Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID -Menjadi pemimpin negara di usia muda jelas bukan hal yang mustahil terjadi saat ini. Daftar ini menampilkan 10 pemimpin negara termuda yang masih aktif bertugas saat ini.

Kemampuan seseorang untuk memimpin negara tentu tidak bisa diukur dari usianya. Banyak masyarakat meyakini bahwa sosok muda saat ini lebih mampu mengatur negara dengan cara yang lebih modern.

Lewat pemahaman itu, kini mulai muncul banyak pemimpin negara muda di berbagai belahan dunia.

Masing-masing dari mereka menduduki jabatan tertinggi seperti presiden atau perdana menteri. Jabatan itu pun diraih dengan cara berbeda. Mulai dari pemilu, penunjukkan langsung, hingga proses kudeta.

Berikut adalah 10 pemimpin negara termuda yang masih aktif hingga saat ini.

​1. Ibrahim Traore - 36 tahun

Ibrahim Traore adalah Presiden Burkina Faso yang menjabat sejak tahun 2022. Pria kelahiran 14 Maret 1988 ini menduduki jabatannya setelah melengserkan pendahulunya, Sandaogo Damiba, melalui proses kudeta.

​2. Daniel Noboa - 36 tahun

Daniel Noboa lahir pada 30 November 1987 dan kini menjabat Perdana Menteri Montenegro. Politikus dan pengusaha kelahiran Amerika Serikat ini menjadi Presiden Ekuador setelah memenangkan pemilu 2023.

​3. Milokjo Spajic - 37 tahun

Milokjo Spajic lahir pada 24 September 1987 di Pljevlja, Montenegro. Dirinya merupakan pakar keuangan yang terpilih menjadi Perdana Menteri Montenegro pada Oktober 2023. Ia sempat menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Kesejahteraan Sosial pada 2020-2022.

Tonton:Daftar 10 Pemimpin Negara Tertua di Dunia yang Masih Aktif

​4. Simon Harris - 38 tahun

Simon Harris merupakan politikus Irlandia yang menjabat sebagai Taoiseach ke-16 sejak tahun 2024. Ia juga menjadi Pemimpin Fine Gael sejak tahun 2024. Harris sekaligus menjadi sosok termuda yang menjadi Taoiseach.

​5. Gabriel Boric - 38 tahun

Lahir pada 11 Februari 1986, Boric adalah seorang politikus muda dan aktivis sebelum terpilih sebagai Presiden Chili ke-37 pada tahun 2022 silam. Boric sebelumnya mengabdi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari tahun 2014 hingga 2022.

​6. Mohammed bin Salman - 39 tahun

Mohammed bin Salman adalah Putra Mahkota Arab Saudi yang lahir pada 31 Agustus 1985. Pada September 2022, dirinya ditunjuk sebagai Perdana Menteri Arab Saudi. Mohammed juga merupakan kepala istana kerajaan House of Saud, dan ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan Kerajaan Arab Saudi.

​7. Mahaat Deby - 40 tahun

Mahamat ibn Idriss Deby Itno lahir pada 4 April 1984 dan kini menjabat Presiden Chad sejak 2022. Deby mendapatkan jabatan ini setelah ayahnya, mendiang presiden Idriss Deby, terbunuh saat bertempur di Chad Utara tahun 2021.

​8. Kim Jong-un - 41 tahun

Kim Jong-un merupakan Pemimpin Tertinggi Korea Utara ke-3 yang naik tahta pada tahun 2011. Kim lahir pada 8 Januari 1983 meneruskan kekuasaan ayahnya, Kim Jong-il, yang wafat pada 17 Desember 2011.

​9. Assimi Goita - 41 tahun

Assimi Goita lahir pada 22 Oktober 1983 dan kini menjabat Presiden Mali. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Presiden Mali dan Wakil Ketua Komite Nasional Penyelamatan Rakyat pada tahun 2020 hingga 2021.

10. Vjosa Osmani-Sadriu - 42 tahun

Vjosa Osmani-Sadriu saat ini menjabat Presiden Kosovo ke-5 sejak 4 April 2021. Wanita kelahiran 17 Mei 1982 ini memiliki latar belakang sebagai ahli hukum dan sempat menduduki jabatan Ketua Majelis Kosovo.

JAKARTA - Satu lagi negara dari benua Afrika menyatakan minatnya bergabung bersama BRICS , untuk mendapatkan kesempatan melawan pengaruh dolar Amerika Serikat (USD) dan euro. Perdana Menteri Burkina Faso , Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan BRICS.

Menurutnya keanggotaan BRICS akan memungkinkan untuk menantang "dominasi dolar dan euro," dan untuk mencapai "hubungan perdagangan yang lebih adil di panggung internasional,". Hal itu disampaikan Perdana Menteri Burkina Faso, Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela saat bertemu dengan Duta Besar Rusia, Igor Martynov di Ouagadougou pada hari Senin (23/9).

Setelah menggelar pertemuan, pemerintah republik Afrika Barat itu langsung memposting sikap mereka di Facebook, yang mengonfirmasi bahwa Kyelem de Tambela telah "berargumen untuk Burkina Faso bergabung dengan integrasi negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan)."

Sementara itu Martynov menerangkan, dalam diskusi itu juga membahas proposal Rusia untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir di Burkina Faso. "Pertemuan itu sangat bermanfaat dan berhasil. Kami selaras dengan pendekatan terhadap kerja sama bilateral. Kami juga berkutat untuk mengintensifkan kerja sama kami di semua bidang," katanya seperti dilansir RT.

Pada Juni 2023, pemerintah Burkinabe dan kelompok BRICS menandatangani nota kesepahaman untuk kerja sama. Dokumen tersebut mendefinisikan bidang kerja sama pada beberapa sektor yang meliputi ekonomi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transportasi udara dan kereta api, industri, perdagangan, pertambangan, energi, olahraga, budaya, teknologi informasi dan komunikasi, hingga pariwisata.

BRICS yang didirikan pada tahun 2006 oleh Brasil, Rusia, India, dan China, kemudian baru pada 2011 kedatangan anggota baru yakni Afrika Selatan. BRICS kemudian makin meluas, dimana tahun ini member mereka bertambah ketika Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab menjadi anggota penuh.

Pada 2 September, Bloomberg melaporkan, mengutip sumber terkait, bahwa T�rkiye juga sudah secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRICS, dengan alasan "perlunya kerja sama dengan negara-negara berkembang."

Sementara itu pada bulan Juni, Menteri Pertahanan Zimbabwe, Oppah Muchinguri-Kashiri mengumumkan, bahwa negara itu siap untuk bergabung dengan kelompok BRICS.

Beberapa negara lain juga secara resmi mengisyaratkan niat mereka untuk bergabung dengan organisasi BRICS. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Ryabkov mengatakan, bahwa salah satu kriteria utama bagi Moskow untuk menyambut anggota baru adalah bahwa setiap negara yang ingin bergabung dengan BRICS menahan diri untuk tidak berpartisipasi dalam sanksi sepihak yang ilegal.

Niamey: Niger, Mali, dan Burkina Faso, tiga negara Afrika yang pernah dilanda kudeta, menegaskan bahwa mereka tidak akan masuk kembali ke blok regional Afrika Barat ECOWAS.

Alih-alih ke ECOWAS, ketiga negara itu berencana mengkonsolidasikan aliansi baru mereka, Aliansi Negara-Negara Sahel (AES).

Para pemimpin junta militer dari ketiga negara bertemu dalam pertemuan puncak pertama mereka di Niamey, ibu kota Niger, setelah penarikan diri mereka dari ECOWAS di bulan Januari.
Mereka menuduh ECOWAS gagal menjalankan mandatnya dan berjanji mengonsolidasikan persatuan mereka di AES yang dibentuk tahun lalu di tengah hubungan yang retak dengan negara-negara tetangga.

ECOWAS yang berusia hampir 50 tahun telah menjadi "ancaman bagi negara-negara kita," kata pemimpin militer Niger Jenderal Abdourahmane Tchiani.

"Kita akan menciptakan AES rakyat, bukan ECOWAS yang arahan dan instruksinya didiktekan kepadanya oleh kekuatan-kekuatan yang asing bagi Afrika," lanjut dia, mengutip dari laman Africa News, Minggu, 7 Juli 2024.

Pertemuan ketiga negara yang berbatasan satu sama lain itu terjadi sehari sebelum pertemuan puncak ECOWAS di Nigeria, tempat para kepala negara lain di kawasan itu akan bertemu.

"Hari ini, terserah kita untuk menjadikan aliansi konfederasi negara-negara Sahel sebagai alternatif bagi semua kelompok regional palsu, dengan membangun komunitas rakyat yang berdaulat," tutur Tchiani.

Para analis mengatakan kedua pertemuan itu menunjukkan perpecahan mendalam di ECOWAS, yang telah muncul sebagai otoritas politik tertinggi bagi 15 negara anggotanya sebelum langkah mundur Niger, Mali dan Burkina Faso.

Perjanjian tentang pakta nonagresi keamanan serta bidang ekonomi, moneter, dan sosial, ditandatangani Presiden Assimi Goita dari Mali, Ibrahim Traore dari Burkina Faso, dan Abdourahamane Tiani dari Niger.

Pertemuan puncak ini berlangsung tepat sebelum pertemuan badan Afrika Barat mendatang di Abuja, Nigeria.

Mali akan memegang jabatan presiden bergilir AES selama satu tahun, sementara Burkina Faso akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak parlemen organisasi tersebut.

(WIL)