative (NR).

Dalam sidang ini, masing-masing CSCO juga mempresentasikan kemajuan, tantangan, dan rencana yang akan dilaksanakan di bawah ASCN Smart City Action Plans (SCAPs).

Kabupaten Sumedang mempresentasikan mengenai kesuksesan menurunkan angka stunting dari 32,2% pada tahun 2018 menjadi 7,89% pada tahun 2023. Indeks e-Gov meningkat dari 2,4 pada tahun 2018 menjadi 4,14 pada tahun 2023 melalui inovasi data driven government framework.

Kemudian Kota Makassar menyajikan sistem Sombere and Smart City sebagai platform dan induk kota pintar bagi Kota Makassar, layanan telemedicne (Home Care dottoro ta), layanan pajak terintegrasi (Pakinta), serta inovasi lorong wisata dan pengembangan UMKM berbasis digital (Makassar Incubator Center). 

Sedangkan Kabupaten Banyuwangi memaparkan mengenai Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital yang telah mempermudah pengurusan 43 jenis dokumen kependudukan melalui mobile phone, dan bisa dicetak langsung, Program Banyuwangi Tanggap Stunting dan Inovasi Homestay Naik Kelas sebagai program peningkatan kualitas homestay dari sisi SDM, pelayanan, hingga sarana prasarana guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang menginap di homestay.

Selain itu, Amran juga memaparkan bahwa Indonesia telah memperoleh beragam dukungan dari mitra eksternal dalam pengembangan kota cerdas. 

“Di antaranya dukungan proyek pembangunan global melalui Official Development Assistance (ODA) Fund dari Republik Korea dalam pembangunan Ibu Kota baru Indonesia dan studi kelayakan pengembangan Banyuwangi Smart Kampung dari Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism, Jepang, melalu Japan ASEAN Mutual Partnership (JAMP)," sambung Amran. 

“Perkembangan positif yang telah dicapai Kabupaten dan Kota pilot project dan dukungan kolaborasi dari seluruh negara dan kota-kota serta mitra eksternal ASCN akan semakin mendukung  pengembangan kota cerdas serta secara konkret mengakselerasi percepatan investasi berkelanjutan di Indonesia," pungkas Amran.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (PT TKDN) berhasil membukukan total pendapatan sebesar Rp187,5 miliar di sepanjang 2024. Angka ini meningkat 74,39 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp107,51 miliar.

"Peningkatan pendapatan di 2023, berdampak positif terhadap laba komprehensif tahun berjalan perseroan yang mengalami kenaikan sebesar 26,27 persen atau setara dengan Rp3,92 miliar, dari Rp14,91 miliar di 2022 menjadi Rp18,83 miliar di 2023," ungkap Presiden Direktur PT TKDN David Santoso pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024 yang dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 30 Juli 2024.

Peningkatan juga terjadi pada total aset perseroan sebesar 188,26 persen atau setara dengan Rp161,42 miliar, dari Rp85,74 miliar di 2022 menjadi Rp247,16 miliar di 2023.
Hal sama juga terjadi pada ekuitas emiten berkode saham TRON yang mengalami peningkatan sebesar 237,92 persen atau setara dengan Rp148,68 miliar, dari Rp62,49 miliar di 2022 menjadi Rp211,17 miliar di 2023.

"Perseroan optimistis menatap prospek 2024 dengan fokus pada pengembangan lini bisnis B2B dan B2C yang inovatif, termasuk kerja sama strategis di industri logistik pertambangan, sistem universal payment, dan teknologi solusi kendaraan basis EV. Perseroan juga berkomitmen mendukung pembangunan IKN dengan peta jalan transportasi cerdas dan solusi teknologi canggih," tutur David.

Pede prospek bisnis cerah

David menjelaskan, penggunaan belanja modal secara tepat dan peningkatan biaya operasional diimbangi dengan kenaikan realisasi pendapatan yang meningkat sebesar Rp79,99 miliar, membuat perseroan yakin kelangsungan bisnis perseroan di masa akan datang memiliki potensi yang besar.

Terlebih, perseroan juga terus memperluas area pemasaran dan layanan ke daerah-daerah di Indonesia. Hingga saat ini Perseroan telah memiliki Memorandum of Understanding (MoU) dengan operator-operator jasa transportasi di 12 kota di Indonesia (perikatan pekerjaan dengan beberapa terminal bus di daerah Sumatra Utara, untuk penyediaan layanan solusi pengawasan terminal bus).

Perseroan terus memperluas kehadirannya di kota-kota lain di Indonesia, terutama adanya realisasi pangsa pasar baru yaitu kerja sama dengan perusahaan operator transport pertambangan di daerah Kalimantan dan penyediaan solusi manajemen transportasi yang komprehensif.

Dengan strategi tersebut, David percaya diri perseroan akan memiliki pangsa pasar lebih dari 60 persen kerja sama dengan pihak sektor swasta.

"Perseroan sangat optimis dapat terus mencapai kinerja yang bertumbuh secara berkelanjutan yang didukung dengan kondisi perekonomian yang stabil dan terjaga serta kebijakan pemerintah yang lebih akomodatif terhadap iklim investasi pada sektor kegiatan usaha perseroan.

Baca juga: Gandeng KITB, PT TKDN Tingkatkan Sistem Pengelolaan Kawasan Industri

Rombak susunan komisaris-direksi

Selanjutnya melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), telah disetujui perubahan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham menyetujui pengangkatan Thomson E Batubara sebagai Komisaris menggantikan Mochammad Yana Aditya.

Thomson merupakan Anggota Dewan Kehormatan Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) serta Presiden Komisaris PT Moya Indonesia. Sedangkan di jajaran direksi, pemegang saham menyetujui pengangkatan Wendy Jolanda Waas dan Sultan Satria.

Berikut susunan Direksi PT TKDN yang baru:
Presiden Direktur : David Santoso.
Direktur : Rudy Budiman Setiawan.
Direktur : Yudhi Haryadi.
Direktur : Wendy Jolanda Waas.
Direktur : Sultan Satria.

Sementara itu, untuk Dewan Komisaris yang baru adalah sebagai berikut:
Presiden Komisaris : Budi Setiyadi.
Komisaris : Noerman Taufik.
Komisaris : Thomson E Batubara.

(HUS)