Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh serta serikat pekerja lainnya akan menggelar aksi demo besar-besaran di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan, pihaknya dalam aksi demo buruh akan membawa dua tuntutan yaitu kenaikan upah minimum atau UMP 2025 sebesar 8%-10% dan pencabutan Undang-undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

“Kenaikan [UMP] ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti,” kata Said dalam keterangannya, dikutip Selasa (22/10/2024).

Dalam dua tahun terakhir, Said menyebut bahwa kenaikan upah buruh hanya sebesar 1,58%. Nominal tersebut bahkan lebih rendah dari inflasi 2,8%. Itu artinya, kata dia, buruh mengalami kerugian hingga 1,3% setiap bulannya.

Selain mendesak pemerintah untuk menaikkan upah minimum, kalangan buruh juga mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

Said menilai, regulasi ini sangat merugikan buruh dan petani lantaran memberikan keleluasaaan kepada pengusaha untuk memberlakukan kebijakan yang merugikan tenaga kerja.

“Termasuk fleksibilitas kerja yang berlebihan dan minimnya perlindungan kesejahteraan,” ujarnya.

Adapun, aksi pada Kamis (24/10/2024) akan dimulai pukul 10.00 WIB. Masa aksi akan berkumpul di Patung Kuda dan Balai Kota Daerah Khusus Jakarta.

Aksi tidak berhenti di 24 Oktober 2024 saja. Said mengatakan, mulai 25-31 Oktober 2024, akan dilakukan aksi bergelombang di 350 kabupaten/kota dan 38 provinsi dengan tujuan aksi di kantor gubernur, bupati, atau wali kota masing-masing.

Apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respon baik dari pemerintah, kalangan buruh berencana melakukan mogok nasional yang dimulai pada 12 November 2024. Said memperkirakan, aksi akan diikuti oleh 5 juta buruh daru 15.000 pabrik di seluruh Indonesia.

“Jika pemerintah tetap tidak mau mendengar suara buruh, kami siap menghentikan produksi di seluruh Indonesia. Mogok nasional adalah langkah terakhir yang harus kami ambil,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut sebanyak 5 juta buruh akan lanjut melakukan aksi mogok nasional selama dua hari usai melakukan demonstrasi besar-besaran pada 24–31 Oktober 2024.

Presiden KSPI, Said Iqbal menyebut aksi mogok kerja tersebut bakal dilakukan selama dua hari kerja yang merupakan rangkaian dari aksi demo menuntut kenaikan upah minimum pada 2025 kepada pemerintahan baru.

“Kedua akan diselenggarakan mogok kerja nasional yang dilakukan hampir lebih dari enam konfederasi serikat buruh terbesar dan 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional,” kata Said dalam konferensi pers, Jumat (18/10/2024).

Said menyebut, hingga saat ini jadwal pelaksanaan aksi mogok kerja nasional itu masih tentatif. Yang jelas dia mengungkap aksi tersebut akan dilakukan pada 11-12 November 2024 atau 25-26 November 2024.

Nantinya, akan terdapat 5 juta buruh yang bakal melakukan aksi mogok kerja nasional itu. Aksi tersebut diperkirakan bakal berdampak pada 15.000 operasional pabrik di seluruh Indonesia.

“Ini akan diikuti 5 juta buruh di seluruh Wilayah Indonesia yang meliputi 15.000 pabrik akan ikut dalam mogok kerja nasional yang diikuti 6 konfederasi setingkat buruh,” tegasnya.

Adapun, tambah Iqbal dasar pelaksanaan mogok kerja nasional itu mengacu pada Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Selain berencana melakukan aksi mogok kerja nasional, Said Iqbal menyebut akan terdapat gelombang aksi demo yang bakal berlangsung pada 24 – 31 Oktober 2024. Di mana, aksi demo itu dilakukan salah satunya dalam rangka menuntut kenaikan upah minimum 2025 sebesar 8% hingga 10%.

Kemudian, tuntutan kedua aksi tersebut yakni mendesak pencabutan Omnibuslaw Undang-Undang Cipta Kerja.

“Ratusan ribu buruh seluruh Indonesia turun ke jalan, dari 24 Oktober sampai 31 Oktober 2024 di 38 Provinsi dan lebih dari 350 Kabupaten atau Kota,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan bakal ada gelombang demonstrasi besar yang akan dilakukan oleh kalangan buruh seluruh Indonesia pada 24 Oktober 2024 – 31 Oktober 2024.

Ketua KSPI, Said Iqbal menyebut aksi demo buruh itu dilakukan salah satunya dalam rangka menuntut kenaikan upah minimum atau UMP 2025 sebesar 8% hingga 10%.

“Tuntutan aksinya hanya dua isu, yaitu yang pertama menaikkan upah minimum 2025 sebesar 8% sampai dengan 10%,” kata Said dalam konferensi pers, Jumat (18/10/2024).

Sebagai catatan, Said Iqbal menyebut dalam merumuskan kenaikan upah minimum tersebut, pemerintah diminta untuk tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2023 tentang upah minimum.

Pasalnya, jelas Iqbal, PP yang merupakan cantolan dari UU Cipta Kerja tersebut saat ini tengah dalam masa gugatan hukum yang masih dalam rahap judicial review atau uji materil. Sehingga, secara hukum PP tersebut tak dapat digunakan.

Kemudian, tuntutan kedua aksi tersebut yakni mendesak pencabutan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

“Cabut omnibus law UU Ciptaker sekurang-kurangnya pada klaster ketenagakerjaan dan klaster di luar petani yang sedang akan diputuskan oleh hakim MK. Karena sudah tahap putusan hakim, kita minta segera di cabut sesuai uji material yang sedang di riviu di MK, itu dua isu yang akan disuarakan selama aksi besar-besaran,” ujarnya.

Adapun, aksi demo itu disebut bakal diikuti oleh 6 serikat buruh yang membawahi hampir 90% buruh di Indonesia. Di mana, Said menyebut dirinya telah mengantongi kesepakatan dari 350 kabupaten dan kota buruh di seluruh Indonesia.

“Ratusan ribu buruh seluruh Indonesia turun ke jalan, dari 24 Oktober sampai 31 Oktober 2024 di 38 Provinsi dan lebih dari 350 Kabupaten atau Kota,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pengumuman kenaikan UMP 2025 bakal disampaikan pada 21 November 2024.

Sebelumnya, Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa siklus pembahasan upah minimum berlangsung setiap Oktober—November tahun berjalan. Saat ini, pemerintah akan menentukan besaran upah minimum 2025.

Susi menegaskan bahwa pemerintah akan tetap melakukan perhitungan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Pehitungan yang mengacu pada PP 51/2023 berarti akan terjadi kenaikan upah minimum pada 2025, tetapi belum dapat dipastikan berapa besarannya. Yang jelas, pemerintah ingin agar penetapan upah minimum 2025 tidak menimbulkan gejolak apapun.

"Kita paham sudah ada regulasi, PP-nya, semuanya, tapi juga realitasnya kita paham kebutuhan teman-teman pekerja, buruh, sehingga kita akan mencari jalan keluarnya, bagaimana dari sisi regulasi, tata kelolanya tetap kita bisa comply, tetapi di sisi yang lain kebutuhan riil yang kira-kira dibutuhkan untuk naik berapa itu bisa kita potret," ujar Susi di Kemenko Perekonomian, Rabu (2/10/2024).