Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Uni Eropa tidak menginginkan perang dagang dengan Beijing. Sayangnya, menurut Duta Besar Uni Eropa untuk Tiongkok Jorge Toledo pada Sabtu (9/11/2024), perundingan selama lima tahun tidak menghasilkan kemajuan nyata.

Dia menambahkan, kekhawatiran meningkat atas pembatasan akses pasar Tiongkok untuk perangkat medis Eropa.

Mengutip Reuters, gesekan perdagangan antara blok itu dan Tiongkok telah meningkat selama setahun terakhir setelah Uni Eropa meluncurkan penyelidikan terhadap impor kendaraan listrik (EV) buatan Tiongkok.

Kebijakan itu pula yang mendorong Beijing untuk meluncurkan penyelidikan terhadap industri daging babi dan susu Eropa serta mengekang impor brendi.

Tarif baru Uni Eropa hingga 45,3% pada impor EV Tiongkok mulai berlaku minggu lalu.

Selain itu, Uni Eropa meluncurkan penyelidikan terhadap pengadaan publik perangkat medis Tiongkok pada bulan April, yang dengan cepat dikritik Beijing saat itu.

Berbicara di sebuah acara di Shanghai, Toledo mengatakan pembicaraan dengan pembuat perangkat medis Eropa telah menunjukkan bahwa mereka didiskriminasi dalam pengadaan publik Tiongkok.

"Kami telah menemukan bahwa jelas... perusahaan-perusahaan Eropa, yang telah memproduksi peralatan medis di Tiongkok selama dua dekade terakhir, didiskriminasikan terhadap pesaing mereka di Tiongkok dalam pengadaan umum," kata Toledo pada perayaan ulang tahun ke-30 Sekolah Bisnis Internasional Tiongkok Eropa.

"Jika itu benar, dan kami tahu itu benar, kami akan memperlakukan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Eropa dengan cara yang sama seperti kami diperlakukan di sini," katanya.

Tonton:Xi Jinping Beri Peringatan kepada Trump: Soal Perang Dagang, AS akan Kalah dari China

"Kami tidak menginginkan perang dagang. Kami hanya menginginkan transparansi. Kami menginginkan persaingan yang adil," tegasnya.

Washington DC -

Saat kampanye, Donald Trump berjanji akan mengenakan pajak atas semua barang yang diimpor ke AS jika dia kembali ke Gedung Putih. Kini, setelah Trump dipastikan menang Pilpres AS, para pebisnis dan ekonom di seluruh dunia berusaha keras memahami seberapa serius kebijakan perdagangan Trump ini.

Trump memandang pengenaan tarif impor sebagai cara untuk menggeliatkan ekonomi AS, melindungi lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan pajak.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi jika Donald Trump terpilih kembali menjadi presiden maka nilai mata uang AS dan suku bunga acuan bank sentral AS bakal menguat.

"Mata uang dollar AS itu akan kuat, suku bunga Amerika itu akan tetap tinggi, dan tentu saja perang dagang juga masih berlanjut," ujar Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (06/11), seperti dikutip dari Kompas.com.

Hal ini, menurut Perry, bakal berdampak ke seluruh negara terutama negara berkembang seperti Indonesia.

Perry bilang, nilai tukar rupiah bakal melemah karena tertekan oleh penguatan dollar AS sehingga arus modal asing juga akan keluar dari Indonesia.

Sebelumnya, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho, memprediksi kebijakan pembatasan produk-produk China yang diterapkan Trump berpotensi "lebih ekstrem dan akan cukup berdampak bagi Indonesia".

Pajak hingga 20% pada semua barang impor

Di masa lalu, Trump menargetkan tarif pada negara-negara tertentu seperti China, atau untuk industri tertentu, seperti baja.

Namun, janji kampanye Trump yang akan mengenakan pajak sekitar 10% hingga 20% pada semua barang impor diperkirakan akan memengaruhi harga di seluruh dunia.

Bulan lalu, ia tampaknya menyoroti Eropa.

"Uni Eropa kedengarannya sangat bagus, sangat menawan, bukan? Semua negara kecil Eropa yang baik, yang bersatu... Mereka tidak membeli mobil kita. Mereka tidak membeli produk pertanian kita," katanya.

"Mereka menjual jutaan mobil di Amerika Serikat. Tidak, tidak, tidak, mereka harus membayar harga yang mahal."

Saham BMW, Mercedes, dan Volkswagen semuanya turun antara 5% dan 7% setelah Trump dipastikan menang. AS merupakan pasar ekspor terbesar bagi produsen mobil Jerman tersebut.

Aktivitas di pabrik Volkswagen di Wolfsburg, Jerman, pada 2018 (Getty Images)

Dalam kampanyenya, Trump mengatakan tarif adalah jawaban untuk berbagai masalah, termasuk menghalau China dan mencegah imigrasi ilegal.

"Tarif adalah kata yang paling indah dalam kamus," katanya.

Itu adalah senjata yang jelas ingin ia gunakan.

Meskipun sebagian besar retorika dan tindakan ini ditujukan ke China, namun hal itu tidak berakhir di sana.

Beberapa yurisdiksi seperti Uni Eropa saat ini sedang menyusun daftar aksi balasan terhadap AS.

Dalam kampanyenya, Trump mengatakan tarif adalah jawaban untuk berbagai masalah, termasuk menghalau China dan mencegah imigrasi ilegal (Getty Images)

Para menteri Keuangan G7organisasi internasional yang mencakup tujuh negara terbesar di dunia dengan ekonomi maju yang mendominasi perdagangan dan sistem keuangan global, termasuk ASberkata bahwa mereka mencoba mengingatkan Amerika yang dipimpin Trump tentang perlunya sekutu dalam ekonomi dunia karena "idenya bukanlah untuk memulai perang dagang".

Namun, jika "kekuatan yang sangat besar digunakan", Eropa akan segera mempertimbangkan tanggapannya.

Pada masa lalu, Uni Eropa mengenakan tarif terhadap produk ikonik dari AS, seperti motor Harley Davidson, wiski bourbon dan celana jins Levi's sebagai respons atas aturan bea masuk AS terhadap baja dan aluminium.

Pemimpin negara-negara G7, termasuk Trump yang menjabat presiden AS kala itu, dalam KTT G7 di Biarritz, Prancis pada 25 Agustus 2019 (Getty Images)

Seorang bankir bank sentral di zona Euro mengatakan kepada saya bahwa tarif AS sendiri "tidak bersifat inflasi di Eropa tetapi tergantung pada bagaimana reaksi Eropa nantinya".

Bulan lalu IMF menganalisis bahwa perang dagang besar dapat menghantam ekonomi dunia hingga 7%, atau seukuran gabungan ekonomi Prancis dan Jerman.

Selain itu, ada pertanyaan yang sangat besar untuk pemerintah Inggris dalam kemungkinan perang dagang transatlantik ini. Bagaimana Inggris pasca-Brexit harus memposisikan dirinya.

BBC

BBC News Indonesia hadir diWhatsApp,TikTok,X,InstagramdanFacebook.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia.

BBC

Arah perjalanan Inggris selama ini adalah untuk semakin dekat dengan Uni Eropa, termasuk dalam hal standar pangan dan pertanian. Hal ini akan membuat kesepakatan perdagangan yang erat dengan AS menjadi sangat sulit.

Pemerintahan Biden tidak tertarik dengan kesepakatan semacam itu.

Negosiator perdagangan utama Trump yang masih sangat berpengaruh, Bob Lighthizer, bahkan berasumsi bahwa kedekatan Inggris dengan UE telah menghambat terjadinya kesepakatan ekonomi dengan AS.

"Mereka adalah mitra dagang yang jauh lebih besar bagi Anda daripada kami," katanya kepada saya dalam sebuah wawancara.

Baca juga:

• Hal-hal yang mungkin terjadi saat Donald Trump menjabat presiden AS lagi
• Trump menang Pilpres Amerika: Apa artinya bagi Palestina, Rusia, dan China?
• Apa dampak hasil Pilpres Amerika Serikat terhadap Indonesia?

Inggris dapat mencoba untuk tetap netral dan akan berjuang untuk menghindari dampak langsung, terutama untuk perdagangan barang farmasi dan mobil.

Retorika dari pemerintah Inggris mengisyaratkan negara itu dapat mencoba menjadi pembawa perdamaian dalam perang dagang global, tetapi apakah ada yang mendengarkan?

Inggris dapat memilih satu sisi, dengan mencoba dibebaskan dari tarif Trump yang lebih umum.

Para diplomat merasa gembira dengan penasihat ekonomi yang lebih pragmatis bagi presiden terpilih AS itu, yang menyarankan bahwa sekutu yang bersahabat mungkin akan mendapatkan kesepakatan yang lebih baik.

Seorang pria dengan pena di tangannya dan buku catatan sedang melihat layar komputer di Bursa Efek New York pada 6 November 2024 (Getty Images)

Atau, akankah dunia mendapat manfaat lebih jika Inggris bergabung dengan Uni Eropa untuk mencegah penerapan tarif perdagangan semacam itu?

Di luar AS, bagaimana dampaknya?

Jika ekonomi terbesar dunia melakukan proteksionisme massal, akan sulit membujuk banyak negara ekonomi kecil untuk tidak melakukan hal yang sama.

Semua ini masih bisa ditebak. Peringatan Trump bisa diterima begitu saja. Tidak ada yang pasti, tetapi perang dagang yang sangat serius bisa saja dimulai.

• Trump menang Pilpres Amerika: Apa artinya bagi Palestina, Rusia, dan China?
• Donald Trump menang Pilpres Amerika 2024
• Apa dampak hasil Pilpres Amerika Serikat terhadap Indonesia?

(nvc/nvc)

Presiden Prabowo Subianto disebut memerintahkan para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk terus berkoordinasi dalam menghadapi risiko ketegangan perang dagang.

Amanah Prabowo itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut Presiden Prabowo menaruh perhatian khusus dalam potensi ketegangan dunia.

"Presiden Prabowo telah menyampaikan pada para menteri (di Kabinet Merah Putih) untuk terus berkoordinasi di dalam melihat perkembangan dalam sektor manufaktur maupun trade (perdagangan) antarnegara," katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (8/11).

Sri Mulyani turut menyoroti kinerja sektor manufaktur Indonesia, terutama padat karya. Ia mengklaim pada kuartal III 2024 ada perbaikan yang cukup kuat.

Kendati, Ani menekankan Kemenkeu tetap bakal terus melihat bagaimana pertumbuhannya ke depan. Sorotan ini terutama dilakukan di tengah adanya persaingan global.

"Kalau kita lihat trade akan menjadi salah satu isu yang paling menonjol dan kontensius, yang paling tegang dari pergaulan antarnegara," wanti-wanti Ani.

"Karena sekarang hampir semua negara tidak segan menggunakan tarif (impor) atau dalam hal ini perang dagang di dalam menjaga industri maupun perekonomian masing-masing," imbuhnya.

Sang Bendahara Negara itu menegaskan potensi sikut-sikutan tersebut yang mesti menjadi perhatian Indonesia.

Selain itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut ada mandat lain yang diberikan Prabowo kepada Kemenkeu, yakni mengatur penggunaan aset dan anggaran. Ini termasuk untuk kementerian/lembaga (K/L) baru di Kabinet Merah Putih.

Mandat tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024. Aturan turunan dari beleid tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024 yang dikeluarkan pada 4 November 2024.

"Jadi, sudah dimulai proses untuk pembagian anggaran dan seterusnya. Secara bersamaan juga kita memantau perpres mengenai K/L, satu per satu sudah mulai keluar. Ini menjadi pedoman bagi alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan dikeluarkan pada akhir November atau awal Desember 2024," ungkap Suahasil.

"Berbagai macam program quick win dari Bapak Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sebagian yang telah masuk di APBN 2025 berarti akan dikeluarkan dalam bentuk DIPA dan dijalankan sejak mulai awal pelaksanaan APBN 2025. Yang masih belum masuk, masih di dalam perencanaan dan digodok K/L," tandasnya.

JAKARTA - Perusahaan-perusahaan asing dari Amerika Serikat (AS), Korea Selatan, dan Jerman menyatakan komitmen mereka terhadap pasar dan rantai pasok China selama pameran impor besar di Shanghai. Hal itu menandakan bisnis global bertaruh besar terhadap pasar China meskipun potensi perang dagang baru di depan mata setelah kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS.

Pada sebuah acara China International Import Expo, sejumlah perusahaan menunjukkan bagaimana mereka berinvestasi dalam kecerdasan buatan (AI) dan berbagai teknologi digital di seluruh rantai pasokan mereka di daratan, sambil menekankan pentingnya pasar meskipun terjadi perlambatan ekonomi dan risiko geopolitik.

Konglomerat AS 3M, yang memproduksi berbagai produk mulai dari barang industri hingga rumah tangga, mengatakan bahwa mereka menggunakan solusi cerdas seperti lengan robot di lini produk otomotifnya di China untuk melacak parameter produk dan memberikan rekomendasi kepada pelanggan berdasarkan kebutuhan mereka. Perusahaan ini mendirikan bisnisnya di China 40 tahun lalu dan memiliki tujuh pabrik di negara itu.

Rantai pasokan yang dilokalkan memberikan manfaat untuk pengembangan dan manufaktur, menurut Jack Xiong, direktur operasi penelitian dan pengembangan 3M di Tiongkok Raya.
"Ini membantu perusahaan mengembangkan produk yang dekat dengan kebutuhan pelanggan lokal dan meningkatkan kecepatan respons dalam rantai pasokan," ujarnya dikutip dari South China Morning Post, Sabtu (8/11/2024).

Kim Nam-kook, manajer umum investasi dan operasi di E-Land Group, perusahaan fesyen dan ritel terbesar di Korea Selatan, mengatakan bahwa mereka telah melakukan investasi yang signifikan untuk mengadopsi teknologi pintar dalam rantai pasokan mereka di Tiongkok.

"Ukuran pasar China cukup besar untuk menghasilkan 10 hingga 20 persen dari total penjualan luar negeri beberapa perusahaan Korea," kata Kim. "Bahkan di bawah fluktuasi pasar, pangsa tersebut mutlak."

"Bagi beberapa perusahaan Korea yang telah beroperasi di pasar China selama lebih dari 10 tahun, alasan mengapa mereka tidak melepaskan pasar tersebut adalah karena pasar tersebut cukup besar dan tidak tergantikan," tambahnya.

Data-data ini menunjukkan bagaimana bisnis asing telah memberikan mosi tidak percaya pada pasar daratan di tengah meningkatnya kekhawatiran akan potensi pemisahan diri antara China dan negara-negara lain di dunia. Setelah kemenangan Trump dalam pemilu, ada kekhawatiran yang berkembang bahwa perusahaan multinasional akan mengurangi investasi di China, yang pernah dianggap sebagai pabrik dunia.

Pada hari Kamis, E-Land memamerkan berbagai jenis robot yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan logistik di E-Innovation Valley, sebuah kawasan industri seluas 350.000 meter persegi di distrik Minhang, Shanghai, yang berfungsi sebagai kantor dan pabrik perusahaan di Tiongkok.

Perusahaan yang masuk ke China pada 1994 ini mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu mereka mulai mengadopsi robot yang dibuat oleh perusahaan teknologi daratan untuk membantu memproduksi, menyortir, dan membawa pakaian. Perusahaan ini juga menggunakan sistem logistik pintar untuk mengelola produksi.

Sekitar 300 hingga 400 orang bekerja untuk sistem logistik dan pergudangan pabrik antara tahun 2015 dan 2017, tetapi sejak perusahaan mulai menggunakan mesin-mesin cerdas, investasi tenaga kerjanya telah berkurang 30 hingga 40 persen, menurut Kim.

Voith, produsen Jerman yang membuat komponen mekanik untuk kereta api dan truk, serta peralatan untuk industri pembuatan kertas dan pembangkit listrik tenaga air, mengatakan bahwa permintaan untuk produk-produk khusus mereka tetap kuat. Perusahaan ini masuk ke China pada awal abad ke-20 dan memperoleh 20 persen dari pendapatannya di negara ini. Namun Voith tidak menarik diri dari China seperti yang dilakukan oleh beberapa perusahaan.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Perang dagang kendaraan listrik antara Uni Eropa dan Tiongkok semakin memanas.

Pada Rabu (30/10/2024), Reuters melaporkan, Beijing telah menginstruksikan produsen mobil Tiongkok untuk menghentikan investasi di negara-negara Eropa yang mendukung tarif yang lebih tinggi untuk kendaraan listrik Tiongkok.

Peringatan itu muncul setelah laporan awal bulan ini menemukan bahwa produsen mobil Tiongkok berencana untuk berhenti berekspansi di Eropa.

Ini merupakan aksi tindakan pembalasan pertama yang dilakukan China setelah Uni Eropa menyelesaikan kenaikan tarif hingga 45,3

% pada kendaraan listrik buatan Tiongkok pada hari Rabu setelah negosiasi tarif antara kedua elah pihak gagal menemukan titik temu.

Namun, Beijing mengambil pendekatan wortel dan tongkat (carrots and stick), yang tampaknya memberi penghargaan kepada negara-negara yang abstain atau memberikan suara menentang tarif kendaraan listrik yang lebih tinggi.

Dalam kunjungan diplomatik minggu ini, Finlandia dijanjikan akses bebas visa bagi warganya ke Tiongkok dan kerja sama yang lebih besar dalam energi hijau.

Pendekatan Tiongkok memperdalam perpecahan di Eropa

Pemungutan suara blok tersebut mengenai tarif untuk kendaraan listrik Tiongkok menggarisbawahi perpecahan antara negara-negara anggotanya.

"Dan ini menjadi musik di telinga para pembuat kebijakan Tiongkok," tulis seorang pakar di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri.

Negara-negara seperti Jerman dan Hongaria, yang keduanya sangat bergantung pada Tiongkok untuk perdagangan dan investasi asing, memiliki pendapat yang berbeda dengan anggota UE yang lebih agresif seperti Prancis.

"Beijing telah lama menjadikan perpecahan sekutu Barat sebagai prioritas dalam upaya untuk mencegah munculnya kebijakan Eropa yang lebih berani atau bahkan tindakan bersama AS-UE, seperti kontrol ekspor pada teknologi penting, terhadap Tiongkok," tambah pakar tersebut.

Sementara itu, The New York Times memberitakan, bea masuk baru Uni Eropa untuk kendaraan listrik Tiongkok ditetapkan secara bertahap tergantung pada perusahaannya.

Menurut catatan analis di Rhodium Group, bea masuk yang berada di bawah angka 40% kemungkinan tidak akan cukup tinggi untuk memperlambat keuntungan yang diperoleh produsen mobil Tiongkok di pasar UE, naik dari 3% pada tahun 2022 menjadi 20% tahun ini.

Bahkan jika bea masuk menghapus sebagian atau seluruh keuntungan dari beberapa kendaraan listrik, analis menambahkan, ada kemungkinan produsen kendaraan listrik akan bersedia melepaskan keuntungan dalam jangka pendek dan menjual dengan kerugian untuk mendapatkan pangsa pasar di pasar kendaraan listrik terbesar kedua di dunia.

Tonton:China Tak Bisa Lagi Andalkan Ekspor untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

"Pada akhirnya, UE tidak akan memperoleh keuntungan dari menaikkan bea masuk melampaui titik tertentu," jelas analisa tersebut.

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID -Mari intip kembali deretan kebijakan luar negeri Donald Trump yang cukup kontroversial kala dirinya menjabat Presiden AS 2017-2021.

Trump kembali bersaing dalam pemilu Presiden AS tahun 2024. Hasilnya sangat positif. Trump berhasil meraih 301 suara elektoral. Kandidat hanya butuh 270 suara elektoral untuk bisa memastikan kemenangan.

Rivalnya dari Partai Demokrat tahun ini, Kamala Harris, hanya mampu mengumpulkan 226 suara elektoral.

Meski belum dilantik, potensi kebijakan luar negeri Trump mulai diraba oleh banyak pengamat. Trump diprediksi akan kembali mengambil sejumlah langkah kontroversial seperti pada masa jabatan pertamanya.

Kebijakan Luar Negeri Donald Trump

Selama menjabat pada periode 2017-2021, Trump tak henti melahirkan kebijakan luar negeri yang kontroversial.

Langkah Trump kerap membuat stabilitas politik internasional goyah, dampaknya bahkan masih terasa hingga saat ini.

Jelang pemilu AS tahun ini, rekam jejak Trump kembali jadi sorotan. Berikut adalah sejumlah kebijakan luar negeri kontroversial Trump selama menjadi Presiden AS:

Keluar dari TPP

Salah satu langkah awal Trump adalah menarik AS keluar dari Kemitraan Trans-Pasifik atau Trans-Pacific Partnership (TPP) pada tahun 2017.

Perjanjian perdagangan berisi 12 negara itu berfokus pada negara-negara Asia dan diperjuangkan eksistensinya oleh pendahulu Trump, Barack Obama.

Travel Ban untuk Negara Mayoritas Muslim

Masih di tahun pertamanya, Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang warga negara dari sejumlah negara mayoritas Muslim melakukan perjalanan ke AS selama sembilan puluh hari.

Kebijakan yang kerap disebut sebagai "Muslim Ban" ini berlaku untuk negara seperti Iran, Irak, Libya, Sudan, Suriah, Yaman, dan masih banyak lagi.

Menyerang Suriah

Pada April 2017, Trump mengizinkan serangan rudal jelajah terbatas terhadap Pangkalan Udara Shayrat yang dikuasai rezim.

Alasannya, AS hendak melakukan pembalasan atas penggunaan senjata kimia sarin oleh Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam serangan terhadap warga sipil.

Tonton:Rusia Penasaran Apakah Kemenangan Trump Bisa Mengakhiri Perang Ukraina

Keluar dari Paris Agreement

Keraguan Trump pada perubahan iklim dan pemanasan global membuatnya menarik AS keluar dari perjanjian iklim Paris Agreement yang lahir tahun 2015.

Menurut Trump, aturan pembatasan emisi karbon yang ada dalam perjanjian tersebut bisa merugikan AS secara ekonomi.

Mengakui Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel

Trump melanggar kebijakan AS selama puluhan tahun mengenai konflik Israel-Palestina dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Keputusan ini memicu banyak kemarahan, terutama dari negara-negara mayoritas Muslim.

Perang Dagang dengan China

Pada November 2018, AS mengenakan tarif terhadap barang-barang dari China senilai US$250 miliar, sementara China mengenakan tarif terhadap produk-produk AS senilai US$110 miliar.

Pada KTT G20 di Buenos Aires, Argentina, Trump dan Presiden China Xi Jinping menyetujui gencatan senjata.

Sayangnya, perang dagang ini kembali memanas pada tahun 2019.

Keluar dari Kesepakatan Nuklir Iran

Trump mengumumkan AS keluar dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), perjanjian tahun 2015 mengenai program nuklir Iran.

Trump mengumumkan bahwa AS akan menerapkan kembali dua sanksi terhadap Iran yang telah dihapuskan seiring implementasi perjanjian tersebut.

Ketegangan antara AS dan Iran akibat kebijakan Trump tersebut masih terasa hingga sekarang.

Keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB

AS keluar dari dewan ini dengan alasan adanya "bias kronis terhadap Israel” dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh berbagai anggota, termasuk China dan Venezuela.

Mendamaikan Israel dan Negara Arab

Trump jadi penengah dari upaya normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan beberapa negara Arab.

Trump menyebut peristiwa tersebut sebagai “fajar Timur Tengah yang baru.” Para ahli mengatakan kesepakatan itu semakin mempersatukan Israel dan negara-negara Teluk Arab melawan Iran.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -BANGKOK. Pada Kamis (7/11/2024), Menteri Perdagangan Thailand Pichai Naripthaphan mengatakan, perekonomian Thailand akan diuntungkan dari perang dagang AS-Tiongkok.

Dia juga bilang, negara Asia Tenggara itu memiliki hubungan baik dengan kedua negara dan tidak perlu memihak dalam perselisihan.

Mengutip Reuters, Naripthaphan mengatakan, dalam perang dagang, impor AS atas barang-barang Tiongkok akan turun dan produk-produk Thailand akan menggantikannya.

Ini berarti bahwa ekspor Thailand ke AS akan meningkat.

"Kami memiliki keseimbangan yang baik antara AS dan Tiongkok ... orang Amerika mencintai kami, orang Tiongkok mencintai kami, kami tidak harus memihak," katanya.

Dalam kesempatan itu, Naripthaphan juga menambahkan, delegasi bisnis Amerika akan mengunjungi Thailand pada bulan November.

Naripthaphan mengatakan ia berharap lebih banyak investasi dari Amerika Serikat, mengutip rencana produsen hard disk Seagate dan Western Digital untuk memperluas operasi mereka yang ada di Thailand.

Peringatan Xi Jinping

Presiden Tiongkok Xi Jinping menelepon Presiden terpilih Trump untuk memberi selamat atas kemenangannya dalam pemilihan umum.

Selain itu, Xi juga memperingatkan bahwa AS akan mendapat keuntungan dari kerja sama dengan China dan bakal kalah jika berkonfrontasi dengan Tiongkok terkait perang dagang.

Mengutip Fox News, pesan tersebut muncul saat Partai Komunis Tiongkok (PKT) harus bersiap menghadapi ketegangan yang lebih dalam karena Trump telah berjanji untuk menghidupkan kembali perang dagang seperti yang pernah terjadi pada masa jabatan presiden sebelumnya dengan tarif menyeluruh.

Tonton:Perang Dagang AS-China Belum Usai, Tiongkok Beri Sanksi ke Produsen Drone Terbesar AS

"Xi Jinping mencatat bahwa sejarah memberi tahu kita bahwa kedua negara akan memperoleh keuntungan dari kerja sama dan kalah dari konfrontasi. Hubungan Tiongkok-AS dengan pembangunan yang stabil, sehat, dan berkelanjutan akan melayani kepentingan bersama kedua negara," kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam pernyataan tertulis mengenai percakapan tersebut.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Presiden Tiongkok Xi Jinping menelepon Presiden terpilih Trump untuk memberi selamat atas kemenangannya dalam pemilihan umum.

Selain itu, Xi juga memperingatkan bahwa AS akan mendapat keuntungan dari kerja sama dengan China dan bakal kalah jika berkonfrontasi dengan Tiongkok terkait perang dagang.

Mengutip Fox News, pesan tersebut muncul saat Partai Komunis Tiongkok (PKT) harus bersiap menghadapi ketegangan yang lebih dalam karena Trump telah berjanji untuk menghidupkan kembali perang dagang seperti yang pernah terjadi pada masa jabatan presiden sebelumnya dengan tarif menyeluruh.

"Xi Jinping mencatat bahwa sejarah memberi tahu kita bahwa kedua negara akan memperoleh keuntungan dari kerja sama dan kalah dari konfrontasi. Hubungan Tiongkok-AS dengan pembangunan yang stabil, sehat, dan berkelanjutan akan melayani kepentingan bersama kedua negara," kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam pernyataan tertulis mengenai percakapan tersebut.

Dijelaskan pula, "Diharapkan kedua belah pihak akan, berdasarkan prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, dan kerja sama yang saling menguntungkan, meningkatkan dialog dan komunikasi, mengelola perbedaan dengan baik, memperluas kerja sama yang saling menguntungkan, dan menemukan cara yang tepat bagi Tiongkok dan Amerika Serikat untuk hidup berdampingan satu sama lain di era baru demi keuntungan kedua negara dan dunia."

Minggu ini, Partai Republik menguasai Senat dan memiliki prospek yang baik dalam perebutan kekuasaan yang belum diputuskan di DPR. Dengan penguasaan di Kongres dan kursi kepresidenan, tidak banyak yang akan menghalangi Trump untuk menerapkan sanksi yang berat.

Hubungan memburuk beberapa tahun terakhir

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan AS-Tiongkok memburuk tidak hanya dalam hal perdagangan — Tiongkok telah mengancam sekutu AS seperti Filipina, Jepang, dan Taiwan di Laut Cina Selatan.

China dituduh mengirim warga negara Tiongkok untuk memata-matai pangkalan militer AS dan mengirim apa yang diyakini sebagai balon pengintai di seluruh AS.

Trump menaikkan bea masuk setidaknya 10% selama masa jabatan pertamanya atas barang-barang senilai lebih dari US$ 300 miliar. Biden tidak mencabut tarif tersebut.

Itu merupakan tambahan atas kontrol ekspor pada berbagai barang yang dimulai di bawah Trump dan berlanjut di bawah Biden.

Dalam kampanye tahun ini, Trump telah mengusulkan tarif 10% untuk semua impor AS dan 60% untuk produk buatan Tiongkok.

Menurut Zhu Baoliang, mantan kepala ekonom di badan perencanaan ekonomi Tiongkok, pada konferensi Citigroup, jika Trump berhasil menaikkan tarif hingga 60%, hal itu dapat mengurangi ekspor Tiongkok hingga US$ 200 miliar dan menyebabkan penurunan satu persen pada PDB China.

Tahun lalu, Tiongkok mengekspor barang senilai US$ 500 miliar ke AS, sekitar 15% dari seluruh ekspornya.

Ekspor Tiongkok tumbuh 12,7% berdasarkan basis tahun-ke-tahun, dan mencapai titik tertinggi dalam 27 bulan pada bulan Oktober, untuk mengantisipasi potensi kemenangan Trump. Sebab, vendor Tiongkok ramai-ramai mengirim keluar barang produksinya yang dapat dikenakan tarif tahun depan.

Beijing diperkirakan akan meluncurkan paket stimulus yang berani pada hari Jumat untuk membantu ekonominya yang sedang sakit, di tengah lesunya belanja konsumen dan deflasi.

AS dan Eropa baru-baru ini menaikkan tarif kendaraan listrik, sehingga memperparah prospek perdagangan untuk pasar yang selama ini didominasi China.

Tonton:Rusia Penasaran Apakah Kemenangan Trump Bisa Mengakhiri Perang Ukraina

China telah mengambil langkah-langkah penting untuk memperkuat pasarnya, dan memiliki persenjataan sebagai respons terhadap tarif AS yang dapat mencakup penerapan bea masuk atas impor pertanian AS, kontrol ekspor atas mineral penting yang penting bagi pertahanan AS, dan menargetkan perusahaan-perusahaan AS yang berkepentingan di China.

JAKARTA - Ketika Donald Trump pertama kali memulai perang dagang dengan China pada 2018, Beijing berada di posisi terdepan dan tidak yakin bagaimana cara menanggapinya. Kali ini Presiden Xi Jinping lebih siap untuk bertarung untuk mengantisipasi kekacauan.

Trump, yang memenangkan masa jabatan kedua sebagai presiden dalam pemilihan pada hari Selasa (8/11), telah mengancam untuk mengenakan tarif sebanyak 60% pada barang-barang China, tingkat yang menurut Bloomberg akan menghancurkan perdagangan antara kedua negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Hal ini ditambah lagi dengan berbagai kontrol ekspor terhadap teknologi canggih yang telah diperketat oleh pemerintahan Biden sejak Trump meninggalkan jabatannya.

Sejak saat itu, China telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa mereka lebih tangguh dan memiliki posisi yang baik untuk menyerang balik. Kunci dari hal tersebut adalah memperluas perangkatnya, yang sekarang mencakup kontrol ekspor pada bahan baku penting, selain tarif untuk barang-barang pertanian dan daftar entitas yang dapat menargetkan perusahaan-perusahaan utama Amerika.

"China secara psikologis jauh lebih siap untuk menghadapinya lagi," kata Zhou Bo, seorang pensiunan kolonel senior di Tentara Pembebasan Rakyat dan peneliti senior di Pusat Keamanan dan Strategi Internasional Universitas Tsinghua, dikutip The Business Standard, Jumat (8/11/2024).

Xi telah mengucapkan selamat kepada Donald Trump atas kemenangannya dan menyerukan hubungan yang sehat dan berkelanjutan antara kedua negara, demikian laporan media pemerintah. Namun, Xi lebih memilih untuk menghindari perang tarif yang berisiko terbukti jauh lebih dahsyat daripada putaran pertama.

China telah mengandalkan ekspor barang-barang seperti kendaraan listrik dan baterai untuk menopang ekonomi yang dilanda tekanan deflasi dan kesengsaraan properti. Anggota parlemen China akan bertemu minggu ini untuk merumuskan langkah-langkah mendongkrak pertumbuhan.

Jika Trump menindaklanjuti ancaman tarif, pihak berwenang China perlu melakukan lebih banyak hal untuk membantu perekonomian. Goldman Sachs Group Inc mengatakan pekan lalu bahwa pembatasan perdagangan yang lebih ketat di China dapat memaksa Xi untuk meningkatkan konsumsi domestik, sesuatu yang secara tradisional ingin dihindari Partai Komunis.

Selama masa jabatan pertama Trump, kesepakatan telah ditandatangani pada Januari 2020 mencakup janji China untuk membeli barang-barang Amerika senilai USD200 miliar sebagai upaya menutup ketidakseimbangan perdagangan dengan AS. Namun, merebaknya Covid-19 pada waktu yang sama dengan cepat memperburuk hubungan antara kedua negara dan China tidak pernah mendekati target karena ekspor China melonjak selama pandemi.

Perang dagang yang baru mengancam akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada perdagangan global. Tahun lalu, perusahaan-perusahaan China mengekspor barang senilai USD500 miliar ke AS atau sekitar 15% dari nilai seluruh ekspornya.

Jika AS menerapkan tarif tinggi pada semua sebagian besar produk, hal ini dapat menghapus penjualan tersebut dan semakin melukai perusahaan-perusahaan yang menghadapi ekonomi domestik yang lemah dan penurunan harga.

Meskipun para pejabat China tidak ingin bereaksi berlebihan terhadap ancaman tarif baru Trump, mereka juga berhati-hati agar tidak terlihat lemah, menurut Scott Kennedy, penasihat senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional yang berbasis di Washington, yang sering bepergian ke RRT. Opsi-opsi potensial untuk pemerintahan Xi, katanya, termasuk menargetkan perusahaan-perusahaan Amerika yang memiliki kepentingan yang cukup besar di RRT, menjual surat-surat berharga AS, mendevaluasi yuan dan melakukan lebih banyak penjangkauan di Eropa dan Amerika Latin.

?Mereka muak diperlakukan seperti pi�ata dan ingin melawan,? kata Kennedy tentang Cina. ?Mereka siap menghadapi Trump dan melawan api dengan api jika diperlukan.?

Satu hal yang tidak terduga bagi RRT adalah kemunculan Elon Musk sebagai pendukung utama kampanye Trump sebagai presiden. Miliarder kepala eksekutif Tesla Inc. ini memiliki kepentingan bisnis yang luas di Cina, sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa ia dapat mendukung pendekatan yang lebih lunak. Trump memuji Musk ketika mendeklarasikan kemenangannya pada Rabu dini hari di AS.

Namun, jika perang dagang benar-benar meletus, China lebih siap untuk membalas dan ekspor barang pertanian AS mungkin akan menjadi target pertama. Sejak masa jabatan pertama Trump, Brasil telah memperkuat posisinya sebagai pemasok kedelai terbesar ke China dan kini menjadi sumber impor jagung terbesar, menggantikan lonjakan besar ekspor AS ke China sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan 2020. Pada 2016, AS telah memasok lebih dari 40% impor kedelai ke China tetapi angka tersebut telah turun menjadi kurang dari 18% dalam sembilan bulan pertama tahun ini.

Perlambatan ekonomi China juga memberi Beijing lebih banyak penyangga, karena permintaan daging babi serta jagung dan kedelai untuk pakan babi telah merosot. Ini berarti China tidak terlalu bergantung pada impor dan dapat dengan mudah mengalihkan pembelian dari AS ke negara lain.

"Seharusnya tidak ada keraguan tentang pembalasan China," kata Zhou Xiaoming, seorang peneliti di sebuah lembaga pemikir di Beijing dan mantan wakil perwakilan China untuk misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa satu dekade yang lalu.

"Target yang mudah termasuk jagung dan kacang kedelai. Negara ini berada dalam posisi yang lebih baik dibandingkan tahun 2018 untuk mengambil tindakan balasan karena China telah mengembangkan Brasil sebagai sumber pasokan alternatif yang dapat diandalkan dan mampu mengurangi impor dari AS."

Namun, pada saat yang sama, China memiliki lebih sedikit target yang jelas untuk dicapai. Impor negara ini dari AS telah turun dari puncaknya pada tahun 2021 dan Beijing belum menandatangani kontrak untuk membeli pesawat jet Boeing Co baru selama bertahun-tahun, yang berarti ancaman yang dapat dilakukannya berkurang. Selain hubungan perdagangan yang melemah, hubungan investasi langsung antara AS dan China juga menyusut. Jumlah investasi China di AS tahun lalu turun 28% dari puncaknya di tahun 2019, menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa China akan mendevaluasi mata uangnya, sehingga membuat ekspor menjadi lebih murah. Sementara devaluasi formal terakhir China terjadi pada 2015 selama pertikaian perdagangan pertama dari pertengahan 2018 hingga pertengahan 2019, pihak berwenang membiarkan yuan jatuh hingga hampir 7,2 terhadap dolar AS, membuat ekspornya lebih murah dan memberikan bantalan untuk tarif Trump.

Mata uang China saat ini berada di sekitar level yang sama, tetapi membiarkannya jatuh lebih jauh berisiko membuat marah mitra dagang lain di seluruh dunia, yang pada gilirannya dapat menerapkan tarif mereka sendiri pada barang-barang China. Membanjirnya baja murah telah mendorong negara-negara untuk meningkatkan hambatan terhadap logam dan hal ini dapat menyebar ke lebih banyak produk dalam perang dagang secara umum.

Salah satu alat baru utama untuk Xi adalah kontrol ekspor, yang sering digunakan AS untuk melawan China. Tahun lalu, Beijing membatasi penjualan galium dan germanium ke luar negeri, dua logam yang banyak digunakan di industri pembuatan chip, peralatan komunikasi, dan pertahanan.

China sekarang mungkin akan memberlakukan pembatasan pada bahan baku penting yang dibutuhkan AS untuk teknologi strategis, seperti antimon, yang digunakan dalam beberapa perangkat semikonduktor. China juga sekarang memiliki proses yang lebih formal untuk memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan asing.

Pihak berwenang pada bulan September mengatakan bahwa China akan memulai penyelidikan terhadap PVH Corp, perusahaan induk Tommy Hilfiger dan Calvin Klein, karena tidak menggunakan kapas dari wilayah barat jauh Xinjiang, di mana AS membatasi perdagangan karena masalah-masalah hak asasi manusia.

Beijing juga telah menjatuhkan sanksi kepada sebuah perusahaan drone AS karena memasok Taiwan, dan memblokir perusahaan tersebut untuk membeli suku cadang di China, menurut Financial Times. Pada akhirnya, China lebih memilih untuk mencapai kesepakatan dengan Trump. Presiden yang akan datang telah mengisyaratkan bahwa ia akan terbuka terhadap investasi China di AS, yang berpotensi menjadi dasar bagi suatu kesepakatan, menurut Henry Wang Huiyao, pendiri kelompok riset Center for China and Globalization di Beijing.

"Trump adalah seorang politisi pragmatis yang fokus pada penyelesaian masalah-masalah spesifik," kata Wang. "China memiliki keunggulan dalam hal kendaraan listrik dan teknologi hijau," tambahnya. "Ada peluang besar bagi perusahaan-perusahaan China untuk membantu membuat Amerika menjadi hebat kembali."

Namun, ada pengakuan dari Beijing bahwa China harus berharap untuk menjadi yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk. Tidak ada banyak pilihan jika Trump ingin mewujudkan ancaman ekstrem karena akan merugikan AS dan menaikkan harga bagi konsumen Amerika.

"Kami telah berbicara banyak tentang apa yang dapat dilakukan China untuk mempersiapkan skenario ini, tetapi pada akhirnya, tidak banyak yang dapat dipersiapkan," ujar Tu Xinquan, mantan penasihat Kementerian Perdagangan China yang kini menjabat sebagai profesor dan dekan di Institut Tiongkok untuk Studi WTO di Universitas Bisnis dan Ekonomi Internasional di Beijing.

"Tidak ada peluru perak," tambahnya. "Kita hanya bisa menangani masalah ketika masalah itu datang."

DONALD Trump dipastikan memenangi Pemilu Amerika Serikat (AS) 2024. Dia akan menjadi Presiden AS untuk kali kedua.

Lalu, adakah imbasnya bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi?

Jawabannya, ada. Bahkan, imbasnya diprediksi cukup signifikan. Ada sejumlah dimensi pula. Imbas ini juga bisa dibagi untuk jangka pendek serta jangka menengah dan panjang.

"Kemenangan Trump ini bagi Indonesia lebih banyak ke aspek keuangan (dan) moneter," ujar Direktur Eksekutif The Prakarsa, Ah Maftuchan, Rabu (6/11/2024).

Secara umum, kata dia, kebijakan ekonomi dan dagang Trump akan mementingkan ekonomi domestik Amerika terlebih dahulu. Misal, dengan rencana bea masuk (tarif) tinggi ke Amerika untuk produk impor.

Namun, Maftuchan berkeyakinan Trump tidak akan membuat kebijakan seekstrem periode pertama jabatannya pada 2016-2020 yang antara lain memicu perang dagang dengan China dan berdampak global.

Adapun ekonom senior Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal Hastiandi, memprediksi ada imbas negatif untuk ekonomi Indonesia dalam jangka pendek, terutama di sektor keuangan dan moneter.

Meski demikian, Fithra berkeyakinan tetap ada peluang terpampang bagi Indonesia di jangka menengah dan panjang terkait kebijakan ekonomi Trump.

"Secara jangka pendek, kemenangan Trump ini saya prediksi akan mempengaruhi keputusan The Fed (terkait suku bunga acuan The Fed) pada 7 November 2024 waktu setempat," kata Fithra, Rabu.

Bila The Fed menahan atau membatasi penurunan suku bunga dibanding proyeksi sebelum hasil Pemilu AS 2024 ini menuju kemenangan Trump, nilai tukar rupiah dan bursa saham bisa tertekan.

Namun, Fithra berkeyakinan nilai tukar rupiah bakal mampu bertahan di bawah level Rp 16.000 per dollar AS hingga akhir tahun ini.

Terpisah, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dradjad Hari Wibowo, lebih khawatir dengan imbas kebijakan tarif yang akan diterapkan Trump terutama untuk produk dari China.

"Kita bisa semakin dibanjiri produk murah dari China yang tak bisa masuk Amerika," kata Dradjad, Rabu.

Menurut Dradjad, ini bisa berdampak serius bagi industri di dalam negeri.

Berikut ini ulasan dari masing-masing dimensi imbas kemenangan Trump di Pemilu AS terhadap ekonomi Indonesia, baik positif maupun negatifnya.

Keuangan dan moneter

Federal Open Market Committee (FOMC atau The Fed) pada Kamis (7/11/2024) waktu setempat akan menggelar pertemuan rutin yang antara lain menentukan besaran suku bunga acuan (Fed funds rate atau Fed rate).

Sebelumnya, para ekonom memprediksi The Fed akan menurunkan lagi suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin (bps). Namun, ini prediksi sebelum kemenangan Trump di Pemilu AS 2024.

Fithra mengatakan, setelah Trump menang, diperkirakan The Fed akan punya pertimbangan lain soal kebijakan moneternya ini.

"Sekarang kemungkinan turun 25 bps, bahkan mungkin di-hold dulu (penurunan Fed rate)," sebut Fithra.

Proyeksi perubahan pemikiran The Fed ini karena persepsi pasar ke Trump selalu adalah mengasosiasikannya dengan kebijakan yang akan memicu inflasi. Wajar bila kemudian The Fed punya kekhawatiran bahwa kemenangan Trump ini akan memicu ekspektasi inflasi.

"(Jadi) kalau The Fed (sekarang) memangkas suku bunga acuan terlalu cepat, (dikhawatirkan) inflasi akan naik," kata Fithra yang juga adalah pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) ini.

Dengan kebijakan Trump yang cenderung ekspansif, lanjut Fithra, yang bisa dilakukan The Fed adalah memilih mempertahankan besaran suku bunga acuan saat ini atau kalaupun Fed rate tetap dipangkas maka pada 2025 tidak akan ada kebijakan moneter yang agresif dari bank sentral Amerika tersebut.

"(Gambarannya) kalau bukan Trump yang menang The Fed bisa turunkan (Fed rate) empat sampai lima kali (pada 2025), sekarang (dengan Trump menang) ya (frekuensinya) turun," tutur Fithra.

Hingga Rabu, suku bunga acuan The Fed adalah rentang 4,75-5 persen, setelah turun sebesar 50 bps pada September 2024 untuk kali pertama sejak pandemi Covid-19.

Pemangkasan dilakukan karena The Fed berkeyakinan angka inflasi di AS akan berlanjut membaik, beserta penyerapan tenaga kerja yang juga naik. Sekali lagi, ini keyakinan sebelum Trump menang.

Slogan Trump "Make America great again", menurut Fithra memang dimungkinkan membuat ekonomi AS menguat. Namun, inflasi juga bisa tinggi lagi.

DONALD Trump dipastikan memenangi Pemilu Amerika Serikat (AS) 2024. Dia akan menjadi Presiden AS untuk kali kedua.

Lalu, adakah imbasnya bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi?

Jawabannya, ada. Bahkan, imbasnya diprediksi cukup signifikan. Ada sejumlah dimensi pula. Imbas ini juga bisa dibagi untuk jangka pendek serta jangka menengah dan panjang.

"Kemenangan Trump ini bagi Indonesia lebih banyak ke aspek keuangan (dan) moneter," ujar Direktur Eksekutif The Prakarsa, Ah Maftuchan, Rabu (6/11/2024).

Secara umum, kata dia, kebijakan ekonomi dan dagang Trump akan mementingkan ekonomi domestik Amerika terlebih dahulu. Misal, dengan rencana bea masuk (tarif) tinggi ke Amerika untuk produk impor.

Namun, Maftuchan berkeyakinan Trump tidak akan membuat kebijakan seekstrem periode pertama jabatannya pada 2016-2020 yang antara lain memicu perang dagang dengan China dan berdampak global.

Adapun ekonom senior Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal Hastiandi, memprediksi ada imbas negatif untuk ekonomi Indonesia dalam jangka pendek, terutama di sektor keuangan dan moneter.

Meski demikian, Fithra berkeyakinan tetap ada peluang terpampang bagi Indonesia di jangka menengah dan panjang terkait kebijakan ekonomi Trump.

"Secara jangka pendek, kemenangan Trump ini saya prediksi akan mempengaruhi keputusan The Fed (terkait suku bunga acuan The Fed) pada 7 November 2024 waktu setempat," kata Fithra, Rabu.

Bila The Fed menahan atau membatasi penurunan suku bunga dibanding proyeksi sebelum hasil Pemilu AS 2024 ini menuju kemenangan Trump, nilai tukar rupiah dan bursa saham bisa tertekan.

Namun, Fithra berkeyakinan nilai tukar rupiah bakal mampu bertahan di bawah level Rp 16.000 per dollar AS hingga akhir tahun ini.

Terpisah, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dradjad Hari Wibowo, lebih khawatir dengan imbas kebijakan tarif yang akan diterapkan Trump terutama untuk produk dari China.

"Kita bisa semakin dibanjiri produk murah dari China yang tak bisa masuk Amerika," kata Dradjad, Rabu.

Menurut Dradjad, ini bisa berdampak serius bagi industri di dalam negeri.

Berikut ini ulasan dari masing-masing dimensi imbas kemenangan Trump di Pemilu AS terhadap ekonomi Indonesia, baik positif maupun negatifnya.

Keuangan dan moneter

Federal Open Market Committee (FOMC atau The Fed) pada Kamis (7/11/2024) waktu setempat akan menggelar pertemuan rutin yang antara lain menentukan besaran suku bunga acuan (Fed funds rate atau Fed rate).

Sebelumnya, para ekonom memprediksi The Fed akan menurunkan lagi suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin (bps). Namun, ini prediksi sebelum kemenangan Trump di Pemilu AS 2024.

Fithra mengatakan, setelah Trump menang, diperkirakan The Fed akan punya pertimbangan lain soal kebijakan moneternya ini.

"Sekarang kemungkinan turun 25 bps, bahkan mungkin di-hold dulu (penurunan Fed rate)," sebut Fithra.

Proyeksi perubahan pemikiran The Fed ini karena persepsi pasar ke Trump selalu adalah mengasosiasikannya dengan kebijakan yang akan memicu inflasi. Wajar bila kemudian The Fed punya kekhawatiran bahwa kemenangan Trump ini akan memicu ekspektasi inflasi.

"(Jadi) kalau The Fed (sekarang) memangkas suku bunga acuan terlalu cepat, (dikhawatirkan) inflasi akan naik," kata Fithra yang juga adalah pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) ini.

Dengan kebijakan Trump yang cenderung ekspansif, lanjut Fithra, yang bisa dilakukan The Fed adalah memilih mempertahankan besaran suku bunga acuan saat ini atau kalaupun Fed rate tetap dipangkas maka pada 2025 tidak akan ada kebijakan moneter yang agresif dari bank sentral Amerika tersebut.

"(Gambarannya) kalau bukan Trump yang menang The Fed bisa turunkan (Fed rate) empat sampai lima kali (pada 2025), sekarang (dengan Trump menang) ya (frekuensinya) turun," tutur Fithra.

Hingga Rabu, suku bunga acuan The Fed adalah rentang 4,75-5 persen, setelah turun sebesar 50 bps pada September 2024 untuk kali pertama sejak pandemi Covid-19.

Pemangkasan dilakukan karena The Fed berkeyakinan angka inflasi di AS akan berlanjut membaik, beserta penyerapan tenaga kerja yang juga naik. Sekali lagi, ini keyakinan sebelum Trump menang.

Slogan Trump "Make America great again", menurut Fithra memang dimungkinkan membuat ekonomi AS menguat. Namun, inflasi juga bisa tinggi lagi.

Buat Indonesia, konsekuensi dari proyeksi kebijakan The Fed ini adalah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan ruang terbatas bagi Bank Indonesia untuk mengelola suku bunga acuan. Ini bila benar suku bunga acuan The Fed dipertahankan di level yang sama atau turun terbatas.

"Pertumbuhan ekonomi (Indonesia) akan dibayangi suku bunga tinggi, padahal di kuartal III/2024 sudah melemah di bawah 5 persen," kata Fithra.

Ruang negara-negara berkembang (emerging market) seperti Indonesia untuk mengelola kebijakan moneternya akan terbatas.

Dengan persepsi pasar tentang arah kebijakan ekonomi Trump, lanjut Fithra, indeks dollar akan cenderung meningkat, yang berarti rupiah akan tertekan.

Lalu, pasar saham Amerika diyakini akan menguat dengan ekspektasi ekonomi Amerika lebih kuat di era Trump. Artinya, bursa saham emerging market berpotensi kurang peminat.

Untuk pasar surat berharga (bond), ada paradoks yang terjadi di situasi seperti saat ini. Sekalipun yield (semacam bunga) bond bertenor 10 tahun di Amerika naik menjadi 4,4 persen, peminatnya tetap berkurang.

Meski demikian, ini berdampak bond bertenor 10 tahun di Indonesia juga tidak menarik karena selisih yield pun tipis dengan yang di Amerika.

"Ini tren, kalau mau growth jangka pendek, (investor akan) lebih banyak koleksi saham dibanding bond," ungkap Fithra.

Konsekuensi jangka pendek bagi Indonesia dari peta indeks dollar, bursa saham, dan pasar obligasi ini, menurut Fithra adalah rupiah tertekan, bursa saham tertekan, dan pasar obligasi tertekan meski terbatas.

"Akan ada limited capital ke emerging, bahkan reversal. (Akan terjadi) depresiasi di emerging market. (Kemenangan Trump) positif untuk (ekonomi) AS tapi negatif buat emerging (market)," ringkas Fithra.

Maftuchan menambahkan, imbas dari situasi ini bahkan dimungkinkan terjadi arus uang keluar (capital outflow) dari Indonesia ke AS. Bersamaan, lanjut dia, Bank Indonesia akan semakin sibuk dengan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah.

"(Dan upaya stabilisasi itu) bisa berdampak pada penurunan devisa Indonesia," sebut Maftuchan.

Meski demikian, Fithra optimistis ada peluang yang tetap bakal terbuka bagi emerging market, termasuk Indonesia, dalam jangka menengah dan panjang.

"Ketika (ekonomi) mereka (AS) tumbuh, uangnya juga tumbuh. Mereka juga akan mendorong ekspor. Secara sistematis dia akan (berupaya juga) melemahkan nilai tukar (dollar AS) karena dia pun punya kepentingan untuk tetap bisa kompetitif (di pasar)," papar Fithra.

Belum lagi bila gaya ekspansif Trump dalam menjalankan ekonomi benar-benar menyeret naik inflasi di negaranya. Bila terjadi, kurs dollar AS pun akan melemah dengan sendirinya.

"(Bila benar ekonomi AS tumbuh pesat di era Trump), akan ada dampak bagus juga buat emerging market, untuk jangka menengah dan panjang," tegas Fithra.

Sembari memantau dinamika di AS, emerging market pun bisa melirik kolaborasi dengan negara-negara selain Amerika. Ini terutama terkait dengan proyeksi perang tarif yang bakal dilakukan Trump.

"Dengan perang tarif, ongkos produksi akan naik untuk bisa masuk ke pasar AS. Ini bisa jadi potensi untuk kolaborasi dengan (negara) non-AS," ujar Fithra.

Perang dagang

Bicara perang tarif, ini berarti mengarah ke perang dagang. Pada era pertama kepemimpinan Trump, AS terang-terangan berperang dagang dengan China. Efeknya mendunia.

"Secara umum, kebijakan ekonomi dan perdagangan Trump akan American first," tegas Maftuchan.

Dia menduga, Trump akan benar-benar menerapkan tarif 20 persen untuk impor tekstil dan produk tekstil (TPT) seperti sepatu. Trump diperkirakan juga akan merealisasikan tarif 300 persen untuk kendaraan listrik dari negara lain masuk ke negaranya.

"Ini tentu akan berdampak bagi ekonomi global," kata Maftuchan.

Bagi Indonesia, Maftuchan berpendapat perang tarif yang diperkirakan digeber Trump sebenarnya tidak akan terlalu berpengaruh. Ini karena secara riil neraca dagang Indonesia ke AS tidak sampai 10 persen, saat neraca yang sama dengan China sudah tembus mendekati 25 persen.

"Artinya dari sisi dampak ke ekspor impor (Indonesia-AS), saya prediksi tidak terlalu berpengaruh," ujar dia.

Sekalipun AS menempati peringkat kedua dalam neraca dagang Indonesia, lanjut Maftuchan, selisih dengan peringkat pertama yang adalah China masih terlalu jauh.

Dia menyarankan, pemerintahan Prabowo Subianto menyasar juga pasar selain AS untuk mensubstusi kemungkinan dampak kebijakan tarif Trump terhadap neraca dagang Indonesia.

"Misal ke Jepang, India, (kawasan) Timur Tengah, Afrika. Ini bisa mengantisipasi guncangan dari perubahan (neraca dagang) AS di periode pemerintahan Trump," papar Maftuchan.

Kekhawatiran justru datang dari Dradjad terkait imbas perang tarif yang diprediksi akan diarahkan AS ke China.

"Masalahnya, jika Trump jadi menerapkan tarif tinggi terhadap produk China, dampaknya akan sangat berat bagi Indonesia. Ini karena, produk-produk China akan semakin membanjiri Indonesia, sehingga sektor industri makin terpukul, penyerapan tenaga kerja formal makin tertekan, kelas menengah Indonesia juga demikian," papar Dradjad.

Dradjad yang juga pendiri dan chairman Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) ini menegaskan, skenario tersebut bukan hanya proyeksi tetapi sudah dialami Indonesia.

"Industri mobil listrik Indonesia yang dibangun dengan susah payah sekarang tertekan oleh banjirnya mobil listrik China yang tertolak pasar Uni Eropa. Harganya pun luar biasa murah sampai saya bertanya apakah ini harga dumping," ungkap Dradjad.

Bila benar Trump mengenakan tarif tinggi untuk produk China, lanjut Dradjad, Indonesia tidak hanya bakal kebanjiran mobil listrik tetapi juga produk industri lain dengan harga super murah.

"Pertanyaannya, beranikah Indonesia melindungi industri dalam negeri dari skenario itu?" tanya Dradjad.

Geopolitik dan ekonomi global

Kemenangan Trump di Pemilu AS 2024 diyakini juga bakal mengubah dinamika geopolitik global. Perang fisik diperkirakan akan berkurang bahkan berhenti.

"Dengan era Trump ini, akan ada pembatasan-pembatasan dagang (aka perang dagang), tapi perang fisik relatif tidak akan ada," tegas Fithra, sembari mengingatkan bahwa di periode pertama Trump juga terjadi hal serupa.

Menurut Fithra, Trump sebagai representasi kubu Partai Republik yang pro-senjata api memang cukup paradoks dalam hal perang fisik ini. Bahkan menyikapi perang di Timur Tengah, dia berkeyakinan Trump akan memilih jalan lain walau tetap di posisi mendukung Israel.

"Trump akan memilih pendekatan non-perang. (Misal), mendirikan kedutaan di Jerusalem, yang itu lebih aman sekalipun buat kita tetap kontroversial," tutur Fithra.

Perang di Ukraina pun dalam prediksi Fithra akan berhenti di era Trump.

"Dia teman Putin (Presiden Rusia). Selesai itu perang Ukraina," kata Fithra.

Perang di Ukraina juga tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintahan Presiden AS Joe Biden menarik Ukraina ke NATO. Bila era Trump langkah itu tak lagi dilanjutkan, diyakini perang pun akan mereda bahkan berhenti.

Sependapat, Dradjad melihat pula peluang Trump untuk mengondisikan kesepakatan penghentian perang di Ukraina ini. Secara ekonomi, dia berpendapat ini akan baik imbasnya, termasuk bagi Indonesia.

"Jika Trump bisa mengondisikan kesepakatan penghentian perang di Ukraina maka harga migas dan gandum akan turun. Karena Indonesia net importer (untuk kedua komoditas itu) maka secara netto hal ini menguntungkan Indonesia," tutur Dradjad.

Senada, Maftuchan melihat Trump akan melakukan sejumlah penyesuaian dibanding periode pertama pemerintahannya, dalam persoalan hubungan bilateral dan multilateral.

"Saya prediksi tidak akan seekstrem periode pertama. Dia tentu belajar bagaimana menjadi Presiden Amerika yang tidak hanya melayani rakyat AS tapi juga melayani komunitas internasional," kata Maftuchan.

Kebijakan ekstrem yang pernah dibuat Trump antara lain keluar dari Paris Agreement, juga mencabut sokongan dana bagi WHO karena menyanggah keberadaan pandemi Covid-19.

Dalam konteks ekonomi, keyakinan ada "proses belajar" Trump juga diyakini Fithra. Pada akhirnya, kata dia, seorang Trump sekalipun akan berupaya membuat Amerika tetap relevan di emerging market, terutama Asia.

"Sekeras-kerasnya Trump, dia pebisnis juga. Kuat-kuatan di negosiasi saja. Perang dagang itu bisa dinegosiasikan dan (kita) lebih bisa bernegosiasi di perang dagang (daripada di perang fisik)," tegas Fithra.

Fithra menambahkan, peluang negosiasi itu dimungkinkan karena kecenderungan Trump dan kubu Republik adalah menilik beragam persoalan dengan pendekatan bilateral, bukan multilateral sebagaimana yang lazim dilakukan kubu Demokrat laiknya di era pemerintahan Presiden Joe Biden.

Naskah: KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI

DONALD Trump dipastikan memenangi Pemilu Amerika Serikat (AS) 2024. Dia akan menjadi Presiden AS untuk kali kedua.

Lalu, adakah imbasnya bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi?

Jawabannya, ada. Bahkan, imbasnya diprediksi cukup signifikan. Ada sejumlah dimensi pula. Imbas ini juga bisa dibagi untuk jangka pendek serta jangka menengah dan panjang.

"Kemenangan Trump ini bagi Indonesia lebih banyak ke aspek keuangan (dan) moneter," ujar Direktur Eksekutif The Prakarsa, Ah Maftuchan, Rabu (6/11/2024).

Secara umum, kata dia, kebijakan ekonomi dan dagang Trump akan mementingkan ekonomi domestik Amerika terlebih dahulu. Misal, dengan rencana bea masuk (tarif) tinggi ke Amerika untuk produk impor.

Namun, Maftuchan berkeyakinan Trump tidak akan membuat kebijakan seekstrem periode pertama jabatannya pada 2016-2020 yang antara lain memicu perang dagang dengan China dan berdampak global.

Adapun ekonom senior Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal Hastiandi, memprediksi ada imbas negatif untuk ekonomi Indonesia dalam jangka pendek, terutama di sektor keuangan dan moneter.

Meski demikian, Fithra berkeyakinan tetap ada peluang terpampang bagi Indonesia di jangka menengah dan panjang terkait kebijakan ekonomi Trump.

"Secara jangka pendek, kemenangan Trump ini saya prediksi akan mempengaruhi keputusan The Fed (terkait suku bunga acuan The Fed) pada 7 November 2024 waktu setempat," kata Fithra, Rabu.

Bila The Fed menahan atau membatasi penurunan suku bunga dibanding proyeksi sebelum hasil Pemilu AS 2024 ini menuju kemenangan Trump, nilai tukar rupiah dan bursa saham bisa tertekan.

Namun, Fithra berkeyakinan nilai tukar rupiah bakal mampu bertahan di bawah level Rp 16.000 per dollar AS hingga akhir tahun ini.

Terpisah, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dradjad Hari Wibowo, lebih khawatir dengan imbas kebijakan tarif yang akan diterapkan Trump terutama untuk produk dari China.

"Kita bisa semakin dibanjiri produk murah dari China yang tak bisa masuk Amerika," kata Dradjad, Rabu.

Menurut Dradjad, ini bisa berdampak serius bagi industri di dalam negeri.

Berikut ini ulasan dari masing-masing dimensi imbas kemenangan Trump di Pemilu AS terhadap ekonomi Indonesia, baik positif maupun negatifnya.

Keuangan dan moneter

Federal Open Market Committee (FOMC atau The Fed) pada Kamis (7/11/2024) waktu setempat akan menggelar pertemuan rutin yang antara lain menentukan besaran suku bunga acuan (Fed funds rate atau Fed rate).

Sebelumnya, para ekonom memprediksi The Fed akan menurunkan lagi suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin (bps). Namun, ini prediksi sebelum kemenangan Trump di Pemilu AS 2024.

Fithra mengatakan, setelah Trump menang, diperkirakan The Fed akan punya pertimbangan lain soal kebijakan moneternya ini.

"Sekarang kemungkinan turun 25 bps, bahkan mungkin di-hold dulu (penurunan Fed rate)," sebut Fithra.

Proyeksi perubahan pemikiran The Fed ini karena persepsi pasar ke Trump selalu adalah mengasosiasikannya dengan kebijakan yang akan memicu inflasi. Wajar bila kemudian The Fed punya kekhawatiran bahwa kemenangan Trump ini akan memicu ekspektasi inflasi.

"(Jadi) kalau The Fed (sekarang) memangkas suku bunga acuan terlalu cepat, (dikhawatirkan) inflasi akan naik," kata Fithra yang juga adalah pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) ini.

Dengan kebijakan Trump yang cenderung ekspansif, lanjut Fithra, yang bisa dilakukan The Fed adalah memilih mempertahankan besaran suku bunga acuan saat ini atau kalaupun Fed rate tetap dipangkas maka pada 2025 tidak akan ada kebijakan moneter yang agresif dari bank sentral Amerika tersebut.

"(Gambarannya) kalau bukan Trump yang menang The Fed bisa turunkan (Fed rate) empat sampai lima kali (pada 2025), sekarang (dengan Trump menang) ya (frekuensinya) turun," tutur Fithra.

Hingga Rabu, suku bunga acuan The Fed adalah rentang 4,75-5 persen, setelah turun sebesar 50 bps pada September 2024 untuk kali pertama sejak pandemi Covid-19.

Pemangkasan dilakukan karena The Fed berkeyakinan angka inflasi di AS akan berlanjut membaik, beserta penyerapan tenaga kerja yang juga naik. Sekali lagi, ini keyakinan sebelum Trump menang.

Slogan Trump "Make America great again", menurut Fithra memang dimungkinkan membuat ekonomi AS menguat. Namun, inflasi juga bisa tinggi lagi.

Buat Indonesia, konsekuensi dari proyeksi kebijakan The Fed ini adalah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan ruang terbatas bagi Bank Indonesia untuk mengelola suku bunga acuan. Ini bila benar suku bunga acuan The Fed dipertahankan di level yang sama atau turun terbatas.

"Pertumbuhan ekonomi (Indonesia) akan dibayangi suku bunga tinggi, padahal di kuartal III/2024 sudah melemah di bawah 5 persen," kata Fithra.

Ruang negara-negara berkembang (emerging market) seperti Indonesia untuk mengelola kebijakan moneternya akan terbatas.

Dengan persepsi pasar tentang arah kebijakan ekonomi Trump, lanjut Fithra, indeks dollar akan cenderung meningkat, yang berarti rupiah akan tertekan.

Lalu, pasar saham Amerika diyakini akan menguat dengan ekspektasi ekonomi Amerika lebih kuat di era Trump. Artinya, bursa saham emerging market berpotensi kurang peminat.

Untuk pasar surat berharga (bond), ada paradoks yang terjadi di situasi seperti saat ini. Sekalipun yield (semacam bunga) bond bertenor 10 tahun di Amerika naik menjadi 4,4 persen, peminatnya tetap berkurang.

Meski demikian, ini berdampak bond bertenor 10 tahun di Indonesia juga tidak menarik karena selisih yield pun tipis dengan yang di Amerika.

"Ini tren, kalau mau growth jangka pendek, (investor akan) lebih banyak koleksi saham dibanding bond," ungkap Fithra.

Konsekuensi jangka pendek bagi Indonesia dari peta indeks dollar, bursa saham, dan pasar obligasi ini, menurut Fithra adalah rupiah tertekan, bursa saham tertekan, dan pasar obligasi tertekan meski terbatas.

"Akan ada limited capital ke emerging, bahkan reversal. (Akan terjadi) depresiasi di emerging market. (Kemenangan Trump) positif untuk (ekonomi) AS tapi negatif buat emerging (market)," ringkas Fithra.

Maftuchan menambahkan, imbas dari situasi ini bahkan dimungkinkan terjadi arus uang keluar (capital outflow) dari Indonesia ke AS. Bersamaan, lanjut dia, Bank Indonesia akan semakin sibuk dengan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah.

"(Dan upaya stabilisasi itu) bisa berdampak pada penurunan devisa Indonesia," sebut Maftuchan.

Meski demikian, Fithra optimistis ada peluang yang tetap bakal terbuka bagi emerging market, termasuk Indonesia, dalam jangka menengah dan panjang.

"Ketika (ekonomi) mereka (AS) tumbuh, uangnya juga tumbuh. Mereka juga akan mendorong ekspor. Secara sistematis dia akan (berupaya juga) melemahkan nilai tukar (dollar AS) karena dia pun punya kepentingan untuk tetap bisa kompetitif (di pasar)," papar Fithra.

Belum lagi bila gaya ekspansif Trump dalam menjalankan ekonomi benar-benar menyeret naik inflasi di negaranya. Bila terjadi, kurs dollar AS pun akan melemah dengan sendirinya.

"(Bila benar ekonomi AS tumbuh pesat di era Trump), akan ada dampak bagus juga buat emerging market, untuk jangka menengah dan panjang," tegas Fithra.

Sembari memantau dinamika di AS, emerging market pun bisa melirik kolaborasi dengan negara-negara selain Amerika. Ini terutama terkait dengan proyeksi perang tarif yang bakal dilakukan Trump.

"Dengan perang tarif, ongkos produksi akan naik untuk bisa masuk ke pasar AS. Ini bisa jadi potensi untuk kolaborasi dengan (negara) non-AS," ujar Fithra.

Perang dagang

Bicara perang tarif, ini berarti mengarah ke perang dagang. Pada era pertama kepemimpinan Trump, AS terang-terangan berperang dagang dengan China. Efeknya mendunia.

"Secara umum, kebijakan ekonomi dan perdagangan Trump akan American first," tegas Maftuchan.

Dia menduga, Trump akan benar-benar menerapkan tarif 20 persen untuk impor tekstil dan produk tekstil (TPT) seperti sepatu. Trump diperkirakan juga akan merealisasikan tarif 300 persen untuk kendaraan listrik dari negara lain masuk ke negaranya.

"Ini tentu akan berdampak bagi ekonomi global," kata Maftuchan.

Bagi Indonesia, Maftuchan berpendapat perang tarif yang diperkirakan digeber Trump sebenarnya tidak akan terlalu berpengaruh. Ini karena secara riil neraca dagang Indonesia ke AS tidak sampai 10 persen, saat neraca yang sama dengan China sudah tembus mendekati 25 persen.

"Artinya dari sisi dampak ke ekspor impor (Indonesia-AS), saya prediksi tidak terlalu berpengaruh," ujar dia.

Sekalipun AS menempati peringkat kedua dalam neraca dagang Indonesia, lanjut Maftuchan, selisih dengan peringkat pertama yang adalah China masih terlalu jauh.

Dia menyarankan, pemerintahan Prabowo Subianto menyasar juga pasar selain AS untuk mensubstusi kemungkinan dampak kebijakan tarif Trump terhadap neraca dagang Indonesia.

"Misal ke Jepang, India, (kawasan) Timur Tengah, Afrika. Ini bisa mengantisipasi guncangan dari perubahan (neraca dagang) AS di periode pemerintahan Trump," papar Maftuchan.

Kekhawatiran justru datang dari Dradjad terkait imbas perang tarif yang diprediksi akan diarahkan AS ke China.

"Masalahnya, jika Trump jadi menerapkan tarif tinggi terhadap produk China, dampaknya akan sangat berat bagi Indonesia. Ini karena, produk-produk China akan semakin membanjiri Indonesia, sehingga sektor industri makin terpukul, penyerapan tenaga kerja formal makin tertekan, kelas menengah Indonesia juga demikian," papar Dradjad.

Dradjad yang juga pendiri dan chairman Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) ini menegaskan, skenario tersebut bukan hanya proyeksi tetapi sudah dialami Indonesia.

"Industri mobil listrik Indonesia yang dibangun dengan susah payah sekarang tertekan oleh banjirnya mobil listrik China yang tertolak pasar Uni Eropa. Harganya pun luar biasa murah sampai saya bertanya apakah ini harga dumping," ungkap Dradjad.

Bila benar Trump mengenakan tarif tinggi untuk produk China, lanjut Dradjad, Indonesia tidak hanya bakal kebanjiran mobil listrik tetapi juga produk industri lain dengan harga super murah.

"Pertanyaannya, beranikah Indonesia melindungi industri dalam negeri dari skenario itu?" tanya Dradjad.

Geopolitik dan ekonomi global

Kemenangan Trump di Pemilu AS 2024 diyakini juga bakal mengubah dinamika geopolitik global. Perang fisik diperkirakan akan berkurang bahkan berhenti.

"Dengan era Trump ini, akan ada pembatasan-pembatasan dagang (aka perang dagang), tapi perang fisik relatif tidak akan ada," tegas Fithra, sembari mengingatkan bahwa di periode pertama Trump juga terjadi hal serupa.

Menurut Fithra, Trump sebagai representasi kubu Partai Republik yang pro-senjata api memang cukup paradoks dalam hal perang fisik ini. Bahkan menyikapi perang di Timur Tengah, dia berkeyakinan Trump akan memilih jalan lain walau tetap di posisi mendukung Israel.

"Trump akan memilih pendekatan non-perang. (Misal), mendirikan kedutaan di Jerusalem, yang itu lebih aman sekalipun buat kita tetap kontroversial," tutur Fithra.

Perang di Ukraina pun dalam prediksi Fithra akan berhenti di era Trump.

"Dia teman Putin (Presiden Rusia). Selesai itu perang Ukraina," kata Fithra.

Perang di Ukraina juga tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintahan Presiden AS Joe Biden menarik Ukraina ke NATO. Bila era Trump langkah itu tak lagi dilanjutkan, diyakini perang pun akan mereda bahkan berhenti.

Sependapat, Dradjad melihat pula peluang Trump untuk mengondisikan kesepakatan penghentian perang di Ukraina ini. Secara ekonomi, dia berpendapat ini akan baik imbasnya, termasuk bagi Indonesia.

"Jika Trump bisa mengondisikan kesepakatan penghentian perang di Ukraina maka harga migas dan gandum akan turun. Karena Indonesia net importer (untuk kedua komoditas itu) maka secara netto hal ini menguntungkan Indonesia," tutur Dradjad.

Senada, Maftuchan melihat Trump akan melakukan sejumlah penyesuaian dibanding periode pertama pemerintahannya, dalam persoalan hubungan bilateral dan multilateral.

"Saya prediksi tidak akan seekstrem periode pertama. Dia tentu belajar bagaimana menjadi Presiden Amerika yang tidak hanya melayani rakyat AS tapi juga melayani komunitas internasional," kata Maftuchan.

Kebijakan ekstrem yang pernah dibuat Trump antara lain keluar dari Paris Agreement, juga mencabut sokongan dana bagi WHO karena menyanggah keberadaan pandemi Covid-19.

Dalam konteks ekonomi, keyakinan ada "proses belajar" Trump juga diyakini Fithra. Pada akhirnya, kata dia, seorang Trump sekalipun akan berupaya membuat Amerika tetap relevan di emerging market, terutama Asia.

"Sekeras-kerasnya Trump, dia pebisnis juga. Kuat-kuatan di negosiasi saja. Perang dagang itu bisa dinegosiasikan dan (kita) lebih bisa bernegosiasi di perang dagang (daripada di perang fisik)," tegas Fithra.

Fithra menambahkan, peluang negosiasi itu dimungkinkan karena kecenderungan Trump dan kubu Republik adalah menilik beragam persoalan dengan pendekatan bilateral, bukan multilateral sebagaimana yang lazim dilakukan kubu Demokrat laiknya di era pemerintahan Presiden Joe Biden.

Naskah: KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI