Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina (Persero) bekerja sama dengan perusahaan Jepang yakni JOGMEC dan JAPEX melakukan injeksi C02 melalui teknologi CO2-EOR sebagai bagian dari Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS).

Implementasi teknologi CCUS diharapkan dapat mendukung pencapaian target tersebut dengan secara efektif menyimpan CO2 dan mengurangi polusi atmosfer. Injeksi CO2 dalam metode Enhanced Oil Recovery (EOR) akan meningkatkan laju ekstraksi minyak yang berkontribusi pada peningkatan produksi migas Pertamina.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar dalam penerapan teknologi CCUS dan EOR untuk mengurangi emisi dan menjaga keamanan energi. Proyek CCUS di Lapangan Sukowati Bojonegoro Jawa Timur ini menjadi contoh sekaligus akselerasi pengembangan teknologi di lapangan-lapangan Migas lain di Indonesia.

“Keberhasilan proyek ini diharapkan dapat menjadi model bagi inisiatif serupa di masa depan, dan dapat menciptakan efek multiplier yang positif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” jelas Nicke dalam keterangan resmi, Senin (14/8).

Nicke menambahkan, proyek ini juga menciptakan peluang investasi dengan secara pararel melakukan upaya peningkatan produksi dan juga secara potensial menyimpan CO2 yang besar, Indonesia dapat menarik investasi dalam proyek-proyek CCUS, terutama dari negara-negara maju, seperti dalam hal ini Jepang, Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kapasitas penyimpanan CO2 tetapi juga mendorong inovasi dalam industri terkait.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan kerja sama dengan JOGMEC dan JAPEX merupakan komitmen Perusahaan dalam mempercepat penerapan teknologi CCUS di lapangan migas Pertamina.

“Kerja sama strategis dengan Jepang telah berhasil dilakukan di Lapangan Jatibarang Indramayu dan sekarang dilanjutkan di Lapangan Sukowati, Bojonegoro Jawa Timur," ujar Fadjar.

Injeksi C02 menggunakan teknologi peralatan yang didesain khusus secara tepat untuk melakukan injeksi CO2 dengan volume 100 ton per hari selama 25 hari. Injeksi C02 dilakukan di SKW-26 dengan fase liquid atau gas pada tekanan sumur sebesar 1000 – 1500 psi.

Fadjar menambahkan, injeksi C02 inter-well injection merupakan uji coba tahap kedua setelah injeksi tahap pertama yang dilakukan dengan metode huff and puff di Lapangan Sukowati pada akhir tahun 2023.

“Setelah dilakukan injeksi tahap kedua, Pertamina akan melakukan evaluasi terhadap peningkatan produksi migas untuk nantinya dilakukan penerapan penuh teknologi CCUS dengan CO2-EOR di Lapangan Sukowati serta dilanjutkan di lapangan migas lainnya,” imbuh Fadjar.

Selain di Sukowati Jawa Timur, lanjut Fadjar, Pertamina bersama mitra tengah menerapkan implementasi teknologi CCS/CCUS di berbagai lapangan migas seperti di Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Asri Basin, Jatibarang, Gundih, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Subholding Upstream Pertamina melaksanakan Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) Tentang Penjajakan Potensi dan Implementasi ISO dalam Penyelenggaraan Proyek Carbon Capture Storage (CCS)/ Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) dengan PT Sucofindo.

Untuk diketahui, teknologi CCS/CCUS merupakan tren baru dalam menghadapi transisi energi demi mencapai target Net Zero Emission global.

Melalui penguatan kerja sama ini, PHE dan Sucofindo akan mematangkan dan menyiapkan rancangan model komersial terkait sertifikasi untuk pengembangan CCS/CCUS di fasilitas produksi atau area kerja PHE.

“Kami yakin teman-teman Sucofindo sesuai dengan keahliannya, bisa mensupport kami dari sisi ISO dan dari sisi sertifikasi nanti Kedepannya. Karena kami melihat, kalau bisa dalam negeri, kenapa harus ke luar negeri lagi terkait sertifikasi ini,” terang Akbar, VP Upstream Innovation PHE dalam keterangan resmi, Selasa (6/8).

Direktur Keuangan dan Investasi PHE, Dannif Danusaputro, menyampaikan inisiatif yang strategis sekali bagi PHE, karena pada intinya ini adalah salah satu inisiatif yang tidak hanya untuk mengurangi emisi CO2, tapi juga berpotensi untuk membuat bisnis baru untuk upstream yang cukup besar, karena Indonesia itu bisa berpotensi menjadi Hub untuk CO2 storage.

“Di sini saya melihat peran dari Sucofindo sangat penting, karena melakukan sertifikasi, melakukan assessment, ini proyek yang benar-benar harus bisa diterima oleh pihak internasional,” imbuh Dannif.

Direktur Layanan Industri PT Sucofindo Budi Utomo, juga menyampaikan bahwa keterlibatan Sucofindo dalam proyek ini merupakan salah satu komitmen perusahaan sebagai sinergi sesama BUMN dalam mendukung upaya pemerintah melaksanakan program dekarbonisasi.

Ia melanjutkan, hal tersebut sesuai dengan RJPP BUMN 2025 -2034, dalam tema strategis 2034 bahwa BUMN menjadi pelopor ekonomi hijau, khususnya pada program CCS/ CCUS.

”Kami mensupport PHE untuk pengembangan CCS/ CCUS dalam skala nasional dan internasional melalui peranan Sucofindo, sebgai lembaga TIC, dan berlandaskan SNI ISO SNI ISO 27914, SNI ISO TC 27915, SNI ISO TC 27918, dan SNI ISO TC 27923, sesuai dengan skema CCS/CCUS,” ujar Budi Utomo.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT PLN (Persero) siap mengimplementasikan teknologi Carbon Capture Storage (CCS) sebagai upaya dekarbonisasi di sektor ketenagalistrikan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN telah menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk mengurangi emisi karbon dalam mewujudkan Net Zero Emissions 2060 salah satunya dengan mengembangkan teknologi CCS.

“PLN memegang peranan penting dalam transisi energi Indonesia ke energi bersih. Kami telah memiliki peta jalan transisi energi yang komprehensif dan berkomitmen untuk menjalankan peta jalan tersebut untuk mencapai Net Zero Emissions pada 2060,” terang Darmawan dalam keterangan resmi, Sabtu (3/8).

Darmawan menambahkan sebagai perusahaan pionir yang menerapkan teknologi CCS sektor kelistrikan di Indonesia, PLN telah menggandeng berbagai mitra internasional dalam studi pengembangan teknologi CCS di 5 pembangkit listrik.

"Tantangan dalam menjalankan transisi energi sangat besar, untuk itu kolaborasi yang kuat antar komunitas global sangat dibutuhkan. Kami telah menggandeng berbagai mitra internasional untuk melakukan studi implementasi CCS di 4 PLTU dan 1 PLTGU milik kami," ujar Darmawan.

Sementara itu Executive Vice President (EVP) Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PLN, Warsono dalam paparannya menerangkan bahwa saat ini 37,6 Gigawatt (GW) pembangkit telah memenuhi syarat untuk penerapan CCS dan 19 GW secara teknis layak dan diprioritaskan untuk implementasi CCS.

"CCS akan memainkan peran penting dalam upaya dekarbonisasi sektor pembangkitan listrik. Dalam hal ini, PLN menyiapkan implementasi CCS untuk total kapasitas 2 GW pada tahun 2040 dan 19 GW pada tahun 2060," jelasnya.

Untuk mensukseskan hal tersebut, PLN menggandeng mitra seperti JERA dan JGC, INPEX, serta Karbon Korea dalam studi penerapan CCS di PLTU maupun PLTGU milik PLN. Pembangkit yang menjadi percontohan penerapan CCS di antaranya PLTU Suralaya Unit 1-4, PLTU Suralaya Unit 5-7, PLTU Indramayu, PLTGU Tambak Lorok, dan PLTU Tanjung Jati B.

"Kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat penting untuk implementasi CCS di masa depan. Untuk pilot plan-nya, kami telah melakukan studi dengan beberapa pemangku kepentingan terkait penerapan CCS ini," pungkas Warsono.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerapan teknologi penangkap dan penyimpanan karbon alias carbon capture and storage (CCS) menarik minat investor asing.

Pasalnya, Indonesia memiliki potensi cadangan penyimpanan karbon hingga 630 gigaton (GT) dan CCS pun dapat memberikan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) yang signifikan, yaitu sekitar US$ 478 miliar dan membuka lebih dari 53.000 lapangan pekerjaan hingga 2050.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, investor asing tertarik membenamkan investasi untuk bisnis CCS di Indonesia. Investor tengah membidik penerapan CCS di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, Banten.

"Teknologi yang akan digunakan menyimpan emisis CO2 di PLTU Suralaya akan terpasang dalam baru siap 2027," kata Luhut dalam 2nd International & Indonesia Carbon Capture and Storage (IICCS) Forum 2024 di Jakarta, (31/7).

Luhut menuturkan bahwa Indonesia memiliki peran sentral dalam investasi teknologi CCS melalui berbagai proyek, di antaranya, proyek Tangguh, Teluk Bintuni, Papua Barat dan di Cekungan Sunda-Asri, Jawa Barat.

"Ada peluang investasi senilai US$ 1,2 miliar. Kita lagi hitung berapa sih angka yang bisa didapat dari potensi CCS kita. Pasalnya, kita punya 630 gigaton kapasitas penyimpanan CO2," tutur Luhut.

Selain itu, Luhut menegaskan dirinya akan menjadi pemimpin mempercepat aturan turunan CCS yang dibutuhkan.

Sementara itu, Staf khusus Menteri ESDM Bidang Strategi Percepatan Penerapan Energi Transisi dan Pengembangan Infrastruktur Energi, Ego Syahrial mengatakan, Teknologi emisi low carbon yang inovatif seperti CCS dapat dipasang dalam kondisi tertentu untuk memanfaatkan bakar fosil dan memanfaatkan rencana kita untuk mengecepat reaksi emisi dalam transisi ke lingkungan yang lebih bersih.

"Sekarang ada 15 proyek CCS CCUS di Indonesia di berbagai kawasan. Dengan total sumber daya penyimpanan lebih dari 500 gigaton, kita percaya Indonesia memiliki kesempatan untuk mengembangkan CCS/CCUS perkembangan bisnis. Proyek yang berpotensi memiliki jangkauan yang mencapai target 2030," ungkap Ego.

Secara terpisah, Founder dan Advisor ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto menilai, langkah pemerintah untuk mempercepat aturan turunan CCS merupakan langkah yang baik agar dalam aturan turunannya disiapkan skema dan model bisnisnya di setiap sektor.

"Di PLTU misalnya, kan akan beda dg di hulu migas. Di hulu migas, agar djadikan bagian dari operasi kegiatan perminyakan. Di sektor lain, mestinya investasi ini dikategorikan sbg bagian dari upaya pencapaian NZE, sehingga ada insentif fiskal dan kemudahan non-fiskal yang bisa diberikan," ungkapnya kepada Kontan, Rabu (31/7).

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertamina New and Renewable Energy (NRE) tengah menjajaki kerja sama untuk penerapan teknologi penangkap dan penyimpanan karbon alias carbon capture and storage (CCS) dengan produsen baja asal Asia yang beroperasi di Indonesia senilai antara US$ 200 juta-US$ 300 juta per satu ton CO₂ per tahun.

Head of CCUS Development Program Pertamina New & Renewable Energy, Bayu Prabowo menyatakan, pihaknya terbuka untuk kerja sama CCS dengan berbagai pemain. Pada akhir Juli, Pertamina NRE akan merilis perjanjian CCS dengan perusahaan tersebut. Namun, dia belum mau memberikan nama perusahaan tersebut.

"Kami baru akan launching beritanya dengan salah satu prominent steel company di dunia yang punya operasi di Indonesia. Satu hingga dua minggu lagi akan launching beritanya. Akhir Juli," kata Bayu saat ditemui Kontan.co.id, Kamis (4/7).

Bayu menambahkan, perjanjian kerja sama ini masih berbentuk studi atau kajian berupa masukkan untuk kebijakan pengembangan CCS untuk Indonesia maupun negara asal perusahaan baja.

Investasi kerja sama ini diperkirakan sekitar US$ 200 juta-US$ 300 juta per satu ton CO₂ per tahun. "Investasinya, kalau untuk capturing itu mungkin di angka, ini harus saya cek ya, angkanya sekitar US$ 200 juta-US$ 300 juta," ungkapnya.

Bayu bilang Pertamina akan memperluas kerja sama CCS dengan cara yang lebih utuh mulai dari capturing carbon, transportasi, sampai storing akan dilakukan di Indonesia. Kerja sama dengan pihak lain dinilai penting terutama negara lain dengan ekonomi yang lebih maju dari Indonesia.

Sebelumnya Kontan mencatat, PHE telah melakukan penandatanganan Pre-Liminary Agreement dengan ExxonMobil di dalam salah satu agenda kegiatan Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA CONVEX) ke-48 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City.

Pre-Liminary Agreement ini merupakan salah satu perjanjian turunan dari Head of Agreement (HoA) antara pihak ExxonMobil - Pertamina – PHE yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 lalu.

Direktur Pengembangan & Produksi, Awang Lazuardi mengatakan, melalui penguatan kerja sama ini, PHE dan ExxonMobil akan mematangkan dan menyiapkan rancangan model komersial untuk pengembangan hub CCS/CCUS regional di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) dengan potensi untuk menyimpan CO2 domestik dan internasional melalui Asri Basin Project CCS Hub yang berada di Wilayah Kerja PHE OSES.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Parulian Paidi Aritonang meminta pemerintah untuk mewadahi kepentingan yang lebih luas terkait dengan aturan carbon capture storage (CCS) guna menangkap peluang ekonomi, terutama pada sektor ketenagalistrikan.

“Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi permintaan listrik yang terus meningkat sambil mengurangi jejak karbon. Pemerintah juga harus menjaga agar harga listrik tetap terjangkau bagi konsumen dan dunia usaha,” ujar Parulian, saat menggelar FGD Pemanfaatan Teknologi CCS dengan para pakar di Jakarta.

Diketahui, FGD ini diselenggarakan menyusul terbitnya dua regulasi penting terkait CCS, yaitu Perpres No. 14/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon serta Permen ESDM No. 2/2023 tentang Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Menurut Parulian, teknologi CCS memiliki potensi tidak hanya untuk menyimpan emisi karbon dari pembangkit listrik tetapi juga untuk mendukung percepatan transisi energi di Tanah Air.

“Saya berharap FGD ini dapat menghasilkan kajian kelayakan, potensi manfaat, tantangan, serta bagaimana teknologi ini dapat membantu meminimalkan risiko kenaikan tarif listrik yang penting bagi perekonomian masyarakat.”

Masih dalam FGD, Haposan Napitupulu Expert Advisor PT ESSA, menyatakan bahwa implementasi CCS pada bisnis hulu migas tidak mengalami kendala karena biayanya sudah diakomodasi dalam cost recovery.

“Namun, ini berbeda dengan sektor hilir seperti ketenagalistrikan, industri, dan transportasi yang tidak memiliki mekanisme cost recovery,” tegas Haposan.

Menurutnya, Kementerian ESDM perlu memetakan wilayah kerja migas yang sudah tidak optimal atau depleted reservoir dan membuka data fasilitas permukaan bagi penghasil karbon untuk dimanfaatkan sebagai penyimpanan karbon yang dihasilkan industri hilir.

Diketahui, saat ini belum ada landasan hukum khusus yang mengatur mekanisme pelaksanaan CCS di sektor ketenagalistrikan. Peraturan yang ada, seperti Perpres No 14/2024, hanya mengatur skema penyelenggaraan CCS di sektor hulu. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus untuk penanganan emisi CO2 dengan pemanfaatan teknologi CCS di sektor ketenagalistrikan agar tidak berdampak pada peningkatan BPP.

Sementara itu, Asisten Deputi Energi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi RI, Ridha Yasser, menjelaskan bahwa implementasi CCS di berbagai sektor memegang peranan penting dalam upaya mengurangi emisi karbon dunia.

“Saat ini, pemerintah terus berupaya menyediakan regulasi menyeluruh untuk implementasinya di lapangan. CCS akan diimplementasikan aturannya, dan ini dalam rangka kita bersaing dengan negara lain untuk mendapatkan peluang penerapan skema karbon sebagai agenda global,” ungkap Ridha.

Ketua Asosiasi Praktisi Hukum Migas dan EBT, Didi Setyadi, menekankan pentingnya memanfaatkan reservoir karbon yang dimiliki Indonesia untuk kepentingan dalam negeri. Dirinya juga menyoroti tantangan dari sisi ekonomis penerapan teknologi baru ini.

"Kita harus mengikuti, mengadopsi,

menerapkan teknologi yang baru itu. Kan di situ harus menambahkan biaya. Nah apakah biaya ini kemudian ekonomis atau tidak ekonomis dibandingkan dengan harga jual listriknya sendiri. Nah itu kan yang jadi persoalan," jelas Didi.

Menanggapi hal itu, Nurlely Aman Senior Executive Vice President Hukum, Kebijakan, dan Kepatuhan PT PLN (Persero), menyampaikan komitmen PLN untuk mendukung penerapan teknologi CCS di sektor ketenagalistrikan Indonesia.

Namun, ia mengingatkan perlunya memperhatikan implikasi finansial bagi pihak yang bukan pengelola minyak dan gas. Menurutnya, monetisasi depleted well/reservoir yang tidak dimanfaatkan harus dioptimalkan dan regulasi terkait CCS harus ditempatkan dengan tepat, apakah sebagai instrumen penurunan emisi atau tambahan pendapatan negara.

Dengan banyaknya masukan dari berbagai pihak, FGD ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru dan menjadi masukan berharga bagi pemerintah dalam menyusun regulasi yang mendukung pemanfaatan teknologi CCS untuk mendukung transisi energi di Indonesia.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Parulian Paidi Aritonang menyerukan pemerintah untuk memperluas aturan terkait carbon capture storage (CCS) guna menangkap peluang ekonomi, khususnya di sektor ketenagalistrikan.

“Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi permintaan listrik yang meningkat sambil mengurangi jejak karbon. Pemerintah juga harus menjaga agar harga listrik tetap terjangkau bagi konsumen dan dunia usaha,” kata Parulian dalam FGD Pemanfaatan Teknologi CCS, seperti dikutip Minggu (7/7).

FGD ini digelar menyusul terbitnya dua regulasi penting, yakni Perpres No. 14/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon serta Permen ESDM No. 2/2023 tentang Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Menurut Parulian, teknologi CCS tidak hanya menyimpan emisi karbon dari pembangkit listrik, tetapi juga mendukung percepatan transisi energi di Indonesia.

"Saya berharap FGD ini menghasilkan kajian kelayakan, potensi manfaat, tantangan, serta bagaimana teknologi ini dapat membantu meminimalkan risiko kenaikan tarif listrik," tambahnya.

Haposan Napitupulu, Expert Advisor PT ESSA, menyatakan bahwa implementasi CCS pada bisnis hulu migas tidak mengalami kendala karena biayanya sudah diakomodasi dalam cost recovery.

“Namun, ini berbeda dengan sektor hilir seperti ketenagalistrikan, industri, dan transportasi yang tidak memiliki mekanisme cost recovery,” tegasnya.

Ia menyarankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memetakan wilayah kerja migas yang sudah tidak optimal atau depleted reservoir dan membuka data fasilitas permukaan bagi penghasil karbon untuk dimanfaatkan sebagai penyimpanan karbon.

Saat ini, belum ada landasan hukum khusus untuk CCS di sektor ketenagalistrikan. Perpres No. 14/2024 hanya mengatur skema CCS di sektor hulu, sehingga diperlukan regulasi khusus untuk penanganan emisi CO2 di sektor ketenagalistrikan agar tidak berdampak pada peningkatan BPP.

Ridha Yasser, Asisten Deputi Energi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, menekankan pentingnya CCS dalam mengurangi emisi karbon global. “Pemerintah terus berupaya menyediakan regulasi menyeluruh untuk implementasi CCS. Ini penting untuk bersaing dalam skema karbon global,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Praktisi Hukum Migas dan EBT, Didi Setyadi, menekankan pentingnya memanfaatkan reservoir karbon dalam negeri dan menyoroti tantangan ekonomi dari teknologi baru ini.

"Kita harus mengadopsi teknologi baru, namun perlu dipertimbangkan apakah biaya ini ekonomis dibandingkan harga jual listriknya," jelas Didi.

Nurlely Aman, Senior Executive Vice President Hukum, Kebijakan, dan Kepatuhan PT PLN (Persero), menyampaikan komitmen PLN untuk mendukung penerapan CCS di sektor ketenagalistrikan Indonesia, tetapi mengingatkan perlunya memperhatikan implikasi finansial bagi pihak yang bukan pengelola minyak dan gas.

Menurutnya, monetisasi depleted well/reservoir harus dioptimalkan dan regulasi CCS harus ditempatkan dengan tepat, baik sebagai instrumen penurunan emisi atau tambahan pendapatan negara.

FGD ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru dan masukan berharga bagi pemerintah dalam menyusun regulasi yang mendukung pemanfaatan teknologi CCS untuk mendukung transisi energi di Indonesia.