Bisnis.com, JAKARTA - China bersiap menghadapi persaingan sengit antara negaranya dengan Amerika Serikat dalam empat tahun ke depan dalam masalah perdagangan, teknologi, dan keamanan seiring dengan semakin besarnya kemungkinan Donald Trump menjadi Presiden AS baru.

Dalam Pilpres 2024, Trump menunjukkan kemenangan di sebagian besar wilayah dengan perolehan suara yang lebih besar secara nasional dibandingkan dengan empat tahun lalu, berdasarkan hasil pemungutan suara.

Para ahli strategi China mengatakan bahwa meskipun mereka mengharapkan retorika yang lebih berapi-api dan berpotensi melumpuhkan tarif dari Trump, beberapa pihak mengatakan kebijakan luar negerinya yang isolasionis dapat memberikan ruang bagi Beijing untuk memperluas pengaruh globalnya.

"Beijing mengantisipasi persaingan yang ketat dalam pemilu AS. Meskipun kemenangan Trump bukanlah hasil yang diinginkan China dan menimbulkan kekhawatiran, hal ini bukan hal yang tidak terduga," kata Tong Zhao, Senior Fellow di Carnegie Endowment for International Peace dikutip dari Reuters pada Rabu (6/11/2024).

Dia melanjutkan, pemerintah China kemungkinan akan berusaha mempertahankan hubungan pribadi yang ramah dengan Trump, sambil mengintensifkan upaya untuk memproyeksikan kekuatan dan kekuatan China.

Ancaman Tarif Trump

Trump telah mengusulkan tarif terhadap impor China lebih dari 60% dan para analis mengatakan prospek perang dagang telah mengguncang kepemimpinan China.

China mengekspor barang senilai lebih dari US$400 miliar per tahun ke AS dan ratusan miliar lebih komponen untuk produk yang dibeli orang Amerika dari negara lain.

“Beijing sangat mewaspadai potensi kembalinya perang dagang di bawah Trump, terutama karena China saat ini menghadapi tantangan ekonomi internal yang signifikan,” kata Zhao.

Zhao melanjutkan, China juga memperkirakan Trump akan mempercepat pemisahan teknologi dan rantai pasokan, sebuah langkah yang dapat mengancam pertumbuhan ekonomi Negeri Panda dan secara tidak langsung berdampak pada stabilitas sosial dan politik China.

Sebagai tanggapannya, China kemungkinan akan mengintensifkan dorongannya untuk mencapai swasembada teknologi dan ekonomi yang lebih besar, sambil merasakan tekanan yang lebih besar untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara seperti Rusia, tambahnya.

“Ke depan, Beijing kemungkinan akan menyusun daftar tawar-menawar dan trade-off kepentingan yang jelas yang dapat mereka ajukan dengan Washington, dengan harapan bahwa China dapat fokus pada permasalahan ekonomi dalam negeri yang sangat dibutuhkannya sementara perhatian Trump tertuju pada hal lain,” kata Brian Wong, asisten profesor di Universitas Hong Kong.

Kekosongan Kekuatan Global

Adapun, Wong menyebut China kemungkinan akan memperkuat hubungan dengan negara-negara Selatan atau global south, Eropa dan Asia Timur Laut jika Trump menang. Hal ini mengingat kebijakan luar negeri Trump yang transaksional, isolasionis, anti-globalis dan anti-multilateral.

Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri India Narendra Modi mencapai pemulihan hubungan yang jarang terjadi pada bulan lalu, sementara Beijing secara tentatif telah menghubungi pemerintahan baru Jepang pada musim gugur ini setelah hubungan yang tegang selama bertahun-tahun.

“China mengharapkan pemerintahan Trump yang kedua untuk lebih melepaskan diri dari perjanjian dan komitmen internasional, sehingga menciptakan peluang bagi China untuk memperluas pengaruhnya dalam kekosongan kekuasaan yang sedang berkembang,” tambah Zhao.

Trump telah membuat bingung Taiwan yang memerintah secara demokratis dengan mengatakan Taiwan harus membayar Washington untuk pertahanannya dan bahwa Taiwan telah mengambil alih bisnis semikonduktor AS.

“Pemerintahan Biden menerapkan taktik tekanan tinggi terhadap China di Taiwan, dengan pasukan AS ditempatkan di Taiwan dan bahkan menjual senjata ke Taiwan… sebuah terobosan besar terhadap kebijakan Taiwan yang dilakukan pemerintahan Trump sebelumnya,” kata Shen Dingli, seorang pakar hubungan internasional di Shanghai.

Dia menambahkan, Trump kemungkinan besar tidak akan memberikan dukungan yang sama kepada Taiwan di masa depan.

IDXChannel - Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada Jumat menekankan perlunya bagi AS untuk mempertahankan kebijakan iklim yang stabil dan peningkatan kerja sama, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri China.

Pernyataan Wang tersebut untuk menyoroti kemajuan terkini dalam diskusi iklim bilateral yang dilakukan dalam pertemuannya dengan John Podesta, penasihat senior Presiden AS Joe Biden tentang kebijakan iklim internasional.

"Sejak awal tahun ini, tim perubahan iklim dari kedua belah pihak telah berkomunikasi secara intensif dan telah mencapai sejumlah hasil kerja sama yang pragmatis," katanya.

Dia mendesak AS untuk "menjaga stabilitas kebijakan" dan "menghindari proteksionisme dan sekuritisasi menyeluruh" dalam menghadapi tantangan global.

Menteri tersebut menekankan bahwa kerja sama iklim "merupakan bagian integral hubungan AS-China" dan dialog penting dilakukan untuk mengimplementasikan konsensus yang dicapai pada pertemuan puncak di San Francisco antara para pemimpin kedua negara.

Sementara itu, Podesta juga menyuarakan sentimen tersebut, menggambarkan kerja sama perubahan iklim sebagai komponen penting hubungan AS-China dan upaya multilateral global.

Wang menegaskan kembali komitmen China untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan rendah karbon, dengan menegaskan bahwa Beijing "pasti akan melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan dan mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan" dalam mengatasi perubahan iklim.

(Dian Kusumo Hapsari)

IDXChannel - Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jens Stoltenberg, Jumat (6/9), meminta China untuk menghentikan dukungannya untuk Rusia.

"China tidak dapat terus mengobarkan konflik militer terbesar di Eropa tanpa berdampak pada kepentingan dan reputasi Beijing," kata Stoltenberg di Oslo, mendesak semua sekutu NATO untuk mempertahankan dukungan mereka bagi Ukraina.

Dia menekankan bahwa cara tercepat untuk mengakhiri perang adalah dengan memberi Ukraina bantuan militer yang dibutuhkan untuk menang.

"Presiden Putin harus menyadari bahwa dia tidak dapat menang di medan perang tetapi harus menerima perdamaian yang adil dan abadi di mana Ukraina tetap menjadi negara yang berdaulat dan merdeka," kata Stoltenberg.

Dia memuji Norwegia atas kontribusi mereka terhadap kelompok tempur multinasional NATO di Lithuania, misi pengawasan udara, dan peningkatan anggaran pertahanannya.

"Norwegia akan mencapai, dan benar-benar melampaui, pedoman NATO sebesar dua persen untuk anggaran pertahanan, dan menurut rencana jangka panjangnya, negara itu akan terus meningkatkan anggaran pertahanannya secara signifikan," katanya.

Sekretaris Jenderal NATO itu juga memuji Norwegia atas dukungannya terhadap Ukraina, termasuk penyediaan sistem pertahanan udara canggih, jet tempur F-16, dan kemampuan militer canggih lainnya.

"Komitmen jangka panjang Norwegia terhadap Ukraina menjadi contoh peran penting yang harus dimainkan oleh semua Sekutu," tambahnya.

(Dian Kusumo Hapsari)

IDXChannel - Pejabat senior AS dijadwalkan mengunjungi China pekan ini, kata pemerintah AS, hari Senin (12/8). Kunjungan itu bertujuan untuk menjaga stabilitas hubungan kedua ekonomi terbesar di dunia di tengah memanasnya ketegangan perdagangan.

Pertemuan di Shanghai itu akan dilangsungkan di bawah kelompok kerja keuangan (financial working group/FWG) yang dibentuk tahun lalu, di mana kedua negara akan membahas stabilitas keuangan, masalah terkait data lintas batas, serta perang melawan fentanil.

Pertemuan itu akan dilakukan pada hari Kamis dan Jumat, 15-16 Agustus 2024. Delegasi AS akan dipimpin oleh Brent Neiman, wakil menteri keuangan bidang keuangan internasional.

Para pejabat kementerian keuangan akan didampingi perwakilan dari Bank Sentral Amerika (Federal Reserve) dan Komisi Sekuritas dan Bursa (Securities and Exchange Commission).

Kelompok keuangan itu akan dipimpin secara bersama-sama dengan wakil gubernur Bank Rakyat China Xuan Changneng.

“Kami ingin agar pertemuan FWG ini mencakup pembicaraan mengenai stabilitas keuangan, masalah yang berkaitan dengan data lintas batas, pinjaman, dan pembayaran, usaha sektor swasta untuk memajukan keuangan transisi, serta langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil untuk mengembangkan komunikasi di kala terjadi tekanan finansial,” urai Neiman.

Ia menambahkan, pertemuan para pejabat ekonomi AS dan China itu dilangsungkan berdasarkan panduan Presiden AS Joe Biden dan Menteri Keuangan AS Janet Yellen “untuk membangun jalur komunikasi yang langgeng sambil mengelola hubungan kita secara bertanggung jawab” dengan Beijing.

Para pejabat juga diperkirakan akan mendiskusikan kemungkinan perbaikan undang-undang antipencucian uang China, menurut Kementerian Keuangan AS.

Pertemuan itu akan menjadi pertemuan kelima bagi kelompok kerja keuangan tersebut, dan merupakan yang kedua kalinya digelar di China.

Kelompok kerja itu diluncurkan pada tahun 2023 bersamaan dengan kelompok kerja ekonomi, yang bertanggung jawab kepada Yellen dan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng.

Kunjungan ke Shanghai pekan ini dilakukan setelah Yellen sendiri melakukan pertemuan tingkat tinggi di Beijing dan Guangzhou pada bulan April, di mana ia memperingatkan dengan tegas risiko kelebihan kapasitas industri China – sebuah isu yang telah ditepis oleh pejabat China.

Pemerintahan Biden juga berupaya mencegah pengiriman bahan kimia prekursor yang digunakan untuk membuat fentanil ke Amerika.

Sebelumnya, pemerintah telah menyoroti keberhasilan diplomasi dengan China, termasuk apa yang menurut para pejabat merupakan tindakan keras pertama Beijing dalam beberapa tahun terakhir terhadap produsen bahan kimia prekursor obat penyebab epidemi kecanduan di AS.

(Dian Kusumo Hapsari)

IDXChannel - Amerika melarang lagi impor barang-barang dari lima perusahaan China, karena tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Uighur.

Itu menurut sebuah postingan pemerintah, sebagai bagian dari upayanya untuk melarang barang-barang yang dibuat atas kerja paksa dari perusahaan yang menjadi bagian dari rantai pasokan AS.

Perusahaan-perusahaan itu termasuk Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings yang berpusat di Hong Kong dan induknya, Century Sunshine Group Holdings, yang memproduksi pupuk magnesium dan produk campuran magnesium. Perusahaan lain termasuk anak perusahaan Zijin Mining Group, Xinjiang Habahe Ashele Copper Co, yang menambang logam nonferrous (non ferum atau non besi).

Perusahaan-perusahaan yang menjadi sasaran tidak segera memberi komentar. Perusahaan tersebut dimasukkan ke dalam Daftar Entitas Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur, yang membatasi impor terkait dengan apa yang disebut AS sebagai genosida yang dilakukan terhadap etnis minoritas di wilayah Xinjiang, China barat.

Daftar itu kini mencakup lebih dari 70 entitas, terkait dengan produk-produk termasuk pakaian dari katun, suku cadang otomotif, lantai vinil, dan panel surya.

Daftar tersebut mengidentifikasi mereka yang bekerja dengan pemerintah Daerah Otonomi Uighur di Xinjiang untuk merekrut dan mengangkut warga Uighur, Kazakh, Kyrgyzstan atau anggota kelompok teraniaya lainnya keluar dari wilayah itu.

Para pejabat AS mengatakan, pihak berwenang China membangun kamp kerja paksa untuk warga Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya di Xinjiang. Beijing menyangkal adanya pelanggaran apa pun.

(Dian Kusumo Hapsari)