JAKARTA, investor.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menetapkan tersangka baru dalam kasus pemberian fasilitas kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Saat ini, lembaga antikorupsi itu masih terus mendalami kasus tersebut.

“KPK akan terus mempelajari perkara ini dan sangat memungkinkan menjerat para pihak lainnya yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum dan patut untuk dimintakan pertanggungjawaban pidananya,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Jumat (8/11/2024).

Sejauh ini, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. KPK turut mengendus dugaan kerugian negara sekitar Rp 1 triliun dalam pemberian fasilitas kredit di LPEI yang tengah diusut.

KPK mengendus dugaan modus tambal sulam fasilitas penyaluran kredit/pembiayaan di LPEI. KPK menduga fasilitas kredit berikutnya digunakan menutup pinjaman sebelumnya.

Di lain sisi, KPK masih terus menelusuri aset-aset para tersangka dalam kasus ini. Langkah tersebut sebagai upaya untuk memulihkan kerugian negara yang timbul akibat kasus tersebut.

“KPK juga mengingatkan kepada para pihak untuk tidak tergiur atas janji-janji yang diberikan dengan mengatasnamakan KPK untuk dapat lepas dari perkara ini,” ungkap Tessa.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus dugaan kerugian negara dalam perkara pemberian fasilitas kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Nilainya disebut mencapai sekitar Rp 1 triliun.

“Untuk perkara ini, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dengan taksiran kerugian negara sekitar Rp 1 triliun. Fasilitas kredit yang diberikan bersumber dari APBN,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Kamis (7/11/2024).

KPK mengendus dugaan modus tambal sulam dalam peminjaman serta pembayaran kredit pembiayaan di LPEI. Lembaga antikorupsi itu turut menduga adanya penerbitan fasilitas pinjaman berikutnya untuk menutup pinjaman sebelumnya.

“Untuk sementara penyidik menemukan modus tambal sulam dalam hal peminjaman dan pembayaran kredit pembiayaan di LPEI, dimana pinjaman berikutnya untuk menutup pinjaman sebelumnya,” ujar Tessa.

Selain itu, KPK menduga tersangka selaku debitur dalam kasus ini telah memperoleh fasilitas kredit dari LPEI dengan perusahaan lain miliknya. Lembaga antikorupsi itu masih terus mendalami kasus ini.

“KPK akan terus mempelajari perkara ini dan sangat memungkinkan menjerat para pihak lainnya yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum dan patut untuk dimintakan pertanggungjawaban pidananya,” tutur Tessa.

Di lain sisi, KPK masih terus menelusuri aset-aset para tersangka dalam kasus ini. Langkah ini sebagai upaya untuk memulihkan kerugian negara yang timbul akibat kasus tersebut.

Sita Aset Ratusan Miliar

Di sisi lain, KPK menyita puluhan aset tanah dan bangunan terkait penyidikan kasus pemberian fasilitas kredit di LPEI. Total nilai aset-aset tersebut ditaksir sekitar ratusan miliar rupiah.

“Sampai saat ini KPK telah melakukan penyitaan aset milik tersangka sebanyak 44 bidang tanah dan bangunan yang tidak diagunkan, dengan total taksiran nilai sebesar kurang lebih Rp 200 miliar,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika.

Aset-aset itu tak termasuk kendaraan maupun barang lainnya yang kini tengah dinilai oleh KPK. Sementara, untuk aset-aset yang statusnya diagunkan tengah didalami lebih lanjut oleh penyidik.

Sebelumnya, KPK mengumumkan telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Adapun tersangka terdiri dari penyelenggara negara dan pihak swasta. Tessa menyebut bahwa proses penyidikan dalam kasus tersebut masih terus dilakukan KPK. Lembaga antikorupsi itu terus menggali keterangan saksi maupun menyita berbagai barang bukti.

Untuk kasus ini juga, KPK telah menerbitkan surat larangan bepergian ke luar negeri terhadap tujuh orang. Mereka dicegah ke luar negeri demi kelancaran proses penyidikan, sehingga para pihak tersebut dapat tetap berada di Indonesia ketika keterangannya dibutuhkan KPK.

“Pada tanggal 29 Juli 2024 KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 981 Tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap tujuh orang warga negara Indonesia. Larangan bepergian ke luar negeri tersebut berlaku selama enam bulan ke depan,” demikian ungkap Tessa.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap peninjauan kembali (PK) mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming.

Meski demikian, KPK menyayangkan Mahkamah Agung (MA) mengurangi pidana penjara dari 12 tahun menjadi 10 tahun.

"KPK menghormati independensi putusan Majelis Hakim atas permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Terpidana Mardani H Maming. Meskipun kami menyayangkan pidana penjara yang dijatuhkan turun menjadi selama 10 tahun," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Tessa mengatakan, KPK berharap proses hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat memberikan efek jera yang efektif bagi para pelakunya, sekaligus memberikan sumbangsih bagi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui pidana tambahan uang pengganti.

Sebab, dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan Terpidana Mardani H Maming telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi.

"Selain itu Hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp500.000.000,- serta membayar uang pengganti sebesar Rp110.604.731.752," ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming.

Maming merupakan terpidana kasus suap penerbitan izin usaha pertambangan dan operasi produksi (IUP OP) di wilayah Tanah Bumbu yang kasasinya ditolak MA.

"Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Mardani H. Maming tersebut," sebagaimana dikutip situs resmi Mahkamah Agung, Selasa (5/11/2024).

Dalam putusannya, Majelis PK membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023 tanggal 1 Agustus 2023 yang menyatakan Maming tetap dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta dan uang pengganti Rp 110.604.371.752 subsider 4 tahun penjara.

Majelis PK kemudian mengadili kembali perkara Maming dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan.

Maming tetap dihukum membayar uang pengganti Rp 110.604.731.752 subsider 2 tahun penjara.

Perkara PK ini disidangkan oleh Hakim Agung Prim Haryadi selaku ketua majelis dengan anggota majelis 1 Ansori dan anggota majelis 2 Dwiarso Budi Santiarto. Perkara diputus pada 4 November 2024.

Sebelum mengajukan kasasi dan PK, Maming telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.

Mantan Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menilai, putusan majelis hakim yang menganggap uang ratusan miliar rupiah itu sebagai korupsi tidak benar.

Namun, majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menambah hukuman Maming dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Sayangkan MA "Sunat" Hukuman Mardani Maming Jadi 10 Tahun Penjara", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/05/21500981/kpk-sayangkan-ma-sunat-hukuman-mardani-maming-jadi-10-tahun-penjara.

Sumber: Kompas.com | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin kini tengah mengajukan gugatan pra peradilan atas penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel.

Rupanya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini (5/11) terungkap bahwa saat ini politikus partai Golkar itu tengah melarikan diri. Hal tersebut diketahui saat anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan praperadilan Paman Birin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

"Sampai saat persidangan ini berlangsung, Pemohon (Paman Birin) melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya," kata Indah di Ruang Sidang Nomor 7 PN Jaksel, Selasa (5/11/2024).

Indah menjelaskan bahwa tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi, namun gubernur tersebut tidak dapat ditemukan.

Paman Birin juga telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari KPK. Penyidik KPK telah menggeledah beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Paman Birin, antara lain, rumah dinas Gubernur Kalsel, kantor Gubernur Kalsel, kediaman pribadi Paman Birin, rumah Dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya.

“Pemohon telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan/SPDP namun tetap tidak menunjukkan dirinya,” lanjut Indah.

Indah juga mencatat bahwa Paman Birin tidak menghadiri beberapa kegiatan resmi Pemerintah Provinsi Kalsel, seperti Rapat Paripurna DPRD Kalsel dan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Kalsel pada 16 Oktober.

Tugas-tugas gubernur saat ini diambil alih oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel, meskipun Paman Birin tidak dalam keadaan ditahan oleh KPK.

"Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Pemohon tidak pernah muncul lagi di publik," tambah Indah. Ditemui usai persidangan, Kuasa hukum Paman Birin, Soesilo, mengaku tidak mengetahui keberadaan kliennya. Ia mengaku sudah lama tidak berkomunikasi dengan Paman Birin. Meskipun demikian, Soesilo memastikan bahwa Paman Birin tidak pergi ke luar negeri karena KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegahnya.

"Di mananya (Paman Birin) persis tentu tidak tahu ya karena saya tidak bergandengan terus dengan Pak Gubernur," ungkap Soesilo.

Sebelumnya, Paman Birin mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jaksel setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap oleh KPK. Permohonannya terdaftar dengan Nomor Perkara 105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL.

Selain Paman Birin, KPK juga telah menetapkan enam orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk, Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan Ahmad Solhan, Kepala Bidang Cipta Karya Kalimantan Selatan Yulianti Erlinah, Pengurus Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad, Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean, serta dua orang pihak swasta, Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Sebut Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Melarikan Diri Usai OTT".

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait meminta agar tanah yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari kasus korupsi dimanfaatkan untuk program perumahan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Maruarar usai bertemu dengan Pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (5/11/2024).

"Kami juga memohon kiranya aset-aset, terutama tanah yang ideal. Supaya tanah-tanah dari koruptor itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah," kata Maruarar.

Maruarar mengatakan, permohonan serupa juga ia sampaikan kepada Kejaksaan Agung.

Ia mengatakan, dirinya akan menemui Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk menyampaikan hal yang sama

"Karena kalau tidak ada kepastian hukum tentu kami dan jajaran kami ragu-ragu ini benar atau salah, saya pikir itu yang kami lakukan, Minggu depan ketemu Dirjen Kekayaan Negara," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, KPK mendukung penuh program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia mengatakan, KPK akan melakukan inventarisasi aset berupa tanah dan bangunan hasil sitaa kasus korupsi untuk dapat dimanfaatkan Kementerian PKP.

"Kami dari jajaran KPK dan mendukung sepenuhnya program presiden yang akan dilaksanakan oleh pak menteri pembangunan perumahan rakyat, jadi aset-aset tanah dan bangunan kami akan inventarisir dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian dimanfaatkan rumah rakyat," kata Tanak.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menteri Maruarar Minta Tanah Sitaan KPK Dimanfaatkan untuk Perumahan Rakyat", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/05/17101671/menteri-maruarar-minta-tanah-sitaan-kpk-dimanfaatkan-untuk-perumahan-rakyat.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyusul tidak masuknya RUU ini dalam daftar usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029.

"Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, memperkuat sistem hukum, memulihkan kerugian negara, sekaligus mematuhi standar internasional," kata Tessa dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/10/2024).

Tessa menjelaskan, dengan adanya RUU Perampasan Aset, negara dapat menyita hasil kejahatan, termasuk aset-aset yang disembunyikan di luar negeri.

Ia menambahkan, pelaku korupsi sering kali berusaha menyembunyikan atau mentransfer aset mereka agar tidak dapat dijangkau oleh otoritas hukum.

Tessa mengatakan, perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana (non-conviction based asset forfeiture) akan menjadi alat yang kuat untuk memulihkan kekayaan negara.

"Alhasil, rampasan tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara sebagai salah satu modal pembangunan nasional. Hal ini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan keuangan negara serta mendukung program-program sosial lainnya," ujarnya.

Tessa juga menekankan, negara-negara dengan undang-undang yang kuat terkait perampasan aset hasil kejahatan cenderung dipandang lebih kredibel dalam hubungan internasional, baik dari segi ekonomi maupun hukum.

"Hal tersebut juga dapat memperkuat hubungan bilateral dan multilateral Indonesia dengan negara-negara yang memiliki kerangka hukum serupa," tuturnya.

Lebih lanjut, Tessa mengungkapkan bahwa penerapan good governance yang konsisten akan menciptakan kualitas layanan publik yang lebih baik, sehingga dampak positifnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

"Masyarakat selanjutnya akan memberikan feedback positif dalam bentuk citra, persepsi, bahkan dukungan kepada pemerintah, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi," ucapnya.

Sebelumnya, RUU tentang Perampasan Aset tidak masuk dalam daftar usulan RUU yang dibacakan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) pada Senin (28/10/2024). Rapat tersebut membahas evaluasi periode sebelumnya serta usulan Prolegnas 2025-2029.

Berdasarkan surat dari Komisi III DPR RI per 24 Oktober, hanya ada RUU tentang hukum acara perdata dan RUU tentang hukum perdata internasional yang dicanangkan dalam Prolegnas.

Anggota Baleg dari Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay mengungkapkan, secara politik, RUU ini memang tidak mudah untuk diusulkan.

"Kami sudah membahas itu dan sudah berkomunikasi dengan partai-partai lain. Tetapi kelihatannya di partai-partai lain juga tidak mudah, mereka semua sama seperti kita," ujar Saleh usai rapat Baleg.

"Saya juga menunggu inisiatif dari pemerintah seperti apa. Ini kan inisiatif pemerintah. Jadi jangan semua mata tertuju ke Baleg DPR," sambungnya.

Dengan tidak masuknya RUU Perampasan Aset ke Prolegnas, nasib RUU yang telah diusulkan pemerintah ini kembali tidak jelas.

Padahal, DPR periode lalu sempat beralasan bahwa RUU yang diyakini dapat memiskinkan koruptor itu tidak dapat dikerjakan karena waktu yang terbatas.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Soroti Pentingnya RUU Perampasan Aset untuk Berantas Korupsi", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/29/13390371/kpk-soroti-pentingnya-ruu-perampasan-aset-untuk-berantas-korupsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kemungkinan tidak mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pelantikan menjadi sorotan pembaca.

Menurut Jokowi, dia akan langsung pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah, pada 20 Oktober 2024 sore.

Dari sektor hukum, KPK menahan 6 orang dan menyita Rp 10 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) diduga terkait suap di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

1. Jokowi Buka Kemungkinan Tak Dampingi Prabowo pada Pelantikan Presiden

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, dirinya mungkin tidak menghadiri pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada 20 Oktober 2024 mendatang.

"Ya mungkin enggak (hadir pelantikan)," ujar Jokowi di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Jokowi menjelaskan, pada 20 Oktober sore, dirinya akan langsung pulang ke Solo, Jawa Tengah. Dia mengaku ingin tidur ketika sudah melepas jabatan Presiden dan kembali ke Solo.

"Pulang ke Solo dulu, tidur," kata mantan wali kota Solo itu.

Sebelumnya, Jokowi telah melakukan pindah domisili dari Jakarta Pusat ke Solo, Jawa Tengah jelang masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi mengatakan, Jokowi sudah melakukan proses pindah domisili secara online pada September 2024.

Kepindahan Jokowi ke Solo mengisyaratkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan menghabiskan masa pensiun setelah tidak menjadi presiden di kota kelahirannya.

Untuk diketahui, Jokowi lahir di Solo pada 21 Juni 1961. Di kota ini, Jokowi merintis usahanya di bidang mebel lalu menjadi wali kota pada 2005-2012.

2. OTT di Pemprov Kalsel: Orang Kepercayaan Gubernur Diduga Terima Suap, KPK Tahan 6 Orang dan Sita Rp 10 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan sejak Minggu (6/10/2024) hingga Senin (7/10/2024).

Kompas.com merangkum sejumlah fakta dalam OTT di Kalsel tersebut.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, operasi tangkap tangan kali ini korupsi pengadaan barang dan jasa.

Menurut Alex, praktik korupsi ini masih sulit dihindari lantaran rawan terjadi persekongkolan penunjukkan pelaksana proyek oleh penyelenggara negara.

"Betul (OTT di Pemprov Kalsel). Biasa perkara PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa). Belum ada solusi jitu untuk menghilangkan praktik korupsi PBJ," kata Alex saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/10/2024).

KPK menahan sebanyak 6 orang tersangka dalam OTT tersebut yang terdiri dari dua orang swasta dan empat orang penyelenggara negara.

"Jumlah ASN dan swasta, untuk pihak swastanya ada 2 orang, penyelenggara negaranya ada 4 orang," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menertibkan tambang emas ilegal yang beroperasi di Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat.

Aktivitas tambang ilegal yang berlokasi di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ini diduga telah dimulai sejak 2021 dan diperkirakan menghasilkan omzet hingga Rp 90 miliar per bulan, atau sekitar Rp 1,08 triliun per tahun Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria mengatakan, angka ini berasal dari tiga stockpile (tempat penyimpanan) di satu titik tambang emas wilayah Sekotong, seluas lapangan bola.

"Ini baru satu lokasi, dengan tiga stockpile. Dan kita tahu, mungkin di sebelahnya ada lagi. Belum lagi yang di Lantung, yang di Dompu, yang di Sumbawa Barat, berapa itu per bulannya? Bisa jadi sampai triliunan kerugian untuk negara," kata Dian dalam keterangan tertulis, Jumat (4/10/2024).

Dian mengatakan, pemilik izin usaha pertambangan (IUP) di lokasi tersebut diduga membiarkan keberadaan tambang ilegal tersebut.

Hal ini ditandai dengan papan tanda IUP ILBB baru dipasang pada bulan Agustus 2024, setelah bertahun-tahun tambang tersebut beroperasi.

"Kami melihat ada potensi modus operandi di sini, dimana pemegang izin tidak mengambil tindakan atas operasi tambang ilegal ini, mungkin dengan tujuan untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak, royalti, dan kewajiban lainnya kepada negara," ujarnya.

Selain itu, Dian mengatakan, ditemukan alat berat dan bahan kimia yang digunakan dalam tambang ilegal termasuk merkuri yang didatangkan dari Cina.

Ia mengatakan, alat berat dan terpal khusus yang digunakan untuk proses penyiraman sianida juga berasal dari Cina, yang menambah kompleksitas permasalahan ini.

"Daerah di sekitar tambang ini sangat indah, memiliki potensi wisata yang besar. Namun, tambang ilegal ini merusaknya dengan merkuri dan sianida yang mereka buang sembarangan. Jika terus dibiarkan, dampaknya akan sangat merugikan masyarakat dan lingkungan setempat," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Harian (Plh) Kepala DLHK NTB, Mursal mengungkapkan, tambang emas ilegal di Sekotong merupakan yang terbesar di Pulau Lombok dan salah satu yang terbesar di NTB.

Mursal juga menyoroti dampak positif dari kehadiran KPK dalam pendampingan penegakan hukum.

Ia berharap KPK semakin sering berkolaborasi dengan penegak hukum lokal, karena kehadirannya dianggap memberikan dukungan moral dalam menegakkan aturan di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

"Kami merasa lebih percaya diri, karena kegiatan-kegiatan ilegal seperti ini seringkali ada yang mem-backup," kata Mursal.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK dan Pemprov NTB Tertibkan Tambang Ilegal Beromzet Triliunan", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/04/20164511/kpk-dan-pemprov-ntb-tertibkan-tambang-ilegal-beromzet-triliunan.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - YOGYAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) di Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika menjelaskan bahwa saat ini pihaknya belum bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait pengusutan dugaan kasus korupsi dari penggunaan dana CSR tersebut.

"Belum ada Surat Perintah Penyidikan yang terbit terkait perkara dimaksud," ujarnya singkat kepada Kontan.co.id, Jumat (20/9).

Sebelumnya, BI dan OJK telah memberikan pernyataan terkait perkara ini, di mana kedua instansi pemerintah tersebut bilang bakal menjunjung tinggi proses hukum yang akan dilakukan oleh KPK.

“Bank Indonesia ini sebagai lembaga yang bertata kelola kuat dan menjunjung asas hukum, tentu saja telah memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam proses penyelidikan itu,” ujar Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Rabu (18/9).

Perry menegaskan, kegiatan CSR yang dilakukan BI selalu berdasarkan tata Kelola, ketentuan, dan prosedur yang sudah berlaku dalam proses CSR itu sendiri dan saat pengambilan keputusan

Menurutnya, kegiatan CSR BI atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) hanya diberikan kepada Yayasan yang sudah memenuhi persyaratan dan merupakan Yayasan dengan Lembaga hukum yang sah.

Adapun kegiatan CSR BI di antaranya disalurkan kepada Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, yang bergerak dibidang pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti UMKM, dan Yayasan yang bergerak dibidang keagamaan seperti di masjid dan juga gereja.

Sementara itu, Analis Eksekutif Senior Grup Komunikasi Publik OJK, Sekar Putih Djarot menuturkan, tentang dugaan penyimpangan penggunaan dana anggaran OJK, pihaknya akan terus memantau setiap perkembangan yang ada.

"OJK siap berkolaborasi dengan KPK dalam setiap langkah strategis untuk membantu memperkuat integritas sektor jasa keuangan,” tuturnya.

Diberikan sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, dugaan korupsi CSR itu telah masuk ke tahap penyidikan.

"Bahwa KPK sedang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana CSR dari BI dan OJK tahun 2023," kata Asep pekan lalu.

Berdasarkan mekanisme penanganan kasus di KPK, peningkatan status ke tahap penyidikan diiringi dengan penetapan tersangka. Namun, Asep belum mengungkap identitas pihak yang dijerat. Ia juga belum mengungkapkan konstruksi perkara kasus ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara.

Sebanyak 4 tersangka langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan pada Rabu (18/9/2024).

“Setelah adanya kecukupan bukti permulaan pada proses penyidikan, KPK menetapkan dan mengumumkan 5 orang sebagai tersangka,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Kelima orang tersangka itu adalah mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) Yoory Corneles Pinontoan, Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra S Arharrys, Direktur Utama PT Totalindo Eka Persada Donald Sihombing, Komisaris Totalindo Eka Persada Saut Irianto Rajagukguk, dan Direktur Keuangan Totalindo Eka Persada Eko Wardoyo.

Yoory saat ini tengah menjalani masa hukuman 6,5 tahun penjara dalam kasus kasus korupsi pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur. Kasus itu juga ditangani oleh KPK.

Sedangkan penahanan terhadap 4 untuk tersangka lain buat kepentingan penyidikan dilakukan selama 20 hari ke depan dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidik.

“Terhitung sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan 7 Oktober 2024, penahanan dilakukan di Rutan cabang Gedung KPK Merah Putih,” kata Asep.

Penyidikan kasus itu dimulai ketika PPSJ ingin berinvestasi terkait pengadaan lahan pada 2019 sampai 2021.

Saat itu, PT Totalindo Eka Persada menawarkan lahan kepada perusahaan pelat merah tersebut.

Luas tanah ditawarkan 11,7 hektare. Pihak Totalindo membuka harga Rp 3,2 juta per meter persegi.

Dalam kesepakatan awal PPSJ akan membeli lahan itu dengan harga Rp 3 juta per meter per segi. Akan tetapi, kesepakatan itu dilakukan tanpa melakukan kajian internal lebih dulu.

Asep mengatakan, meski terdapat selisih dari harga yang ditawarkan Totalindo, tidak lantas membuat PPSJ dianggap membeli lahan dengan harga lebih murah. Sebab dari hasil penyidikan, harga lahan di sekitar lokasi hanya Rp 2 juta per meter persegi.

Asep mengatakan, data mengenai harga wajar tanah itu sesuai analisis internal dan informasi dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Wisnu Junaidi.

Padahal, kata Asep, Yoory sudah mengetahui ada selisih yang cukup besar dari harga normal tanah dibandingkan dengan banderol yang ditawarkan Totalindo.

Namun demikian, kata Asep, Yoory meminta data dari KJPP diabaikan.

Alhasil Totalindo ddan Perumda Sarana Jaya menyepakati jual beli tanah itu senilai Rp 371,5 miliar. Padahal, lahan itu sebenarnya milik PT Nusa Kirana Real Estate.

Kerugian negara akibat dugaan korupsi itu ditaksir mencapai Rp 223,8 miliar. Data itu didapatkan dari laporan investasi dan pengadaan tanah oleh PPSJ.

Dalam kasus ini, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, memberi penjelasan soal angka yang harus dibayarkan Kaesang Pangarep kepada negara, jika ia terbukti menerima gratifikasi fasilitas jet pribadi ke Amerika Serikat.

KPK sebelumnya sempat menyebut angka Rp 90 juta per orang.

Adapun Kaesang berangkat dari Jakarta ke AS dengan tiga orang lainnya, termasuk istrinya Erina Gudono.

Pahala menjelaskan, angka Rp 90 juta itu berasal dari penuturan putra Presiden Jokowi tersebut, jika ia berangkat ke Amerika Serikat menggunakan pesawat komersial kelas bisnis.

"Dia (Kaesang) bilang tadinya mau naik bisnis kelas yang satu tiketnya Rp 90 juta, tapi diajak temannya untuk nebeng di jet pribadi," kata Pahala di Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Pahala mengatakan, KPK menerima penjelasan dari Kaesang itu, meski nantinya akan melakukan pengecekan lebih jauh.

"Ya, kita terima aja dulu angkanya, nanti dilihat lagi apakah itu relevan," ungkapnya.

Masih berdasarkan penuturan Kaesang, Pahala menyebut, jet pribadi itu adalah milik seorang berinisial Y. Kaesang mengaku sebagai teman dari Y.

"Enggak disebut detail siapa, cuma nama inisial Y. Saya juga enggak tahu pasti dengan siapa, tapi yang gue tahu ada empat orang dari Jakarta," ujar Pahala.

Dia mengakui bahwa informasi yang dimiliki masih terbatas terkait siapa saja yang berada di dalam pesawat tersebut, termasuk kru dan tujuan perjalanan.

Pahala juga menegaskan bahwa KPK masih mendalami laporan tersebut secara internal.

"Ini masih kita kaji di internal, nanti dibawa ke pimpinan untuk diputuskan seperti apa sebenarnya. Kita juga belum tahu apakah ini ada pengaruh atau tidak, masih dalam proses," jelasnya.

Pahala menambahkan bahwa proses selanjutnya masih dalam tahap koordinasi internal KPK.

"Sekarang sedang kami proses di internal, kita tukar data dengan pihak terkait. Mungkin dalam waktu seminggu akan ada perkembangan lebih lanjut," tutupnya.

Sebagai informasi, anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu kedapatan berpergian dengan jet pribadi yang diduga merupakan bentuk gratifikasi.

Sejauh ini KPK enggan memaparkan lebih rinci karena laporan itu masih dalam tahap pengkajian lebih dalam.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Penjelasan KPK soal Harga Tiket Jet Pribadi Kaesang Rp 90 Juta", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/09/18/14585361/penjelasan-kpk-soal-harga-tiket-jet-pribadi-kaesang-rp-90-juta.

JAKARTA, investor.id – Sinergi Mahasiswa Peduli Anti Korupsi (Simpelasi) meminta Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) untuk mengusut transaksi Ganti Rugi Tegakan (GRT), serta laporan keuangan PT. Semen Indonesia (SMGR) yang telah diaudit akuntan publik dan menjadi laporan publik di bursa saham pada 2022, kemudian direvisi di 2023.

Simpelasi pun menduga ada aliran dana yang dikorupsi, menyusul revisi laporan keuangan itu. 

“Kami mempertanyakan keanehan transaksi antara PT Semen Indonesia senilai Rp 37 milar lebih untuk penggantian GRT, yang menjadi salah satu kewajiban PT. Semen Indonesia (SMGR) dalam penggunaan tambang di wilayah hutan atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada 2012. Bahkan, pembayaran Rp 37 miliar itu dicatatkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik, yang menjadi laporan kepada Bursa Efek Indonesa (BEI),” ujar Kordinator Simpelasi, Kaka.

Selain itu, lanjut Kaka, ada dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) antar BUMN, melalui pembayaran kewajiban yang dilebihkan pembayaran dari apa yang diminta.

“Dengan adanya revisi laporan keuangan yang mencatatkan pembayaran kepada Perhutani sebesar Rp 37 miliar menjadi Rp 21,9 miliar di laporan keuangan tahun berikutnya, yang mana semua laporan dilakukan oleh akuntan publik independen dan sudah di laporkan ke pasar saham. Hal ini menandakan tidak profesionalnya manajemen BUMN, terlebih koreksi setelah ada pertanyaan dari masyarakat,” tutur dia.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News