Bisnis.com, JAKARTA - Tarif impor AS yang lebih tinggi terhadap barang-barang China dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Di sisi lain, hal ini juga berpotensi memaksa China untuk fokus ke konsumen dalam negeri.

Tim Analis Goldman Sachs Inc. yang dipimpin oleh Xinquan Chen dalam laporan yang dikutip Jumat (1/11/2024) menyebut, jika terjadi tarif yang lebih tinggi, Beijing akan terpaksa meningkatkan dukungan fiskal untuk lebih meningkatkan permintaan domestik.

Chen mengatakan, gelombang stimulus pemerintah tahun ini – yang mencakup program tukar tambah peralatan rumah tangga dan dukungan real estate – sudah siap untuk menggeser pertumbuhan tahun depan ke arah yang sama.

“Jika barang-barang China menghadapi tarif AS yang lebih tinggi tahun depan, hal ini akan menekankan pergeseran ke arah permintaan domestik,” tulis laporan tersebut dikutip dari Bloomberg, Jumat (1/11).

Analis Goldman memperkirakan tarif sebesar 20% terhadap barang-barang China jika Trump memenangkan kursi kepresidenan. Hal ini akan mengurangi produk domestik bruto (PDB) Negeri Panda tersebut sebesar 0,7% dan berdampak pada pembentukan modal dan ekspor.

Dalam hal ini, mereka juga memperkirakan China akan menoleransi pelemahan yuan untuk memitigasi dampaknya, memperluas program penggantian barang dan peralatan rumah tangga, dan memberikan bantuan tunai yang ditargetkan kepada beberapa rumah tangga.

Analis dan investor semakin melihat pejabat China lebih banyak beralih ke konsumsi hanya jika gambaran perdagangan semakin melemah. Investor veteran Asia Weijian Shan, ketua eksekutif PAG, juga mengatakan lingkungan eksternal yang sulit akan mendorong para pejabat untuk memprioritaskan konsumsi yang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

China telah mengidentifikasi penurunan permintaan sebagai tantangan utama sejak 2021 dan berulang kali berjanji untuk mendorong konsumsi pada pertemuan Politbiro, sebuah badan yang terdiri dari pejabat tinggi China.

Banyak ekonom – termasuk penasihat kebijakan dan mereka yang bekerja di lembaga swasta – telah mengusulkan pemberian uang tunai kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran selama beberapa tahun terakhir, namun sejauh ini Beijing tidak menunjukkan tanda-tanda akan menerapkan saran tersebut.

Organisasi-organisasi termasuk Dana Moneter Internasional (IMF) juga menyerukan penyeimbangan kembali ekonomi di China agar tidak terlalu bergantung pada investasi dan perdagangan. Adapun, AS juga ikut serta mengkritik kelebihan pasokan dalam perekonomian China.

Bagi Beijing, meningkatnya permusuhan dari AS dan langkah-langkah yang membatasi China dalam bidang teknologi utama semakin memperkuat tekad Presiden Xi Jinping untuk memprioritaskan kemandirian teknologi dan sektor manufaktur.

Para pemilih AS akan pergi ke tempat pemungutan suara pada hari Selasa dalam pertarungan antara Donald Trump dan Kamala Harris. Mantan presiden tersebut mengatakan dia mungkin akan mengenakan tarif terhadap barang-barang China lebih dari 60% jika terpilih.

Bisnis.com, JAKARTA — Impor batu bara China digadang-gadang memecahkan rekor pada 2024. Mampukah katalis itu mendongkrak saham batu bara Indonesia mulai dari ADRO, ITMG, hingga PTBA?

Impor batu bara China dilaporkan bergerak memecahkan rekor tertinggi untuk periode 2024 dengan posisi Indonesia sebagai pemasok terbesar.

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menanggapi terkait aturan pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) terhadap produk impor ubin keramik dari China. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2024 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengapresiasi langkah pemerintah sebagai bentuk perlindungan dari tindak perdagangan yang curang. Namun, besaran tarif bea masuk ini masih di bawah harapan pihaknya.

"Kami tetap memandang positif meskipun besaran BMAD yang ditetapkan hanya berkisar 35% - 50%, di mana besaran tarif tersebut masih di bawah harapan Asaki yang bisa menyerupai negara-negara lain seperti Mexico dan Amerika Serikat dengan besaran diatas 100%," kata Edy melalui keterangan resminya, Rabu (16/10/2024).

Meski begitu, dia menilai penetapan tarif BMAD ini akan menjadi awal kebangkitan kembali industri keramik nasional yang telah tercedera berat hampir 10 tahun terakhir yang berakibat pada sejumlah pabrik berhenti berproduksi serta tingkat utilisasi produksi nasional mengalami penurunan.

Edy melihat usai penerapan BMAD atas impor ubin keramik asal China serta terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 36 Tahun 2024 tentang SNI Wajib akan segera memulihkan tingkat utilisasi produksi keramik nasional naik ke level 67-68% di akhir tahun 2024 dari sebelumnya 63%. Bahkan pihaknya memasang target utilisasi produksi nasional tahun 2025 di level 80% dan tahun 2026 di kisaran level 90%.

Dia menjelaskan saat ini kapasitas produksi terpasang industri keramik nasional menempati posisi 4 besar produsen keramik dunia dengan kapasitas produksi sebesar 675 juta meter persegi per tahun, di bawah China, India, dan Brazil.

"Namun, secara kapasitas produksi aktual kita masih tertinggal dan berada di nomor 8 besar dunia. Asaki menargetkan tahun 2025 bisa masuk sebagai Top 5 Manufacturing Countries versi Ceramic World Review," jelas Edy.

Edy optimistis dengan terbitnya BMAD, SNI Wajib dan BMTP akan menarik investasi baru, baik dari domestik maupun luar negeri, terutama investor dari China. Pihaknya juga siap menyambut kehadiran pemain-pemain baru yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dan menciptakan lapangan kerja baru.

Menurut Edy, kesempatan untuk ekspansi terbuka lebar di mana tingkat konsumsi keramik per kapita Indonesia masih di bawah rata-rata konsumsi keramik dunia per kapita yang berada di level 2,5 m2/kapita dan rata-rata konsumsi keramik per kapita di Malaysia dan Thailand sudah di atas 3 m2/kapita. Bahkan, Vietnam dan China sudah di atas 5 m2/kapita.

Melalui penetapan tarif ini, dia berharap Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan optimis dapat mendukung program pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di dalam pembangunan rumah rakyat 3 juta per tahun. Sebab, program tersebut membutuhkan produk-produk bahan bangunan seperti ubin keramik, genteng keramik dan sanitary ware.

"Asaki berharap perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atau safeguard juga bisa tepat waktu di bulan November mendatang, karena sangat dibutuhkan untuk melengkapi presentase BMAD yang kurang maksimal," imbuh dia.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Indonesia masih ketergantungan impor dari China. Impor non minyak dan gas (migas) dari China tercatat yang paling besar.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, impor non migas dari China mencapai US$ 5,98 miliar, atau porsinya 36,68% dari total impor.

“Namun impor non migas dari China turun dibandingkan Agustus 2024 yang mencapai US$ 6,43 miliar,” tutur Amalia dalam konferensi pers, Selasa (15/10).

Negara selanjutnya yakni Jepang dengan total impor non migas pada September 2024 mencapai US$ 1,23 miliar, atau mencapai 7,58% dari total impor. Impor ini tercatat turun bila dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai US$ 1,21 miliar.

Kemudian, Amerika Serikat (AS) mencapai US$ 830 juta, atau mencapai 5,09% dari total impor. Nilai impor dari AS tercatat meningkat bila dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar US$ 68 juta.

Lebih lanjut, Amalia mencatat, impor dari wilayah ASEAN mencapai US$ 83 juta atau mencapai 18,27% dari total impor.

Terakhir, impor dari Uni Eropa mencapai US$ 1,09 miliar, atau mencapai 6,72% dari total impor, dan impor dari negara lainnya mencapai US$ 4,18 miliar, atau mencapai 25,66% dari total impor.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kinerja impor Indonesia mencapai US$ 18,82 miliar pada September 2024, atau turun 8,91% secara bulanan month to month (MtM) bila dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai US$ 20,67 miliar.

kinerja impor tersebut terdiri dari impor minyak dan gas (migas) yang mencapai US$ 2,53 miliar, atau turun 4,53% MtM yang mencapai US$ 2,65 miliar. Serta impor non migas yang nilainya mencapai US$ 16,30 miliar, atau turun 9,55% MtM, bila dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai US$ 16,02 miliar.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada September 2024, total nilai impor mencapai US$ 18,82 miliar. Angka ini turun sebesar 8,91% dibandingkan bulan Agustus 2024.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan penurunan impor tersebut berasal dari migas sebesar US$ 2,53 miliar atau turun sebesar 4,53% secara bulanan. Untuk impor non migas senilai US$ 16,30 miliar dan mengalami penurunan secara bulanan sebesar 9,55%. Meski begitu, secara tahunan nilai impor September 2024 meningkat sebesar 8,55%

"Penurunan nilai impor secara bulanan ini didorong oleh penurunan nilai impor non migas dan juga penurunan nilai impor migas," kata Amalia dalam Konferensi Pers, Selasa (15/10/2024).

Lebih lanjut, seluruh jenis impor Indonesia menurut penggunaan pada September 2024 mengalami penurunan secara bulanan. Amalia menjelaskan nilai impor barang konsumsi turun US$ 126 juta USD atau minus 6,37%.

Kemudian bahan baku penolong yang menyumbang setidaknya 71% dari total impor bulan September 2024 juga ikut turun sebesar US$ 1,44 miliar atau sebesar minus 9,69%. Hal serupa juga terjadi pada barang modal turun sebesar US$ 272,3 juta atau sebesar 7,15%.

"Secara tahunan nilai impor menurut jenis penggunaan mengalami peningkatan barang konsumsi meningkat 11,30%, bahan baku penolong 5,87%, serta barang modal naik 18,44%," jelasnya.

Simak Video: Banjir Produk Impor China, Jokowi Minta Pasar Domestik Dilindungi

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA – Ekspor China diproyeksikan akan mencatatkan pertumbuhan dengan laju paling lambat dalam lima bulan pada September 2024. Hal tersebut ini menunjukkan bahwa produsen tidak lagi terburu-buru melakukan pemesanan menjelang penerapan tarif dari beberapa mitra dagang dan melemahnya permintaan global terhadap barang-barang buatan Negeri Panda

Mengutip Reuters pada Jumat (11/10/2024), data perdagangan yang akan dirilis pada Senin (14/10/2024) pekan depan itu diperkirakan menunjukkan ekspor tumbuh sebesar 6% secara tahunan, menurut perkiraan median 20 ekonom dalam jajak pendapat Reuters.

Pertumbuhan tersebut turun dari laju 8,7% yang tercatat pada periode Agustus 2024 lalu.

Sementara itu, tingkat impor per September 2024 diperkirakan meningkat sebesar 0,9%, atau naik dari 0,5% yang tercatat pada Agustus. Hal tersebut akan mendorong pemerintah China untuk berupaya menghidupkan kembali permintaan domestik.

Sementara itu, surplus perdagangan China pada September diperkirakan sebesar US$89,80 miliar, menurut jajak pendapat, turun dari US$91,02 miliar pada Agustus.

Ekspor China tumbuh pada laju tercepat dalam hampir 1,5 tahun pada Agustus 2024 lalu. Namun, para ekonom memperingatkan bahwa negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut harus menghindari terlalu bergantung pada permintaan global karena mereka berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan secara keseluruhan.

Para pejabat China pada hari Selasa pekan ini mengatakan mereka sepenuhnya yakin mencapai target pertumbuhan ekonomi di sekitar 5% tetapi menahan diri untuk tidak menerapkan langkah-langkah fiskal yang kuat, sehingga mengecewakan investor yang telah mengantisipasi lebih banyak dukungan kebijakan.

Adapun, pada Sabtu (12/10/2024), kementerian keuangan China akan merinci rencana untuk meningkatkan perekonomian pada konferensi pers yang sangat dinantikan.

Aktivitas manufaktur China tercatat menyusut selama lima bulan berturut-turut pada September 2024, dengan pesanan ekspor baru turun ke level terburuknya dalam 7 bulan terakhir. Para analis mengaitkan kinerja ekspor yang kuat pada bulan-bulan sebelumnya dengan pemilik pabrik yang memangkas harga untuk mencari pembeli.

Komisi Eropa pekan lalu melihat mosinya untuk mengenakan bea tambahan pada kendaraan listrik yang dibuat di China hingga 45% disetujui berdasarkan suara yang terbagi di antara negara-negara anggota UE, bergabung dengan AS dan Kanada dalam memperketat tindakan perdagangan terhadap China.

Sementara itu, ekspor Korea Selatan ke China, yang merupakan indikator utama impornya, melambat pada bulan lalu dibandingkan bulan Agustus karena kuatnya permintaan akan semikonduktor.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti masalah overproduksi atau kelebihan produksi yang saat ini dialami oleh industri di China.

Jokowi mengatakan kondisi tersebut membuat sejumlah negara bersiap untuk melindungi pasar domestiknya, termasuk Indonesia. Dia pun mengimbau jajarannya untuk mewaspadai gempuran barang impor murah asal China yang dapat mengancam produk dalam negeri.

"Masuknya produk impor dari China yang masif dengan harga yang jauh lebih murah sehingga kita sebagai negara dengan pasar yang besar dan dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, yaitu 280 juta jiwa harus mampu melindungi pasar domestik kita,” kata Jokowi pada pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 di Hall Nusantara ICE BSD City, Tangerang, Rabu (9/10/2024).

Selain ancaman gempuran barang impor murah asal China, Jokowi juga meminta Indonesia untuk bersiap menghadapi tantangan pelemahan ekonomi global hingga perang dagang.

Dia menekankan bahwa situasi global masih belum pulih sepenuhnya dengan keadaan ekonomi yang masih tumbuh secara lambat. Kondisi tersebut akhirnya berdampak pada kinerja perdagangan.

“Ekonomi global masih tumbuh lambat dikisaran 2,6%—2,7%, inflasi juga masih menghantui banyak Negara. Perkiraan inflasi global di kisaran 5,9%, ditambah perang konvensional dan perang dagang masih terus berlangsung,” ujarnya.

Jokowi mengatakan bahwa keadaan ekonomi yang masih belum pulih itu membuat negara-negara di dunia terus membuat kebijakan restriksi perdagangan.

Dia pun mengklaim bahwa saat ini setidaknya ada 19 negara yang melakukan giat restriksi perdagangan, sehingga kebijakan itu membuat volume perdagangan global justru menjadi semakin lesu.

Kepala Negara melanjutkan bahwa setiap masyarakat harus mampu memasarkan produk, agar mampu menguasai pasar di dalam negeri dan juga terus merambah secara luas di pasar luar negeri.

Dalam upaya memperluas ekspor ke pasar luar negeri, maka Jokowi menegaskan cara-cara konvensional dalam perdagangan tidak dapat lagi dilakukan. Dia mendorong untuk dilakukan digitalisasi.

“Kita harus masuk secara masif ke arah sana untuk memasarkan produk-produk negara kita Indonesia, karena saat banyak negara melakukan restriksi akibat perang dagang, menurut saya di situ ada peluang. Saat banyak negara mengalami inflasi tinggi, menurut saya di sana juga ada peluang,” pungkas Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung fenomena over produksi di China yang membuat banyak negara khawatir pasar domestiknya terancam kebanjiran impor produk Tiongkok.

Hal itu Jokowi sampaikan dalam agenda CleenFeed The 39th Trade Expo Indonesia dengan tema Build Strong Connection With The Best of Indonesia di Hall Nusantara ICE BSD City, Tangerang, Rabu (9/10).

"Banyak negara sudah mulai khawatir dan bersiap melindungi pasar domestiknya dari masuknya produk impor dari China yang masif dengan harga yang jauh lebih murah," kata Jokowi.

Jokowi menyebut sebagai negara dengan pasar besar dan dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, maka Indonesia menurutnya harus mampu melindungi pasar dalam negeri.

Selain melindungi pasar, Jokowi juga menekankan Indonesia harus mampu memasarkan produk sendiri agar ke depan Indonesia mampu menguasai pasar, baik itu dalam negeri hingga luar negeri.

Jokowi juga berpesan agar strategi pemasaran tidak dilakukan dengan cara konvensional, mengingat saat ini sudah memasuki era digital untuk mendukung promosi dan marketing produk.

"Saat banyak negara melakukan restriksi akibat perang dagang, menurut saya di situ ada peluang," kata dia.

Tak hanya itu, inflasi tinggi di negara lain menurutnya juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas sektor perdagangan dan ekspor.

"Kita harus mampu memanfaatkan momentum ini untuk mendorong pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi lagi dan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk-produk kita serta bisa merambah ke pasar yang lebih luas lagi," ujar Jokowi.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN,CO,ID - JAKARTA. Industri kemasan nasional diperkirakan tetap berpotensi tumbuh positif di tengah tantangan pemenuhan bahan baku dan perubahan perilaku konsumen.

Direktur Eksekutif Indonesia Packaging Federation (IPF) Henky Wibawa mengatakan, pihaknya memproyeksikan pertumbuhan kinerja penjualan industri kemasan Indonesia berada di kisaran 2%-3% pada 2024.

Salah satu tantangan yang kini dihadapi oleh industri kemasan adalah penurunan utilitas industri petrokimia yang notabene memproduksi bahan baku kemasan seperti biji plastik.

IPF pun menyoroti kondisi para produsen biji plastik, khususnya PE Polyethylene, yang merasa tersaingi oleh produk-produk impor dari China, terutama dari sisi harga. Dalam pemberitaan sebelumnya pun, produsen petrokimia meminta pemberlakuan safeguard kepada pemerintah untuk membendung impor dari China.

Namun, IPF menolak adanya rencana safeguard tersebut. Sebab, pada dasarnya sekitar 50% PE Polyethylene masih harus diimpor dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan industri kemasan lokal.

Lagi pula, ketidakmampuan produsen petrokimia untuk bersaing dengan produk impor China lebih disebabkan oleh teknologi mereka yang dianggap sudah ketinggalan dan kurang efisien. Padahal, di negara lain seperti China dan Timur Tengah sudah mengadopsi teknologi gas face yang memungkinkan produksi petrokimia tanpa melibatkan naphta.

“Jangan sampai kekalahan dalam bersaing dengan harga jual produk impor ini kemudian dibebankan kepada industri hilir seperti kemasan,” ujar dia, Senin (7/10).

Jika safeguard diberlakukan, tentu para produsen kemasan akan sulit bersaing dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara yang bahan bakunya tidak dikenakan bea masuk tambahan.

Selain itu, perubahan perilaku konsumen juga terus diperhatikan oleh para produsen kemasan dalam negeri. Saat ini, masyarakat urban banyak yang menggemari belanja online atau membeli barang dengan cepat. Tak heran, beberapa supermarket besar tutup, namun minimarket dan e-commerce mampu tumbuh subur. Kondisi ini membuat para produsen kemasan perlu menyesuaikan strategi dan model bisnisnya.

Adapun sektor yang memiliki permintaan tinggi terhadap kemasan saat ini antara lain makanan siap saji, kosmetik, personal care, produk susu, dan kesehatan. “Industri berbasis UMKM juga marak tumbuh,” imbuh Henky.

Sementara itu, PT Panca Budi Idaman Tbk (PBID) mengaku sampai saat ini kegiatan usahanya masih berjalan normal di tengah isu anjloknya kinerja industri petrokimia. Emiten ini senantiasa menjalin hubungan baik dengan para pemasok bahan baku plastik.

“Kami kerja sama dengan lebih dari 20 produsen petrokimia,” tutur Direktur dan Sekretaris Perusahaan PBID Lukman Hakim, Senin (7/10).

Manajemen PBID sendiri memproyeksikan pertumbuhan penjualan dapat mencapai 10% sampai akhir tahun 2024. Perusahaan ini juga membidik perolehan margin laba bersih sekitar 8% sampai 10%.

IDXChannel - Para produsen cognac yang frustrasi di wilayah barat daya Prancis semakin cemas atas ancaman tarif yang mungkin diberlakukan oleh China terhadap minuman brendi asal Eropa.

Langkah tersebut dikhawatirkan oleh para pelaku industri dapat memaksa minuman keras Prancis itu keluar dari pasar China.

Sekitar 800 pengunjuk rasa yang mengendarai traktor dan membawa poster berkumpul di Kota Cognac, Prancis barat daya, pada minggu lalu menuntut penundaan pemungutan suara Uni Eropa yang akan datang untuk memberlakukan bea masuk terhadap kendaraan listrik (EV) asal China.

Protes yang pertama sejak tahun 1998 itu terjadi setelah Beijing menolak untuk mengesampingkan tarif di masa depan menyusul penyelidikan anti-dumping terhadap minuman beralkohol yang diimpor dari Uni Eropa (UE).

Penyelidikan tersebut diluncurkan beberapa bulan setelah UE melakukan penyelidikan terhadap subsidi kendaraan listrik China.

Dan dengan Uni Eropa yang akan melakukan pemungutan suara pada minggu ini untuk memberlakukan tarif pada EV China, para pembuat minuman Prancis khawatir akan konsekuensi pemungutan suara tersebut terhadap mata pencaharian mereka.

“Situasinya mendesak,” kata Anthony Brun, ketua serikat pekerja produsen minuman Cognac. Ia menambahkan bahwa keputusan untuk memungut tarif terhadap EV China “akan membahayakan seluruh industri.”

Asosiasi antarprofesi Cognac, BNIC, baru-baru ini mengatakan pihaknya telah diberitahu bahwa China akan memberlakukan tarif sekitar 35% untuk minuman beralkohol Eropa, sebuah langkah yang dianggap menargetkan Prancis.

Hal tersebut terjadi meskipun Beijing berulang kali menjamin bahwa mereka tidak akan menerapkan tarif sementara setelah menemukan minuman beralkohol Eropa telah diekspor besar-besaran ke China, mengancam industri domestik negara itu dengan “kerugian cukup besar.”

“Selama setahun, kami telah memperingatkan otoritas Prancis dan Eropa tentang risiko ini dan perlunya menghentikan dampak buruk ini,” tulis Brun dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Prancis yang baru, Michel Barnier, tentang ancaman tarif tersebut.

”Kami adalah korban ... Kami tidak didengar,” kata Brun. Ia menulis atas nama serikat pekerja cognac.

Pada bulan Mei, Presiden Prancis Emmanuel Macron berterima kasih kepada mitranya dari China karena tidak mengenakan bea masuk pada cognac Prancis di tengah penyelidikan, dan menghadiahkan beberapa botol minuman mahal tersebut kepada Xi Jinping.

Tetapi bekerja sama dengan pihak berwenang China tidak membuahkan hasil dan menimbulkan biaya jutaan dolar, kata Florent Morillon, kepala BNIC. Tarif dapat memaksa minuman beralkohol Prancis “menghilang dari pasar China,” yang menyumbang seperempat ekspor, tambah Morillon.

Ancaman kehilangan pasar China bisa menjadi nyata bagi beberapa pembuat minuman beralkohol yang mengandalkan keuntungan dari konsumen luar negeri hingga 60 persen. China mengimpor lebih banyak cognac daripada minuman beralkohol lainnya pada tahun 2022, dengan sebagian besar di antaranya berasal dari Prancis, menurut sebuah laporan dari kelompok riset Daxue Consulting.

Produsen Cognac meminta Uni Eropa untuk menunda pemungutan suara pada 25 September mendatang tentang pengenaan tarif pada kendaraan listrik yang diimpor dari China, karena khawatir China akan merespons dengan bea masuk pada brendi Eropa.

“Kami tidak punya jalan keluar,” kata Rodolphe Texier, seorang anggota serikat petani di wilayah Charente, Prancis barat.

“Jika Eropa tidak mendengar kami, kami akan mati,” kata Texier. Ia menambahkan bahwa ia mengkhawatirkan dampak yang meluas di seluruh industri yang dapat berdampak pada semua orang, mulai dari penyuling, pembuat tong penyimpan minuman, hingga pengemudi truk.

Dengan lebih dari 4.400 pertanian dan sekitar 85.000 pekerjaan, industri cognac Prancis sudah berada dalam masalah setelah mengalami penurunan penjualan sebesar 22 persen pada tahun 2023 dan secara dramatis mengurangi zona penanaman anggur baru.

Pembuat brendi Prancis bukan satu-satunya yang berada di bawah tekanan, karena Beijing meluncurkan protes terhadap anak perusahaan Uni Eropa pada beberapa produk susu pada bulan Agustus lalu.

Meskipun pertemuan “pada prinsipnya” telah diatur antara BNIC dan kantor perdana menteri, Florent Morillon mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa ada perasaan “tersandera” oleh Paris dan Brussels.”

“Otoritas Prancis dan Eropa telah memutuskan untuk mengorbankan kami,” tulis kepala serikat pekerja Anthony Brun.

“Tidak memedulikan pekerjaan kami, bobot kami dalam ekonomi lokal, kontribusi kami terhadap perdagangan, dan citra Prancis,” tambahnya.

(Dian Kusumo Hapsari)

Gempuran produk impor asal China masih menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, pakaian impor dari Negeri Tirai Bambu tersebut masih bebas beredar di pasar dalam negeri.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan sekaligus Ketua Pelaksana Pengawasan Barang Impor Ilegal, Moga Simatupang mengungkapkan alasan produk impor masih merajalela. Dia menilai Indonesia merupakan negara kepulauan dengan perairan yang luas. Hal tersebut membuat banyak celah sehingga dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Indonesia ini kan luas banyak celah-celah yang bisa dilakukan oleh oknum tertentu. Modusnya banyak barang-barang masuk secara ilegal, pintunya banyak," kata Moga kepada detikcom, Selasa (13/8/2024).

Kementerian Perdagangan telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal. Sesuai dengan tujuannya, Satgas tersebut menjalankan tugas terkait permasalahan tata niaga impor. Selain itu, satgas juga melakukan pemeriksaan, perizinan usaha, atau persyaratan barang tertentu, seperti standar, SNI, dan pajak.

Dalam pelaksanaannya, Moga menegaskan, fokus tugas Satgas hanya menyasar ke gudang importir. Pihaknya pun telah mengantongi lokasi gudang importir. Namun, saat dilakukan penggerebekan, pihaknya tidak menemukan adanya aktivitas tersebut.

"Ada beberapa kemarin (lokasi gudang importir). Namun, setelah dicek ternyata nggak ada kegiatan di situ. Mereka kan cepat, yang namanya sindikat ini kan bergeraknya cepat sekali. Terus ada juga gudang kita udah dapet titiknya, tapi nggak ada kegiatan. Nah pada saat nggak ada kegiatan kan kita nggak boleh bongkar maksa nanti kita disomasi. Jadi, nggak ada kegiatan di situ selama Satgas ini dibentuk," jelasnya.

Meski begitu, pihaknya terus memantau berkala. Selain memeriksa data yang didapat, dia juga menerima laporan dari masyarakat terkait adanya aktivitas produk impor.

"Jadi intinya Satgas ini bekerja secara berkala ya tim kami mengecek data yang ada dialirkan di sistem kita. Kedua laporan masyarakat. Ketiga terkait dengan pengawasan terpadu bila diperlukan," imbuhnya.

Pemerintah berupaya memberantas serbuan pakaian impor asal China yang dijual dengan harga murah. Namun, pakaian impor tersebut masih bebas diperjualbelikan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan sekaligus Ketua Pelaksana Pengawasan Barang Impor Ilegal, Moga Simatupang mengatakan Indonesia merupakan negara kepulauan dengan perairan yang luas. Hal tersebut membuat banyak celah sehingga dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Indonesia ini kan luas banyak celah-celah yang bisa dilakukan oleh oknum tertentu. Modusnya banyak barang-barang masuk secara ilegal, pintunya banyak," kata Moga kepada detikcom, Selasa (13/8/2024).

Kementerian Perdagangan telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal. Sesuai dengan tujuannya, Satgas tersebut menjalankan tugas terkait permasalahan tata niaga impor. Satgas tersebut juga melakukan pemeriksaan, perizinan usaha, atau persyaratan barang tertentu, seperti standar, SNI, dan pajak.

Moga menegaskan, fokus tugas Satgas menyasar ke gudang importir. Pihaknya telah mengantongi lokasi gudang importir. Namun, saat dilakukan penggerebekan, pihaknya tidak menemukan adanya aktivitas tersebut.

"Ada beberapa kemarin (lokasi gudang importir). Namun, setelah dicek ternyata nggak ada kegiatan di situ. Mereka kan cepat, yang namanya sindikat ini kan bergeraknya cepat sekali. Terus ada juga gudang kita udah dapet titiknya, tapi nggak ada kegiatan. Nah pada saat nggak ada kegiatan kan kita nggak boleh bongkar maksa nanti kita disomasi. Jadi, nggak ada kegiatan di situ selama Satgas ini dibentuk," jelasnya.

Meski begitu, pihaknya terus memantau berkala. Selain memeriksa data yang didapat, dia juga menerima laporan dari masyarakat terkait adanya aktivitas produk impor.

"Jadi intinya Satgas ini bekerja secara berkala ya tim kami mengecek data yang ada dialirkan di sistem kita. Kedua laporan masyarakat. Ketiga terkait dengan pengawasan terpadu bila diperlukan," imbuhnya.