JAKARTA - Presiden Kenya, William Ruto meminta dukungan China untuk bisa bergabung dengan BRICS , yang disampaikan setelah pertemuan dengan seorang pejabat senior China. Ketertarikan negara Afrika Timur itu disampaikan hanya berselang beberapa minggu setelah Rusia menjadi tuan rumah KTT BRICS ke-16 di Kazan.

Pertemuan BRICS tersebut dipandang sebagai upaya melawan pengaruh Barat dan memperkuat sinyal bahwa Rusia belum terisolasi oleh sanksi Barat terkait Ukraina. Pertemuan tahunan ini menjadi yang pertama sejak ekspansi BRICS awal tahun ini ketika Mesir, Iran, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab secara resmi menjadi anggota.

Empat member baru BRICS itu bergabung dengan pendahulunya Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Menurut perkiraan oleh lembaga keuangan global, negara-negara anggota BRICS saat ini menyumbang sekitar 46% dari populasi dunia dan lebih dari 36% dari PDB global.

Para analis telah mendesak pemerintah Kenya untuk bergabung dengan blok ekonomi negera berkembang tersebut sejak Ethiopia dan Mesir menjadi anggota baru BRICS. Ditambah adanya ketertarikan dari beberapa negara Afrika lainnya, termasuk Aljazair dan Nigeria, yang sudah menyatakan minat secara formal.

Meskipun menjadi sekutu utama AS (Amerika Serikat), Kenya telah berusaha untuk memperkuat hubungan dengan China dan Rusia, yang kehadirannya di Afrika telah memicu kekhawatiran Barat. Tahun lalu, Ruto mengatakan pemerintahnya akan memperdalam hubungannya dengan Moskow untuk meningkatkan volume perdagangan.

Dia membuat komitmen ketika dia menjamu Menteri Luar Negeri Rusia ,Sergey Lavrov yang berkunjung ke ibu kota, Nairobi.

Pada awal pekan, selama pembicaraan dengan Li Xi, sekretaris Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin Partai Komunis China yang berkuasa, Ruto memuji Beijing karena mendukung pendanaan "proyek prioritas," termasuk bendungan bernilai miliaran dolar.

Dia menyatakan bahwa Nairobi "sangat ingin mendapatkan manfaat dari proyek" yang akan membantu mengentaskan kemiskinan. Kenya sendiri telah mengalami krisis dalam beberapa tahun terakhir, ketika pemerintah mencari cara untuk meningkatkan pendapatan.

"Kenya mencari dukungan China untuk mendorong investasi sektor swasta China di sektor perhotelan Kenya, memajukan tujuan kami untuk menjadikan Nairobi sebagai pusat konvensi regional," kata Ruto, menurut siaran pers dari kepresidenan.

"Kenya berkomitmen mempromosikan kemitraan ini di Afrika dan menjunjung tinggi kebijakan Satu China," tambahnya.

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan bahwa BRICS akan menambah lebih banyak anggota penuh ke dalam organisasi tersebut pada tahun 2025. Hal itu untuk mengakomodasi tingginya minat banyak negara untuk bergabung.

Saat ini, BRICS yang didirikan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan telah memperluas keanggotannya dengan masuknya Ethiopia, Iran, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Kemudian, pada KTT di Kazan, Rusia, sebanyak 13 negara diakui sebagai mitra BRICS, yakni Indonesia, Malaysia, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam.

"BRICS memengaruhi proses domestik dalam arti bahwa dengan mendapatkan informasi tentang pekerjaan BRICS, pencapaiannya, serta rencana yang ditetapkan dan dilaksanakannya, orang-orang ingin bergabung dalam proses yang adil dan saling menguntungkan ini," ungkapnya seperti dilansir Sputnik News, Minggu (3/11/2024).

Menurut dia, orang-orang di negara-negara Timur dunia memilih politisi yang mengumumkan rencana mereka untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan BRICS dengan satu atau lain cara. "Sejumlah negara tengah mengupayakan keanggotaan penuh. Masalah ini akan dipertimbangkan sepanjang tahun depan," katanya.

Lavrov menambahkan, ada lebih dari 30 negara yang ingin ambil bagian dalam acara-acara BRICS. BRICS, kata dia, akan menyepakati kriteria untuk kategori negara mitra. Setelah pertemuan puncak di Kazan, presiden Rusia mengirimkan undangan ke beberapa negara yang mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRICS. Menurutnya, ada 10 negara yang menikmati konsensus di antara anggota BRICS yang ada.

"Kami memiliki kesepakatan bahwa segera setelah kami menerima balasan dari negara yang diundang, negara ini akan diproklamasikan bergabung dengan BRICS sebagai negara mitra. Kami yakin bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam semua acara BRICS," tambahnya.

Dia menambahkan, format pertemuan terpisah yang hanya melibatkan anggota penuh kemungkinan besar akan dipertahankan, dan semua format lainnya, termasuk yang Outreach Plus, pertemuan menteri luar negeri dan lainnya (ekonomi, energi, perdagangan, kesehatan, budaya) akan terbuka untuk negara-negara tersebut.

"Kami ingin negara mitra bergabung dalam pekerjaan ini. Mereka akan mengambil bagian dalam hampir semua acara (BRICS)," tandasnya.

JAKARTA - Venezuela menarik duta besarnya dari Brasil gara-gara kegagalan Caracas baru-baru ini untuk bergabung dengan aliansi BRICS . Keinginan Venezuela untuk bergabung diveto oleh Brasil, salah satu negara pendiri BRICS selain Rusia, India, China dan Afrika Selatan.

Dilansir Al Jazeera, Kamis (31/10/2024), Kementerian Luar Negeri Venezuela mengumumkan balasan diplomatik tersebut pada Rabu (30/10), serta mengecam pejabat Brasil karena dinilai menghalangi keanggotaan negara tersebut di BRICS. Venezuela juga menuduh pejabat Brasil membuat pernyataan intervensionis dan kasar.

Tindakan tersebut meningkatkan ketegangan antara negara yang saling bertetangga di Amerika Selatan tersebut. Hubungan kedua negara juga telah memburuk sejak Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyatakan dirinya terpilih kembali pada bulan Juli meskipun ada penyimpangan besar dalam penghitungan suara.

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, sekutu sosialis dekat pendahulu Maduro, Hugo Chavez, belum mengakui Maduro sebagai pemenang sah pemungutan suara 28 Juli, dan meminta otoritas pemilu Venezuela untuk terlebih dahulu menerbitkan penghitungan resmi.

Langkah Brasil untuk menggagalkan ambisi lama Venezuela untuk menjadi anggota BRICS pada pertemuan puncak kelompok tersebut baru-baru ini di Kazan, Rusia, semakin memanaskan situasi.

BRICS yang awalnya beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan kini telah diperluas dengan masuknya pendatang baru yakni Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab, yang bergabung dengan blok tersebut pada Januari 2024.

Dalam pernyataan terbarunya, Kementerian Luar Negeri Venezuela mengecam penasihat kebijakan luar negeri utama Brasil, Celso Amorim, yang mengatakan Brasil telah memveto aplikasi BRICS karena Caracas "melanggar kepercayaan" para mitranya.

Amorim, kata kementerian Venezuela, "bertindak lebih seperti pembawa pesan imperialisme Amerika Utara" dan "secara tidak sopan mendedikasikan dirinya untuk mengeluarkan penilaian nilai pada proses yang hanya sesuai dengan rakyat Venezuela dan lembaga-lembaga demokrasi mereka."

JAKARTA - KTT BRICS ke-16 di Kazan diyakini menjadi titik balik dalam sejarah grup yang didirikan pada tahun 2006, untuk mengubah tatanan internasional. CEO Global India Centre, Manish Chand mengatakan, tidak mudah untuk mengambil langkah tegas dalam pengembangan BRICS , karena KTT Kazan berlangsung pada saat kesenjangan antara Barat dan seluruh dunia yang dilanda konflik semakin lebar dari sebelumnya.

"Dalam situasi kritis ini, acara tersebut menyajikan cetak biru untuk mereformasi tatanan internasional yang mencerminkan aspirasi Global South yang berkembang," terangnya seperti dilansir RT.

Untuk anggota baru dan negara mitra , BRICS telah menyediakan platform alternatif untuk membahas isu-isu seperti keringanan utang, pendanaan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Ini adalah bidang-bidang di mana dominasi lembaga-lembaga Barat seperti Bank Dunia dan IMF, yang menurutnya belum memberikan hasil yang diharapkan.

Kehadiran Aljazair, Uganda, dan Nigeria yang bergabung dengan BRICS sebagai negara mitra, mencerminkan pengakuan luas atas peran global Afrika yang semakin meningkat. Di Amerika Latin, Bolivia dan Kuba telah mengambil langkah-langkah menuju lebih banyak kerja sama dengan kelompok tersebut.

Pemulihan hubungan antara BRICS dan ASEAN akan difasilitasi dengan penambahan Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam ke dalam daftar mitra. "Ini kemungkinan baru permulaan. Lebih dari 30 negara ingin bergabung dengan organisasi ini dalam bentuk yang lain mungkin," paparnya.

Diungkapkan juha bahwa inti dari KTT BRICS adalah adopsi Deklarasi Kazan, sebuah dokumen ambisius yang menguraikan visi bersama tentang tatanan dunia yang lebih adil. Deklarasi tersebut menegaskan kembali komitmen terhadap multilateralisme dan menyerukan reformasi tata kelola global.

"Tujuan utamanya adalah untuk membuat lembaga internasional lebih mewakili negara-negara berkembang. Seruan untuk reformasi ini secara khusus ditujukan untuk lembaga-lembaga seperti PBB, IMF dan Bank Dunia, yang telah lama didominasi oleh kekuatan Barat," jelasnya

India, bersama dengan anggota pendiri lainnya, memainkan peran kunci dalam menyusun Deklarasi Kazan. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Narendra Modi menganjurkan 'BRICS yang berpusat pada rakyat' dan menyerukan percepatan reformasi lembaga tata kelola global.

Sementara KTT Kazan menandai langkah ambisius menuju tatanan dunia multipolar, keberhasilan acara tersebut akan tergantung pada sejauh mana BRICS yang diperbesar mempertahankan kohesi dan koherensi, karena anggota baru dan negara-negara mitra dapat membawa kepentingan baru yang bisa bersaing dalam agenda BRICS.

Negara-negara BRICS juga harus mengawasi Barat, yang telah mengkritik dan mengejek perluasan asosiasi dan menolak forum Kazan sebagai pertunjukan yang tidak berarti.

"Dalam hal ini, para pemimpin BRICS harus memastikan, ke depan, bahwa asosiasi tidak menjadi platform untuk posisi anti-Barat, tetapi forum untuk narasi alternatif non-Barat dalam politik global," bebernya.

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan, keanggotaan Indonesia dalam BRICS akan memperluas kemitraan secara global dan membuat Indonesia tidak hanya tergabung dalam blok tertentu. Prabowo menyebut bahwa negara-negara tetangga dengan perekonomian besar ada di dalam BRICS.

Oleh sebab itu, kata Prabowo, Indonesia juga perlu hadir dalam organisasi tersebut. Menurutnya, hal itu dilakukan agar Indonesia berada di semua tempat dan tidak condong pada blok tertentu.

"BRICS kita lihat ekonomi- ekonomi besar , India, Brazil, Tiongkok, Afrika Selatan, sudah di situ dan negara-negara tetangga kita banyak yang sudah ke situ. Thailand, Malaysia nyatakan minat, UEA Mesir," kata Prabowo dikutip dari rilis yang diterima MNC Portal, Senin (28/10/2024).

"Jadi kita ambil keputusan atau kita melihat bahwa saya kira Indonesia perlu juga punya kehadiran di tempat itu. Supaya kita baik di semua tempat. Indonesia ini kan tidak boleh ikut blok-blokan, tapi kita mau berada di mana-mana," sambungnya.

Perlu diketahui, dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI pada Jumat, 25 Oktober 2024, Indonesia menyampaikan keinginan bergabung dengan BRICS dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia pada 23-24 Oktober 2024. Dengan pengumuman tersebut, maka proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS telah dimulai.

JAKARTA - Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam blok negara-negara berkembang atau yang dikenal BRICS menuai respon dari berbagai pihak. Salah satunya Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana yang mengungkapkan, bahwa Indonesia bisa mendapatkan sejumlah manfaat dari keputusan tersebut.

"Menurut saya bagus juga Indonesia bergabung dengan BRICS agar Indonesia tidak didominasi oleh negara-negara OECD," ujarnya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (28/10/2024).

Dikatakan Hikmahanto, Indonesia juga bisa menjaga jarak yang sama antara negara-negara yang tergabung dengan OECD dan negara-negara yang tergabung dalam BRICS. Sehingga yang terpenting adalah, kepentingan nasional Indonesia akan diuntungkan dan tidak dirugikan.

Hikmahanto berpendapat, pemerintah Indonesia mungkin melihat OECD sudah tidak sekuat di masa lalu. Oleh karena itu, Indonesia dinilai perlu masuk ke BRICS yang memiliki kekuatan pasar sangat luar biasa dan mampu menjadi penyeimbang OECD.

"Belum lagi Indonesia menjadi importir besar BBM yang disuling. Nah ketika AS (Amerika Serikat) tidak membolehkan Indonesia untuk membeli ( minyak mentah ) dari Rusia karena serangan Rusia ke Ukraina. Rusia karena di embargo oleh negara-negara OECD, maka mereka tidak punya pembeli dan bersedia untuk menjual dengan murah," paparnya.

"Kalau kita di BRICS, kendala seperti ini akan tidak ada. Belum lagi dunia saat ini punya ketergantungan pada dolar AS. Sementara BRICS akan memperkenalkan mata uang di luar dolar AS," pungkasnya.

JAKARTA - Saat KTT BRICS di kota Kazan Rusia pekan ini memperlihatkan persatuan antara negara-negara berkembang arus utama di dunia, Analis mengatakan, para pemimpin BRICS masih belum satu suara soal meninggalkan dolar AS . BRICS disebut terpecah mengenai dedolarisasi, karena perbedaan geopolitik seiring perluasan blok ekonomi penantang Barat tersebut.

Pada saat KTT berakhir pada hari Kamis, kemarin anggota awal blok BRICS yakni Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan menyambut Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab (UEA) sebagai anggota penuh.

Selain itu ada 13 negara lainnya yang telah diundang untuk bergabung sebagai "negara mitra", yang semakin memperluas jejak BRICS.

Shidore juga mengatakan, negara-negara bagian terbagi tentang apakah akan segera merancang sistem alternatif atau "untuk terus bereksperimen sementara waktu dengan mata uang lokal,".

"Rusia mungkin negara yang lebih radikal, tetapi secara luas kelompok BRICS ingin lembaga-lembaga global yang ada menjadi lebih terbuka, lebih representatif, lebih efektif, dan itulah pesannya," katanya.

JAKARTA - Seusainya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Kazan, Rusia, minggu ini, selain perluasan blok tersebut satu hal lain juga mengemuka, Arab Saudi , negara yang digadang-gadang bakal memperkuat BRICS dengan cadangan minyaknya, tak masuk dalam daftar anggota maupun negara mitra. Hal itu dinilai mempertegas sikap Arab Saudi terhadap aliansi tersebut, bahwa negara kerajaan itu enggan untuk bergabung di dalamnya.

Seperti diketahui, BRICS yang kini terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab, telah mengumumkan 13 negara mitra barunya. Arab Saudi yang sejak 2023 diundang untuk bergabung, tak masuk dalam daftar tersebut.

Negara mitra baru BRICS adalah Aljazair, Belarusia, Bolivia, Kuba, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam. Indonesia dalam KTT tersebut bahkan menyampaikan keinginannya untuk secara resmi bergabung dengan BRICS.

Sementara itu, delegasi Arab Saudi yang dipimpin Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan pada KTT BRICS atas nama Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman menyampaikan salamnya kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dan para pemimpin negara-negara BRICS lainnya. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan pidato yang mencerminkan perluasan peran Arab Saudi dalam kerja sama multilateral global.

Pangeran Faisal bin Farhanmenyampaikan rasa terima kasih Kerajaan atas sambutan hangat yang diberikan kepada delegasi Saudi dan mengakui meningkatnya hubungan antara Arab Saudi dan negara-negara BRICS. Namun, Arab Saudi belum secara resmi bergabung dengan blok tersebut, kendati demikian siap berpartisipasi dalam aktivitasnya sebagai negara undangan.

"Volume perdagangan bilateral dengan negara-negara BRICS melebihi USD196 miliar pada tahun 2023, mewakili 37% dari total perdagangan luar negeri Kerajaan," kata Pangeran Faisal, menggarisbawahi hubungan ekonomi signifikan yang mendorong keterlibatan Kerajaan dengan blok tersebut, seperti dilansir Arab News.

Arab Saudi diundang untuk bergabung dengan blok tersebut pada KTT BRICS 2023. Namun, hingga pengumuman anggota baru di awal tahun 2024, Arab Saudi masih menunda dan masih berhati-hati mencermati risiko dan manfaat bergabung dengan blok tersebut.

Pada tahun 2023, posisi Arab Saudi di blok tersebut dianggap sebagai pengubah permainan. Negara penghasil minyak dan gas itu akan mendatangkan manfaat geopolitik yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi kelompok tersebut. Namun, hal itu juga hanya akan memperbesar ketegangan dengan Barat.

Lebih jauh, hubungan ini kemungkinan menjadi dasar keengganan Arab Saudi untuk bergabung dengan oposisi Global South. Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Arab Saudi mengenai sikap maupun posisinya di aliansi tersebut.

JAKARTA - Keinginan Indonesia untuk bergabung dalamdalam aliansi BRICS ditanggapi negatif oleh ekonomBhima Yudhistira. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) tersebut menilai bergabungnya Indonesia ke BRICS akan semakin menegaskan ketergantungan negara ini terhadap China .

Padahal, kata Bhima, tanpa BRICS pun dari sisi investasi dan perdagangan Indonesia, porsi China sudah sangat besar. Bhima menyebut impor Indonesia dari China melonjak 112,6% dalam 9 tahun terakhir, dari USD29,2 miliar di 2015 menjadi USD62,1 miliar pada 2023.

"Sementara investasi dari China melonjak 11 kali di periode yang sama. Indonesia juga tercatat sebagai penerima pinjaman Belt and Road Initiative terbesar dibanding negara lainnya pada 2023," ujar Bhima dalam keterangan resminya, Sabtu (26/10/2024).

Bhima menambahkan, selain kekhawatiran terjadi duplikasi pada kerja sama bilateral dengan China, proyek-proyek yang didanai pemerintah dan swasta China di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan, terutama segi lingkungan hidup dan tenaga kerja. Menurut dia, persoalan-persoalan itu hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai.

Bhima mencontohkan kecelakaan kerja yang berulang kali terjadi di Indonedia Morowali Industrial Park (IMIP) menunjukkan standardisasi dan pengawasan proyek investasi China masih lemah. Padahal, Indonesia ingin meningkatkan nilai tambah komoditas secara kualitas, yang berarti wajib selaras dengan investasi yang lebih berkualitas.

Bhima menambahkan, ketergantungan pada China juga akan membuat perekonomian lebih rapuh. Di saat ekonomi China diproyeksikan menurun 3,4% dalam 4 tahun ke depan berdasarkan World Economic Outlook IMF, terdapat kekhawatiran dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS justru melemahkan kinerja perekonomian nasional.

Karena itu Bhima beranggapan diversifikasi asal investasi yang bisa membantu Indonesia naik kelas merupakan strategi utama. "Kondisi ini idealnya direspon dengan penguatan diversifikasi negara mitra diluar China bukan malah masuk menjadi anggota BRICS," tegasnya.

Belum lama ini, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono di BRICS Plus Summit di Kazan, Rusia, Kamis (24/10) secara resmi menyatakan bahwa Indonesia mendaftarkan keanggotan dalam aliansi BRICS. Menlu Sugiono mengatakan bahwa forum tersebut bisa menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Global South.

BRICS juga dirasa dapat berfungsi untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara berkembang. Lebih lanjut, prioritas BRICS juga dinilai selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan ataupun kemajuan sumber daya manusia.

"Kami lihat BRICS dapat menjadi kendaraan yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama Global South," tegas Menlu Sugiono.

Keinginan untuk bergabung dengan blok yang dimotori Rusia, China, India, Brasil, dan Afrika Selatan ini belum pernah ditunjukkan secara eksplisit pada masa pemerintahan sebelumnya. Bahkan, di era Presiden Joko Widodo, Indonesia terkesan kurang tertarik untuk bergabung dengan pertimbangan mulai dari kurangnya urgensi, perbedaan sistem politik, instabilitas hubungan antarnegara anggota BRICS, hingga upaya untuk mengimbangi hubungan Indonesia dengan negara barat.

"Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa dinamika politik di kepemimpinan yang baru ini telah menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang strategis jika harus bergabung dengan aliansi BRICS," pungkas Bhima.

JAKARTA - Indonesia bersama 12 negara lainnya secara resmi diakui sebagai sebagai negara mitra di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2024 yang diadakan di Kazan, Rusia. Selain Indonesia, 12 negara mitra BRICS lainnya adalah Malaysia, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam.

Menteri Luar Negeri Sugiono di KTT tersebut menyebutkan bahwa keterlibatan Indonesia dengan BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Forum tersebut diyakini bisa menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Selatan. BRICS juga dirasa dapat berfungsi untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara berkembang.

Menlu Sugiono juga mengungkapkan keinginan Indonesia untuk secara resmi bergabung dengan BRICS. Namun, untuk saat ini Indonesia baru resmi menjadi negara mitra, seperti 3 negara Asia Tenggara lainnya, yakni Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Lalu apa perbedaan antara menjadi anggota penuh BRICS dan negara mitra? Mengutip Focus Malaysia, berikut perbedaan dan manfaat utama menjadi anggota penuh dan anggota mitra:

Anggota penuh BRICS

Anggota penuh memiliki kekuatan pengambilan keputusan serta hak suara dan memainkan peran langsung dalam membentuk agenda dan kebijakan BRICS. Mereka berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi, tempat keputusan utama mengenai kerja sama ekonomi, tata kelola internasional, dan strategi politik dibuat.

Anggota penuh memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap lembaga-lembaga BRICS seperti New Development Bank (NDB) dan Contingent Reserve Arrangement (CRA), yang membentuk kebijakan dan proyek yang didanai oleh lembaga-lembaga ini.

Dalam hal ekonomi dan perdagangan, anggota penuh mendapat manfaat dari perdagangan, investasi, dan kolaborasi ekonomi yang lebih dalam dengan anggota BRICS lainnya, seperti perjanjian perdagangan preferensial atau proyek infrastruktur bersama.

Anggota penuh memiliki pengaruh strategis sebagai negara yang menjadi bagian dari blok kuat yang mewakili sebagian besar populasi dan ekonomi dunia. Hal ini meningkatkan pengaruhnya terhadap isu-isu global seperti reformasi keuangan, kebijakan perubahan iklim, dan negosiasi geopolitik.

Anggota penuh memiliki keselarasan diplomatik dan politik yang lebih besar sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan inti, yang memungkinkan mereka untuk menyelaraskan diri dengan ekonomi utama lainnya dan mengadvokasi reformasi di lembaga-lembaga global (misalnya, Dana Moneter Internasional atau Perserikatan Bangsa-Bangsa) dari posisi yang kuat.

Negara Mitra BRICS

Negara mitra tidak memiliki hak suara atau pengaruh formal atas keputusan dan kebijakan internal BRICS dengan pengambilan keputusan yang terbatas. Peran mereka lebih kolaboratif tetapi kurang berwibawa.

Negara mitra dapat memperoleh manfaat dari kolaborasi pada proyek-proyek tertentu, investasi, dan akses ke sumber daya seperti pendanaan dari NDB untuk proyek-proyek infrastruktur atau pembangunan, meskipun mereka tidak memiliki kendali penuh atas pendanaan tersebut atau akses ke inisiatif-inisiatif ekonomi dan pembangunan

Anggota mitra memungkinkan keterlibatan yang fleksibel tanpa tanggung jawab atau kewajiban keanggotaan penuh. Negara-negara dapat bekerja sama dengan anggota BRICS pada isu-isu tertentu seperti perdagangan atau penelitian tetapi tidak terikat oleh tingkat komitmen politik dan kelembagaan yang sama.

Mitra menikmati hubungan ekonomi, perdagangan, dan diplomatik dengan negara-negara BRICS, tetapi hubungan tersebut biasanya tidak sedalam atau selengkap hubungan anggota penuh. Hal ini berarti negara mitra masih mendapat manfaat yang signifikan di berbagai bidang seperti fasilitasi perdagangan, investasi, dan pertukaran budaya.

Negara mitra mungkin tidak diharuskan untuk memenuhi kewajiban tertentu yang harus dijunjung tinggi oleh anggota penuh tetapi juga tidak memiliki tingkat pengaruh yang sama dalam arah strategis inisiatif BRICS sehingga komitmen dan pengaruhnya menjadi lebih rendah.

Keanggotaan Penuh vs Kemitraan

Keanggotaan penuh BRICS memiliki pengaruh strategis yang lebih tinggi, akses ke peran kepemimpinan di lembaga BRICS, dan kemampuan untuk mendorong dan mendapatkan manfaat dari inisiatif di seluruh BRICS. Mereka juga memiliki suara yang lebih kuat dalam politik internasional dan reformasi ekonomi serta kolaborasi ekonomi dan geopolitik yang lebih komprehensif.

Sementara itu, kemitraan memiliki tanggung jawab yang lebih sedikit dan keterlibatan yang lebih fleksibel dengan kelompok tersebut, dengan manfaat ekonomi dan pembangunan dengan kewajiban politik yang lebih sedikit. Mereka diizinkan untuk mengakses sumber daya keuangan untuk proyek-proyek tertentu tanpa perlu berkomitmen pada kebijakan BRICS yang lebih luas.

Singkatnya, anggota penuh BRICS memiliki peran yang lebih kuat dalam membentuk kebijakan dan menuai manfaat dari kerja sama BRICS, sementara negara mitra terlibat lebih selektif dan tanpa kekuatan pengambilan keputusan penuh.

JAKARTA - Sejumlah pemimpin negara batal hadiri KTT BRICS 2024 di Kazan, Rusia. Salah satunya adalah Presiden Brasil, Luiz In�cio Lula da Silva.

KTT BRICS ke-16 dimulai pada hari Selasa (22/10/2024) di kota Kazan, barat daya Rusia. Pertemuan puncak tahunan BRICS ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari dan dihadiri sederet pemimpin negara di dunia.

Menatap banyaknya agenda penting dalam KTT BRICS ini, ternyata ada beberapa pemimpin negara yang tidak jadi hadir karena sejumlah alasan. Siapa saja mereka?

Pemimpin Negara yang Tidak Jadi Hadiri KTT BRICS 2024

1. Luiz Inacio Lula da Silva (Presiden Brasil)

Brasil adalah salah satu anggota pendiri utama BRICS. Namun pada KTT 2024 ini, Presiden Luiz Inacio Lula da Silva dilaporkan tidak bisa hadir.

Mengutip laman The Independent, Lula membatalkan perjalanannya ke Rusia dengan alasan masalah medis. Dokter pribadinya dalam wawancara dengan stasiun TV GloboNews mengatakan, bahwa presiden sempat mengalami insiden yang mengakibatkan luka di bagian belakang kepalanya.

Luka tersebut bahkan disebut membuat presiden mendapat jahitan kecil. Kendati begitu, pihaknya tetap akan berpartisipasi dalam pertemuan BRICS di Rusia melalui konferensi video.

2. Mohammed Bin Salman (PM Arab Saudi)

Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS) juga dilaporkan tidak hadir dalam KTT BRICS 2024 di Rusia. Reuters menyebut bahwa negara itu mungkin akan mewakilkan menteri luar negeri, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, sebagai pengganti MBS.

Ketidakhadiran MBS sebelumnya juga disebutkan asisten kebijakan luar negeri Presiden Vladimir Putin, Yuri Ushakov. Namun, ia tidak memberikan alasan di balik ketidakhadiran sang putra mahkota.

Sementara itu, sumber lain menyebut bahwa ketidakhadiran MBS mungkin berhubungan pada status Arab Saudi yang masih mempertimbangkan untuk bergabung secara resmi dengan BRICS. Maka dari itu, Riyadh hanya mengirim menteri luar negeri untuk menghormati undangan yang diberikan.

JAKARTA - Negara-negara anggota BRICS berencana mengembangkan mekanisme tunggal kerja sama perbankan dan pertukaran pesan keuangan yang tidak akan bergantung pada standar yang dipaksakan oleh Barat. Hal itu diungkapkan Duta Besar Iran untuk Moskow Kazem Jalali.

"Dalam isu pemberantasan terorisme, sektor keuangan dan perbankan, dan di bidang pertukaran pesan (keuangan), Barat telah mengembangkan aturan berdasarkan standarnya yang bias," katanya seperti dikutip oleh kantor berita IRNA, Rabu (23/10/2024).

Negara-negara anggota BRICS menurutnya dapat menciptakan standar yang adil di bidang keuangan. "Kita tidak boleh memaksa diri kita sendiri untuk bertindak sesuai dengan standar-standar Barat, yang merugikan negara-negara Selatan karena hal tersebut semata-mata bertujuan untuk memenuhi tuntutan negara-negara Barat," cetusnya.

BRICS yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan saat ini telah diperkuat oleh Mesir, Etiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, yang resmi bergabung per 1 Januari 2024.

Dalam KTT BRICS ke-16, yang diadakan di Kazan pada tanggal 22-24 Oktober di bawah pimpinan Rusia, BRICS disebut-sebut akan menerima anggota baru dari berbagai belahan dunia.

Sebelumnya, pendiri dan CEO Global South Queens (GSQ) Media House, Nonkululeko Patricia Mantula menyebut kehadiran BRICS muncul sebagai alternatif bagi negara-negara yang ingin mengurangi ketergantungan mereka pada struktur Barat. Mantula juga menyoroti kapasitas BRICS untuk melawan pengaruh narasi Barat, sistem keuangan, dan dampak sanksi Barat.

"Sekarang kami melihat sanksi yang dijatuhkan pada negara-negara tertentu, ada bias pada beberapa badan internasional ini, BRICS telah menjadi solusi," kata Mantula kepada RT di sela-sela Forum Bisnis BRICS di Moskow, yang diadakan pada 17-18 Oktober.