JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jakarta, Kardinal menuturkan, upah buruh saat ini tidak sebanding dengan biaya hidup di Jakarta yang terus naik setiap tahunnya.

"Jangankan untuk bertahan hidup, untuk makan saja sulit," ujar Kardinal saat ditemui di depan Balai Kota, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Kardinal menuturkan, para buruh meminta pemerintah menghargai hasil tenaga mereka dengan menaikan upah 8-10 persen pada 2025.

"Nah, ini yang menjadi pokok persoalan. Para buruh meminta, jangan terlalu rakus lah para kapitalis. Jangan terlalu banyak mengisap tenaga buruh," kata dia.

Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merasakan selama lima tahun ke belakang ini, upah yang diperoleh tidak setara dengan pekerjaan mereka.

Sebanyak 11 perwakilan buruh diizinkan untuk audiensi bertemu Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi untuk menyampaikan tuntutan mereka.

"Kami paham artinya ini mencoba membuka ruang yang telah kami alami lima tahun ke belakangan," ujar Kardinal.

Kardinal menuturkan, demo hari ini merupakan permulaan dari aksi-aksi selanjutnya jika tuntutan mereka tidak disetujui.

"Kami melihat ini adalah permulaan, menuju tadi, 11-12 November, melakukan mogok nasional," tegas dia.

Sebagai informasi, massa buruh melakukan aksi demo menuntut kenaikan upah 8-10 persen di tahun 2025, di depan Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu.

Dari atas mobil komando, orator menyampaikan bahwa demo buruh akan terus berkelanjutan apabila tuntutan mereka tidak terpenuhi.

Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merasakan selama lima tahun ke belakang ini, upah yang diperoleh tidak setara dengan pekerjaan mereka.

Ada dua tuntutan yang massa buruh sampaikan. Pertama, terkait kenaikan UMP 2024 dan pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Jika pemerintah daerah maupun pusat tidak mendengar tuntutan kami, maka bisa dipastikan serikat buruh sudah merancang untuk melakukan mogok nasional," kata Ketua Perda KSPI Jakarta Winarso.

Winarso menegaskan, aksi mogok nasional akan diikuti oleh lima juta buruh dari 15.000 pabrik yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan buruh dari berbagai konfederasi dan federasi akan menggelar aksi demo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (24/10/2024) untuk menuntut pemerintah menaikkan upah minimum atau UMP 2025 dan mencabut UU Cipta Kerja.

Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Iwan Kusmawan mengatakan, aksi demo buruh dilakukan serentak di 38 provinsi, mulai 24 Oktober 2024 hingga 31 Oktober 2024.

“Aksi ini akan berantai dimulai dari tanggal 24 [Oktober 2024] dan akan dilakukan di 38 provinsi,” kata Iwan kepada Bisnis, Rabu (23/10/2024).

Dalam aksi kali ini, kalangan buruh meminta agar upah minimum tahun depan naik sebesar 8%-10%, termasuk menolak Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.

Menurutnya, upah minimum yang menjadi salah satu tonggak bagi buruh untuk mendapat penghasilan hingga saat ini di kanalisasi oleh regulasi yang ada, dalam hal ini PP No.51/2023. Dalam beleid itu, pemerintah menetapkan alfa sebagai salah satu formulasi dalam penetapan upah minimum. Akibatnya, upah minimum sangat kecil kenaikannya.

Menurut survei yang dilakukan serikat buruh, kenaikan upah seharusnya di atas rata-rata 5%. Hal ini dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan sehari-hari, tidak hanya makanan, tetapi juga kebutuhan lain seperti pendidikan dan kebutuhan anak.

Belum lagi, saat ini sedang terjadi penurunan daya beli masyarakat. Dengan penghasilan yang rendah, maka buruh akan semakin sulit untuk meningkatkan konsumsi.

“Intinya, urgensi daripada pekerja/buruh menuntut itu karena daya beli buruh kan sudah menurun. Sekarang deflasi sudah lima bulan berturut-turut sementara kebutuhan buruh itu ditentukan oleh penghasilan,” tuturnya.

Selain menuntut kenaikan upah, kalangan buruh mendesak pemerintah baru untuk mencabut Undang-undang Cipta Kerja, utamanya klaster ketenagakerjaan.

Sebagai informasi, kalangan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa. Aksi akan dilakukan pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di Depan Balaikota Jakarta dan Patung Kuda Indosat. Adapun tujuan aksi yaitu Istana Negara Jakarta.

Iwan mengharapkan, aksi buruh kali ini tidak lagi di kanalisasi oleh aparat penegak hukum. “Tujuan kita di istana presiden, maka kita harus di istana presiden. Tidak ada lagi kita diminta untuk di patung kuda dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut sebanyak 5 juta buruh akan lanjut melakukan aksi mogok nasional selama dua hari usai melakukan demonstrasi besar-besaran pada 24–31 Oktober 2024.

Presiden KSPI, Said Iqbal menyebut aksi mogok kerja tersebut bakal dilakukan selama dua hari kerja yang merupakan rangkaian dari aksi demo menuntut kenaikan upah minimum pada 2025 kepada pemerintahan baru.

“Kedua akan diselenggarakan mogok kerja nasional yang dilakukan hampir lebih dari enam konfederasi serikat buruh terbesar dan 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional,” kata Said dalam konferensi pers, Jumat (18/10/2024).

Said menyebut, hingga saat ini jadwal pelaksanaan aksi mogok kerja nasional itu masih tentatif. Yang jelas dia mengungkap aksi tersebut akan dilakukan pada 11-12 November 2024 atau 25-26 November 2024.

Nantinya, akan terdapat 5 juta buruh yang bakal melakukan aksi mogok kerja nasional itu. Aksi tersebut diperkirakan bakal berdampak pada 15.000 operasional pabrik di seluruh Indonesia.

“Ini akan diikuti 5 juta buruh di seluruh Wilayah Indonesia yang meliputi 15.000 pabrik akan ikut dalam mogok kerja nasional yang diikuti 6 konfederasi setingkat buruh,” tegasnya.

Adapun, tambah Iqbal dasar pelaksanaan mogok kerja nasional itu mengacu pada Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Selain berencana melakukan aksi mogok kerja nasional, Said Iqbal menyebut akan terdapat gelombang aksi demo yang bakal berlangsung pada 24 – 31 Oktober 2024. Di mana, aksi demo itu dilakukan salah satunya dalam rangka menuntut kenaikan upah minimum 2025 sebesar 8% hingga 10%.

Kemudian, tuntutan kedua aksi tersebut yakni mendesak pencabutan Omnibuslaw Undang-Undang Cipta Kerja.

“Ratusan ribu buruh seluruh Indonesia turun ke jalan, dari 24 Oktober sampai 31 Oktober 2024 di 38 Provinsi dan lebih dari 350 Kabupaten atau Kota,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Buruh akan kembali menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada hari ini, Minggu (25/8/2024) di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan aksi demo tidak hanya dilakukan hari ini saja, tetapi sampai dengan Selasa (27/8/2024) dengan eskalasi yang meningkat.

"Aksi ini akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, melibatkan seluruh elemen Partai Buruh, serikat buruh, sayap partai, dan masyarakat umum di depan kantor-kantor KPU pusat dan KPUD," kata Said dalam keterangan resmi, Minggu (25/8/2024).

Lantas, apa saja tuntutan para buruh dalam aksi demo tersebut?

Said menjelaskan tujuan utama dari aksi ini adalah untuk mendesak KPU RI segera mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) terkait Pilkada 2024. Keluarnya PKPU tersebut akan menjadi bukti tertulis atas tindak lanjut dari pembatalan revisi UU Pilkada yang dilakukan oleh DPR RI.

"Saat ini, belum ada keputusan resmi baik dari DPR RI maupun KPU terkait tindak lanjut dari Putusan MK. Dalam hal ini, PKPU yang dikeluarkan oleh KPU akan menjadi produk akhir yang diharapkan," ujarnya.

Said mengatakan ribuan orang diperkirakan akan turut serta dalam aksi tersebut. Konsolidasi sedang berlangsung untuk memastikan pelaksanaan demonstrasi berjalan lancar.

"Diperkirakan sekitar seribu orang akan ikut berpartisipasi, dengan jumlah peserta di daerah yang mungkin bervariasi, bahkan lebih besar mengingat hari libur. Namun, pada Senin dan Selasa, eskalasi aksi diperkirakan akan lebih besar dengan puluhan ribu massa yang akan menggeruduk kantor-kantor KPU," jelasnya.

Dia pun menjelaskan alasan Partai Buruh menggelar aksi di KPU, bukan di DPR. Said mengatakan hal ini dilakukan Partai Buruh untuk mengingatkan, bahwa KPU tidak harus meminta persetujuan dari DPR untuk menerbitkan PKPU.

"KPU memang perlu berkonsultasi dengan DPR, tetapi konsultasi tersebut tidak berarti KPU harus mengikuti keinginan DPR. Aksi ini bertujuan untuk menegaskan bahwa KPU harus tunduk pada keputusan Mahkamah Konstitusi, bukan pada manuver politik di DPR RI. Namun demikian, jika situasi di lapangan mengharuskan, tidak menutup kemungkinan massa aksi dari KPU akan diarahkan ke MK untuk memperkuat tuntutan," ujarnya.

Selain melakukan aksi demo di KPU, Partai Buruh bersama Anies Baswedan juga akan berkunjung ke Kantor Pemenangan Partai Buruh.

"Di tengah situasi politik saat ini, Anies Baswedan menjadi simbol perlawanan terhadap rezim yang berkuasa. Mendukung Anies berarti secara terbuka menyatakan posisi sebagai oposisi. Dengan demikian, Anies diharapkan dapat mengembalikan demokrasi yang didasarkan pada sikap kritis, bukan hanya sekadar slogan kebebasan yang tidak substansial," pungkas Said.

IDXChannel - Massa buruh yang menuntut pencabutan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 bergeser dari Patung Kuda, Jakpus ke Kementerian Perdagangan (Kemendag). Meski tidak mengajukan audiensi dengan perwakilan Kemendag, massa aksi buruh berorasi perihal karut marut industri tekstil khususnya di wilayah Jakarta.

Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Andre Nasrullah membacakan orasinya terkait tuntutan Permendag Nomor 8 Tahun 2024, yang menjadi biang kerok PHK massal di Industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Dia mengatakan, saat ini hanya tersisa satu perusahaan TPT yang masih bertahan di Jakarta, tepatnya di wilayah Ciracas, Jakarta Timur.

"Perlu saya sampaikan kawan-kawan, bahwa kami di Jakarta, pabrik tekstil hanya tinggal satu perusahaan di Jakarta Timur. Yang lain, kosong semua, bubar semua," kata Andre dengan lantang dari atas mobil komando, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Andre menerangkan, perusahaan TPT yang masih bertahan tersebut adalah PT Century Textile Industry Tbk (CNTX) atau Centex, di Ciracas, Jakarta Timur. Menurutnya, saat ini Centex pun semakin mengurangi produksinya dalam dua pekan terakhir.

"Pabrik tekstil Jakarta Timur, awalnya produksi hampir 100 persen, (tapi) di dua minggu kemarin hanya 50 persen. Jam kerjanya dan gajinya, Sabtu-Minggu, Sekarang dikasih cuma empat hari," katanya.

Andre menegaskan, dengan terus acuhnya pemerintah terutama dalam mempertahankan Permendag Nomor 8 Tahun 2024, maka perusahaan TPT akan semakin melakukan efisiensi hingga berujung pada PHK massal serta pabriknya terancam gulung tikar.

"Kawan-kawan dengan bertahannya jam kerja, dengan dikuranginya teman-teman dengan dirumahkan, artinya akan mengarah ke PHK dan akan mengarah pada tutupnya perusahaan-perusahaan tekstil," kata Andre.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan upah buruh terlalu minim. Sebab, hal ini membuat daya beli masyarakat kini juga semakin menurun hingga 30 persen.

Penyebab ini semua, kata Said Iqbal, adalah UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

"Sekarang inflasi 2,8 persen. Naik upah teman-teman merasakan enggak cuma 1,58 persen, kita semua nombok. Apalagi kalau upah riil. Upah riil atau daya beli kita itu turun 30 persen, penyebabnya adalah Omnibus Law," kata Said selepas mengantar massa buruh aksi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Said menjelaskan, kenaikan upah pekerja sebesar 1,58 persen tidak berbanding sama dengan kenaikan gaji ASN, TNI, dan Polri.

"Ngerasain enggak kemarin naik gaji berapa? Cuma 1,58 persen. Sedangkan inflasi 2,8 persen. Sementara, pegawai negeri naik 8 persen, TNI-Polri naik 8 persen, kita setuju saja. Kenapa kita dikasih 1,58 persen?" kata Said.

Atas kegelisahan para buruh tersebut, Said Iqbal mengatakan, isu kesejahteraan dan kepastian para pekerja di Indonesia ini jauh lebih mengancam dibandingkan isu Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

"Oleh karena itu kawan-kawan, kita ingin memastikan bahwa ancaman ini jauh lebih berat dari isu Tapera, jauh lebih berat dari isu JHT yang katanya mau dikasih nanti masa pensiun, dan jauh lebih berat dari isu-isu perburuhan lainnya," kata Said.

(YNA)

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan menggelar aksi demo serentak di seluruh Indonesia hari ini, Senin (8/7/2024).

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyampaikan, aksi demo buruh ini dilakukan bersamaan dengan sidang lanjutan judicial reviewOmnibus LawUU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon.

“Kami berharap dengan aksi ini, suara para pekerja dapat lebih didengar dan diperhatikan oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang menyidangkan uji materiil omnibus law Cipta Kerja,” kata Said dalam keterangan resminya, dikutip Senin (8/7/2024).

Said yang juga Presiden Partai Buruh itu mengatakan, aksi ini akan berlangsung di berbagai kantor Gubernur, Bupati, dan Walikota seperti di Semarang, Surabaya, Batam, Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, Gorontalo, Banjarmasin, hingga Makassar.

Khusus untuk wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, massa akan berkumpul di Jakarta dengan titik utama Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara.

Sebelumnya, massa akan berkumpul di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta mulai pukul 09.00 WIB, dan mulai melakukan aksi pada 10.00 WIB. Diperkirakan peserta aksi demonstrasi mencapai ribuan orang.

Said menyebut terdapat sejumlah alasan pihaknya melakukan judicial review ke MK. Pertama, konsep upah minimum yang kembali pada upah murah.

Kedua, outsourcing tanpa batasan jenis pekerjaan. Ketiga, kontrak yang berulang. Keempat, pesangon yang murah. Kelima, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipermudah.

Keenam, pengaturan jam kerja yang fleksibel. Ketujuh, pengaturan cuti yang dinilai menambah kerentanan dan diskriminasi di tempat kerja.

Kedelapan, kekhawatiran terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja asing. Kesembilan, hilangnya sanksi pidana sehingga dinilai memberikan kelonggaran bagi pengusaha untuk melanggar tanpa konsekuensi hukum berat.

“Aksi ini diharapkan dapat memberikan tekanan yang kuat kepada pemerintah untuk mendengarkan suara pekerja dan mencabut UU Cipta Kerja yang telah terbukti merugikan,” tegasnya.