TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Hikmah PPMuhammadiyah,Busyro Muqoddas, mengatakan ormas keagamaan itu masih ada kemungkinan mengembalikan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang diberikan Presiden Jokowi.

"Ada satu klausul jika nanti tim yang dipimpin Pak Muhadjir Effendi menemukan itungan berdasarkan kajian-kajian yang lebih banyak mudhoratnya, Muhammadiyah berpotensi akan mengembalikan itu," katanya dalam diskusi di acara podcast Bocor Alus yang digelar Tempo d UGM, Yogyakarta, Senin, 26 Agustus 2024.

Mantan komisioner KPK itu mengatakan, ia dan sejumlah pengurus Muhammadiyah lainnya punya sikap seperti itu.

"Muhammadiyah dalam posisi yang sangat mungkin mengembalikan IUP itu, apalagi kalau izin tambang yang diberikan itu level bekas dengan segala permasalahannya," katanya.

Muhammadiyah bersama PBNU menyatakan menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang batubara. Sementara sejumlah ormas keagamaan lain seperti PGI dan KWI menolaknya.

"Saya tidak tahu kalau ormas-ormas yang lain ya, tetapi di KWI tidak akan menggunakan kesempatan itu karena bukan wilayah kami untuk mencari tambang dan lainnya," kata pimpinan KWI Kardinal Suharyo, 11 Juni 2024.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom mengatakan,mengelola tambang tidak mudah. Ormas keagamaan memiliki keterbatasan, sedangkan dunia tambang sangat kompleks.

Ia mewanti-wanti agar ormas keagamaan tidak mengesampingkan tugas utamanya dalam membina umat dan tidak terjebak dalam mekanisme pasar.

Muhammadiyah Dapat IUP Eks Adaro dan Arutmin

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan wilayah izin tambang ormas untuk Muhammadiyah sudah ditetapkan. Sebelumnya konsesi telah lebih dahulu didapat oleh ormas keagamaan lain, yakni Nahdlatul Ulama (NU).

Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengungkap pengangkutan batu bara di Indonesia penuh suap.

"Proses-proses pengangkutannya dari kapal tongkang satu ke tongkang yang lain dan sebagainya itu sudah dulu ditemukan banyak suap," kata Busyro ditemui di Fisipol UGM, Senin (26/8).

Karena saking banyaknya, kemudian muncul istilah seribu pelabuhan tikus.

"Istilahnya dulu itu pelabuhan tikus, ada seribu pelabuhan tikus, di mana di pelabuhan tikus itu proses-proses pengangkutan batu bara itu tidak fair. Tidak fair itu artinya penuh dengan suap," katanya.

Muhammadiyah sebelumnya telah menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah. Suap seperti ini lah yang ditakutkan Busyro.

Lanjutnya jika dalam prosesnya masih ditemukan suap dalam proses tambang, Muhammadiyah akan mengembalikan Izin Usaha Pertambangan atau IUP.

"Muhammadiyah tidak mungkin main suap. Jadi kalau itu nanti misalnya ditemukan indikasi itu akan mengembalikan (IUP) Muhammadiyah," katanya.

Lanjutnya, tanpa mengelola tambang pun, Muhammadiyah tak akan miskin.

"Dengan dikembalikan itu Muhammadiyah insyaallah bisa tetap membiayai gerakan-gerakannya seperti selama ini tidak akan kekurangan apalagi miskin lah," katanya.