TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menanggapi rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang ingin mengenakan pajak karbon (carbon tax). Tanggapan ini dia sampaikan ketika menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno tentang kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah itu.

“Carbon tax itu sesuatu yang sudah given (terberi), tapi dari Kemenperin tugas kami adalah carbon tax jangan sampai merugikan sektor industri,” kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2024, yang dipantau Tempo secara daring.

Agus menjelaskan, pajak karbon pasti akan berkaitan dengan produk-produk hijau dan jehak karbon. Namun fokus dia adalah menjaga daya saing industru tidak boleh terlalu cepat terganggu. “Saya pakai istilah terlalu cepat ya,” kata Agus.

Sri Mulyani sebelumnya mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan regulasi pajak karbon sebagai upaya mengurangi emisi karbon dan mendukung keberlanjutan lingkungan di Indonesia. "(Penerapan pajak karbon, sedang) kami siapkan terus building block-nya, dari sisi peraturan dan regulasinya," kata Sri Mulyani di sela menghadiri Indonesia Net-Zero Summit (INZS) di Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa persiapan untuk pajak karbon mencakup berbagai aspek, termasuk peraturan, regulasi, serta kesiapan perekonomian dan industri sehingga apabila kebijakan itu diterapkan dapat berjalan secara efektif. "Persiapan mengenai, kesiapan dari sisi perekonomian dan industrinya," ujarnya.

Dia juga menyoroti bahwa mekanisme pasar karbon yang sudah ada saat ini merupakan langkah awal penting dalam mengontrol emisi. Sistem itu sebagai alat untuk menilai dan membatasi emisi karbon, yang akan mendukung komitmen pengurangan emisi di masa depan. "Tapi kan sekarang sudah ada karbon market melakukan cap and trade. Saya rasa itu juga merupakan mekanisme yang bisa terus diakselerasi untuk bisa menciptakan komitmen terhadap berapa emisi yang harus tetap dikontrol," ucap Menkeu.

Walaupun demikian, Menteri Keuangan tidak memberikan rincian pasti mengenai kapan pajak karbon akan diterapkan secara resmi.