JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menerangkan, kemenangan Donald Trump dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat atau Pilpres AS, bisa membuat dolar AS menguat, hingga suku bunga AS tetap tinggi atau higher for longer.Sejauh ini Trump berpeluang menjadi Presiden AS kembali usai unggul dalam hitung cepat melawan rivalnya Kamala Harris.

"Kita monitoring perkembangan Pemilu di AS yang perhitungan sementaranya Trump unggul dan prediksi-prediksi dari pasar dan kami juga melihat kemungkinan-kemungkinan akan menyebabkan mata uang dolar itu akan kuat, suku bunga Amerika akan tetap tinggi, dan tentu saja perang dagang masih berlanjut," jelas Perry dalam rapat kerja Komisi XI DPR, Rabu (6/11/2024).

Perry menjelaskan, dinamika ini akan berdampak kepada seluruh negara emerging market atau berkembang, termasuk Indonesia dan diperkirakan memberkan tekanan pada nilai tukar rupiah. Kemudian tambah Perry, juga akan berdampak terhadap arus modal serta berpengaruh pada dinamika ketidakpastian pasar keuangan.

?Dinamika ini yang akan berdampak ke seluruh negara khususnya emerging market, termasuk Indonesia, yaitu satu tekanan-tekanan terhadap nilai tukar, kedua arus modal, dan ketiga adalah bagaimana ini berpengaruh kepada dinamika ketidakpastian di pasar keuangan,? ungkap Perry.

Dengan demikian, untuk mengantisipasi potensi risiko dari menangnya Trump dalam Pilpres AS itu, Perry mengatakan, BI akan bersama pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan, sambil terus mendukung laju pertumbuhan ekonomi.

"Ini yang kemudian kita harus respons secara hati-hati, Bank Indonesia untuk itu terus menyampaikan komitmen kami menjaga stabilitas dan turun dukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bersinergi erat dengan pemerintah dan KSSK," ujar Perry.

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan hari ini ditutup menguat tipis 4 poin atau 0,03% ke level Rp15.748 per dolar AS setelah sebelumnya melemah di posisi Rp15.753/USD.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, penguatan yang tipis ini berdasarkan para pelaku pasar sebagian besar tetap menghindari risiko sebelum pemilihan presiden AS yang melemahkan taruhan pada pemotongan suku bunga yang lebih dalam oleh The Fed, membuat para pedagang waspada dan berdampak terhadap kedigdayaan indeks dolar AS.

?Selama pertemuan Federal Reserve minggu ini, The Fed diperkirakan akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin, lebih kecil dari pemangkasan sebesar 50 basis poin yang dilakukan pada bulan September,? tulis Ibrahim dalam risetnya, Selasa (5/11/2024).

Pelemahan kurs rupiah juga terlihat pada data JISDOR BI (Bank Indonesia) yang pada hari ini tergelincir jatuh menjadi Rp15.766 per USD. Raihan tersebut lebih lemah dari sesi sebelumnya Rp15.751/USD.

Sebelumnya data penggajian nonpertanian dari hari Jumat juga menunjukkan sedikit penurunan di pasar tenaga kerja - tren yang memberi The Fed lebih banyak dorongan untuk terus memangkas suku bunga.

Pilpres AS memanas, Donald Trump dan Kamala Harris menuju pemilihan presiden yang ketat, jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan, dengan fokus terutama pada tujuh negara bagian medan pertempuran yang kemungkinan akan menentukan jalannya pemilihan. Pemungutan suara akan dimulai pada hari Selasa.

Di Tiongkok, rapat NPC menjadi fokus untuk isyarat stimulus lebih lanjut Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok, badan politik paling berkuasa di negara itu memulai rapat empat hari pada hari Senin. NPC diperkirakan akan menyetujui lebih banyak pengeluaran fiskal oleh pemerintah, terutama setelah Beijing menguraikan serangkaian langkah fiskal yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan.

Dari sentimen internal, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat mencapai 4,95% (YoY). Untuk produk domestik bruto atau PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal III 2024 mencapai Rp5.638,9 triliun. Adapun, PDB berdasarkan harga konstan mencapai Rp3.279,6 triliun.

Namun, pada kuartal II 2024 pertumbuhan ekonomi masih lebih tinggi, yakni 5,05% (YoY). Bila dibandingkan dengan triwulan II 2024 tumbuh 1,50% QtQ.

Lemahnya ekonomi Indonesia ini akibat tak ada momen pendorong seperti Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) selayaknya kuartal pertama dan kedua tahun ini. Alhasil, konsumsi masyarakat berpotensi lebih rendah. Di sisi lain, investasi yang tumbuh melambat pada kuartal III 2024 akan berdampak pada kontribusi pertumbuhan PDB.

Berdasarkan data diatas, mata uang rupiah untuk perdagangan berikutnya diprediksi bergerak fluktuatif, namun kembali ditutup menguat di rentang Rp15.640 - Rp15.750 per dolar AS.

JAKARTA - Amerika Serikat atau AS disebut telah mengobarkan perang hibrida melawan Rusia, tetapi Menteri Luar Negeri Rusia , Sergey Lavrov menerangkan, sanksi agresif lebih banyak merugikan negara-negara termiskin di dunia. Hingga pada akhirnya sanksi Barat bakal jadi bumerang bagi Washington.

Menurutnya dolar AS yang selama beberapa dekade diporomosikan sebagai milik bersama seluruh umat manusia, kini diubah menjadi senjata penindasan dan sanksi terhadap pesaingnya, kondisi geopolitik dan buat mereka yang tidak sejalan.

"Dengan melakukan hal itu, mereka pada dasarnya telah mempersiapkan "hukuman mati" untuk dolar sebagai mata uang cadangan global dan sarana transaksi internasional," kata Lavrov.

Dalam simposium Inventing the Future di Moskow pada hari Senin kemarin, Lavrov dalam sambutannya menegaskan, bahwa Amerika Serikat dan sekutunya menghidupkan kembali semangat Perang Dingin dengan menyatakan perlunya menghilangkan "ancaman" yang dirasakan terhadap dominasi mereka dari Rusia, China, dan negara-negara lain yang mengejar kebijakan nasional independen.

Dengan berjuang mempertahankan "posisi istimewanya", Washington menurut Lavrov justru, "menebang cabang tempat ia berada" dan "menghancurkan sistem globalisasi yang telah mereka bina dan promosikan ke dunia,"

Sementara itu menurut Presiden Rusia, Vladimir Putin pada KTT BRICS bulan lalu, Washington sudah membuat "kesalahan besar" dengan menjadikan dolar sebagai senjata. Selain itu Putin juga menegaskan, bahwa Moskow tidak mencoba merusak mata uang AS, tetapi hanya "dipaksa mencari alternatif" dalam perdagangan dengan mitranya.

"Amerika Serikat sendiri yang telah menarik dolar dari peredaran, karena ada lebih banyak negara mulai takut, bahwa mereka kemungkinan bisa menjadi yang berikutnya. Tidak ada yang tahu apakah mereka bisa kena sanksi," kata Lavrov pada hari Senin, mengingat kembali kata-kata Putin.

Menurutnya penerapan pembatasan sepihak telah merugikan negara-negara termiskin di dunia. "Merampas sumber daya energi, pangan, pupuk, dan teknologi dasar yang terjangkau, belum lagi pencapaian dan perkembangan ilmiah ," kata Lavrov.

Ia juga menyoroti bahwa negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin menjadi yang paling menderita. "Ibukota Barat tiba-tiba melupakan prinsip-prinsip seperti persaingan yang adil, properti yang tidak dapat diganggu gugat, praduga tidak bersalah, dan banyak lainnya," sambungnya.

Selama sepuluh tahun terakhir, Rusia menghadapi lebih dari 21.000 sanksi di berbagai sektor, mulai dari ekonomi dan perdagangan hingga budaya dan olahraga, menurut Lavrov.

Diketahui lembaga keuangan Rusia sebagian besar terputus dari sistem keuangan Barat pada tahun 2022 sebagai tanggapan atas operasi militer Rusia di Ukraina. Akibatnya, Moskow mempercepat perdagangan dengan mitra internasional menggunakan mata uang nasional mereka (dedolarisasi), sebuah tren yang semakin didukung oleh anggota BRICS, yang telah beralih dari penggunaan dolar dan euro dalam penyelesaian perdagangan.

JAKARTA - Dominasi dolar AS secara perlahan mulai terkikis seiring makin banyaknya negara yang melakukan dedolarisasi dengan menggunakan mata uang lokal untuk transaksi. Kelompok ekonomi terkemuka seperti BRICS, Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO), dan Commonwealth of Independent States (CIS) juga semakin terang-terangan menantang dominasi dolar AS dengan menciptakan jaringan pembayaran mereka sendiri.

Organisasi-organisasi tersebut membangun sistem baru yang komprehensif untuk perdagangan mata uang lokal. Kelompok-kelompok itu bekerja untuk membentuk kembali sistem keuangan global melalui upaya terkoordinasi dan solusi pembayaran yang inovatif.

Melansir WatcherGuru, berikut daftar negara-negara yang secara aktif melakukan dedolarisasi demi mengurangi ketergantungannya terhadap dolar AS:

China
Sistem pembayaran China, CIPS, kini menghubungkan lebih dari 1.300 bank di seluruh dunia. Transaksi harian tumbuh 50% pada tahun 2022 setelah Rusia menginvasi Ukraina, lalu naik 25% lagi pada awal tahun 2023. Ini merupakan langkah dedolarisasi yang penting.

Kartu UnionPay kini berfungsi di 180 negara, dengan 7,5 miliar kartu yang digunakan?lebih banyak dari gabungan Visa dan Mastercard. Pembayaran yuan kini mencapai 47% dari perdagangan internasional China, yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengurangi ketergantungan dolar di seluruh pasar Asia.

Rusia
Rusia memangkas kepemilikan dolar AS sebesar USD101 miliar dan membangun SPFS untuk menggantikan SWIFT. Pada Mei 2023, 30 bank Rusia telah bergabung dengan CIPS, dan 70% perdagangan dengan China menggunakan yuan.

Sistem pembayaran MIR Rusia melayani 10% warga Rusia melalui 13,9 juta kartu. Antara tahun 2022 dan pertengahan 2023, pembayaran dalam rubel melonjak dari 10% menjadi 40%, menandai perubahan substansial dalam praktik perdagangan dan kemandirian finansial Rusia.

India
Pada Agustus 2023, bank-bank dari 20 negara membuka rekening rupee khusus di India, yang memulai proses dedolarisasi resmi. Ini termasuk 34 bank Rusia yang bekerja sama dengan 14 lembaga keuangan India.

India telah menandatangani perjanjian komprehensif dengan UEA dan Arab Saudi untuk menggunakan rupee dan dirham untuk perdagangan. Karena perubahan harga rupee, pembeli minyak lebih memilih dirham, yang menyebabkan perubahan signifikan dalam pembayaran perdagangan energi.

Brasil
Brasil membuka bank kliring yuan pertamanya pada tahun 2023 dan bergabung dengan CIPS melalui kemitraan strategis. Pada 5,37%, yuan kini menyumbang lebih banyak cadangan devisa Brasil daripada euro, yang menunjukkan komitmen negara tersebut terhadap diversifikasi mata uang dan dengan demikian berkontribusi pada de-dolarisasi.

Pemerintah baru-baru ini menyelesaikan perdagangan langsung pertamanya menggunakan yuan dan real, yang membuka jalur baru bagi perdagangan Amerika Selatan.

Kamboja
Kamboja tumbuh melalui ekspor manufaktur elektronik dan pembangunan ekonomi strategis. Bank sentralnya membutuhkan peningkatan cadangan mata uang asing sembari menerapkan kebijakan keuangan baru. Meningkatnya pariwisata membantu memperkuat mata uang lokal melalui aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

Indonesia
Melalui perjanjian bilateral, Indonesia berdagang menggunakan mata uang lokal dengan China, Malaysia, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Sistem QRIS-nya membantu 3,6 juta usaha kecil menggunakan mata uang lokal untuk pembayaran, yang mendorong inklusi keuangan dan integrasi regional.

Thailand
Melalui perjanjian inovatif, Thailand mulai berdagang menggunakan mata uang lokal dengan Indonesia dan Malaysia pada tahun 2016. Pariwisata dan investasi asing masih membutuhkan dolar, tetapi bank sentral bekerja secara aktif pada koneksi pembayaran regional dan pengembangan infrastruktur keuangan.

Peralihan penggunaan dollar AS ke mata uang lokal dinilai tak lepas dari kehati-hatian banyak negara untuk mempertahankan ekonominya dari pengaruh eksternal, khususnya yang terkait dengan kebijakan Amerika serikat (AS).

Ketika Federal Reserve menaikkan suku bunga misalnya, negara-negara berkembang menghadapi tantangan yang semakin besar. Uang meninggalkan negara-negara ini, dan utang menjadi lebih mahal untuk dilunasi, sehingga menimbulkan tekanan ekonomi yang signifikan. Tekanan ini mendorong negara-negara untuk mencari alternatif bagi sistem dolar dan mengembangkan mekanisme keuangan yang independen.

Beberapa negara seperti Belarus misalnya, kini sepenuhnya menggunakan sistem SPFS Rusia untuk transaksi regional. Armenia meningkatkan perdagangan mata uang lokal melalui bank-bank CIS dan jaringan keuangan. Kedua negara tersebut kini tidak terlalu bergantung pada sistem keuangan Barat dan memperkuat koneksi perbankan regional melalui solusi pembayaran yang inovatif dan sistem pengiriman pesan yang terintegrasi.

Kendati dedolarisasi semakin gencar, kedigdayaan dolar AS sebagai mata uang utama dalam penyelesaian perdagangan dunia masih belum tergoyahkan. Bahkan, data terbaru dari sistem pengiriman pesan pembayaran SWIFT menunjukkan bahwa penyelesaian perdagangan dalam dolar AS telah meningkat sebesar 9%.

Sementara itu, mata uang lokal China, yuan, juga meningkat penggunaannya dari 2% pada tahun 2023 menjadi 5% pada tahun 2024. Namun demikian, peran yuan masih jauh dari kemungkinan menggantikan dolar AS yang pangsa dalam pembayaran globalnya menyentuh angka 49% pada tahun 2024.

BUENOS AIRES - Program amnesti pajak yang digagas oleh Argentina berhasil menarik sekitar USD18 miliar yang setara Rp279,35 triliun (Kurs Rp15.519 per USD), untuk kembali tersimpan ke perbankan lokal. Kebijakan ini mendorong warga Argentina yang biasa menyimpan dolar AS (USD) di luar negeri atau kotak penyimpanan pribadi agar membawa kembali kekayaan mereka ke dalam negeri.

Presiden Argentina, Javier Milei meluncurkan amnesti pajak tahun ini untuk menarik dolar yang sangat dibutuhkan dalam memulihan ekonomi domestik. Kebiajakan ini diharapkan bisa memperkuat cadangan devisa negara dan mendukung stabilitas ekonomi di tengah krisis mata uang yang terjadi di Argentina.

Argentina saat ini mengalami kelangkaan cadangan mata uang asing di tengah resesi teknis. Orang-orang Argentina telah lama menyimpan tabungan di luar bank lokal, berusaha melindungi pendapatan mereka dan lindung nilai terhadap ketidakstabilan ekonomi, serangan hiperinflasi dan jatuhnya nilai mata uang peso.

Tahap pertama amnesti pajak memungkinkan warga Argentina membawa hingga USD100.000 kembali ke dalam sistem bebas pajak, dengan jumlah di atas dikenakan pajak dengan tarif 5%.

Kamis depan ditetapkan sebagai tenggat waktu untuk tahap awal program amnesti pajak, tetapi kemudian diperpanjang hingga 8 November karena masalah teknis, kata Menteri Ekonomi Luis Caputo di platform X (dulunya Twitter).

Setelah itu, tarif pajak akan meningkat menjadi 10% untuk deposito yang dilakukan pada akhir Januari dan kemudian menjadi 15% pada akhir April.

Simpanan tersebut dipandang sebagai tanda mosi percaya pada kepemimpinan Milei karena langkah-langkah penghematannya telah membantu menurunkan inflasi bulanan ke angka satu digit. Sementara itu inflasi tahunan, tetap tiga digit.

Juru bicara Presiden, Manuel Adorni menyebutkan, bahwa amnesti pajak sebagai "keberhasilan" dalam konferensi pers saat ia mengumumkan perkiraan jumlah yang disetorkan sejauh ini.

Para pejabat optimistis bahwa dolar segar ini dapat membantu bank lokal menawarkan kredit kepada pelanggan dan memacu pertumbuhan.

Simpanan di rekening bank swasta berdenominasi dolar di Argentina telah meningkat menjadi USD32,5 miliar sejak rencana dimulai pada pertengahan Juli, menurut perkiraan analis, yang akan menandai dorongan lebih lanjut di luar program amnesti.

"Sejauh mana rejeki nomplok seperti itu akan berdampak positif pada cadangan bersih akan tergantung pada peningkatan kredit (berdenominasi dolar) ke sektor swasta, yang telah mendapatkan tenaga akhir-akhir ini," tulis analis di JP Morgan dalam catatan klien awal pekan ini.

Analis juga meyakini bahwa cadangan devisa bakal terus pulih melewati tenggat waktu awal. Argentina memegang sekitar USD277 miliar di luar sistem perbankan formal, menurut perkiraan resmi untuk tahun 2024.

Dengan aliran modal asing yang masuk dan repatriasi dana ini, bank-bank lokal Argentina juga diharapkan bisa memperluas kredit ke masyarakat dan mendorong investasi baru.

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan hari ini ditutup melemah 77,5 poin atau 0,50% ke level Rp15.724 setelah sebelumnya depresiasi di level Rp15.646 per dolar AS. Mengutip data Bloomberg, rupiah hari ini juga dibuka melemah ke Rp15.714 per dolar AS.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, pelemahan rupiah juga didasari oleh sentimen para pelaku pasar sebagian besar condong ke dolar AS untuk mengantisipasi pemilihan presiden 2024, yang tinggal seminggu lagi.

"Arus masuk ke dolar AS juga didorong oleh ekspektasi meningkatnya ketidakpastian politik di Jepang, setelah koalisi yang dipimpin oleh Partai Demokrat Liberal yang berkuasa kehilangan mayoritas parlementernya dalam pemilihan akhir pekan," tulis Ibrahim dalam risetnya, Senin (28/10/2024).

Pelemahan kurs rupiah juga terlihat pada data JISDOR BI (Bank Indonesia) yang hari ini merosot tajam ke posisi Rp15.729 per USD. Posisi mata uang Garuda lebih rendah dari sesi akhir pekan kemarin pada level Rp15.629/USD.

Kekhawatiran atas konflik yang lebih besar di Timur Tengah mereda setelah Israel tidak menyerang fasilitas minyak dan nuklir Iran dalam serangan selama akhir pekan. Sementara Teheran memang mengancam akan membalas serangan itu, para pemimpin Iran juga meremehkan dampak serangan Israel.

Kekhawatiran atas serangan Israel terhadap Iran - atas serangan awal Oktober - telah menjadi titik utama ketidakpastian bagi pasar, terutama karena kekhawatiran bahwa kerusakan apa pun pada infrastruktur minyak atau nuklir Iran akan menandai eskalasi yang mengerikan dalam konflik tersebut.

Meningkatnya ketidakpastian atas pemilihan presiden AS juga diharapkan akan memacu permintaan safe haven, terutama dengan jajak pendapat baru-baru ini yang menunjukkan persaingan ketat antara Donald Trump dan Kamala Harris. Namun, dolar tampaknya lebih diuntungkan dari ketidakpastian ini.

Fokus minggu ini adalah pada serangkaian pembacaan ekonomi utama untuk mendapatkan lebih banyak petunjuk, di antaranya data produk domestik bruto dari AS dan zona euro akan dirilis dalam beberapa hari mendatang, sementara data indeks harga PCE - pengukur inflasi pilihan Federal Reserve - juga akan dirilis akhir minggu ini.

Dari sentimen internal, pemerintah pada 2025 harus menghadapi tanggung jawabnya untuk membayar utang jatuh tempo, termasuk utang yang dihasilkan dari burden sharing bersama Bank Indonesia kala Covid-19 lalu.

Menurut catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli Bank Indonesia (BI) berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKBI) II senilai Rp100 triliun pada 2025.

Melihat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, tercatat dari penerbitan SBN dalam rangka SKB II dan SKB III tersebut, terdapat SBN berupa SUN seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka SKB II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp612,56 triliun.

Jatuh tempo utang tersebut mulai pada 2025 senilai Rp100 triliun, dan akan berlanjut dengan angka variatif hingga 2029 atau pada Kabinet Merah Putih berakhir nantinya.

Adapun, SKB tersebut merupakan komitmen pemerintah dan BI dalam melakukan burden sharing atau berbagi beban dalam pembiayaan penanganan Covid-19. Di mana BI bertindak sebagai stand by buyer melalui SKB I. Pada SKB II, pemerintah langsung menjadi direct placement. Sementara pada SKB III, pemerintah juga menjadi direct placement namun khusus untuk kesehatan dan humanitarian.

Sementara itu, kewajiban pemerintah tersebut hanya sebagian dari total utang jatuh tempo dan bunga utang yang harus dipenuhi pemerintah pada tahun depan.

Secara total, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat profil jatuh tempo utang pemerintah pada 2025 mencapai Rp800,33 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari jatuh tempo SBN sejumlah Rp705,5 triliun dan jatuh tempo pinjaman senilai Rp94,83 triliun.

Berdasarkan data diatas, mata uang rupiah untuk perdagangan berikutnya diprediksi bergerak fluktuatif, namun kembali ditutup melemah di rentang Rp15.710 - Rp15.810 per dolar AS.

JAKARTA - Saat KTT BRICS di kota Kazan Rusia pekan ini memperlihatkan persatuan antara negara-negara berkembang arus utama di dunia, Analis mengatakan, para pemimpin BRICS masih belum satu suara soal meninggalkan dolar AS . BRICS disebut terpecah mengenai dedolarisasi, karena perbedaan geopolitik seiring perluasan blok ekonomi penantang Barat tersebut.

Pada saat KTT berakhir pada hari Kamis, kemarin anggota awal blok BRICS yakni Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan menyambut Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab (UEA) sebagai anggota penuh.

Selain itu ada 13 negara lainnya yang telah diundang untuk bergabung sebagai "negara mitra", yang semakin memperluas jejak BRICS.

Shidore juga mengatakan, negara-negara bagian terbagi tentang apakah akan segera merancang sistem alternatif atau "untuk terus bereksperimen sementara waktu dengan mata uang lokal,".

"Rusia mungkin negara yang lebih radikal, tetapi secara luas kelompok BRICS ingin lembaga-lembaga global yang ada menjadi lebih terbuka, lebih representatif, lebih efektif, dan itulah pesannya," katanya.

KAZAN - Menggunakan dolar AS sebagai senjata dinilai sebagai sebuah kesalahan besar buat Amerika , lantaran bakal menggerus kepercayaan terhadap greenback. Sebelumnya penggunaan mata uang sebagai alat politik mendapat sorotan dari Presiden Bank Pembangunan Baru (NDB), Dilma Rousseff.

Menurut Rousseff, kondisi geopolitik global dipengaruhi oleh penggunaan dolar AS "sebagai senjata untuk mengubah kondisi kehidupan penduduk."

Gelombang besar sanksi Barat terhadap Rusia telah memaksa banyak perusahaan Barat dari berbagai sektor industri termasuk makanan, pakaian, dan manufaktur mobil untuk meninggalkan negara itu. Serta sangat membatasi kemampuan orang untuk bepergian dan melakukan transfer di bank internasional.

Presiden Rusia, Vladimir Putin setuju dengan penilaian Rousseff. Pada sesi di KTT BRICS di Kazan pada hari Rabu (23/10), Putin menekankan, dolar AS sebagai alat politik adalah kesalahan besar.

"Saya pikir ini adalah kesalahan besar oleh mereka yang melakukannya. Dolar tetap menjadi instrumen terpenting dari keuangan dunia dan menggunakannya sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik, sudah merusak kepercayaan pada mata uang tersebut dan mengurangi kemampuannya," kata presiden Rusia.

Putin juga mengungkapkan, bahwa Rusia tidak berusaha untuk menjatuhkan dolar atau mengalahkannya, tetapi sebaliknya Rusia melakukan semua ini karena "dicegah untuk bekerja dengannya," tambah Putin.

"Kemudian kami dipaksa untuk mencari alternatif lain, itulah yang terjadi," paparnya.

Banyak lembaga keuangan Rusia terputus dari sistem keuangan Barat pada tahun 2022 sebagai respons atas operasi militer Rusia di Ukraina. Akibatnya, Moskow menggunakan mata uang nasional mereka agar mempercepat perdagangan dengan mitra internasionalnya.

Tren ini semakin didukung oleh anggota BRICS, yang telah bergeser dari menggunakan dolar dan euro untuk penyelesaian transaksi perdagangan.

Pada bulan Agustus, Perdana Menteri Rusia, Mikhail Mishustin mengatakan, bahwa lebih dari 95% penyelesaian bersama antara Rusia dan mitra dagang terbesarnya, China dilakukan dengan menggunakan rubel atau yuan.

Putin sebelumnya menyatakan, bahwa penggunaan mata uang lokal alih-alih dolar atau euro "membantu menjaga pembangunan ekonomi bebas dari politik sejauh mungkin dalam konteks dunia saat ini."

JAKARTA - Indonesia dan tiga negara di Asia Tenggara ( ASEAN ) tengah menjajaki menjadi anggota BRICS . Niat Indonesia ini ditandai dengan kehadiran Menteri Luar Negeri Sugiono di KTT BRICS di Kazan, Rusia, Kamis (25/10/2024) waktu setempat.

Adapun, BRICS merupakan blok ekonomi yang beranggotakan negara-negara berkembang. Istilah BRICS diambil dari akronim negara-negara yang menjadi anggota sekaligus inisiatornya, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Lantas bergabungnya Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Thailand, akan menggeser dominasi dolar alias dedolarisasi dalam ekosistem perdagangan internasional?

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE), Mohammad Faisal menilai, masuknya empat negara Asia Tenggara menjadi 13 mitra baru BRICS tidak serta merta menghilangkan dominasi mata uang Amerika Serikat (AS), sekalipun langkah dedolarisasi bisa dilakukan.

Menurutnya, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, yang notabene merupakan inisiatornya BRICS pun masih menggunakan dolar saat melakukan perdagangan global. Faisal memastikan, bertambahnya anggota baru juga tidak langsung membuat negara BRICS memakai mata uang non dolar, terutama di bidang ekspor dan impor.

?Di sini kan tidak lantas dipakai dalam perdagangan di negara-negara (BRICS). Jadi China, Russia, Brazil, India itu masih pakai dolar, jadi tidak serta-merta lantas tidak pakai dolar itu, jadi perlu dipahami oleh masyarakat itu,? ujar Faisal kepada MNC Portal, Jumat (25/10/2024).

Sejumlah negara yang tergabung dalam BRICS memang berencana menggantikan dolar sebagai mata uang transaksi antar negara. Indonesia juga memulai menghilangkan ketergantungan mata uang Negeri Paman Sam dengan melakukan beberapa inisiatif strategis sebelumnya.

Faisal menilai, proses dedolarisasi dapat dimulai dengan membuat kesepakatan antara negara BRICS. Aksi local currency settlement (LCS) sudah ditunjukan Indonesia dengan beberapa negara mitra pada tahun lalu.

LCS sendiri merujuk pada penyelesaian transaksi bilateral antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing negara.

Pada 2023, Bank Indonesia dan Bank Sentral Korea Selatan (Korsel) menyepakati kerja sama perihal implementasi transaksi perdagangan dan investasi menggunakan mata uang lokal masing-masing kedua negara.

Saat itu, Indonesia telah menggagas diversifikasi penggunaan mata uang selain dolar AS untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi. ?Nah tapi kalau mau berbicara masalah dedolarisasi itu kan ada mekanismenya,? paparnya.

?Indonesia sudah lakukan kerja sama dengan beberapa negara saat ini, kita sudah lakukan dengan Thailand kita sudah lakukan dengan Malaysia, Korea, China, Jepang nah itu ada dua kesepakatan namanya Local Currency Agreement atau Local Currency Development,? ucap dia.

MOSKOW - Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan, negara-negara BRICS tidak memiliki rencana untuk mengalahkan dolar AS . Menurutnya anggota kelompok BRICS bekerja sama dalam mengejar kepentingan mereka sendiri.

Peskov menepis spekulasi di media Barat yang menyatakan, bahwa peserta KTT BRICS minggu ini di Kazan bermaksud membahas "rencana untuk mengalahkan dolar". Ia juga menyatakan, negara-negara yang tergabung dalam BRICS tidak menargetkan dolar AS atau mata uang lainnya.

Pernyataan Kremlin ini merespons artikel yang diterbitkan The Economist pada hari Minggu (20/10) yang mengklaim bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin berencana untuk "membangun sistem pembayaran keuangan global baru untuk menyerang dominasi keuangan global Amerika dan melindungi Rusia dan teman-temannya dari sanksi Barat."

"Kerja sama dalam BRICS tidak ditujukan terhadap siapapun atau apapun?baik terhadap dolar maupun terhadap mata uang lain," kata Peskov seperti dilansir RT.

"Kami mengejar tujuan utama untuk memastikan kepentingan negara-negara yang berpartisipasi dalam format ini," sambungnya.

Awal tahun ini, Kementerian Keuangan Rusia mengungkapkan, bahwa Rusia sedang bekerja untuk menciptakan infrastruktur pembayaran bersama dengan bank sentral negara-negara anggota BRICS. Sistem keuangan baru ? platform 'BRICS Bridge' ? akan dirancang untuk penyelesaian transaksi dalam mata uang nasional dan akan independen dari dominasi pihak ketiga.

BRICS Bridge juga dapat memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk melakukan transaksi dengan aset digital bank sentral yang terkait dengan mata uang nasional, seperti disampaikan Menteri Keuangan Anton Siluanov.

Rusia juga telah meningkatkan upaya untuk menjauh dari sistem SWIFT, karena banyak lembaga keuangan negara itu terputus dari jaringan keuangan Barat pada tahun 2022.

Sementara itu Moskow terus mempercepat perdagangan dengan mitra internasional dengan menggunakan mata uang nasional mereka. Tren ini semakin didukung oleh anggota BRICS, yang telah bergeser dari menggunakan dolar dan euro untuk penyelesaian perdagangan.

Ekonomi-ekonomi utama BRICS mulai membuang dolar, seiring penggunaan greenback sebagai senjata melalui sanksi yang mendorong pebisnis untuk mencari opsi pembayaran alternatif.Pada akhir tahun 2023, pangsa mata uang nasional dalam transaksi Rusia dengan negara-negara BRICS melonjak menjadi 85%, naik dari 26% dari dua tahun lalu.

JAKARTA - Pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional ( IMF ) dan Bank Dunia dimulai di Washington DC pada hari Senin (21/10), dengan pertemuan-pertemuan yang akan berlangsung hingga hari Sabtu, diharapkan akan berfokus pada krisis utang global dan cara-cara untuk menyelamatkan tatanan keuangan internasional yang dipimpin AS.

AS menyumbang lebih dari sepertiga dari utang publik global yang meroket sebesar USD100 triliun, dengan pinjaman negara sebesar USD35,75 triliun (dan terus meningkat) secara bertahap menempatkan raksasa ekonomi tersebut dalam bahaya karena pangsa PDB globalnya berdasarkan PPP turun hingga di bawah 15% - pencapaian terendah sejak Depresi Besar tahun 1930-an, dan turun dari rekor tertinggi sebanyak 50% (dalam nominal) pada pertengahan tahun 1940-an dan penciptaan Sistem Bretton Woods untuk pertukaran internasional.

"Negara-negara mencari cara dan sarana untuk melakukan perdagangan dan bisnis di luar arsitektur keuangan yang didominasi AS, karena mereka muak dengan AS yang mendiktekan persyaratan kepada banyak negara, terutama dengan mencegah negara-negara melakukan bisnis dengan negara-negara yang terkena sanksi AS," ujar Chintamani Mahapatra, pendiri dan ketua Kalinga Institute of Indo-Pacific Studies, seperti dilansir Sputnik, Selasa (22/10/2024).

Menurut dia, pada dasarnya banyak negara saat ini tidak punya pilihan lain untuk melakukan bisnis dengan negara-negara yang terkena sanksi AS, bahkan jika mereka tidak mendukung sanksi AS. Mahapatra menambahkan, mata uang China - yuan yang terus meningkat peranannya secara global masih harus menempuh jalan panjang sebelum dapat muncul sebagai mata uang internasional yang kredibel. Di sisi lain, menurutnya lembaga-lembaga yang dipimpin AS seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO pasti akan melakukan segala cara untuk memastikan bahwa AS dan sekutunya mempertahankan dominasi mereka dalam ekosistem keuangan global.

"Negara-negara Barat yang bersatu akan berusaha untuk tidak membiarkan sistem alternatif bangkit. Dan negara-negara non-Barat hampir tidak bersatu. Negara-negara memiliki saling ketergantungan yang kompleks," kata pengamat tersebut. "Jadi, orang tidak dapat menulis obituari sistem yang didominasi dolar saat ini. Ekonomi lain harus meningkat ke titik di mana dominasi relatif AS semakin menurun, dan dalam hal itu sistem alternatif akan mudah muncul," tambahnya.

Untuk meruntuhkan dominasi dolar menurutnya langkah pertama yang harus ditempuh adalah mencoba menciptakan sistem keuangan alternatif untuk perdagangan global, sehingga sistem pembayaran dapat berbeda dari arsitektur keuangan saat ini yang didominasi oleh Amerika Serikat. Namun, imbuh dia, de-dolarisasi tidaklah mudah.

"Negara-negara ekonomi berkembang harus menyelesaikan perbedaan politik dan keamanan bilateral mereka sebelum berusaha menciptakan tatanan de-dolarisasi berdasarkan non-diskriminasi, kesetaraan, dan keadilan," tegas Mahapatra.

Sejauh menyangkut fokus agenda IMF/Bank Dunia pada utang, pengamat ini menekankan bahwa selama hegemoni dolar dipertahankan, utang yang terus meningkat di AS akan menciptakan risiko besar bagi ekonomi global. "Meskipun AS, ekonomi global terbesar, menghadapi utang publik yang besar, ekonomi AS tidak mungkin menderita banyak. Bagaimanapun, Federal Reserve AS mencetak dolar dan bukan negara lain. Namun, penurunan atau turbulensi ekonomi AS karena utang yang besar dan tidak berkelanjutan akan berdampak global dan dengan demikian negara-negara berusaha menghindari guncangan sebagai reaksi alami," kata Mahapatra.

Mneurut dia, ekonomi global akan berubah menjadi turbulensi, jika ekonomi AS goyah. Hal ini sebagian karena dominasi dolar AS dalam perdagangan dan transaksi global. Sistem keuangan dunia dikendalikan oleh AS karena kekuatan dan pengaruh mata uangnya.

"Perdagangan internasional tidak mungkin terjadi tanpa negara-negara memasuki sistem keuangan yang dikendalikan AS dan hal itu tercermin dengan baik dalam sanksi AS yang mencegah negara lain melakukan transaksi. Ada batasan pertukaran mata uang dan perdagangan barter dalam ekosistem ekonomi global kontemporer," jelas Mahapatra.

Meski demikian, pengalaman Rusia sejak 2014, dan khususnya setelah 2022 serta penerapan lebih dari 20.000 sanksi terhadap negara tersebut oleh Barat, telah menunjukkan bahwa setidaknya negara-negara yang lebih besar memiliki kemampuan, dan sarana, untuk menerobos blokade perdagangan berbasis dolar.

Pada KTT BRICS minggu ini di Kazan, Rusia akan berusaha menunjukkan kepada mitranya cara-cara sistematis untuk meningkatkan perdagangan dalam mata uang nasional, dan memperkuat jaringan perbankan.

JAKARTA - KTT BRICS dipastikan tidak akan diramaikan oleh para petinggi negara-negara anggotanya, setelah Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva membatalkan perjalanan ke Rusia. Pemimpin Brazil itu dipastikan bakal absen pada pertemuan tahunan BRICS, akibat mengalami cedera awal pekan ini.

KTT BRICS dijadwalkan berlangsung selama tiga hari di kota terbesar kelima Rusia , Kazan yang akan dimulai Selasa (22/10) waktu setempat. Sebelumnya Lula diperkirakan akan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin dari Rusia dan Xi Jinping dari China di sela-sela acara KTT BRICS.

Sebagai gantinya, Menteri Luar Negeri Brasil, Mauro Vieira akan menghadiri konferensi pertemuan tingkat tinggi BRICS.

"Presiden Luiz Inacio Lula da Silva, sesuai dengan saran medis, tidak akan melakukan perjalanan ke KTT BRICS di Kazan karena belum bisa melakukan penerbangan jarak jauh," ungkap dalam sebuah pernyataan singkat pada hari Minggu seperti dilansir RT.

Ia menambahkan, bahwa Lula akan mengambil bagian dalam acara tersebut melalui konferensi video di KTT BRICS dan kembali ke jadwal normalnya di akhir pekan.

Politisi veteran berusia 78 tahun itu dirawat di rumah sakit setelah terluka dalam insiden di kediamannya pada hari Sabtu. Menurut pernyataan dari Rumah Sakit Sirio-Libanes di Sao Paulo, presiden Brasil itu menerima hantaman benda tumpul di bagian belakang kepala. Menurut media lokal, Luiz terpeleset di kamar mandinya.

Setelah menjalani pemeriksaan oleh tim medis, dia disarankan untuk menghindari penerbangan jarak jauh," kata rumah sakit. Presiden Luiz sejak itu telah dipulangkan dan kembali ke rumah.

Sebagai informasi BRICS awalnya didirikan pada tahun 2006 oleh Rusia, China, India, dan Brasil untuk meningkatkan perdagangan dan investasi dalam ekonomi masing-masing negara. Kelompok ini akhirnya tumbuh dengan sembilan anggota dan memperluas agendanya ke keamanan dan isu-isu global lainnya.

Dalam KTT kali ini, Rusia sebagai pemegang pimpinan BRICS mengusulkan perubahan pada pembayaran lintas batas yang dilakukan di antara negara-negara BRICS yang bertujuan untuk menghindari sistem keuangan global, karena negara yang dikenai sanksi berat ini berusaha untuk melindungi ekonominya sendiri.

Rusia berusaha meyakinkan negara-negara anggota BRICS untuk membangun platform alternatif pembayaran internasional yang akan kebal terhadap sanksi Barat ketika menjadi tuan rumah KTT BRICS yang akan digelar pekan depan. Rusia ingin menggemakan agar negara-negara lain ikut bekerja sama dengannya untuk merombak sistem keuangan global dan mengakhiri dominasi dolar AS .

BRICS memiliki kesempatan unik untuk membentuk arah pembangunan global," kata Lula tahun lalu. "Negara-negara kita bersama-sama mewakili sepertiga dari ekonomi dunia."