Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku khawatir dengan kebijakan pengenaan bea masuk tambahan, seiring dengan kemenangan Donald Trump yang kembali terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat (AS).

Kendati demikian, Budi menyebut bahwa selama ini produk ekspor Indonesia terus meningkat pada masa pemerintahan Trump.

“Ya memang kan isunya akan ada bea masuk tambahan ya, tetapi saya pikir kalau dulu kan ekspor kita juga meningkat terus waktu Donald Trump,” kata Budi di Pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Untuk itu, dia berharap tidak ada masalah dengan perdagangan ekspor maupun impor Indonesia pasca terpilihnya Trump sebagai Presiden AS.

“Jadi mudah-mudahan tidak ada masalah, mudah-mudahan justru kita mempunyai daya saing untuk itu,” tuturnya.

Budi juga mengaku efek dari kemenangan Trump belum berdampak pada neraca perdagangan Indonesia. “Tidak ada hambatan, bagi kita belum terasa. Tapi saya pikir kita optimis enggak ada masalah,” ungkapnya.

Berdasarkan catatanBisnis, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 53 bulan berturut-turut, dengan surplus neraca dagang senilai US$3,26 miliar pada September 2024. Ini artinya, neraca dagang Indonesia terus mempertahankan tren surplus sejak Mei 2020.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan bahwa ekspor per September 2024 tercatat senilai US$22,08 miliar, dengan nilai impor yang lebih kecil sehingga surplus terjaga.

“Total nilai impor mencapai US$18,82 miliar atau turun 8,91% dari bulan Agustus 2024,” kata Amalia dalam konferensi pers pada Selasa (15/10/2024).

Per September 2024, surplus neraca dagang Indonesia tercatat naik US$0,48 miliar secara bulanan. Angkanya lebih tinggi dari Agustus 2024 senilai US$2,89 miliar, namun lebih kecil dari posisi September 2023 senilai US$3,41 miliar.

Adapun, komoditas yang memberikan sumbangsih surplus utama adalah bahan bakar mineral (HS 27), lemak dan minyak hewan nabati (HS 15), serta besi dan baja (HS 72).

Sepanjang periode Januari–September 2024, ekspor tercatat senilai US$192,85 miliar dan impor senilai US$170,87 miliar, sehingga surplus neraca dagang barang Indonesia periode Januari–September 2024 mencapai US$21,98 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - China bersiap menghadapi persaingan sengit antara negaranya dengan Amerika Serikat dalam empat tahun ke depan dalam masalah perdagangan, teknologi, dan keamanan seiring dengan semakin besarnya kemungkinan Donald Trump menjadi Presiden AS baru.

Dalam Pilpres 2024, Trump menunjukkan kemenangan di sebagian besar wilayah dengan perolehan suara yang lebih besar secara nasional dibandingkan dengan empat tahun lalu, berdasarkan hasil pemungutan suara.

Para ahli strategi China mengatakan bahwa meskipun mereka mengharapkan retorika yang lebih berapi-api dan berpotensi melumpuhkan tarif dari Trump, beberapa pihak mengatakan kebijakan luar negerinya yang isolasionis dapat memberikan ruang bagi Beijing untuk memperluas pengaruh globalnya.

"Beijing mengantisipasi persaingan yang ketat dalam pemilu AS. Meskipun kemenangan Trump bukanlah hasil yang diinginkan China dan menimbulkan kekhawatiran, hal ini bukan hal yang tidak terduga," kata Tong Zhao, Senior Fellow di Carnegie Endowment for International Peace dikutip dari Reuters pada Rabu (6/11/2024).

Dia melanjutkan, pemerintah China kemungkinan akan berusaha mempertahankan hubungan pribadi yang ramah dengan Trump, sambil mengintensifkan upaya untuk memproyeksikan kekuatan dan kekuatan China.

Ancaman Tarif Trump

Trump telah mengusulkan tarif terhadap impor China lebih dari 60% dan para analis mengatakan prospek perang dagang telah mengguncang kepemimpinan China.

China mengekspor barang senilai lebih dari US$400 miliar per tahun ke AS dan ratusan miliar lebih komponen untuk produk yang dibeli orang Amerika dari negara lain.

“Beijing sangat mewaspadai potensi kembalinya perang dagang di bawah Trump, terutama karena China saat ini menghadapi tantangan ekonomi internal yang signifikan,” kata Zhao.

Zhao melanjutkan, China juga memperkirakan Trump akan mempercepat pemisahan teknologi dan rantai pasokan, sebuah langkah yang dapat mengancam pertumbuhan ekonomi Negeri Panda dan secara tidak langsung berdampak pada stabilitas sosial dan politik China.

Sebagai tanggapannya, China kemungkinan akan mengintensifkan dorongannya untuk mencapai swasembada teknologi dan ekonomi yang lebih besar, sambil merasakan tekanan yang lebih besar untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara seperti Rusia, tambahnya.

“Ke depan, Beijing kemungkinan akan menyusun daftar tawar-menawar dan trade-off kepentingan yang jelas yang dapat mereka ajukan dengan Washington, dengan harapan bahwa China dapat fokus pada permasalahan ekonomi dalam negeri yang sangat dibutuhkannya sementara perhatian Trump tertuju pada hal lain,” kata Brian Wong, asisten profesor di Universitas Hong Kong.

Kekosongan Kekuatan Global

Adapun, Wong menyebut China kemungkinan akan memperkuat hubungan dengan negara-negara Selatan atau global south, Eropa dan Asia Timur Laut jika Trump menang. Hal ini mengingat kebijakan luar negeri Trump yang transaksional, isolasionis, anti-globalis dan anti-multilateral.

Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri India Narendra Modi mencapai pemulihan hubungan yang jarang terjadi pada bulan lalu, sementara Beijing secara tentatif telah menghubungi pemerintahan baru Jepang pada musim gugur ini setelah hubungan yang tegang selama bertahun-tahun.

“China mengharapkan pemerintahan Trump yang kedua untuk lebih melepaskan diri dari perjanjian dan komitmen internasional, sehingga menciptakan peluang bagi China untuk memperluas pengaruhnya dalam kekosongan kekuasaan yang sedang berkembang,” tambah Zhao.

Trump telah membuat bingung Taiwan yang memerintah secara demokratis dengan mengatakan Taiwan harus membayar Washington untuk pertahanannya dan bahwa Taiwan telah mengambil alih bisnis semikonduktor AS.

“Pemerintahan Biden menerapkan taktik tekanan tinggi terhadap China di Taiwan, dengan pasukan AS ditempatkan di Taiwan dan bahkan menjual senjata ke Taiwan… sebuah terobosan besar terhadap kebijakan Taiwan yang dilakukan pemerintahan Trump sebelumnya,” kata Shen Dingli, seorang pakar hubungan internasional di Shanghai.

Dia menambahkan, Trump kemungkinan besar tidak akan memberikan dukungan yang sama kepada Taiwan di masa depan.