Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten batubara berharap tarif royalti progresif batubara dapat ditinjau ulang mengingat saat ini Indonesia telah masuk di dalam masa kepemimpinan baru, yaitu masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan awalnya tarif ini dikenakan usai disahkannyaPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ia menambahkan ADRO juga berharap agar regulasi di industri batubara dapat membuat perusahaan-perusahaan nasional seperti bisa tetap bisa eksis dan terus memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk royalti, pajak, tenaga kerja, CSR dan lain-lain.
"Saat ini kami tetap menjalankan kegiatan operasional sesuai rencana di tambang-tambang milik perusahaan dengan fokus untuk mempertahankan marjin yang sehat dan kontinuitas pasokan ke pelanggan," tambahnya.
Sebagai tambahan informasi, jika menilik pada laporan keuangan BUMI,pada semester I-2024, perseroan mencatat beban royalti setara Rp3,9 triliun dengan pendapatan Rp13,49 triliun.
Sedangkan ADRO padaparuh pertama tahun ini harus membayarbeban royalti batubara Rp13,23 triliun, dengan besarpendapatan dari segmen batubara senilai Rp50,81 triliun.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten batubara berharap tarif royalti progresif batubara dapat ditinjau ulang mengingat saat ini Indonesia telah masuk di dalam masa kepemimpinan baru, yaitu masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan awalnya tarif ini dikenakan usai disahkannyaPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ia menambahkan ADRO juga berharap agar regulasi di industri batubara dapat membuat perusahaan-perusahaan nasional seperti bisa tetap bisa eksis dan terus memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk royalti, pajak, tenaga kerja, CSR dan lain-lain.
"Saat ini kami tetap menjalankan kegiatan operasional sesuai rencana di tambang-tambang milik perusahaan dengan fokus untuk mempertahankan marjin yang sehat dan kontinuitas pasokan ke pelanggan," tambahnya.
Sebagai tambahan informasi, jika menilik pada laporan keuangan BUMI,pada semester I-2024, perseroan mencatat beban royalti setara Rp3,9 triliun dengan pendapatan Rp13,49 triliun.
Sedangkan ADRO padaparuh pertama tahun ini harus membayarbeban royalti batubara Rp13,23 triliun, dengan besarpendapatan dari segmen batubara senilai Rp50,81 triliun.

Sumber: Reuters | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - DUBAI. Sebuah ledakan gas di sebuah tambang batubara di Provinsi Khorasan Selatan Iran menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai 20 orang. Kecelakaan itu disebabkan oleh ledakan gas metana di dua blok, B dan C, tambang yang dijalankan oleh perusahaan Madanjoo.

"Sekitar 76% batubara negara itu dipasok dari wilayah ini dan sekitar 8 hingga 10 perusahaan besar bekerja di wilayah tersebut termasuk perusahaan Madanjoo," kata Gubernur Provinsi Khorasan Selatan Ali Akbar Rahimi kepada TV pemerintah seperti dikutip dari mengutip Reuters, Minggu (22/90).

Operasi penyelamatan di blok B telah selesai. Dari 47 pekerja yang berada di blok tersebut, 30 orang tewas dan 17 orang terluka.

Sedangkan operasi penyelamatan di blok C telah dimulai. Kepadatan metana di blok tersebut tinggi dan operasi akan memakan waktu sekitar 3-4 jam, tambahnya. Ada 69 pekerja di blok tersebut pada saat ledakan, TV pemerintah melaporkan.

"Tujuh belas orang yang terluka dibawa ke rumah sakit dan 24 orang masih hilang," katanya. mengutip Reuters, Minggu (22/90).

Ledakan itu sendiri terjadi pada pukul 9 malam (1730 GMT) pada hari Sabtu. Presiden Masoud Pezeshkian menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.

"Saya berbicara dengan para menteri dan kami akan melakukan yang terbaik untuk menindaklanjutinya," kata Pezeshkian dalam komentar yang disiarkan televisi.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Hikmah PPMuhammadiyah,Busyro Muqoddas, mengatakan ormas keagamaan itu masih ada kemungkinan mengembalikan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang diberikan Presiden Jokowi.

"Ada satu klausul jika nanti tim yang dipimpin Pak Muhadjir Effendi menemukan itungan berdasarkan kajian-kajian yang lebih banyak mudhoratnya, Muhammadiyah berpotensi akan mengembalikan itu," katanya dalam diskusi di acara podcast Bocor Alus yang digelar Tempo d UGM, Yogyakarta, Senin, 26 Agustus 2024.

Mantan komisioner KPK itu mengatakan, ia dan sejumlah pengurus Muhammadiyah lainnya punya sikap seperti itu.

"Muhammadiyah dalam posisi yang sangat mungkin mengembalikan IUP itu, apalagi kalau izin tambang yang diberikan itu level bekas dengan segala permasalahannya," katanya.

Muhammadiyah bersama PBNU menyatakan menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang batubara. Sementara sejumlah ormas keagamaan lain seperti PGI dan KWI menolaknya.

"Saya tidak tahu kalau ormas-ormas yang lain ya, tetapi di KWI tidak akan menggunakan kesempatan itu karena bukan wilayah kami untuk mencari tambang dan lainnya," kata pimpinan KWI Kardinal Suharyo, 11 Juni 2024.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom mengatakan,mengelola tambang tidak mudah. Ormas keagamaan memiliki keterbatasan, sedangkan dunia tambang sangat kompleks.

Ia mewanti-wanti agar ormas keagamaan tidak mengesampingkan tugas utamanya dalam membina umat dan tidak terjebak dalam mekanisme pasar.

Muhammadiyah Dapat IUP Eks Adaro dan Arutmin

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan wilayah izin tambang ormas untuk Muhammadiyah sudah ditetapkan. Sebelumnya konsesi telah lebih dahulu didapat oleh ormas keagamaan lain, yakni Nahdlatul Ulama (NU).

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah pemerintah menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP), organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menargetkan pengeloaan tambang dapat dimulai pada Januari 2025.

Asal tahu saja, PBNU sebagai ormas keagaamaan pertama yang menerima tawaran pemerintah terkait konsesi tambang akan mengelola tambang batubara eks milik Bakrie Group dalam hal ini PT Kaltim Prima Coal (KPC) dengan luas mencapai 26.000 hektar.

Terkait target pengelolaan tambang tersebut, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan, Bisman Bakhtiar mengatakan bahwa target pengelolaan tambang tersebut bisa saja terjadi pada Januari 2025, namun untuk tahap eksplorasi.

"Untuk eksplorasi mungkin saja tetapi sangat berat waktunya. Kalau untuk operasi produksi tidak mungkin bisa karena masih butuh proses dan waktu," ungkap dia saat dihubungi Kontan, Jumat (23/08).

Menurut Bisman, masih banyak hal yang harus dipenuhi oleh PBNU dalam proses pra-mining. Dari mendapatkan WIUPK harus jadi IUPK, serta banyak persyaratan teknis yang harus dilalui termasuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang penyusunannya juga butuh waktu.

Dengan luas lahan tambang hingga 26.000 hektar, ia juga berkomentar bahwa PBNU tidak akan menggarap sekaligus namun secara bertahap, sedangkan terkait dana yang harus dikeluarkan oleh ormas tersebut menurutnya akan sangat bervariasi.

"Seluas 26.000 tersebut tidak akan digarap sekaligus, namun secara bertahap dan di awal mungkin hanya ratusan hektare yang dibagi dalam beberapa pit area. Dan untuk biaya, akan sangat variatif tergantung kondisi lokasi, luas area dan teknologi yang digunakan," tambahnya.

Namun menurutnya, tidak sulit bagi PBNU untuk mencari kontraktor maupun investor untuk mendukung eksplorasi dan produksi mereka.

"Sesuai ketentuan tidak bisa bermitra dengan pemegang PKP2B awal dan perusahaan afiliasinya. Jadi harus dengan mitra lain. Yang saya kira tidak terlalu sulit cari calon investor dan kontraktor untuk menjadi mitra operasi penambangan batubara," tutupnya.

Adapun, terkait target ini hal senada juga disampaikan oleh Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi yang mengatakan target akan tercapai tergantung dari kualitas kontraktor yang dipilih oleh PBNU.

"Kalau yang melaksanakan adalah kontraktor yang sudah berpengalaman yang sudah memiliki peralatan dan kecukupan dana itu bisa dilakukan. Tapi kalau dilakukan sendiri oleh anak usahnya PBNU, saya ngak yakin, bahkan dalam jangka waktu 2 tahun kalau sendiri belum bisa menghasilkan produksinya," katanya.

Dan sebagai tambahan informasi, dalam Pasal 83A, PP 25/2024 tentang Perubahan Atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, badan usaha ormas keagamaan yang mengelola tambang dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan/atau afiliasinya.

Sehingga PBNU harus mencari peluang kerjasama diluar Bakrie Group dalam hal ini PT Kaltim Prima Coal (KPC).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dikenal memiliki perbedaan kontras.

Satu memiliki ritual Islam konvensional, satunya lagi lebih pada moderasi beragama.

Kedua ormas ini dikenal sulit mencapai satu titik paham. Bahkan sering terjadi tradisi tahunan perdebatan antara kedua ormas ini, yakni ketika penetapan awal bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Waktu Lebaran keduanya kerap berbeda, karena Nahdlatul Ulama menggunakan metode hisab rukyatul hilal, atau bahasa sederhananya pengamatan bulan menggunakan mata.

Sedangkan Muhammadiyah menggunakan hisab wujudul hilal hakiki yang bisa dibilang perhitungan menggunakan ilmu astronomi.

Kasus ini bahkan sempat menyeret kader Nahdlatul Ulama (NU) Andi Pangeran Hasanuddin ke ranah pidana. Pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) karena mengancam akan membunuh warga Muhammadiyah karena tak mengikuti cara pandangnya.

Kala keduanya tak bisa mendapat titik temu dari cara beragama, PBNU dan Muhammadiyah justru memiliki cara pandang yang sama soal usaha tambang.

Pemberian Jokowi untuk Ormas Keagamaan

Sengkarut izin tambang di ormas keagamaan ini bermula dari kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Yahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Aturan itu mengizinkan ormas keagamaan mengelola lahan pertambangan.

Secara spesifik, aturan itu tertuang dalam Pasal 83 A yang membahas soal Izin Usaha Pertambangan Khusus (WUIPK) secara prioritas.

Jokowi beralasan, pemberian izin tambang untuk ormas karena adanya permintaan saat berdialog ke beberapa pondok pesantren dan masjid.

"Banyak yang komplain kepada saya, 'Pak kenapa tambang-tambang itu banyak yang diberikan kepada yang gede-gede? Perusahaan-perusahaan besar? Kami pun kalau diberi konsesi itu juga sanggup kok'", jelas Jokowi saat memberikan keterangan pers usai meresmikan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sebagaimana dilansir keterangan resmi, Jumat (26/7/2024).

"(Itu disampaikan) Waktu saya datang ke pondok pesantren, berdialog di masjid. Itulah yang mendorong kita membuat regulasi agar ormas itu, ormas keagamaan itu diberikan peluang untuk juga bisa mengelola tambang," katanya.

Namun, Jokowi mengingatkan aturan pengelolaan tambang diberikan kepada badan usaha yang ada di dalam ormas.

Baik badan usaha berbentuk perseroan (PT), persekutuan komanditer (CV) ataupun lainnya.

Ormas pertama yang menyambut dengan riang gembira izin tambang ini adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, PBNU membutuhkan usaha tambang tersebut untuk menghidupi organisasinya.

Pergolakan di Muhammdiyah

Sebelum akhirnya menerima izin tambang, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dilanda gelombang penolakan dari beberapa badan otonomnya.

Kajian awal penolakan diterbitkan oleh Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) PP Muhammadiyah.

Ketua MHH PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo mengatakan, aktivitas pertambangan memiliki risiko lingkungan dan konflik sosial yang tinggi. Sebab itu, para pimpinan PP Muhammadiyah diwanti-wanti untuk berhati-hati dengan tawaran pengelolaan tambang tersebut.

Suara penolakan juga terus digaungkan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah.

Ketua Divisi Pendidikan LHKP Muhammadiyah, Usman Hamid bahkan menyinggung Muktamar Ke-48 Muhammadiyah pada 2022.

"Kalau dilihat dari seluruh hasil muktamar Muhammadiyah, mestinya jelas menolak. Karena di dalam Muktamar Muhammadiyah di Surakarta saya kira menjelaskan secara baik problem kemanusiaan secara universal, tentang kehancuran ekologis, tentang kemunduran politik di Indonesia," ujar Usman di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Usman mengatakan, izin tambang untuk ormas keagamaan jelas sangat berseberangan dengan keyakinan agama Islam yang merupakan dasar hukum yang dipegang oleh Muhammadiyah.

Begitu juga LPPA Aisyiyah yang menolak dengan keras izin tambang karena dinilai akan memperburuk kondisi perempuan di area sekitar tambang.

Suara penolakan itu terus berlangsung, bahkan satu hari sebelum pengumuman resmi PP Muhammadiyah menerima izin tambang.

Kepala Divisi Lingkungan Hidup dan Manajemen Bencana PP Aisyiyah, Hening Parlan mengatakan, ketimbang ikut-ikutan dalam urusan tambang, seharusnya PP Muhammadiyah bisa fokus pada isu transisi energi.

Hening beralasan, usaha tambang yang ada di Indonesia tidak memiliki prospek yang pasti dan jelas.

Ditambah, ada komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi penggunaan energi fosil di tahun 2040 mendatang.

Menerima izin tambang untuk dakwah ekonomi

Pada Minggu (28/7/2024) kemarin, PP Muhammadiyah akhirnya mengambil keputusan setelah dua bulan tak bersuara dengan kebijakan izin tambang untuk ormas ini.

Dari rapat konsolidasi yang digelar di Yogyakarta, PP Muhammadiyah memutuskan menerima izin tambang untuk menjalankan dakwah ekonomi.

Risalah hasil rapat itu dibacakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.

"Keputusan Muktamar Ke-47 Muhammadiyah di Makassar 2015 mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tabligh dan bidang dakwah lainnya," kata Abdul Muti.

Selain itu, PP Muhammadiyah berjanji akan berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan dan akan menerapkan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam.

Setelah risalah dibacakan, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berjanji akan mengembalikan izin yang mereka terima jika di kemudian hari usaha tersebut terbukti memiliki lebih banyak keburukan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang heran mengenai pembentuan panitia khusus (pansus) haji menjadi artikel populer di Kompas.com, Minggu (28/7/2024).

Artikel populer selanjutnya mengenai Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy menjadi Ketua Tim Pengelolaan Tambang Muhammadiyah.

Artikel populer lainnya terkait Presiden Joko Widodo yang bakal berkantor di Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN), mulai Senin (29/7/2024) selama tiga hari ke depan.

Berikut ulasan selengkapnya:

1. PBNU Mengaku Bengong Pansus Haji Dibentuk, Gus Yahya: Ada Apa, Kok Tiba-tiba?

Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan tidak ada masalah pelaksanaan ibadah haji 2024 yang menjadi alasan cukup untuk pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji oleh DPR.

Yahya meyakini masyarakat pun juga tidak melihat ada permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji kemarin.

"Ya kami melihatnya enggak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini. Dan masyarakat saya juga bisa melihat lagi," ujar Yahya dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7/2024).

Yahya mengatakan, ada banyak jemaah haji asal Indonesia yang bisa ditanya mengenai pengalaman selama berhaji di tahun 2024 ini.

Dia menyebut, jika diperlukan, dibuat saja survei terkait kepuasan penyelenggaraan haji 2024, dengan respondennya yaitu jemaah itu sendiri.

Baca selengkapnya: PBNU Mengaku Bengong Pansus Haji Dibentuk, Gus Yahya: Ada Apa, Kok Tiba-tiba?

2. Muhammadiyah Ambil Izin Kelola Tambang, Muhadjir Effendy Didapuk Jadi Ketua Pengelolaan

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengumumkan Muhadjir Effendy menjadi Ketua Tim Pengelolaan Tambang Muhammadiyah.

Hal ini diumumkan Muhadjir dalam rapat konsolidasi nasional PP Muhammadiyah yang digelar di Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).

Haedar menyebut, dipilihnya Muhadjir sudah melalui pencermatan pihaknya.

"Kami sekaligus karena sikap kewaspadaan, keseksamaan, kecermatan yang kami lakukan menyusun tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Prof Muhadjir Efendy," kata Haedar dikutip dalam tayangan Youtube Muhammadiyah Channel, Minggu.

Baca selengkapnya: Muhammadiyah Ambil Izin Kelola Tambang, Muhadjir Effendy Didapuk Jadi Ketua Pengelolaan

3. Presiden Jokowi Bakal Berkantor di IKN Selama 3 Hari

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal berkantor di Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN), mulai Senin (29/7/2024) besok selama tiga hari ke depan.

Hal ini disampaikan Deputi Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden M Yusuf Permana.

"Rencana tiga hari," kata Yusuf dalam keterangannya, Minggu (28/7/2024).

Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo saat berkantor di IKN. Keduanya berangkat dari Jakarta pada siang hari ini. Keduanya akan bermalam di Kantor Presiden IKN malam ini.

"Hari ini Bapak Presiden dan Ibu Negara akan bermalam di Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara," kata Yusuf.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengatakan jika Muhammadiyah menerima untuk mengelola tambang eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), uang dari hasil pertambangan itu akan digunakan untuk kepentingan umat.

"Kalau Muhammadiyah ini duitnya untuk umat. Kita akan membuat sekolah lagi, membuat kampus lagi," ungkap Azrul saat ditemui Kontan di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (26/07).

Muhammadiyah tambah dia, saat ini punya 183 perguruan tinggi, belum lagi ditambah dengan sekolah dan rumah sakit.

"183 Perguruan Tinggi dan tidak kurang dari 10.000 sekolah Muhammadiyah, itu akan kita support," tambahnya.

Kemudian saat disinggung soal reklamasi kawasan tambang jika nantinya Muhammadiyah menerima, Azrul mengatakan pihaknya akan menggunakan dana reklamasi yang berasal dari perusahaan tambang sebelumnya.

"Ini (reklamasi) sudah ada aturan. Perusahaan tambang, sebagai catatan, sebelum dia dapat IUP, dia sudah harus menyetor uang ke negara. Termasuk uang reklamasi, jadi Muhammadiyah akan kejar dana reklamasi itu," tambah Azrul.

Ia menambahkan dana reklamasi juga nilainya akan sangat besar karena jumlah tambang di Indonesia juga bayak.

"Kan banyak nih, lubang-lubang (tambang) kan. Duitnya itu harus dikembalikan ke daerah itu. Harus dikembalikan. Bangka Belitung, Kalimantan, harus kembalikan ke sana. Sehingga bisa pulih seperti sediakala lagi," tutupnya.